Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuatdan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugatdalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harian KOMPAS,MEDIA INDONESIA, dan REPUBLIKA selama 7 hari berturutturut;7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet,banding maupun kasasi;8.

,yang telah memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkandalam dua surat kabar yaitu Surat Kabar Harian Republika dan SuratKabar Harian Tribun Timur tertanggal 19 November 2014;Menimbang, bahwa Termohon juga telah membuat pengumuman dalamberita Koran perihal Rapat Kreditur Lanjutan pada dua surat kabar harianyaitu Surat Kabar Republika dan Surat Kabar Tribun Timur tertanggal 29November 2014;Bahwa walaupun pada faktanya dalam perkara ini bahwa TermohonKasasi (dahulu Termohon) telah mengumumkan 4

Desember tahun 2012 TergugatHalaman 7 dari 15 halamantelah pergi meninggalkan Penggugat hingga Penggugat mendaftarkanperkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 01 bulan namun sampaisekarang tidak pernah pulang kumpul bersama Penggugat, dan selama itupula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, telahmembiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tidakridla atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta sekarang alamatdan tempat. tinggal Tergugat tidak diketahui di wilayah Republika

Majelis Hakim Pemutus, dengan halhal sebagaiberikut : Bahwa setelah PKPU sementara diputuskan, menurut Pasal 226 UndangUndang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pengurus telahmengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara RepublikIndonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjukoleh Hakim Pengawas, yaitu Harian Republika dan Tanjung Pinang Posedisi hari Jumat tanggal 11 Nopember 2020; Bahwa pengumuman tersebut juga telah memuat undangan untuk hadirpada persidangan

tidak bergerak (yang ditentukan kemudian)milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi semulaPenggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalaimelaksanakan putusan ini;Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi semulaPenggugat Konvensi untuk meminta maaf secara langsung melaluitelevisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan mediacetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA

sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan Putusan Perkara No.25/HAK CIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, Pengadilan telah memanggil Pelawan (d/h.Tergugat I) secara patut sebagaimana relaas panggilan sidang tertanggal 4 Maret 2011untuk sidang tanggal 10 Maret 2011, relaas panggilan sidang tertanggal 16 Maret 2011untuk sidang tanggal 24 Maret 2011, relaas panggilan sidang melalui Harian MediaRepublika terbit pada tanggal 30 Maret 2011 untuk sidang tanggal 7 April 2011, relaaspanggilan sidang melalui Harian Media Republika

TERGUGAT IJ) hadir kuasanya yakni Siar Hasoloan, SH.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2011, sedangkan PELAWAN (dh.TERGUGAT JI) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah antara lain :e Relaas panggilan sidang tertanggal 4 Maret 2011 untuk sidang padatanggal 10 Maret 20 11 ;e Relaas panggilan sidang tertanggal 16 Maret 2011 untuk sidang padatanggal 24 Maret 2011 ;e Relaas panggilan sidang melalui Harian Republika yang terbit padatanggal 30 Maret 2011 untuk sidang pada

tanggal 07 April 2011 ;e Relaas panggilan sidang melalui Harian Republika yang terbit padatanggal 13 April 2011 untuk sidang pada tanggal 21 April 2011 ;3 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan oleh MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo tanpa dihadiri oleh PELAWAN (dh.TERGUGAT J) ;4 Bahwa kemudian Hakim Majelis meminta TERLAWAN (dh.

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akandisetor ke Kas Negara ;Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Para Penggugat dalamRekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalamRekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukumdan sesuai dengan rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi jugadihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonanmaaf kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitusurat kabar harian KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA

No. 405/Pdt/2013/PT.Smg.SUBSIDAIR :56umum yaitu surat kabar harian KOMPAS, MEDIAINDONESIA, REPUBLIKA, dan TEMPO selama 7 hariberturutturut ;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad)meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ;Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat dalamKonvensi

Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabilaTergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusanyang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke KasNegara ;Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat danmemasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugatdalam Rekonvensi pada harian umum yaitu surat kabar harianKOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA

Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebookc. 7 koran harian nasional : Kompas, Tempo, Sindo, MediaIndonesia, Merdeka, Republika, Jawa Pos masingmasingberukuran % (Setengah) halaman.Bahwa mengingat Tergugat masih harus menjalani vaksinasi covid19yang kedua dalam jangka waktu 14 hari setelah vaksinasi pertama makauntuk tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan maka sudahsepatutnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan provisi yangmemerintahkan Tergugat untuk tidak meninggalkan rumah kediamanTergugat

Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebookc. 7 koran harian nasional : Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia,Merdeka, Republika, Jawa Pos masingmasing berukuran %(setengah) halaman.4. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi,maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bijvooraad);5.

Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebookc. 7 koran harian nasional : Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia,Merdeka, Republika, Jawa Pos masingmasing berukuran %(setengah) halaman.Bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun untuk memohon halhaltersebut. Dalam hukum, permohonan ganti kerugian bertujuan untukmengembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum).

Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebookf. 7 koran harian nasional : Kompas, Tempo, Sindo, MediaIndonesia, Merdeka, Republika, Jawa Pos masingmasingberukuran 4% (Setengah) halaman.KESIMPULANHalaman 57 dari 62 Putusan Nomor 592/PDT/2021/PT.BDG.1. Bahwa Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagai Pembadingsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;2.

Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf danpernyataan komitmen untuk teruS menerus mensosialisasikan sertamenerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat di:1) 7 televisi swasta nasional : SCTV, RCTI, Trans TV, Kompas TV,Indosiar, TV One dan Metro TV.2) Akun media sosial pribadi : Instagram dan Facebook3) 7 koran harian nasional : Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia,Merdeka, Republika, Jawa Pos masingmasing berukuran %(setengah) halaman.4) Menyatakan dan menetapkan putusan

MetroBanjar , KOMPAS, JAWA POS GROUP, RAKYAT MERDEKA, SUARAMERDEKA, REPUBLIKA, MEDIA INDONESIA, KORAN SEPUTAR INDONESIA,Koran TEMPO, METRO TV, RCTI, SCTV, ANTV, TVRI, MNC, GLOBAL TV,TPI. TRANS7, TRANS TV, TV ONE, yang redaksionalnya akanditentukan kemudian oleh Penggugat; Apabila Para Tergugattidak melaksanakannya, maka Tergugat !

Metro Banjar, KOMPAS, JAWA POSGROUP, RAKYAT MERDEKA, SUARA MERDEKA, REPUBLIKA, MEDIAINDONESIA, KORAN SEPUTAR INDONESIA, Koran TEMPO, METRO TV,RCTI, SCTV, ANTV, TVRI, MNC, GLOBAL TV, TPI. TRANS7, TRANSTV, TV ONE, yang redaksionalnya akan ditentukan kemudianoleh Penggugat; Apabila Para Tergugat tidak melaksanakannya,maka Tergugat !

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada ParaPenggugat Rekonvensi secara terbuka yang dimuat di Surat KabarNasional dan media elektronik: media cetak: Harian Kompas, Republika,Koran Tempo, Majalah Tempo, Media Indonesia, masingmasing %(setengah) halaman yang berbunyi:Dengan ini atas nama PT Tria Silira Murti meminta maaf kepada RektorUniversitas Pakuan, Wakil Rektor Universitas Pakuan dan Kepala BagianAnggaran Yayasan Pakuan Siliwangi beserta jajarannya atas perbuatanHalaman 5 dari

Bahwa dalam pencalonan sebagai Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura,Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas)Partai Politik yakni ; Partai Indonesia Sejahtera, Jumlah Suara1408 atau 2,58% ; Partai Kedaulatan, Jumlah Suara 1093 atau2,01% : Partai Matahari Bangsa, Jumlah Suara 802atau 1,47% ; Partai Pekerja Dan Pengusaha Indonesia,Jumlah Suara 547 atau 1.00% ; Partai Republika Nusantara, Jumlah Suara753 atau 1,38% ; Partai Perjuangan Indonesia Baru, JumlahSuara 880 atau 1,61% ; Partai

Bukti P5Surat Pencalonan Model BKWK.KPU. tanggal 15September 2011, yang didukung danditandatangani oleh 11 (sebelas) Partai Politikantara lain : Partai Indonesia Sejahtera,Partai Kedaulatan, Partai Mataharai Bangsa,PPPI, Partai Republika Nusantara, KDI, PartaiPemuda Indonesia, Partai Merdeka, PPIB, PartaiBarisan Nasional, dan Partai DemokrasiPembaruan. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;. Bukti P6Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama AntarPartai Politik Peserta Pemilukada Dalam19 dari 44 Hal.

melakukan tindakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa karena tindakan perbuatan melawan hukum menurut hukummemiliki aspek tuntutan pemulihan nama baik, maka sudah sepatutnyamenurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim perkara untuk menyatakanTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban untukmelakukan pemulihan nama baik kepada Para Penggugat Rekonvensi ,Il dan Ill/Para Tergugat Konvensi , Il dan Ill dengan caramengumumkan di 5 (lima) media cetak yang berskala nasional antaralain, Kompas, Bisnis Indonesia, Republika

Ill secara keseluruhan;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/HRD/I/2010, tertanggal1 Januari 2010, cacat hukum atau setidaktidaknya batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban untukMelakukan Pemulihnan Nama Baik Para Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dengan cara Mengumumkan di 5 (lima) media cetak yangberskala nasional antara lain: Kompas, Bisnis Indonesia, Republika

Tergugat Konvensi yang sebenarnya tidalah dapat dikur dan terukur denganuang dan nilai kebendaan apapun juga, namun apabila diperkenankan tidakapalah bilamana dipersamakan dengan setidaktidaknya sejumlah dansebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) saja;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukanpemulihan nama baik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensidengan cara mengumumkan 5 (lima) media cetak yang berskala nasionalantara lain: Kompas, Bisnis Indonesia, Republika

Bahwa pernyataan tersebuthams dilakukan melalui surat kabar surat kabar dan media elektronik yang mempunyaiperedaran regional maupun nasional, yaitu:Surat Kabar "KOMPAS"Surat Kabar "SUARA PEMBAHARUAN" Surat Kabar "MEDIA INDONESIA" SuratKabar "REPUBLIKA"Surat Kabar "JAWA POS"Surat Kabar" SURYA"Media eletronik, yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Telivisi(SCTV), An TV, dan Global TV.Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1(satu) halaman secara penuh dengan teks dandesain yang

Tentang Penggugat sertameminta maaf melalui media cetak yaitu surat kabarsurat kabar yang memiliki peredaranregional maupun nasional yaitu;Surat Kabar "KOMPAS", Surat Kabar "SUARA PEMBAHARUAN",Surat Kabar "MEDIA INDONESIA", Surat Kabar "REPUBLIKA"Surat Kabar "JAWA POS", Surat Kabar "SURYA"dengan ukuran I(satu) halaman secara penuh dengan teks dan desain yang Penggugattentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan 3 (tiga) kali berturutturut, sedangkanuntuk pentayangan dilakukan selama 7 (tujuh) hari

Bahwa pernyataan tersebutharus dilakukan melalui surat kabar surat kabar dan media elektronik yang mempunyaiperedaran regional maupun nasional, yaitu:Surat Kabar "KOMPAS"Surat Kabar "SUARA PEMBAHARUAN" Surat Kabar "MEDIA INDONESIA" SuratKabar "REPUBLIKA"Surat Kabar "JAWA POS"Surat Kabar" SURYA"Media eletronik, yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Telivisi(SCTV), An TV, dan Global TV.Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1(satu) halaman secara penuh dengan teks dandesain yang

ee re re ree re re ee ee ee eee eeeSurat Panggilan Nomor : S1040/WKN.07/KNL.04/2011 tertanggal 15 Juni2011 ~sperrihal Panggilan , (sesual dengantindasanBS) sues sees sme see wee eee oe BH BeesLaporan Pemberitahuan Surat PaksaNomor : Lap.26/WKN.07/KNL.04.04/2011 yangditandatangani oleh Anna Pasaribu JabatanJurusita PUPN NIP1960013101960013101983102001 pada tanggal28 Pebruari 2011, (sesual denganfotokopi) ;Pengumuman Panggilan Nomor PENG01/WKN.07/KNI.04/2011 tanggal 31 Maret 2011pada Harian Umum Republika

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 177.600.000, (sertus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui 5 (lima) media cetak/koran yaitu : koran Kompas, koran Tempo, koran Republika

Bahwa untukitu Tergugat Il mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalildalilnya tersebut.11.Bahwa dapat Tergugat Il tegaskan bahwa dalam pelaksanaan lelang tanggai 14Desember 2007, telah dikeluarkan Pengumunan lelang Pertama melalui Selebaran No.PENG07/WKN.7/KP.02/L/2007 tanggai 13 November 2007 dan Pengumuman Lelang Keduamelalui Surat Kabar Harian REPUBLIKA No.

Bahwa sepanjang yang diketahui oleh Tergugat Ill Konpensi/Penggugat Rekonpensimelalui Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran No.PENG07/WKN.7/KP.02/L/2007 tanggai 13 November 2007 dan Pengumuman LelangKedua melalui Surat Kabar harian REPUBLIKA No.PENG 07/WKN.7/KONPENSI.02/L/2007 tanggai 29 November 2007 bahwa akan dilaksanakan lelang atas obyek lelang aquo yang merupakan barang jaminan hutang PT Marga Insan Nirmaia/Sdr. Haji MarthiasDawi/Ny.

Fotocopy Surat kabar Republika tanggai 29112007 tentang PengumumanLelang Kedua No.Peng07/WKN.7/KP.02/L/2007 (bukti T.II 13);14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaanmengosongkan objek lelang No.S1707/WKN.7/KP.2/2007, tanggai 13 November 2007 diJakarta (bukti T.II 14);15. Fotocopy Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan No.2B/WKN.7/KP.02.05/TIM II/VIII/2007, tanggai 27082007 (bukti T.II 15);16.

Menunjuk surat kabar harian:e Republika;e Memorandum;Untuk mengumumkan halhal sebagaimana tersebut dalam ketentuanPasal 226 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;3. Menyatakan batas akhir pengajuan tagihan bagi para Kreditor PT.Anugrah Berkat Jaya Abadi dahulu PT. Cipta Srigati Lestari, pada hariKamis, tanggal 25 September 2019, di Kantor Tim Pengurus,HARTONO SETIAWAN LAW OFFICE, Sinar Mas Land Plaza12A/13 Floor, JI.

Pemuda 6070, Surabaya;Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 226 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang, Tim Pengurus telah melakukan Pengumuman atas proses PKPUSementara Perkara No.31/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby pada suratkabar harian REPUBLIKA dan surat kabar harian MEMORANDUM padatanggal 11 September 2019, selanjutnya atas pengumuman proses PKPUHal 30 dari 56 Putusan PKPU Perk No 61/Pdt.SusPKPU/2020/PN.SbySementara tersebut telah dicatatkan

Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.8.075.000, (delapanjuta tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa atas berakhirnya PKPU terhadap Termohon PKPU sebagaimanadimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya No.31/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 19 Maret2020, Tim Pengurus telah melakukan pengumuman atas dimaksud padabulan Maret 2020 di 2 (dua) Surat kabar harian nasional REPUBLIKA danMEMORANDUM tertanggal

dalam Putusan Nomor31/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Maret 2020, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ryan Martino Hartono, sebagai pengurus PKPUdalam perkara aquo yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan bahwasanya dalam perkara aquo telah terjadi perdamaian (Homologasi)dan sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atasperdamaian tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap perdamaian (Homologasi) tersebut telahpula diumumkan dalam Surat Kabar Harian Republika

Melakukan kewajibankewajiban sebagai Pengurus ketentuanUndangUndang Kepailitan, dimana kewajiban tersebut antara lain:1) Mengumumkan putusan PKPU PT Graha Indah Jaya (DalamPKPU) dalam surat kabar harian Koran Republika dan KoranSurabaya Pagi tertanggal 27 Oktober 2020 sertamendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia(BNRI);2) Mengundang Kreditur yang dikenal melalui surat untuk hadirdalam semua rapatrapat kreditur yang bertempat di PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan

Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringananhukuman ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaansebagai berikut :Bahwa ia terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI pada hari Selasa tanggal22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih termasuk dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Jalan Raya Pejaten tepatnyadi lampu merah Republika

Mochtar Wahid dalam disertasinyayang berjudul MEMAKNAI KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATASTANAH halamam 173174, Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun2008, yang menyatakan, bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakanhak yang tidak dapat diganggugugat, yang menentukan sah atautidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknyaperbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.