Peternakan, dengan indikator kinerja: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012. 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 ton/thn 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

kinerja:terdapat Program: Peningkatan Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 ton/thn 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

RIZAL EFFENDI, SE Bin SUHAIMI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 127 dari 304 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi menjelaskan didalam lampiran RPJMD Kota Balikpapan20112016 bahwa belum membahas masalah kegiatan pengadaanlanan RPU karena didalam RPJMD baru menyusun programprogram prioritas, dan didalam RPJMD dimaksud terdapat programpeningkatan produksi hasil peternakan, jika dikaitkan untuk kegiatanpengadaan lahan RPU itu berada dalam Program PeningkatanProduksi

Peternakan, dengan indikator kinerja: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 ton/thn 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

No. 916 K/PID.SUS/2017124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauanacara Penyampaian Keterangan Bupati atas Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun2011 2016 tanggal 19 Oktober 2012;Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauanacara Penyampaian Keterangan Bupati atas Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun2011 2016 tanggal 22 Oktober 2012;Daftar Hadir Komisi

hidup strategis Tim Universitas Gajah Mada tanggal15 Oktober 2012;122) Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan Acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang IllDPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal16 Oktober 2012;123) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan tanggal 18 Oktober 2012;124) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai KepulauanAcara Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD

) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun20112016 tanggal 19 Oktober 2012;125) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai KepulauanAcara Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun20112016 tanggal 22 Oktober 2012;126) Daftar Hadir Komisi dan Il Kabupaten Banggai Kepulauan AcaraDengar Pendapat Dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul14.30 WITA;127) Daftar Hadir Komisi dan Il Kabupaten Banggai Kepulauan AcaraDengar Pendapat

pemaparankajian lingkungan hidup strategis Tim Universitas Gajah Mada tanggal15 Oktober 2012;Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan Acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang IllDPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal16 Oktober 2012;Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan tanggal 18 Oktober 2012;Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai KepulauanAcara Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD

No. 916 K/PID.SUS/2017118.119.120.121.122.123.124.125.126.Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun20112016 tanggal 22 Oktober 2012;Daftar Hadir Komisi dan Il Kabupaten Banggai Kepulauan AcaraDengar Pendapat Dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul14.30 WITA;Daftar Hadir Komisi dan Il Kabupaten Banggai Kepulauan AcaraDengar Pendapat Dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul19.30 WITA;Daftar Hadir Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal22 November 2012:Daftar

adalah tidak benar,dan dapat ditanggapi sebagi berikut : bahwa segala tindakan yang telahdilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan perturan perundangundangan yang berlaku, baik peraturan ketenagakerjaan dan peraturantentang perusahaan daerah, sehinggah sudah sepantasnya dalil penggugatangka (11) dikesampingkan;12.Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angaka (12) dan (13), adalah tidakbenar dan dapat ditanggapi sebagi berikut : bahwa tindakan yang dilakukanoleh Tergugat sudah sejalan dengan Visi RPJMD

Putusan Nomor 3891 K/Pid.Sus/2019 Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 20112016tanggal 13 Desember 2011;i. Fotokopi yang dilegalisir sesuai denganaslinya Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Kota Balikpapan TahunAnggaran 2015 tanggal Juni 2014:j. Fotokopi yang dilegalisir sesuai denganaslinya Nota Kesepakatan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara KotaBalikpapan Tahun Anggaran 2105 tanggal23 Juli 2014: 9 SP.

Bahwa suatu Raperda masih dapat dilakukan Evaluasi Rancangan dandibatalkan dari Instansi atasannya sehingga Perda Nomor 4 Tahun 2016ini telah melalui mekanisme ketentaun hukum,;Evaluasi Rancangan Perda:Pasal 245:(1)Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD,APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harusmendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur;Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsitentang

pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan danuntuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerahberkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang tata ruang;Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD,RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawabanpelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruangdaerah harus mendapat

TahunAnggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra UtamaConindo;1 (satu) bundel Fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;1 (satu) buku berwarna Biru Putin dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma

TahunAnggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra UtamaConindo;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;1 (satu) buku berwarna Biru Putin dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma

itu Keputusan Tergugat Nomor : 821.23.160.2015 tanggal 16 Maret2015 sematamata berdasarkan hasil seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakanyang dimaksudkan untuk menemukan Aparatur Sipil Negara yang tepatmemiliki kompetensi, kwalifikasi, dan kinerja baik menurut penilaian yangobjektif dan akuntabel untuk menduduki suatu Jabatan guna melaksanakanVisi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014 2019 sesuaiPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

tahun2010 tentang daerah hukum Pengadilan Tipikor Bandung, yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukummelakukan perbuatanmemperkaya dirisendiriatauorang lain atausuatukorporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukanatauturutserta melakukan perbuatan itu,perbuatan mana dilakukan dengan caracarasebagai berikut :e Program RUTILAHU merupakan Program Pemerintah ProvinsiJawa Barat yang tertuang dalam RPJMD

dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yaitu :e Pasal 24 ayat(1) Penerima Belanja Hibah wajib menggunakanHibah sesuai NPHD berikut perubahannya.1.om Oo15Ayat(2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan sebagianatau seluruh hibah yang diterima kepada pihak lain, dengan dalihapapun.Pasal 25 ayat(1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawabsecara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibah yangditerimanya .Program RUTILAHU merupakan Program Pemerintah ProvinsiJawa Barat yang tertuang dalam RPJMD

Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan PengembanganTeknologi Tepat Guna (TTG).Bahwa benar pada tahun 2013 BPMPD Provinsi Jawa Baratpernah melaksanakan Program Merehab Rumah Tidak LayakHuni (RUTILAHU) se Jawa Barat yaitu 17 Kabupaten dan 8 kota.Bahwa benar Program RUTILAHU adalah Program PemerintahProvinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD(RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ) tahun 2013 sampaidengan tahun 2018.Bahwa benar maksud pelaksanaan Program RUTILAHU adalahuntuk mengurangi angka rumah tidak

Indonesia yang sangat peduli denganpendidikan, utamanya pendidikan di sekitar tempat tinggalnya, yaitu di DusunTugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;Bahwa Penggugat bersamasama dengan Para Tokoh Masyarakat di DusunTugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi berinisiatifdan berniat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri di KecamatanBahwa niat dan inisiatif Penggugat tersebut didasarkan pada forummusyawarah penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa( RPJMD

RPJMD, dan RKPD Kabupaten danKota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsiserta RPUPN, RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunannasional yang ditetapkan oleh pemerintah Koordinasipembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasidan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;Walikota Jakarta Utara memiliki wewenang:a) Teknis Administratif yaitu. setiap pelaksanaan tugas yangmenyangkut segi teknis;b) Teknis Operasionai yaitu penentuan kebijakan pelaksanaantugas (Policy Executing

Tahap II (40%): Rp128.017.706.400,00 (Seratus dua puluh delapanmiliar tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah);Dana Desa tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tolikara tanggal 28 Desember 2016; Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskanpenggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja PemerintahDesa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan

Menteri DalamNegeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desadengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Desa menetapkanDokumen Perencanaan Desa, yaitu RPJMD/K dan RKPD/K dalam hallangkahlangkah dan pelaksanaan dana Desa; Bahwa dalam pelaksanaannya pada tanggal 10 Maret 2016 sar.Usman G.

Tolikaratanggal 28 Desember 2016; Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskanpenggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja PemerintahDesa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desadengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun

2015 tentang PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2016 dijelaskan Desa menetapkanDokumen Perencanaan Desa, yaitu RPJMD/K dan RKPD/K dalam hallangkahlangkah dan pelaksanaan dana Desa; Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sdr.

SK/02/PPI/II/2010.77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahanstaf) .82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf

panitia pengadaan tanah No.SK/02/PPI/II/2010 .77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telahan staf).82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD

SK/02/PPI/II/2010.77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan Jahan tahun 2011.80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf).82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf

Citra Utama Conindo;2) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;3) 1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma 20102015;5) 1 (satu) Map warna

Citra Utama Conindo;2) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;3) 1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma 20102015;Hal. 44 dari 131 hal.

Citra Utama Conindo;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais;1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Selumadengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan danpeningkatan Jalan dengan Konsiruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma 20102015;1 (satu) Map warna Hijau berisi

Citra Utama Conindo;2. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais.3. 1 (satu) bundel asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan PeningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015;4. 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenSeluma 20102015;Hal. 118 dari 131 hal.

SK/02/PPI/II/2010 .77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan Jahan tahun 2011.80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahanstaf) .82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf

pengadaan tanah No.SK/02/PPI/II/2010 .77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telahan staf) .82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD

SK/02/PPI/II/2010.77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan Jahan tahun 2011.80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahanstaf) .82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf

SK/02/PPI/I/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

SK/02/PPI/II/2010.1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

Karo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan PeraturanDaerah Kabupaten Karo Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2019;b. bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Pasal 245 Ayat (3) menyebutkan Rancangan Perdakabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD

Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten KaroHalaman 40 dari 67 Putusan Nomor 575/Pdt/2021/PTMDNMDNTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah Pasal 245 Ayat (3) menyebutkanRancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD,RPJMD

1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022

1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawas LingkupPemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari 20171 (satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Oktober20191 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten FloresTimur tanggal 19 Desember 2016.1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017Tentang RPJMD

adalah kegiatan yang menjadi prioritasCapaian kinerja (target yang akan dikerjakan) Daerah Visi Misi Daerah, dansetiap kegiatan yang dianggarkan harus masuk dalam RKPD, dan RKPDmerupakan penjabaran dari RPJMD, dan kegiatan di dalam RKPD masukdalam KUA PPAS.Bahwa RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuatprogram dan kegiatan yang dijabarkan dari RPJMD, dan di RKPD sudahdisebutkan nama kegiatan dan lokasi kegiatan dan sudah ada estimasianggaran (perkiraan) kalau di RPJMD hanya memuat

kegiatan dan belum menyebutkan lokasi pekerjaan dan estimasianggaran, adapun kegunaan KUA PPAS yaitu menyusun rancangan APBDberdasarkan Rencana Kerja Anggaran yang disusun OPD.Halaman 123 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@yBahwa setelah KUA PPAS disepakati, Badan Keuangan dan Aset Daerehmengeluarkan surat edaran berdasarkan Plafon Anggaran yang tertuangdalam PPAS didalam PPAS sudah disebutkan nama kegiatan, tempatkegiatan, jumlah dana.Bahwa untuk kegiatan RISPAM tertampung didalam RPJMD

Penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara /DaerahBerdasarkan buktibukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan,diverifikasi, dan dianalisis, selanjutnya Tim Pemeriksa menentukanmetode dan melakukan~ Penghitungan WNilai KerugianNegara/Daerah.Halaman 192 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@yBahwa terhadap buktibukti untuk melakukan perhitungan kerugiannegara, kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timurberupa : Dokumen RPJMD, PPAS, DPA, DPPA, RISPAM, KontrakPerencanaan,

Penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara /DaerahBerdasarkan buktibukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan,diverifikasi, dan dianalisis, selanjutnya Tim Pemeriksa menentukanmetode dan melakukan Penghitungan Nilai KerugianNegara/Daerah.Bahwa terhadap buktibukti untuk melakukan perhitungan kerugiannegara, kami peroleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timurberupa : Dokumen RPJMD, PPAS, DPA, DPPA, RISPAM, KontrakPerencanaan, Kontrak Pelaksanaan, beserta gambar rencana, SP2Dbeserta lampiran

Garut;Bahwa dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab.

Garut periode20142019 karena Tim Penyusun RPJMD Kab. Garut berada di lingkup BapedaKab. Garut;Bahwa yang menetapkan RPJMD Kab. Garut adalah Ketua DPRD Kab. Garutdan Wakil DPRD Kab. Garut. Dan penetapan RPJMD Kab. Garut tersebutdituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. Garut tentang APBD TA 2016, tetapisaksi lupa nomor dan tahunnya. Dan yang menandatangani Peraturan DaerahKab. Garut tentang APBD TA 2016 adalah Bupati Garut (Saudara H.

Garut kemudian setelah ada pagu indikatif yang tertuang didalam APBD Kab.Garut masingmasing SKPD menyusun DPABahwa dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) adalah Rencana Strategi (Restra)SKPD dan Rencana Strategi (Restra) SKPD adalah Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kab. GarutBahwa dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kab.

Garut adalah visi, misi dan program kepala daerah untuk jangka waktu5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) daerah dengan memperhatikan Rencana PembangunanJangka Mengah (RPJM) NasionalBahwa yang menetapkan RPJMD Kab. Garut adalah Ketua DPRD Kab. Garut danWakil DPRD Kab. Garut. Dan penetapan RPJMD Kab. Garut tersebut dituangkandalam Peraturan Daerah Kab.

Garut tentang APBD setiaptahun berubah sehingga jadi untuk RPJMD Kab. Garut periode 20142019 ada sekitar6 Peraturan Daerah Kab. Garut tentang APBDBahwa setahu saksi kegiatan Pembangunan Hall Gelanggang Sporthall Kab. Garut(Banprov) tersebut termasuk kedalam RPJMD Kab. Garut periode 20142019Bahwa mekanisme perubahan Peraturan Daerah Kab. Garut tentang APBD Kab.Garut dilaksanakan melalui pembahasan antara Pemerintanh Daerah bersama DPRDKab.

SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala BappedaProvinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :1.5.6.mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD);mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD);mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD);. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tahunan Daerah antara lainAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan;Melakukan

Putusan Nomor 2 P.KHS/2018Nomor 130/0189/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018 dengan tugasKepala Daerah sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 9Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersamaDPRD;b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD kepada