Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Barito Riau Jaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MARtanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MARtanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit Nomor : CPC/61 tanggal 03 Maret1998;51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi

Barito Riau Jaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/O055/MARtanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/O055/MARtanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi IN/O055/MARtanggal 22062005;52) Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU Nomor : 01/BNI/X/2007 tanggal01 Oktober 2007;53) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggalpelaksanaan 25 Februari 2012, Pihak yang ditemui Bpk.

Halaman 1Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22062005;Keputusan Komite Kebijakan Kredit Nomor : CPC/61 tanggal 03Maret 1998:Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9Instruksi IN/O055/MAR tanggal 22062005;Hal. 67 dari 95 hal.

Barito Riau Jaya;48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/O055/MARtanggal 22062005;49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/O055/MARtanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit Nomor : CPC/61 tanggal 03 Maret1998;51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku Indeks C0202 Bab Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi

Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah membuat jalan yang dikenaldengan Jalan Segmen Parit Ngabeh yang melewati dan mengambil(memotong) sebagian tanah hak milik Para Penggugat, sepanjang 889meter (delapan ratus delapan puluh sembilan meter) dan lebar 17 meter(tujuh belas meter), atau seluas 15.113 m?

Nomor 1471 K/Pdt/2018Pembanding/Para Tergugat yang telah membuat jalan yang dikenaldengan Jalan Segmen Parit Ngabeh yang melewati dan mengambil(memotong) sebagian tanah hak milik Para Penggugat, sepanjang 889meter (delapan ratus delapan puluh sembilan meter) dan lebar 17 meter(tujun belas meter), atau seluas 15.113 m?

Dari segi serviceabilityyaitu kontrol drift/lendutan ke samping hasil pengukuran real dilapangan yang terjadi tidak memenuhi syarat, karena melebihi batasdrift yang diijinkan, sehingga Dermaga Segmen 3 termasuk dalamkategori gagal bangunan.AG Dari 348 Perkara Nomor 74/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap9.

Dermaga Segmen 3 bergoyang karenatidak memenuhi unsur kekakuan dari elemen struktur, selain lebardermaga hanya 6 m, juga kedalaman tiang pancang sampai dasarlaut berkisar antara 11,98 15,60 m, sehingga goyangan yangterjadi melebihi toleransi yang diijinkan yaitu h/500.135 Dari 348 Perkara Nomor 74/Pid.Sus.

TPK/2017/PN.Jap Bahwa ahli menerangkan dengan kedalaman tiang pancang sampaidasar laut pada Segmen 3 berkisar antara 11,98 15,60 m, makatiang pancang yang digunakan kurang besar diameternya, selain itujarak antar tiang pancang terlalu pendek yaitu sejarak masingmasing 2 m. Sehingga kekakuan Dermaga Segmen 3 menjadikurang dan mengalami pergoyangan yang terjadi melebihi toleransiyang diijinkan yaitu h/500..

Bahwa Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan Fandoi khususnyapada segmen 3 ini disebut gagal bangunan lebih cenderung karenadesain struktur dermaga PPI Fandoi terutama Segmen 3 yang tidakmemenuhi peraturan dan studi kelayakan teknis yang berlaku. Tetapipihak Kontraktor seharusnya lebih jeli dalam menerima pekerjaan136 Dari 348 Perkara Nomor 74/Pid.Sus.

Bahwa berdasarkan konstruksi terbangun dermaga FandoiPangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Fandoi di Kabupaten Biak Numfor,secara fungsional segmen 1 dan 2 dapat difungsikan, namun padasegmen 3 harus ada perlakuan khusus dan perlu adanyapembangunan dermaga lagi di depan dermaga segmen 3 dimanatitik tiang pancang di depan double dan dihitung berdasarkan surveyteknis, namun untuk kondisi saat ini harus ada ramburambu supayapengguna saat mengangkut ikan hasil tangkapan yang didaratkan didermaga tidak menggunakan

berbatasan dengan tanah milik JAINAH ;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik KASAN ;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jalan Raya ;Kepada Penggugat sebagai ahliwaris JAHARI Bin SAPI ( Alm) ;Menyatakan Tergugat s/d Tergugat IX telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan menguasai tanah milik para ahliwarisJAHARI Bin SAPI (Alm) untuk mendapat keuntungan daripembebasan atas tanah milik JAHARI Bin SAPI (Alm) yang terkenaPembebasan untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Ruas JalanPakupatan Palima, Segmen

KP3 Simpang Boru, oleh Dinas BinaMarga dan Tata Ruang Propinsi Banten ;Menghukum Turut Tergugat ( Kepala kantor Badan PertanahanKabupaten Serang ) untuk menetapkan hasil ukur tanah seluas + 302M2 yang terkena pembebasan pelebaran jalan, Ruas Jalan Pakupatan Palima, Segmen KP3B Simpang Boru, oleh Dinas Bina Marga danTata Ruang Propinsi Banten menjadi milik JAHARI Bin SAPI ;Memerintahkan Turut Tergugat Il ( Kepala Kantor Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi Banten ) untuk melaksanakan pembayaranganti

NIB 00391 tertulis atas nama SALMAN, yang terkena pengadaantanah untuk pelebaran ruas jalan PakupatanPalima, segmen KP3BSimpang Boru terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug KotaSerang Nomor : 207/PPT36.04/II/2015 tertanggal 23 Maret 2015yang ditandatangani oleh MUCHTAR, SH, MM Ketua PelaksanaPengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, tidakada asli, diberi tanda bukti : T 39 ;Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srg40.

yang saat ini terkena pembebasan lahan untuk pembangunanpelebaran jalan ruas jalan pakupatan palima segmen KP3B Simpang Boru olehDinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Banten yang menurut Penggugatterjadi permasalahan atau sengketa karena tanah tersebut diakuikepemilikannya oleh Para Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Para Tergugat telah menyangkalnya dalam jawaban maupun duplik hinggapemeriksaan buktibukti sampai pada kesimpulan yang dalam hal ini

Para TurutTergugat diwakili oleh ROYANI selaku Kuasa Insidentil dari Para Turut Tergugatyang menyatakan pada pokoknya tidak benar Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap adanya pengakuan kepemilikan tanahyang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan pelebaran jalan ruasjalan pakupatan palima segmen KP3B Simpang Boru oleh Dinas Bina Margadan Tata Ruang Propinsi Banten, dikarenakan tanah yang terkena pembebasanHalaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srglahan

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan SuratKeterangan Asal Usul (SKAU) merupakan salah satu dokumenSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;Bahwa pada prinsipnya dokumen SKSKB dinyatakan sah apabilaseluruh Kayu Bulat baik yang berasal dari Hutan Negara atauKayu Pacakan untuk pohon yang tumbuh secara alami yangberasal dari Areal Penggunaan Lain (APL)/Hutan hak/LahanMasyarakat yang mengikuti penatausahaan yang berasal dariHutan Negara, telah melalui proses verifikasi pengesahan padasetiap segmen

l/2006 ;Bahwa dokumen SKAU dinyatakan sah apabila seluruh Kayu Bulatyang berasal dari hutan Hak/Kayu Rakyat telah melalui prosesverifikasi pengesahan pada setiap segmen kegiatan dan padasaat pengangkutan SKAU/DKB yang menyertai Kayu tersebutsebagaimana diatur pada Permenhut No.P.30/MenhutIl/2012 ;Bahwa dokumen SKAU dianggap tidak sah apabila digunakandalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan Hasil Hutanuntuk Kayu Pacakan terhadap pohon yang tumbuh secara alamiyang berasal dari Areal Penggunaan

SedangkanDokumen SKAU dinyatakan sah apabila seluruh Kayu Bulat yangberasal dari hutan Hak/Kayu Rakyat telah melalui proses verifikasipengesahan pada setiap segmen kegiatan dan pada saatpengangkutan SKAU/DKB yang menyertai Kayu tersebutsebagaimana diatur pada Permenhut No.P.30/Menhutll/2012 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen SKAU dianggap tidak sahapabila digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan Hasil Hutan untuk Kayu Pacakan terhadap pohon yangtumbuh secara alami yang berasal dari

(vide Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41Tahun 1999 tentang Kehutanan) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam usaha penatausahaan hasil hutan (vide Pasal1 angka 48Peraturan Menteri Kehutanan WNo.P.55/Menhutll/2006 jo No.P.63/Menhut11/2006 jo No.P.08/Menhutll/2007 jo No.P.45/Menhut/I/2009) ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga iniselain mengambil

Kemudian dilanjutkan dengan melihat jaringan sekitarnya, ternyataterjadi perlengketan hebat antara uterus, omentum/usus dan adneksa kiridan kanan, setelah perlengketan berhasil dilepaskan, ditemukan perlengketan berat antara kandung kemih (kencing) dengan segmen bawah rahim(tempat sayatan operasi caesar) dengan otot perut, ditemukan perlengketansegmen bawah rahim luka operasi lama dengan kandung kencing (dugaaninfeksi lama) dan dicoba untuk dilepaskan untuk membuat korban tidakmerasa nyeri setelah

Kemudian dilanjutkandengan melihat jaringan sekitarnya, ternyata terjadi perlengketan hebatantara uterus, omentum/usus dan adneksa kiri dan kanan, setelah perlengketan berhasil dilepaskan, ditemukan perlengketan berat antara kandungkemih (kencing) dengan segmen bawah rahim (tempat sayatan operasiCaesar) dengan otot perut, ditemukan perlengketan segmen bawah rahimluka operasi lama dengan kandung kencing (dugaan infeksi lama) dandicoba untuk dilepaskan untuk membuat korban tidak merasa nyeri setelahoperasi

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

kayu yang tumbuh secara alamimaupun kayu yang tumbuh di dalam Kawasan hutan = yaitumenggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHkK) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permen LHdan Kehutanan Nomor : P.66 / MenLHK SETJEN / KUM.1/10/2019tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam; Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan SKSHHK(Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) adalah dokumen legalitasyang merupkan legalitas hasil hutan pada setiap segmen

kegiatandalam penatausahaan hasil hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1angka 29 PP nomor 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008; Bahwa penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yangmeliputi penata usahaan tentang rencana Produksi, pemanenan,penebangan, penandaan, penimbunan, pengukuruan, pengujian,pengangkutan, peredaran pengelolaan dan pelaporan atau dapatdiartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalirsecara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan padasetiap segmen

alami maupun kayu yang tumbuh di dalam Kawasanhutan yaitu menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK) hal tersebut sebagaimana diatur dalamPermen LH dan Kehutanan Nomor : P.66 / MenLHK SETJEN /KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan alam; Bahwa benar ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkanyang dimaksud dengan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutankayu) adalah dokumen legalitas yang merupkan legalitas hasil hutanpada setiap segmen

hutansebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 29 PP nomor 6 tahun 2007 joPP No 3 tahun 2008; Bahwa benar ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkanpenatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang rencana Produksi, pemanenan, penebangan,penandaan, penimbunan, pengukuruan, pengujian, pengangkutan,peredaran pengelolaan dan pelaporan atau dapat diartikan juga sebagaiprosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten danatau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen

sebagaimana diatur dalampasal 1 angka 29 PP nomor 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008, lebih lanjutahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO menerangkan penatausahaan hasil hutanadalah kegiatan yang meliputi penata usahaan tentang rencana Produksi,pemanenan, penebangan, penandaan, penimbunan, pengukuruan, pengujian,pengangkutan, peredaran pengelolaan dan pelaporan atau dapat diartikan jugasebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten danatau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.

Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan SuratKeterangan Asal Usul (SKAU) merupakan salah satu dokumenSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;Bahwa pada prinsipnya dokumen SKSKB dinyatakan sah apabilaseluruh Kayu Bulat baik yang berasal dari Hutan Negara atauKayu Pacakan untuk pohon yang tumbuh secara alami yangberasal dariAreal Penggunaan Lain (APL)/Hutan hak/Lahan Masyarakat yangmengikuti penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara, telahmelalui proses verifikasi pengesahan pada setiap segmen

l/2006 ;Bahwa dokumen SKAU dinyatakan sah apabila seluruh Kayu Bulatyang berasal dari hutan Hak/Kayu Rakyat telah melalui prosesverifikasi pengesahan pada setiap segmen kegiatan dan padasaat pengangkutan SKAU/DKB yang menyertai Kayu tersebutsebagaimana diatur pada Permenhut No.P.30/MenhutIl/2012 ;Bahwa dokumen SKAU dianggap tidak sah apabila digunakandalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan Hasil Hutanuntuk Kayu Pacakan terhadap pohon yang tumbuh secara alamiyang berasal dari Areal Penggunaan

SedangkanDokumen SKAU dinyatakan sah apabila seluruh Kayu Bulat yangberasal dari hutan Hak/Kayu Rakyat telah melalui proses verifikasipengesahan pada setiap segmen kegiatan dan pada saatpengangkutan SKAU/DKB yang menyertai Kayu tersebutsebagaimana diatur pada Permenhut No.P.30/MenhutIl/2012 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen SKAU dianggap tidak sahapabila digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan Hasil Hutan untuk Kayu Pacakan terhadap pohon yangtumbuh secara alami yang berasal dari

(vide Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41Tahun 1999 tentang Kehutanan) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam usaha penatausahaan hasil hutan (vide Pasal 1 angka 48Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhutll/2006 jo No.P.63/Menhut11/2006 jo No.P.08/Menhutll/2007 jo No.P.45/Menhut/I/2009) ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga iniselain mengambil

SedangkanDokumen SKAU dinyatakan sah apabila seluruh Kayu Bulat yangberasal dari hutan Hak /Kayu Rakyat telah melalui proses verifikasipengesahan pada setiap segmen kegiatan dan pada saatpengangkutan SKAU/DKB yang menyertai Kayu tersebutsebagaimana diatur pada Permenhut No.P.30/Menhutll/2012 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen SKAU dianggap tidak sahapabila digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan Hasil Hutan untuk Kayu Pacakan terhadap pohon yangtumbuh secara alami yang berasal

membangun jalanserta menghindarkan diri dari tindakantindakan yang melanggar hukumterhadap tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum adaputusan mengenai pokok perkara.Menghukum Para Tergugat masingmasing untuk membayar uang paksasebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) untuk setiap hari lalaimelaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini.DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnyaMenyatakan bahwa Para Tergugat yang telah membuat jalan yangdikenal dengan jalan Segmen

Soemarno, dkk) dapatkonstruksikan sebagai berikut :Bahwa para penggugat (sunoto Soemarno, dkk) mendalilkan memiliki danmenguasai tanah Hak Milik berdasarkan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkanoleh dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, yang merupakan satuhamparan saling berbatasan, terletak di Desa Arang Limbung KecamatanSungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;Bahwa para penggugat mendalilkan para tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena membangun jalan yang dikenal denganJalan Segmen

Parit Ngabeh tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak yangberhak ;Bahwa para penggugat mendalilkan pelaksanaan pembangunan jalan yangdikenal dengan Jalan Segmen Parit Ngabeh dilakukan oleh Tergugat Illdengan melewati dan mengambil (memotong) tanpa sepengetahan dan seijindari Para penggugat pada sisi sebelah Utara sepanjang 889 meter (delapanratus delapan puluh Sembilan meter) atau seluas 15.113 m 2 (lima belas ribuseratus tiga belas meter perseg) ) ;Bahwa para penggugat mendalilkan dari tindakan

September November 2014 Pembangunan Jalan Segmen parit Ngabeh,dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka KaryaBhakti TNI 2014 mulai jalan Angkasa Pura 2 sampai dengan sekunder CRasau Jaya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten KubuRaya melalui SKPD selaku institusi Teknis yaitu Bina Marga danPengairan Kabupaten Kubu Raya ;b.

Hasil HutanKayu (IUIPHK), setelah mendapatkan izin tersebut maka data dan volume kayuyang akan diangkut dimasukkan ke dalam System Informasi Penatausahaan HasilHutan (SIPUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) dan atau Dokumen Nota Angkut sebagaimana diatur dalam Pasal10 dan 11 P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, bahwa SKSHHKmerupakan dokumen bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen

Hasil Hutan Kayu (IUIPHK), setelahmendapatkan izin tersebut maka data dan volume kayu yang akan diangkutdimasukkan ke dalam System Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) danmencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan atauDokumen Nota Angkut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari hutan alam, bahwa SKSHHK merupakan dokumen bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen

Tangkudung di DesaOngka, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten ParigiMoutong, karena lahanhak kebunnya belum pernah memanen kayu, padahal Terdakwa mengetahuibahwa tidak dibenarkan hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinanyang sah untuk diterbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan berupaSKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), karena dokumen SKSKBmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan,dengan

Tangkudung di DesaOngka, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten ParigiMoutong, karena lahanhak kebunnya belum pernah memanen kayu, padahal Terdakwa mengetahuibahwa tidak dibenarkan hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinanyang sah untuk diterbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan berupaSKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat), karena dokumen SKSKBmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan,dengan

alat bukti lain ;c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberiketerangan yang tertentu ;Dimana sesuai dengan keterangan saksi, barang bukti didapatpersesuaian dimana Terdakwa mengetahui bahwa tidak dibenarkanhasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah untukditerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSKB (SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat), karena dokumen SKSKB merupakansurat keterangan sahnya hasil hutan sebagai bukti legalitas hasil hutanpada setiap segmen

Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.SgmMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat seringberhutang dimana rumah Penggugat menjadi jaminan tetapi belum jugadi lunasi terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2dan P3 berupa Surat Peringatan dengan NomorMBC.CMU/ANT/260/2016, tanggal 9 Agustus 2016 perihal SuratPeringatan Kredit Segmen Mikro, yang ditujukan kepada Zukri AbdulHamid (Tergugat) dan Surat Peringatan Il dengan NomorMBC.CMU/ANT/261, tanggal 12 Agustus 2016, perihal Surat

Peringatan IlKredit Segmen Mikro dari PT.

Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor;KP 1181 Tahun 2018, Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api UmumNasional Trase Sulawesi Segmen MakassarParepare, MenteriPerhubungan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus2018; telah di beri tanda Bukti P12.