Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Daerah.Koordinasi pelaksanaan, konsultasi dan pembinaan program.Sosialisasi program bagi stakeholder dan melalui media.Evaluasi program di Kabupaten/Kota dan Provinsi.Pengelolaan Pelaporan Pelaksanaan Jamkesmas di Provinsi/Kabupaten/Kota.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsihalaman 9dari 29 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2014/PTMDN.Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02

Rp. 1.170.000, (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untukpembayaran biaya pembelian BBM Genset tanpa tanda bukti/kwitansi.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumaterahalaman 17dari 29 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2014/PTMDN.Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan jumlahkerugian keuangan negara sebesar Rp. 490.021.000, (empat ratus sembilan puluhjuta dua puluh satu

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Kutipan AktaNikah Nomor : 672/100/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013) sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.13.35.09/Pw02/1 13/IX/2016tanggal 29 September 2016;2.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II pernah menerima DuplikatKutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato nomor: K1/PW02/129/V1/2005 tanggal 13 Juni 2005 namun setelah dicek ke KantorUrusan Agama Marisa ternyata nomor Duplikat Kutipan Akta Nikahtersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Marisa, olehkarena itu. para Pemohon'= sangat membutuhkan PenetapanPengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;8.

hasilnya dituangkandalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara atas Dugaan Penyimpangan pada Pelaksanaan Dana Hibah APBDPenyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat TahunAnggaran 2014, telah diterbitkan oleh Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat PengantarNomor SR41/PW02

dengan aslinya;: berupa Fotokopi Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Sidikalang Nomor : Print02/N.2.18/Fd.1/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yangtelah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkandengan aslinya;berupa Fotokopi dari Fotokopi Putusan DKPP nomor011/DKPPPKEIV/2015 dan nomor 012/DKPPPKEIV/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah diberimaterai yang cukup;berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat BadanPengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR41/PW02

Bendahara PenerimaDinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang maupun kerekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, namun hanya sebesarRp.447.440.782, yang disetorkan sedangkan Rp. 1.069.173.553,70 tidakdisetorkan, dan uang yang tidak disetor tersebut dipergunakan terdakwa Drs.Harapan Nasution bersamasama Alboin Siagian, SE untuk kepentinganpribadinya sendiri.Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02

Harapan Nasutionselaku Kepala seksi Penagihan Bidang Pendapatan dan Alboin Siagian, SEselaku staf seksi Penagihan Bidang Pendapatan boleh menerima uang pajakrestoran tersebut namun harus menyetorkannya.Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan

LHP BPKP membingungkan seakanakan dilaksanakan baru kemudianditerbitkan Surat Tugas Audit, hal ini karena nomor dan tanggal laporanhasil audit berbeda dengan cover LHP yaitu Nomor LHP SR2241/PW02/5/2011, tanggal 19 April 2011, sedangkan cover LHP SR2241/PW02/5/2011, tanggal 19 April 2010.2.

enam puluhsembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuhpuluh sen), yang didasarkan pada Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampaidengan Bulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenDeli Serdang, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241 / PW02

Sumut berdasarkan SuratNomor : ST1182/PW02/5/2012 untuk melakukan perhitungan kerugianberdasarkan data yang tersedia maka kerugian keuangan negara adalahsebagai berikut : Ketekoran Kas Rp. 8.874.677.888,00. Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011 Rp. 3.569.411.011,00. Pengeluaran Fiktif Rp. 554.987.140,00.Hal. 14 dari 142 hal. Put. No. 1636 K/Pid.Sus/2013Pajak yang dipungut tapi belum disetor Ro. 600.737.163,00.

tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya sebesar Rp. 13.599.813.202,( Tiga belas Milyar lima ratussembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus duarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalamLaporan Hasil Audit BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus DugaanPenyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Nomor : S1181/PW02

Sumut berdasarkanSurat Nomor : ST1182/PW02/5/2012 untuk melakukan perhitungankerugian berdasarkan data yang tersedia maka kerugian keuangan negaraadalah sebagai berikut : Ketekoran Kas Rp. 8.874.677.888,00. Anggaran Tahun 2010 dibayar Tahun 2011 Rp. 3.569.411.011,00. Pengeluaran Fiktif Rp. 554.987.140,00. Pajak yang dipungut tapi belum disetor Rp. 600.737.163,00. Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah Rp. 13.599.813.202,00.Bahwa perbuatan Terdakwa AMINUDDIN, SH.

No. 1636 K/Pid.Sus/2013penggunaannya sebesar Rp. 13.599.813.202,( Tiga belas Milyar lima ratussembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus duarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tersebut dalamLaporan Hasil Audit BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus DugaanPenyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Nomor : S1181/PW02/5/2012

/PW02/5/2016 tanggal 22 September 2016, dengan rincian sebagai berikut :Pengadaan Alat Laboratorium Uji :a. Realisasi Pencairan dari kas negara : Rp. 2.737.218.000.b. Dikurangi Setoran pajak :Rp. 286.163.710,c. Realisasi Netto pembayaran dari kas negara : Rp. 2.451.054.290.d. Prestasi yang diterima negara Rp. 2.008.875.923,e. Kerugian Negara Rp. 442.178.367,Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

/5/2016 tanggal 18 Juli 2016 halAudit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasperkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Kegiatan PekerjaanPengadaan Pembangunan Pabrik Mini Pengolahan Kelapa Sawit danKegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Uji di PTKI Medan Tahun Anggaran2013 dan Nomor : S1738/PW02/5/2016 tanggal 7 September 2016 perihalPerpanjangan Waktu) Penugasan serta Surat Tugas Nomor ST694/PW02/5/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang diperpanjang dengan SuratHalaman 143 dari 221Putusan

No.97/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnTugas Nomor ST871/PW02/5/2016 tanggal 7 September 2016, dimana didalam Surat Tugas tersebut memerintahkan kepada :1) Batara Lumban Tobing, SE., CFrA sebagai Pembantu Penanggungjawab.2) Binez Simanjuntak, SE., CFrA sebagai Pengendali Teknis.345) Andi Parhorasan Sitorus.))

,MT dalam pekerjaan pengadaan alat laboratorium uji PTKI Medan padatahun 2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 442.178.367,(empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratusenam puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Wilayah Sumatera Utara sesuai SuratR:76/PW02/5/2016 tanggal 22 September 2016 dengan rincian sebagaiberikut :Pengadaan alat laboratorium uji :a.

Medan pada tahun 2013 telahmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 442.178.367, (empat ratus empatHalaman 200 dari 221Putusan No.97/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnpuluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara olehBPKP Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat R:76/PW02/5/2016 tanggal 22September 2016 dengan rincian sebagai berikut :Pengadaan alat laboratorium uji :a.

Anggaran 2005 ; e Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukumsebagaimana diuraikan diatas telah memperkayadiri terdakwa sebesar Rp.350.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah);e Akibat perbuatan terdakwa tersebut~ telahmerugikan Keuangan Negara dalam hal inikeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten PakpakBharat sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratuslima puluh juta rupiah) sesuai Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utaradengan surat Nomor : R2889/PW02

Umum pada SekretariatDaerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005sebagaimana diuraikan diatas telah memperkayadiri terdakwa sebesar Rp.350.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah) je Akibat perbuatan terdakwa tersebut~ telahmerugikan Keuangan Negara dalam hal inikeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten PakpakBharat sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratuslima puluh juta rupiah) sesuai Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dariBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utaradengan surat Nomor : R2889/PW02

Foto Copy Surat dari Badan Pengawasan keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : S2610/PW02/5/2014 perihal ekspose perkara dugaan tindak pidana korupsiatas pengadaan tanah RSUD kab Nias Selatan tanggal 21 Nopember2014, diberi tanda bukti T 1 ;2. Foto Copy Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera UtaraNomor : B1409/N.2.1/Fd.1/03/2015 perihal Bantuan Ahli tanggal 13Maret 2015, diberi tanda bukti T 2;3.

penyidikanatas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka tersebut;Menimbang, bahwa tindakan Termohon tersebut didasarkan atas adanyapermintaan ekspose perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaantanah RSUD Kab Nias Selatan kepada BPKP oleh Kejati Sumut tgl. 28 Agustus2014 perihal permintaan ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara,yang dijawab oleh BPKP Perwakilan Sumut dengan Surat dari BadanPengawasan keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor : S2610/PW02

INALUM (Persero) oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara tanggal 10 April 2015 Nomor S699/PW02/4/2015yang dalam Kesimpulan dan Sarannya disebutkan sebagai berikut:Kesimpulan;Menurut pendapat BPKP, Nilai Pajak Air PermukaanInstalasiPembangkit Listrik untuk konsumsi sendiri yang wajar dapatditerapkan untuk PT.

(bukti P10);11.Fotokopi Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nomor S699/PW02/4/2015, tanggal 10April 2015, tentang Hasil Kajian Atas Pengenaan Pajak Air Permukaan PT.INALUM (Persero). (bukti P11);12.Fotokopi Summary Pembayaran Annual Fee PT. INALUM (Persero).

yang mana surat tersebut jugaditembuskan ke Ombudsman Republik Indonesia, Tergugat serta Tergugat Il (selaku instansi teknis yang akan mengerjakan pelebaran AlurTanoponggol di Danau Toba);13.Bahwa Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara yangmenerima surat tembusan tertanggal 04 Mei 2017 tersebut, meminta BupatiSamosir (Tergugat 1) untuk memberikan perhatian terhadap permasalahanPenggugat perihal pembuatan/pembangunan jalan masuk ke kampungLumban Silo, berdasarkan Surat Nomor SRT0099/PW02

Desa Parsaoran Pangururan, yang telah disesuaikan denganaslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P2;Fotokopi Surat yang dibuat oleh Benhard Jonggi Pandapotan Sitanggangtanggal 04 Mei 2017, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara,perihal : Rencana Pembebasan Lahan di Alur Tanoponggol di Danau TobaPangururan Kabupaten Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotokopi Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan WilayahSumatera Utara, Nomor : SRT0099/PW02

agentunggal atau lembaga independene Informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan.Akibat perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) dalam pengadaan meubelair untuk puskesmas pada Dinas KesehatanKota Tebing Tinggi berdasarkan LHP Tim Teknis Koperindak No695/Koperindag/2010 tanggal 15 juli 2010 telah terjadi kelebihan pembayaran(mark up pengadaan barang dan jasa) hasil perhitungan kerugian keuangannegara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor :SR4961/PW02

Daftar harga standar/tarif biaya yangdikeluarkan oleh pabrikan/agentunggal atau lembaga independene Informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan.Akibat perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri(HPS) dalam pengadaan meubelair untuk puskesmas pada Dinas KesehatanKota Tebing Tinggi berdasarkan hasil perhitungan tim Teknis No695/Koperindag/2010 tanggal 15 juli 2010 dan hasil perhitungan kerugiankeuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan suratNomor : SR4961/PW02

Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang daridokumen pengadaan.Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor: R95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015, HalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian

melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan PengadaanKapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas KelautanPerikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011,telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangkurangnyasejumlah Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus duabelas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai hasil pemeriksaanaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R95/PW02

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keteranganlain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumenpemilihan.Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor: R95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015

Nirwan Latif Siregar selaku Pengguna Anggaran dan selakuKepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten LabuhanBatu merugikan keuangan Negara sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratusempat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuhrupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraHal. 107 dari 131 hal, Putusan Nomor 1365 K/PID.SUS/2016Nomor: R95/PW02/5/2015 tanggal O08 Oktober 2015, maka sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum

Hakim Agung berpendapat akibat perbuatanTerdakwa Erwin Syah Manurung secara melawan hukum yang telahmenguntungkan diri Terdakwa Erwin Syah Manurung sendiri dan Saksi Ir.Marusel Marpaung mempunyai hubungan causal secara yuridis yangmengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara yang cukup signifikansebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belasribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: R95/PW02

Sutan Raja DariusLungguk Sitorus sebesar Rp1.200.000.000,00 dimana berdasarkan LaporanHasil Audit Investigasi hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor : R72/PW02/5/2015 tanggal 31 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut: Rp. 1.200.000.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Pembayaran Ganti Rugi Gedung BLK : Rp. 1.200.000.000,00YASPENA Nilai Alas Hak dan Gedung BLK yang tidak : Rp. 0,00Terpakai sesuai

sarana yang adapadanya karena jabatannya selaku Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang mengakibatkanatau setidaktidaknya telah menguntungkan orang lain yaitu Sutan Raja DariusLungguk Sitorus sebesar Rp1.200.000.000,00 yang merupakan kerugiankeuangan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi hasilperhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R72/PW02

Samosir dan tidakada penerapan anggaran untuk ganti rugi atas bangunan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli DJANAKA RADJI,SE, Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membayarkan ganti rugi BLK Aeknatolu menjadi BLK pemkab Toba Samosir kepada saksi DI Sitorus maka saksi ahlimengaudit terhadap belanja pengadaan modal tanah dan bangunan BLK pemkabtoba Samosir sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R72/PW02

membayar uangpengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancamanmaksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalamputusan pengadilan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatanmenyalah gunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkanadanya kerugian negara sebesar Rp. 1.200.000.000,( Satu Miliyar dua ratus jutarupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R72/PW02

FAIGIZISOKHI ZEBUA danBAZIDUHU ZILIWU telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam halini Keuangan Pemerintahan Kabupaten Nias sebesar Rp. 5.748.298.065, (limamilyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapanribu enam puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyimpanganPenggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Dana APBD TA2007 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02

(limamilyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapanribu enam puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyimpanganPenggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Dana APBD TA2007 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02/5/2010tanggal 15 Maret 2010.Bahwa sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada SetdaKab.

delapan ribu enam puluhlima rupiah) sehingga menjadi Kerugian Keuangan Negara dalam hal iniKeuangan Pemerintahan Kabupaten Nias sebesar Rp. 5.748.298.065, (limamilyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapanribu enam puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyimpanganPenggunaan Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) Dana APBD TA2007 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Nomor : SR1196/PW02

Nias dari BPKP Perwakilan Medan Nomor : SR1196/PW02/5/2010 tanggal 2010.3). Bahwa apabila fakta hukum dan ketentuan sebagaimana tersebut padapoint 1) huruf a dan b dan point 2) diatas dipertimbangkan oleh MajelisHakim, maka unsur "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi" sebagaimana dimaksud dalam DakwaanSubsidair Melanggar Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangHal. 55 dari 56 hal.

2006tanggal 23 Juni 2006, dan menyebabkan kerugian keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empat ratus lima puluh jutadua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berdasarkan laporanBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hasil audit perhitungankerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaanpekerjaan pembangunan perumahan type 36 pada satuan kerja sementaraBRR pengembangan perumahan dan permukiman Nias tahun anggaran 2006,Nomor: R4117/PW02

/5/2008 tanggal 10 November 2008, dengan suratpengantar SP4300/PW02/1/2008 tanggal 24 November 2008, perbuatantersebut Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan danpermukiman Nias menerbitkan surat keputusan penunjukkan langsung (SKPL)No. 250.10/BRRPPPN/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang penunjukkan CV.Harapan Insani sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 58 unit rumahsederhana Type36 di Kecamatan Gido Kabupaten Nias (Paket 01.01.01.005

perekonomian negara sebesar Rp. 450.026.785 (Empatratus lima puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan type 36 padasatuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan dan permukiman Niastahun anggaran 2006, Nomor: R4117/PWO02/5/2008 tanggal 10 November2008, dengan surat pengantar SP4300/PW02

109,483 Perancah/ cetakan Me 155,00 147,13 7,874 Pasangan batu kali Ms 672,99 269,98 403,015 Plesteran batu kali Me 621,31 459,92 161,396 Cor lantai Ms 1,72 1,70 0,027 Timbunan tanah Ms 115,63 0,00 115,63Menyediakan pipa PVC utk Mt8 rembesan 146,45 125,00 21,45 Adapun sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Kegiatan Pengendalian Daerah AliranSibatuPadangsidimpuan Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah KotaPadangsidimpuan TA. 2011 Nomor : SR61/PW02

109,483 Perancah/ cetakan Me 155,00 147,13 7,874 Pasangan batu kali Ms 672,99 269,98 403,015 Plesteran batu kali M2 621,31 459,92 161,396 Cor lantai Ms 1,72 1,70 0,027 Timbunan tanah Ms 115,63 0,00 115,63Menyediakan pipa PVC utk wy8 rembesan 146,45 125,00 21,45 Adapun sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Kegiatan Pengendalian Daerah AliranSibatuPadangsidimpuan Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah KotaPadangsidimpuan TA. 2011 Nomor : SR61/PW02

sudah jebol, titik B dekatjembatan sudah aus yang plind juga tidak ditemukan dan ahli kurang ingat,kalau kondisi terakhir ada beberapa titik ada itu ada 10 meter dengankedalaman yang jebol sampai ke pondasi; Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Kegiatan Pengendalian DaerahAliran Sungai Batang Angkola Kelurahan Hanopan Sibatu KecamatanPadangsidimpuan Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah KotaPadangsidimpuan TA. 2011 Nomor : SR61/PW02

Mdn.beberapa titik ada itu ada 10 meter dengan kedalaman yang jebol sampai kepondasi;Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan KegiatanPengendalian Daerah Aliran Sungai Batang Angkola Kelurahan Hanopan SibatuKecamatan Padangsidimpuan Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum DaerahKota Padangsidimpuan TA. 2011 Nomor : SR61/PW02/5/2014 tanggal 01 Juli2014 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi

Mdn.UndangUndang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang penggantiyang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperolehdari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan KegiatanPengendalian Daerah Aliran Sungai Batang Angkola Kelurahan Hanopan SibatuKecamatan Padangsidimpuan Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum DaerahKota Padangsidimpuan TA. 2011 Nomor : SR61/PW02/5/2014 tanggal 01 Juli2014

menyampaikan dokumen dan/atau keteranganlain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumenpemilihan.Hal. 29 dari 133 hal, Putusan Nomor 1361 K/Pid.Sus/2016Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor: R95/PW02

melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatanPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada DinasKelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu TahunAnggaran 2011, telah mengakibatkan kerugian kKeuangan negara sekurangkurangnya sejumlah Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tigaratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai hasilpemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor :R 95/PW02

dan* menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepadapenyedia barang dan jasa;f. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa;Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor: R95/PW02

atau suatu korporasi pada kegiatanPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada DinasKelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu TahunAnggaran 2011, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangkurangnya sejumlah Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tigaHal. 66 dari 133 hal, Putusan Nomor 1361 K/Pid.Sus/2016ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai hasilpemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor :R 95/PW02

Nirwan LatifSiregar selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu merugikan keuanganNegara sebesar Rp341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tigaratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai laporan hasilaudit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: R95/PW02/5/2015tanggal 08 Oktober 2015, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung danRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun2012 huruf

dan diterimanya serta disahkannya pembayaran pekerjaanPengawasan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah tersebut tidakdibayarkan dan diterima senilai dengan pekerjaan pengawasan, sesuai dengan LaporanHasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Kinerja PengelolaanAir Minum dan Air Limbah pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten TobaSamosir Tahun Anggaran 2007 Nomor: SR7010/PW02

SINAGA bersama dengan TerdakwaII FRIDA TARIGAN, ST., mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 134.547.519,(seratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belasrupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor:SR7010/PW02/5/2011 tanggal 16 November 2011;Perbuatan Terdakwa I DUMA ROTUA F.

No. 1939 K/Pid.Sus/2012rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor:SR7010/PW02/5/2011 tanggal 16 November 2011 ;Perbuatan Terdakwa I DUMA ROTUA F.

Surat tertanggal 21 Agustus 2017, dengan Nomor : S1378/PW02/5.2/2017, Perihal : Permintaan Perhitungan EskalasiPekerjaan Pembangunan Kawasan Terpadu Prasarana Perkantoran(SKPD) Pemerintah Kabupaten Simalungun di Kecamatan Raya;b. Surat tertanggal 26 Maret 2018, dengan Nomor : S454/PW02/5.1/2018, Perihal : Ekspose/Pemaparan;21.

Bungo Pantai Bersaudara kepada Bupati Kabupaten Simalungun, P35tentang Surat Nomor : 196/BPB/JBI/XI/2016, perihal : Permohonan PermohonanTindak Lanjut Bantuan Audit dan Rekomendasi Atas Usulan PerhitunganEskalasi Dari Pemkab Simalungun, tertanggal 30 Nopember 2016, dari PT.Bungo Pantai Bersaudara kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SumateraUtara, P36 tentang Surat Nomor : S454/PW02/5.1/2018, PerihalHalaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pat.G/2019/PN SimEkspose/Pemaparan tanggal 26