Apabila dilinat dari esensinya,maka pnt dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifatmemaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI tersebut. Berdasarkan haltersebut maka, pengaturan tentang pencantuman dan pemberlakuan PNTsebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalambentuk undangundang.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015PNT sebagai bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa demikepentingan negara merupakan salah satu jenis penerimaan negarabukan pajak.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015Bahwa, mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebutmaka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yang bersifatmemaksa diatur dengan UndangUndang. Apabila dilinat dari esensinya,maka PNT dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifatmemaksa menurut ketentuan Pasal 23a UUD RI tersebut.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015pemanfaatan hutan) atas adanya pungutan ganda yang bersifat memaksatersebut, juga dapat dilinat dari besarnya penggantian nilai tegakansebesar 100% X harga patokan. sehingga apabila sebelumnya untuksetiap meter kubik (M) kayu bulat telah dikenai pungutan PSDH dan DR,maka total pungutan yang wajib untuk dibayarkan adalah sebesar (100%X harga patokan) + PSDH + DR.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

Bahwa saksi mengetahui akan pungutan yang di lakukan untuk biayapengecatan samping kendaraan bermotor selain yang telah di pungut olehbendahara pengeluaran Sdr SUSI ERLINDA yang di pungut oleh SdrSUTRIS DIANTO pgl TRIS dan Sdr NYAN NARWITYONO pg! NYANsebesar Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) per kendaraan dan saya tidakmengetahui apa dasar hukum pungutan tersebut.

dan pungutan ulangtersebut tidak ada dasar hukumnya;Him 24 dari 66 HIlm.

SUTRISDIANTO yang telah dilegalisirsesuai dengan yang aslinya yaitu Surat Surat Perjanjian Kerja TenagaHarian Lepas (THL) Sdr SUTRISDIANTO dengan Dinas PerhubunganKabupaten SolokMenimbang dalam pada persidangan A Quo, Penuntut Umum telahmnghadirkan Ahli, dan telah memberikan keteranga dibawah sumpah, menerangkansebagai berikut:AHLI YOSERWAN SH,MH,LLM Bahwa Yang di maksud dengan pungutan resmi yaitu pungutan yang telahmempunyai aturan atau dasar hukumnya; Bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang

di lakukan berdasarkanaturan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah; Bahwa yang di maksud dengan pungutan tidak resmi atau pungutan liaradalah Pungutan yang tidak di dasari oleh peraturan perundang undanganyang di buat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang; Bahwa Dasar hukum atau aturan yang mengatur dari pungutan resmiadalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Jo Undang undang No. 28 Tahun 2009 Jo tentang Pajak dan retribusi Peraturanperundangundangan yang di buat oleh lembaga

Sdr AZRADI PUTRA selaku kepala UPT PKB Dinas PerhubunganKab.Solok memang menyuruh saya untuk melakukan pungutan kepadamasyarakat yang melakukan pengecatan samping kendaraan sedangkanianya tau bahwa pungutan untuk pengecatan tanda samping tersebutsebelumnya juga di pungut oleh Sdri SUSI ERLINDA;Him 31 dari 66 Him.

UndangUndang Nomor17 Tahun 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan bandingatas Keputusan Terbanding Nomor KEP2116/BC.8/2009 tanggal 21 Agustus2009, tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBMNomor S009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009 oleh KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang memutuskan:1. menolak keberatan Pemohon Banding atas SPKPBM NomorS009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009;2. menetapkan Pemohon Banding dikenai pungutan

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.Menolak keberatan Pemohon Banding atas SPKPBM NomorS009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009;Menetapkan Pemohon Banding dikenai pungutan bunga sebesar 2% daripungutan yang seharusnya dibayar karena melanggar ketentuanKeputusan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.

Solok;Bahwa yang membayarkan bukan saksi tapi bendahara sdrAulia Afrinol PglUI;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan setelah pembayaran resmisetelah saksi mendengar adanya keributan di tempat pengecatan, setelahsaksi keluar rungan, saksi linat ada penangkapan oleh Polisi;Bahwa yang dibawa Polisi pada saat itu, saksi, Terdakwa Pak Azradi,Sutrisdianto dan Nyan Narwityono;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan diluar biaya resmi setelahpenangakapan;Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2017

/PN Pdg..Bahwa sebelum kejadian itu, ada juga dilakukan pungutan tanpasepengetahuan saksi, tapi jumlahnya saksi kuarng tahu;akti Kurang tahu,apakah sebelum kejadian itu juga ada terjadi pungutan yang tidak resmi;Bahwa pungutan yang tidak resmi itu sudah lama terjadi, saat saksi masukkerja pungutan itu Sudah ada;Bahwa dasar Sutrisdianto dan Nyan Narwityono meminta pungutan karenacat tidak ada;Bahwa Sutrisdianto dan Nyan Narwityono melakukan pungutan tanpasetahu saksi dan Terdakwa;Bahwa awal tahun

2017, pernah ada pertemuan dengan Terdakwatermasuk juga saksi yang hadir;Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2017, dalam suatu pertemuanmengatakan kepada Sutrisdianto, anggaran tidak ada, pandaipandaisajolah mancari pitih;Bahwa setelah pertemuan, Terdakwa tahu Sutrisdianto dan NyanNarwityono melakukan pungutan kepada pemilk kendaraan;Bahwa Saksi melakukan pungutan resmi itu dasarnya adalah PeraturanBupati No.15 Tahun 2015 tentang tarif Restribusi PKB;Bahwa uang restribusi tersebut saksi setorkan kepada

Bahwa Uang pembelian cat itu tidak pernah diusul kan oleh Kepala PKB;Bahwa yang mengusulkan anggaran itu adalah Bagian Perencanaan;Menimbang, bahwa Tedakwa tidak membantah keterangan Saksi.6.Agus Hendra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa jabatan saksi tahun 2017 adalah sebagai bendahara penerima;Bahwa uang restribusi yang dikumpulkan oleh sdr Susi Erlinda disetorkankepada saksi;Bahwa pungutan yang dilakukan diluar pungutan resmi tidak ada disetorkankepada saksi;Bahwa Sdri Susi setor

resmi adalah pungutan yang telah mempunya aturan ataudasar hukmnya sedangkan restribusi daerah adalah pungutan yangdilakukan berdasarkan aturanaturan yang dikeluarkan oleh pemerintahdaerah;Bahwa dalam perkara ini Sutrisdianto melakukan pemungutan kepadapengendara mobil yang melakukan pengecatan dalam uji keur di luarketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;Bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

sejumlah uang di luaryang diatur dalam undangundang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitukepada para pedagang yang berualan di los dan bedak yang berada diHalaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYlahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkanuang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggobertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat

Karena khawatir dantakut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagangtersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uangyang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPerbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yangmelakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yangdisebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yangdiatur dalam peraturan perundangundangan adalah

tidak dibenarkan danbertentangan dengan :Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 TentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterimaoleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalahsebagai

:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmenyatakan bahwa :Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Argumentasi Yuridis:IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai,Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang MenggangguKelestarian Sumber Daya Ikan:1.Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satujenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aberupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasilperikanan sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidangpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakankapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapatditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki danmemanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut.

Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then,S.E., M.M. (Bukti P7);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PERPSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;Halaman 17 dari 29 halaman.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yangmengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan HasilPerikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untukmenjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagaipenguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usahadi sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

Saksi menerangkan bahwa H.GAZALI RAHMAN melakukanpembukuan terhadap hasil pungutan lintas desa tersebut persepuluhhari untun saksi ada mentandatangani gajin dari Sdr.H.GAZALIRAHMAN untuk laporan kedesa. Saksi menerangkan bahwa uang hasil pungutan portal tersebutmerupakan sumber pendapatan desa simpang empat sungai barukec.Jorong Kab.tanah Laut akan tetapi uang hasil pungutan portaltersebut di simpan di tempat Sdr.H.GAZALI RAHMAN.

GAZALI RAHMAN untuk uang hasil pungutan lintas jalan(portal) Desa SimpanG Empat Sungai Baru Kec. Jorong tersebutmerupakan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana Peraturan DesaNomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan Desa pada Pasal 5 ayat (1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PendapatanDesa.

Saksi menerangkan bahwa hasil pungutan harian dan pungutan lintasjalan tidak masuk ke rekening desa dan saksi menambahkan semuasaksi laporkan kepada Kepala Desa secara langsung dan secaratertulis yang mana laporan pertanggungjawabannya saksi buat dalambentuk dokumen.

Saksi menjelaskan bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desasimpang empat Sungai baru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baikbuku kas harian, BKU, dan buku kas bulanan namun setiap bulannyaLPM ( Sdr. GAZALI RAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalandesa Desa simpang empat sungai baru Kecamatan Jorong KabupatenTanah Laut.

Saksi menjelaskan bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintasjalan desa, yang membuat laporan pungutan lintas jalan desa danlaporan keuangan hasil pungutan lintas jalan desa di LPM desaSimpang empat sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Lautadalah Sdr. H.

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung sejakpengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat Dirjen Lembaga Keuangan yaitu Surat Ketetapan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepadaPenggugat untuk membayar jumlah pajak (pungutan) Ekspor, sebagaiberikut:1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 9.554.562.7312. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp. 9.554.562.731Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasi :a. Biaya administrasi Rp. 14.520.732.209Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/201410.11.12.13.b. Denda Administrasi Rp. 5.087.604.9525.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat NO.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan TergugatNO.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPajak (Pungutan) Ekspor;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugatyaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;4.

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

.8.000, dari pungutan lintasjalan desa yang sebesar Rp.20.000, Saksi menerangkan bahwa untuk pembagian dari pungutan lintas jalandesa sebesar Rp.20.000, sebagai berikut : Untuk pembangunan Rp.3.000,Untuk insentif jaga RP. 8.000,Untuk pemerintah desa Rp. 3.000.Untuk insentif LPM Rp.1.500,Untuk Pengelola Rp. 2.000.

Saksi membenarkan bahwa hasil pungutan lintas jalan (portal) DesaSimpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong tersebut merupakanSumber Pendapatan Desa Simpang Empat Sungai Baru. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi Kepala Desa sdr. HUSNIFIRDAUS tidak ada melakukan evaluasi/ pengawasanterhadappengelolaan pungutan lintas jalan desa. Saksi menerangkan bahwa yang bertanggung jawab adalah Ketua LPMSdr. GAZALI RAHMAN selaku ketua LPM dan pengelola pungutan lintasjalan bersama Kepala Desa Sdr.

Gazali Rahman dengan Kepala Desa Husni Firdaus yang hasilrapat awal disepakati bahwa untuk tarif pungutan lintas jalan adalah TrukPS sebesar Rp. 20.000,/Rit dan Tronton sebesar Rp. 50.000,/Rit untukPutusan Nomor 13/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 16 dari 147Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan Desa pada Pasal 5 ayat (1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PendapatanDesa.

Bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desa simpang empat Sungaibaru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baik buku kas harian, BKU,dan buku kas bulanan namun setiap bulannya LPM ( Sdr. GAZALIRAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalan desa Desa simpangempat sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintas jalan desa, yangmembuat laporan pungutan lintas jalan desa dan laporan keuanganhasil pungutan lintas jalan desa di LPM desa Simpang empat sungaiBaru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah Sdr. H. GAZALIRAHMAN. Bahwa uang yang di terima Desa dari hasil pungutan angkutan lintasjalan yang di kelola oleh Desa sebesar Rp. 135. 348.000, dankeseluruhan uang hasil pungutan lintas jalan desa sebesar Rp404.717.500,00 pada tahun 2014.

anggota Para Pemohon menjadi meningkatsangat tinggi, sedangkan anggota Para Pemohon sudah dikenakanpungutan PNBP berupa PSDH dan DR yang notabene merupakanpungutan sebagai pengganti pohon yang ditebang dan pungutan untukreboisasi.

Dengan demikian pungutan PNBP yangHalaman 13 dari 31 halaman.

KewajibanPenggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan bergandakarena objek kewajiban PNBP berkalikali dikenakan pungutan mulai dariDana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danPenggantian nilai Tegakkan (PNT).Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikanpenjelasan sebagai berikut:a.

PNBPberupa PSDH dan DR yang notabene merupakan pungutan sebagaipengganti pohon yang ditebang danpungutan untuk reboisasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik darihasil hutan yang dipungut dari hutan negara;c.

Untuk setiap seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) 31.2 Untuk setiap seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.4 Untuk setiap seremoni adat naka tanah Nggase Ghumbu Senda(seremoni melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuattenda pesta atau kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikankepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan lidahnyababi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.6 Untuk setiap seremoni naka tanah (seremoni melukai tanah), untukmembuat kubur pada saat kematian, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan31.7lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) Untuk setiap seremoni adat Napa Wezi (seremoni terima belis),pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaituberupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000.

poin 30.1 dan poin 30.2 di atas ; 33.Bahwa berdasarkan uraian pada poin 30, 31 dan 32 di atas dan disesuaikandengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam 3(tiga)tahun, yaitu lamanya waktu Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan inidiajukan, seharusnya Penggugat menerima pendapatan dari pelaksanaanseremoni adat, adalah sebagaiberikut : 20+ 20002 33.133.233.333.433.533.633.7Untuk seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan

(tiga puluh juta rupiah) ; Untuk seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesarRp.5.000.000. (lima juta rupiah) x 2 x 3 = Rp.30.000.000. ( tiga puluh jutarupiah) 299 son sen nnn nnn on nec nnn nn cnn nne cen ncn noUntuk seremoni adat naka ftanah (seremoni melukai tanah), untukpeletakan batu pertama pembangunan rumah, sebesar Rp.500.000.

NYOMANWASTRA ditangkap oleh petugas dari Polda Bali pada saat sedang memintauang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding yangberlokasi di Areal Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan Kabupaten Badung.

meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

kepada ketiga orang atas nama KOMANG RASTANA PUTRA, MADE SUNAR BAWA dan NYOMANWASTRA untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat yang akanHal 8 dari 22 halaman Put.Perk.

Badung, dan dari perintah tersebut KOMANGRASTANA PUTRA bersama MADE SUNAR BAWA dan NYOMAN WASTRAmeminta uang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding kepadaorang orang yang akan melakukan foto Prewedding di areal parkir Pantai TegalWangi Kuta Selatan kab.

NYOMAN WASTRA Bahwamereka terdakwa berawal perintah oleh seseoarng yang bernamaKADEK SUJANA untuk meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

pinjamanmelalui Koperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyonoadalah PNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yangberwenang mengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi SuratKeterangan Hak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutansebesar Rp. 22.2 Juta tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.13.

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.14.

Para Pedagang juga bersedia membayarkarena yang melakukan pungutan tersebut adalah saksi Drs.

terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu terdakwa dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uang yangterkumpul tersebut sebagian untuk saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH dansebagian lagi untuk teman yang telah melakukan pungutan

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya terdakwabersama terdakwa EDWIN Als ERWIN dan terdakwa SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara EDWIN Als ERWIN yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara SYAHRONI Als RONI yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan 32. 089.840,Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan ; 32.089.840,> Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

FAJAR, yangkemudian hasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebutdiserahkan kepada Sdr. DARJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untukselanjutnya oleh Sdr. DARJA uang pungutan listrik dari para pedagangPasar Godong tersebut disetorkan kepada Bendahara DinasPerindagtamben Kab. Grobogan (waktu itu yang menerima adalah Sar.MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPu/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Bahwa sebagai realisasi dari Perdes Nomor 145/ 01 Tahun 2016tersebut, para warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti programPRONA sebanyak 275 melakukan pendaftaran di kantor Balai DesaPakijangan dan membayar uang pungutan. Bahwa uang pungutan yang diterima Panitia PRONA tahun 2016Desa Pakijangan sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluhSembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut1.

Lain lain > Rp. 50.000,00Bahwa benar panitia melakukan pungutan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang sudah lengkappersyaratannya dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagiyang belum lengkap persyaratannya berdasarkan Musyawarahpada tanggal 22 Desember 2015.Bahwa benar saksi ikut dalam memungut biaya prona tersebutdan saksi memulai pungutan pada tanggal lupa bulan Januari2016 sampai tanggal lupa bulan April 2016.

Lain lain : Rp. 50.000,00Bahwa benar pungutan pendaftaran prona Dasarnya adalahhasil musyawarah yang diperdeskan yaitu.

Brebes Nomor : 145 / 01 tahun 2016, tanggal 18 Januari2016 tentang Pungutan desa tahun 2016 tersebut tidak syah.Bahwa benar terhadap pungutan biaya Prona sertifikat tanahperbidang sebesar Rp. 1.000.000, tersebut Desa Pakijangantahun 2016 tidak syah karena Perdes yang dijadikan dasaruntuk melakukan pungutan tersebut tidak syah.Bahwa menurut saksi Peraturan Desa Pakijangan Kec.Bulakamba Kab.

Olehkarenanya sejatinya pungutan desa harus masuk dulu menjadikekayaan kas desa dan menjadi pendapatan kas desa yangmasuk dalam APBDes desa sehingga tidak secara otomatisbahwa pungutan dari masyarakat masuk menjadi hak pribadiHalaman 62 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Kepala Desa sehingga uang tidak berdasar hukum,menguntungkan diri sendiri dan masuk kategori korupsi.

Bulungan No.5Tahun 2004 ;Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kaltim kepadaBupati Tana Tidung No.545/203/Ek tanggal 11 Januari2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah SektorBatubara dan Mineral, sebagai tindak lanjut SuratPenggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) No.460/PMJTRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal PengenaanPungutan Daerah sebesar 6% dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinyaantara lain menegaskan bahwa pungutan' yangdikenakan kepada Penggugat (PT.

Pipit Mutiara Jaya) perhitungkan sejakdibayarkannya uang Pungutan Pembangunan DaerahSektor Batubara dan Mineral yang telah diterimaTergugat ;Bahwa selain itu Penggugat (PT.

Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukanTergugat terhadap Penggugat dengan berdasarkan Perda KabupatenBulungan Nomor : 5 Tahun 2004 selama ini, oleh Gubernur KalimantanTimur dikatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang undanganyang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telah disetorkanPenggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sahdan melanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untukdikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;177.

Pipit Mutiara Jaya Kepada Direktur Pembinaan thaan Mineral dan Batu Bara Nomor : 497/PMJTRK/XI/2010 Tanggal:05 November 2010, Perihal : Pungutan sesuai Perda Kab.

Pipit Mutiara Jaya Kepada DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Nomor : 497/PM)TRK/X1I/2010 Tanggal: 05 November 2010, Perihal : Pungutan sesuai PerdaKab. Bulungan Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Kompensasi KepemilikanSumber Daya Alam, dan foto copy Surat dari Direktur PT. PipitMutiara Jaya Kepada Bupati Tana Tidung Nomor : 099/PMJTRK/V/2012 Tanggal: 10 Mei 2012, Perihal : Permohonan PengembalianPembayaran pungutan Daerah, tertanda T2 ;3.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (Satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuranlistrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.Moh.

laporan uang pungutan listrik pedagang Pasar Godong ; Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi MOCH.

Grobogan, yaitu pungutan sejak mulai bulan Mei 2010. Uang inikemudian diterima oleh Sdr.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs.H. Moh.

Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI