WALATRA)sesual dengan nilai kontrak pelaksanan proyek Pengadaan Buku AksaraSunda Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dibiayai oleh APBDJawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nominal kontrak (cukup jelas)hingga ke 23 titik Kota/Kabupaten seJawa Barat, sedangkan tandatanganyang tertera atas nama SUWANDI tersebut saksi SUWANDI menyatakantidak pernah menandatangani.Bahwa terdakwa menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Buku AksaraSunda berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor2812/SMK/BA

...... dst;Bahwa dengan adanya Tembusan Surat Ketua Pengadilan TinggiYogyakarta Nomor W13.U/659/MK.00/IV/2012 tanggal 12 April2012, Perihal Laporan dan Penjelasan Berita Acara SumpahAdvokat, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang telah mengirimkanSurat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/659/MK.OO/IV/2012 tanggal 12 April 2012, Perihal Laporan danPenjelasan Berita Acara Sumpah Advokat, sebagaimana bukti P14 berupa Surat Pengantar Nomor W12.U/551/HK.01/IV/2012kepada Ketua Pengadilan Negeri SeJawa

adalah ahli waris satusatunya yang berhak atasseluruh harta peninggalan dari Almarhum JOHN VAN LEEUWEN baikyang berada di Pulau Jawa, maupun di luar Pulau Jawa ;Bahwa sebelum CHARLES PETRUS VAN LEEUWEN Alias ADJIPRAMONO meninggal dunia, pada tanggal 15 Januari 1993 ia telahmenghibahkan seluruh harta yang dimilikinya (yang diperoleh dariWarisan Almarhum Ayahnya) kepada sahabat dekatnya yang telahmenjaga dan merawatnya hingga ia meningal dunia, yaitu SOEJONO/Ayah Penggugat (Mantan pengawas pabrik gula seJawa

Pada pencapaiantahun 2013, perseroan memperoleh penghargaan Zero AccidentAward tingkat Nasional oleh Menteri Ketenagakerjaan, perseroanmemperoleh Sertifikat Audit SMK3 dari Menteri Ketenagakerjaan, danpenghargaan Jamsostek Award Peringkat IV kategori perseroan skalabesar seJawa Barat.9.2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa I.Mustar Bona Ventura Manurung Alias MustarBona Ventura selaku Koordinator Organisasi BENDERA (Benteng DemokrasiRakyat) dan Terdakwa II.Ferdinandus Semaun selaku Koordinator Jaringan Aktifis seJawa Barat, pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sekitar pukul 11.00 WIB,setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009,bertempat di Jalan Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang

Provinsi Daerah Tingkat Jawa Timur;Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 1985 tentang Jalan, ditegaskan bahwa terhadap penetapanstatus suatu jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat atas usul Pemerintah Daerah Tingkat IIyang bersangkutan, sehingga dalam melaksanakan penetapan status ruasjalan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor 188/139/SK/014/1998, Tergugat mendasarkan pada usulan dari masingmasing bupati seJawa

Tim Pemandu Haji daerah yang diselenggarakan olehPemerintah Kabupaten Sidoarjo yang juga telah mengetahui dan mengakuisendiri bahwa dari hasil pelaksanaan seleksi tersebut Penggugat tidakmasuk dalam surat usulan Bupati Sidoarjo yang dikirim kepada Tergugat(vide dalil posita angka 11 pada halaman 5 dan angka 14 pada halaman 6) ;Bahwa, surat Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat setelah menerima danmencermati penyampaian usulan sesuai hasil rekrutmen yang dilaksanakanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota SeJawa

Objek penetapan a quo sekarang ini telah ditetapkanmenjadi objek vital nasional yaitu sebagai pusat listrik tenagaair (PLTA) Cirata di bawah tanggungjawab pengawasan danpengamanan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital padaKepolisian Republik Indonesia, dari segi operasionalpembangkitan, instalasi serta lokasi atau wilayah objektersebut berada demi kelancaran operasional pembangikitanuntuk mendukung ketahanan energi listrik seJawa Bali.4.

Keputusan Bupati Situbondo tugas pokok saksisebagai Kasubid TTG dan Usaha Informal di BPMP (Badan PemberdayaanMasyarakat dan Perempuan) diantaranya adalah: * Melakukan Pembinaanusaha ekonom Produktp Masyarakat dan * Memfasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan tehnologi tepat guna dengan lembaga; bahwa sejak bulan Agustus 2008, setelah ada sosialisasi dari Propinsi Jawa Timur ...Timur di Hotel Utami Surabaya yang dihadiri Badan PemberdayaanMasyarakat (BAPEMAS) dan Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) seJawa

Objek penetapan a quo sekarang ini telah ditetapkan menjadiobjek vital nasional yaitu sebagai pusat listrik tenaga air (PLTA)Cirata di bawah tanggungjawab pengawasan dan pengamananoleh Direktorat Pengamanan Objek Vital pada KepolisianRepublik Indonesia, dari segi operasional pembangkitan,instalasi serta lokasi atau wilayah objek tersebut berada demikelancaran operasional pembangikitan untuk mendukungketahanan energi listrik seJawa Bali;Pasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman UmumBantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur;Sebagaimana lampiran Pergub tersebut huruf g Laporan Pertanggungjabawan keuangan desa disampaikan setelah pemohon menerima bantuankeuangan desa terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanyabantuan dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati / Walikota seJawa

Bahwa pengadaan pengembangan alatalat peraga TKSD satu atapTahun Anggaran 2011 diperuntukan untuk 85 (delapan puluh lima) TKSD di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota seJawa Barat meliputipengadaan barang berupa antara lain menara kubus, hammer set 6pasak, kereta balok, wire game 3 line, geo 4 bentuk putar, maze 2muka, puzzle aneka binatang stiker, puzzle aneka buah stiker, puzzleaneka transportasi S, puzzle aneka profesi, rambu lalin dowell, geosangkar, cityblock 42s, puzzle alphabet angka, belajar

Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2011 yangbertugas memfasilitasi seluruh kegiatan Revitalisasi saranaprasarana ;Bahwa benar Disdik Propinsi Jawa Barat mendapat danadari Pemda Propinsi Jawa Barat berupa APBD TahunAnggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan pengembanganalat peraga TKSD satu atap yang besarnya + Rp. 2 Miliyardimana yang menjadi PPK dan KPA adalah Sdr Dede HasanKurniadi,M.Pd ; Bahwa benar saksi pernah mendapat perintah secara lisandari Sdr Dede Hasan Kurniadi,M.Pd untuk mendata TKSDsatu atap sejawa

orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmeruglkan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukandengan cara sebagai bcrikut: / Bahwa .u....cccccceeeeeeeee 10. 10Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun2013 sampai dengan 2018 melaksanakan program merehab Rumah Tidak LayakHuni (RUTILAHU) seJawa

tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur pada pasal 7ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 14 Tahun2006 Tentang Pemerintahan Desa yaitu "Melaksanakan prinsip tata pemerintahandesa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme"",Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun2013 sampai dengan 2018 melaksanakan program merehab Rumah Tidak LayakHuni (RUTILAHV) seJawa

021/2009 tanggal 31 Desember 2009 kepadaBupati/Walikota se Jawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/KotaTahun 2010 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor :518/9242/021/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Bupati/Walikotase Jawa Timur perihal Penyesuaian Alokasi Raskin 2010 diProvinsi Jawa Timur beserta 1 (satu) lembar lampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor :518/19572/021/2010 tanggal 27 Desember 2010 kepadaBupati/Walikota seJawa

Putusan No. 1352 K/Pid.Sus/2017Tahun 2010 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor :518/9242/021/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Bupati/Walikota seJawa Timur perihal Penyesuaian Alokasi Raskin 2010 di ProvinsiJawa Timur beserta 1 (satu) lembar lampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor :518/19572/021/2010 tanggal 27 Desember 2010 kepadaBupati/Walikota seJawa Timur perihal Pagu Raskin Kab/Kota Tahun2011 beserta 1 (satu)

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah Nomor : 600/4703/33/2009 tanggal 22Desember 2008 tentang Tarif Pelayanan Pengukuran dan PemetaanBidang Tanah Massal Swadaya Pada Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota SeJawa Tengah Tahun 2009 dipergunakan dalam perkara lain ;Hal. 14 dari 35 hal. Put.

adalah Menteri HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA yang bertugas membantu Presidenmenjalankan tugas Pemerintahan khususnya dalam bidangHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, seharusnya dan sudahsemestinya TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VIdalam menjalankan tugastugas pemerintahan SELALUMENGEDEPANKAN prinsipprinsip HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA bukan malah sebaliknya;Bahwa TERGUGAT V adalah Kepala Kantor WilayahKementerian HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI di ProvinsiJawa Tengah yang mengepalai UPTUPT LAPAS DAN RUTAN seJawa

Pemasyarakatan termasuk LembagaPemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) diwilayah Provinsi Jawa Tengah.Bahwa UPT Lapas dan Rutan merupakan unit yang melaksanakan tugasteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam bidangPemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia yang dipimpin oleh seorang kepala, sehingga tidak benar apayang disampaikan Penggugat dalam gugatan huruf F angka 3 sub hurufc yang menyatakan bahwa Tergugat V mengepalai UPTUPT LAPASdan RUTAN seJawa

Pada tahun 2002 TERGUGAT dapatberoperasi dengan wilayahn usaha seJawa Tengah, dengan telahdisetujuinya perubahan Anggaran Dasar KSP Nasari dengan Nomor :01/BH/PAD/KDK 11/II/2002 oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKMPropinsi Jawa Tengah. TERGUGAT terhitung sejak tahun 2003 dapatberoperasi di seluruh Indonesia berdasarkan atas Surat KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia denganNomor : 02/Dep.I/I/2003 tanggal 14 Januari 2003.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, sekretariat DPRD KabupatenNganjuk menerima surat Gubernur Jatim Nomor 171/386/011.2/2019tanggal 8 Januari 2019 perihal Proses penggantian antar waktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/kota yangditujukan kepada Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/kota seJawa Timur, yang pada pokoknya MenyebDUtkan: n ennaberdasarkan Pasal 198 ayat (7) Undangundang Nomor 23 Tahun2014 tenang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Setelahmenyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000, tersebut kepada terdakwa,selanjutnya saksi korban JAJANG HERDIANA Bin ODO mengikuti seleksipenerimaan SECABA Polri tahun 2011 akan tetapi dinyatakan tidak lulus teskesehatan, dan saat itu saksi koroban menanyakan kepada terdakwa tentangHalaman 25 dari 34 Putusan No.152/Pid.B/2016/PN CMSketidaklulusannya dan terdakwa beralasan saksi korban JAJANGHERDIANA Bin ODO tidak lulus dikarenakan penerimaan calon CABAhanya 60 orang seJawa Barat, kKemudian terdakwa

Tengah Cabang Syariah Semarang merupakanUnit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah yangdidirikan pada tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan DireksiPT.Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No.0085/HT.01.01/2010 tentang PembukaanKantor Cabang Syariah Semarang yang mengelola keuangan dari PTBank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari KeuanganDaerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan PemerintahKota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten seJawa