ALI BASYAH, NPWP 72.968.439.9102.000,beralamat di Lorong Swadaya, Dusun Menasah, Muara Dua, KotaLhokseumawe, Aceh, dengan total modal disetor sebesarRp800.000.000,00.Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukan oleh SaksiWILLY FAUZAN, selaku Account Representative (AR) PT CITRA GRAHAMAKMUR (CGM), PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP: 02.828.997.3102.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 s.d.Desember 2016 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yangditerbitkan PT BINA GUNA LESTARI

identitas NPWP nya, lalu saksi catat di kertaskemudian Yafids keluarkan / terbitkan Faktur Pajak sesuai pesanan SaksiEDDY SYAWAL tersebut.Faktur Pajak yang diterbitkan oleh saksi YAFITSbin YAZID tersebut tidak ada transaksi yang mendasarinya karena tidakapa penjualan semen dari PT BINA GUNA LESTARI kepada PT CITRAGRAHA MAKMUR serta tidak ada penyerahan barang kepada PT CITRAGRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayaran dari perusahaan PT CITRAGRAHA MAKMUR kepada PT BINA GUNA LESTARI, hal ini berdasarkandata SIDJP

ALI BASYAH, NPWP 72.968.439.9102.000,beralamat di Lorong Swadaya, Dusun Menasah, Muara Dua, KotaLhokseumawe, Aceh, dengan total modal disetor sebesarRp800.000.000,00.Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukan oleh SaksiWILLY FAUZAN, selaku Account Representative (AR) PT CITRA GRAHAMAKMUR (CGM), PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP: 02.828.997.3102.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 s.d.Desember 2016 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yangditerbitkkan PT BINA GUNA LESTARI

Merdeka Timur, Sawang Kupula, No. 14A, Unteunkot, Muara Dua,Lhokseumawe, Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukanoleh Saksi WILLY FAUZAN, selaku Account Representative (AR) PTCITRA GRAHA MAKMUR (CGM), PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP:02.828.997.3102.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajakJanuari2016 s.d.Desember 2016 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajakyang diterbitkkan PT BINA GUNA LESTARI (BGL), NPWP 02.326.118.3104.000 dalam periode Januari 2016 s.d.

MITRA SAHARA NUSANTARA berada di kelurahanTanah Merah maka menjadi tanggung jawab Saksi untuk melakukanpengawasan dan bimbingan serta konsultasi perpajakan; Bahwa berdasarkan Profile Wajid Pajak Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT.

Bahwa penyampaian kewajiban perpajakan PT MITRASAHARA NUSANTARA Tahun Pajak 2013 sebagaimana terdapat padaSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);Halaman 61 dari 192 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smr Bahwa penyampaian kewajiban perpajakan PT MITRASAHARA NUSANTARA Tahun Pajak 2014 sebagaimana terdapat padaSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);Bahwa penyampaian kewajiban perpajakan PT MITRASAHARA NUSANTARA Tahun Pajak 2015 sebagaimana terdapat padaSistem Informasi Direktorat

Jenderal Pajak (SIDJP);Bahwa berdasarkan data pada Sistim Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) dan Portal DJP, PT.

Untuk mendapatkan jumlan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajatidak sah tersebut dapat dilakukan dengan: Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkadan diperhitungkan sebagai Faktur Pajak Masukan dalam SPMasa PPN pengguna; dan/atau Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi DirektorJenderal Pajak (SIDJP).Perlu Ahli jelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Paja(SIDJP).

), untuk Tahun Pajak 2013, 2014, 2015;Bahwa berdasarkan data pada Sistim Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) dan Portal DJP, PT.

NamunMajelis tidak memerintahkan uji bukti di persidangan;3. 12.Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/ belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya Ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pengecekan data SPT PKP Penjual melalui SistemInformasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT (terlampir), denganhasil ke 11 (sebelas) Faktur Pajak tersebut tidak dilaporkan olehPKP Penjual;3.13.Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalammenu

pelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 11 (sebelas) Faktur Pajak sebesarRp406.822.087,00 dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar,sehingga atas koreksi sebesar Rp406.822.087,00 tetapdipertahankan;3.14.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju denganpendapat Majelis untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi,dengan pertimbangan bahwa menurut Majelis, ;awaban konfirmasiTidak Ada adalah tidak termasuk kondisi yang

RAJAWALI KREASIMANDIRI.Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP),PT.RAJAWALI KREASI MANDIRI telah terdaftar sebagai WajibPajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandaksejak tanggal 4 Januari 2016, kemudian mendapat pengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) sejak Tanggal 21 Maret 2016. Bahwa Terdakwa ditemui oleh saksi M. Jopi Budiono selaku manageroperasional PT.

NPWP PT RKM adalah: 74.843.013.9016.000 Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) PT RAJAWALI KREASI MANDIRI (RKM) terdaftar di KPPP JakartaCilandak tanggalO4Januari 2016,kemudian mendapat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 21 Maret 2016; Bahwa berdasarkan SIDJP PT RKM beralamat di KOMPLEK GOLDENPLAZA BLOK E14 LT. 1 JL RS.

Ahli ZULKIFLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Pajak dan ahli masih tetapdengan keterangannya; Bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di DirektoratJenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP).

SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh PengusahaHalaman 48 dari 113 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELKena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalamSistem Informasi tersebut.

Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP),PT.RAJAWALI KREASI MANDIRI telah terdaftar sebagai WajibPajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandaksejak tanggal 4 Januari 2016, kKemudian mendapat pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sejak Tanggal 21 Maret 2016. Bahwa Terdakwa ditemui oleh saksi M. Jopi Budiono selaku manageroperasional PT.

sejumlah Rp. 14.946.968.483,00 (empat belas milyar sembilan ratusempat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratusdelapan puluh tiga rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian KeuanganNegara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR267/D6/01/2012tanggal 16 Maret 2012 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negaraatas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan komputer besertasarana pendukungnya dalam rangka pengembangan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

Foto copy Surat Edaran Nomor: SE100/PJ/2010 tentang KebijakanPerubahan Data SIDJP, SIPMOD dan SISMIOP sebanyak 11 (sebelas)lembar. Surat Formulir persetujuan fasilitas TV Berlangganan Apartemen MenaraCawang dari PT. Mahkota Mega Utama sebanyak 3 (tiga) lembar. Foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3067 di Cinere Kec. Limo Kab.Bogor Propinsi Jawa Barat sebanyak 8 (delapan) lembar.

Binareka Tata Mandiri; Asli (satu) Buku Dokumen Kontrak tentang Pelelangan Pengadaan Barangdan Jasa Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukung dalam rangkaPengembangan SIDJP TA. 2006 Paket Pengembangan Infrastruktur DataBase DRC dan Sistem Aplikasa DJP No. KPJ.3/DIP/DBSA/X/DIPA/2006tanggal 10 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT.

Berca tanggal 8 Desember 2006 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pembentukan Panitia hingga PengumumanLelang tanggal 06 Juni 2006; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPK.34/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 1 (satu) Bundel Pengumuman Pelelangan Nomor: PEM02/DIP/VII/ DIPA/2006 Juli 2006; 1 (satu) Bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (20062009); 1 (satu) Bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa KonsultansiMenggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakualifikasi; 1

Bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan pajak MasaNovember 2015 dan melakukan pemeriksaan pajak Masa Januari 2015dan melakukan koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari2015 masih harus dibayar adalah sebesar Rp32.636.475,00 denganalasan koreksi bahwa berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPh 26Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) Masa Januari 2015,diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaporkan danmenyampaikan Objek PPh Pasal 26

dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00069/207/14/055/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.354.7055.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2014sebesar Rp95.042.773,00; yang dikarena Faktur Pajak tidak memenuhipersyaratan formal akibat dari:1) Alamat penjual tidak sesuai SIDJP

Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Pengantar, Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;

16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP

JAVA TEKNIK INDONESIA;

32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);

33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);

34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT.

JAVA TEKNIK INDONESIA;

35. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

36. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

37. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

38. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 status Normal an. PT.

JAVA TEKNIK INDONESIA;

39. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

40. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

41. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

42. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2016 status Normal an. PT.

JAVA TEKNIK INDONESIA;

43. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak September 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

44. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

45. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak November 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

46. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2016 status Normal an.

wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wayjibmemungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atasBarang Mewah yang terutang, dimana fungsi / kegunaan Pengukuhan Pengusaha kenaPajak (PKP) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU KUP fungsi Pengukuhan PKP adalah sebagaiidentitas PKP yang bersangkutan, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajibanPKP dibidang PPN dan PPnBM.wanna Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak (SIDJP) terdakwaCHRISTIN MARLIANA dengan Nomor NPWP 14.172.310.6913.000, telahmenyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari 2008hingga Desember 2008 sebagai berikut :110SPT Masa PPN bulan Januari 2008 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008dengan bukti Penerimaan SPT nomor SV00004374/PPN1107/WPJ.31/KP.0503/2008 tanggal 11 Juni 2008.SPT Masa PPN bulan Februari 2008 dilaporkan pada tanggal 11Juni 2008dengan bukti

Secara subjektif maupun objektif atas kegiatanusaha, pembayaran dan pelaporan pajak yang menjadi kewajiban pajak tersebutharus dilaksanakan di KPP Pratama Sumbawa Besar ;Berdasarkan data pembayaran masa di SIDJP Wajib Pajak An.

Masa Pajak Juni 2009 disetor tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.5.675.748,(lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluhdelapan rupiah)Berdasarkan data pembayaran masa di SIDJP Wajib Pajak An.

CHRISTIANMARLIANA, NPWP: 14.172.310.6913.000 telah melakukan penyetoran masa Julidan Desember 2008 sebagai berikut :1 Masa Pajak Juli 2008 disetor tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp.2.981.000,(dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)2 Masa Pajak Desember 2008 disetor tanggal 23 Juli 2013 sebesarRp.16.883.654, (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enamratus lima puluh empat rupiah)Berdasarkan data pembayaran masa di SIDJP Wajib Pajak An.

PT Samudra Persada Perdana,berdasarkan penelusuran dalam SIDJP, FP tersebut telahdilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009,namun dalam sistem PKPM DUP tidak ditemukan. Sebesar Rp2.015.318,00 a.n. PT Bina Kerja Cemerlang,berdasarkan penelusuran dalam sistem PKPM DuJP telahdilaporkan oleh WP tersebut.

Kep.754/PJ.2001 273,765,0398,759,980Sudah dilaporkan dalam SPT lawan transaksi (cfm Sistem PKPM DJP) Dapat dikreditkan 265,009,559Didukung arus uang dan arus barang Dapat dikreditkan 70,537,718Didukung bukti Arus Barang, namun tidak didukung bukti Arus Uang atau sebaliknya Tidak dapat dikreditkan 148,239,31931,189,170Berdasarkan penelusuran cfm sistem PKPM DJP dan SIDJP sudah dilaporkan oleh Penjual Dapat cikreditkan 117,050,149 Tidak ada arus uang dan arus barang Tidak dapat dikreditkan 492,542,576

Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2021Bahwa koreksi Terbanding telah didasarkan pada persandingan dataPajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh PemohonBanding disandingkan dengan lawan transaksi Pemohon' Bandingberdasarkan data dalam SIDJP, apabila Pemohon Banding menyatakanbahwa atas selisih sebesar Rp7.661.224.140,00 telah dipungut, disetorkan,dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding seharusnya dapatmenunjukkan buktibukti terkait seperti SSP, invoice, bukti arus uang, buktiarus

FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM- 562/WPJ.16/KP.0103/2007 tanggal 03 April 2007; 8. 1 (satu) bundel fotocopy printout Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama PT. Kharisma Mitra Sejajar;9. 1 (satu) bundel fotocopy printout Modul Penerimaan Negara (MPN) atas nama PT.

PPJBMALALAYANG/KMSPT/VII/2011 839,000,00013 C8 27/PPJBMALALAYANG/KMSPT/VIII/2011 565,600,00014 C9 28/PPJBMALALAYANG/KMSPT/VIII/2011 557,200,00015 C5 29/PPJBMALALAYANG/KMSPT/IX/201 1 1,344,700,00016 D1a 30/PPJBMALALAYANG/KMSPT/X/2011 524,475,00017 D1b 31/PPJBMALALAYANG/KMSPT/XI/201 1 1,032,600,00018 A6 32/PPJBMALALAYANG/KMSPT/XII/201 1 1,640,700,000JUMLAH 12.651.593.000 e Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaManado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Putusan Nomor:152/Pid.Sus/2015/PN.Mnd RICKY 32/PPJBMALALAYANG/KMSPT/XII/201 1 795.000.000 Jumlah 7.967.260.000 8.10.Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yangmenjadi kewajiban perpajakan dari PT.

selaku Direktur Utama sebagai Wakil Wajib Pajak Badan (Pengurus)sebagaimana UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakanyang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 32ayat (1) huruf a : Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam badan olehpengurus,Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaManado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Kharisma Mitra Sejajar telah melakukan pemungutan PajakPertambahan Nilai (PPN) dari pembeli namun setelah Terdakwa menerima danadari para pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan ke Kas Negara;Berdasarkan Modul Penerimaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), PT.

FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode23/12/2010 s.d. 31/12/2012);1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM562/WPJ.16/KP.0103/2007 tanggal 03 April 2007;1 (satu) bundel fotocopy printout Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) atas nama PT. Kharisma Mitra Sejajar;1 (satu) bundel fotocopy printout Modul Penerimaan Negara (MPN) atasnama PT.

tidak memberikan keadilan bagi PemohonPeninjauan Kembali, dimana Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat melakukan penelitian apakah dokumen yangdisampaikan memang terkait dengan faktur pajak yangdisengketakan atau tidak.Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi dari KPP PKPPenjual, dan dengan tidak dilakukannya uji kebenaran materi dipersidangan, untuk memberikan rasa keadilan dalam pokoksengketa ini, Pemohon Peninjauan Kembali melakukanpengecekan data SPT PKP Penjual melalui Sistem InformasiDJP (SIDJP

Bahwaberdasarkan hasil pengujian dalam menu pelaporanSPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa dari total koreksi Pajak Masukansebesar Rp265.730.865,00, diketahui bahwa sebesar Rp256.267.935,00 tidak dilaporkan oleh PKP Penjual (TIDAK ADA)sehingga tetap harus dipertahankan, sedangkan atas koreksisebesar Rp 9.462.930 telah dilaporkan oleh PKP Penjual (ADA),sehingga tidak dapat dipertahankan.Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulan Majelis HakimPengadilan Pajak yang

NamunMajelis tidak memerintahkan uji bukti di persidangan;Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya Ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pengecekan data SPT PKP Penjual melalui SistemInformasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT (terlampir), denganhasil ke17 (tujuh belas) Faktur Pajak tersebut tidak dilaporkanoleh PKP Penjual;Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalammenu pelaporan

SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 1/7 (tujuh belas) Faktur Pajak sebesarRp173.286.548,00 dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar,sehingga atas koreksi sebesar Rp1/3.286.548,00 tetapdipertahankan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju denganpendapat Majelis untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi,dengan pertimbangan bahwa menurut Majelis, jawaban konfirmasiTidak Ada adalah tidak termasuk kondisi yang mengakibatkanPajak

Putusan Nomor 187/B/PK/Pjk/2021Bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Pemungut atas Faktur PajakMasukan dengan Kode 070 sebesar Rp11.029.132.470,00 tidak dapatdipertahankan/dibatalkan;Bahwa koreksi Terbanding telah didasarkan pada persandingan dataPajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh PemohonBanding disandingkan dengan lawan transaksi Pemohon Bandingberdasarkan data dalam SIDJP, apabila Pemohon Banding menyatakanbahwa atas selisinh sebesar Rp1.689.925.650,00 telah dipungut,

Kena Pajak tanggal 21 September 2012 dan Lampiran. puluhempat)lembar206 Berkas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: 25 (dua Fotocopy31 PEM04120/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 24 puluh lima)September 2012. lembar207 Surat Keterangan Terdaftar No:PEM 1 (satu) Fotocopy3103947/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 13 September lembar2012.208 Data SIDJP Profil Utama Badan Wajib Pajak PT.

PUTRI 1 (Satu) Printout31LNUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7001.000. lembar209 Data SIDJP Pelaporan SPT Masa Pajak Januari 2013 3 (tiga) Printout3.sampai dengan Februari 2014. lembar210 Data SIDJP SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 2 (dua) PrintoutLs.d. Februari 2014 PT PT.

Lembar263 Screenshot SIDJP PT AQEELA BANGUN KENCANA 2 (dua) Print out31Detil Pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Badan Tahun LembarPajak 2013.264 Dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 15 (lima Asli31. CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 belas)atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri. lembar265 Dokumen Addendum Ke1 (Pertama) Perjanjian Kredit 8 (delapan) Asli31.

NUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7001.000. lembar209 Data S/IDJP Pelaporan SPT Masa Pajak Januari 2013 3 (tiga) Printout3. sampai dengan Februari 2014. lembar210 Data SIDJP SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 2 (dua) Printout3ils.d. Februari 2014 PT PT.

sejumlahRp. 14.946.968.483,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh enam jutasembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Laporan Hasil AuditBPKP Nomor : SR267/D6/01/2012 tanggal 16 Maret 2012 dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsidalam pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangkapengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Berca tanggal 8 Desember 2006; 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pembentukan Panitia hingga PengumumanLelang tanggal 06 Juni 2006; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPK.34/DIP/PMKD/ X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 1 (satu) Bundel Pengumuman Pelelangan Nomor: PEM02/DIP/ VII/DIPA/ 2006Juli 2006; 1 (satu) Bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (20062009); 1 (satu) Bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa KonsultansiMenggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakualifikasi

Berca tanggal 8 Desember 2006; 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pembentukan Panitia hingga PengumumanLelang tanggal 06 Juni 2006; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPK.34/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 1 (satu) Bundel Pengumuman Pelelangan Nomor : PEM02/DIP/ VII/DIPA/ 2006Juli 2006; 1 (satu) Bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (20062009)); 1 (satu) Bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa KonsultansiMenggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakualifikasi

Binareka Tata Mandiri; Asli 1 (satu) Buku Dokumen Kontrak tentang Pelelangan Pengadaan Barang dan JasaPengadaan Komputer dan Sarana Pendukung dalam rangka Pengembangan SIDJP TA.2006 Paket Pengembangan Infrastruktur Data Base DRC dan Sistem Aplikasa DJP No.KPJ.3/DIP/ DBSA/X/DIPA/2006 tanggal 10 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak denganPT.

Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa Laporan Pengungkapan ketidakbenaran atasSPT Masa PPN Masa September 2009 disampaikan setelah SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh TimPemeriksa;bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) keberatan berpendapat bahwa tidak terdapatcukup alasan untuk mengabulkan keberatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas koreksi atasPPN yang kurang dibayar sebesar Rp383.116,00;bahwa berdasarkan SIDJP

tersendirimengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT MasaPPN dan terbukti juga bahwa laporan tersendiri pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT disampaikan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) setelah SPHP diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);bahwa atas SPT PPN (Pembetulan ) Masa Pajak September 2009yang dilaporkan pada tanggal 28 Juni 2011 tidak dapat dianggapsebagai pelaporan SPT tetapi hanya sebagai data tambahansebagaimana yang dimuat dalam SIDJP

Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)juga menyatakan bahwa atas SPT PPN (Pembetulan I) MasaPajak September 2009 yang dilaporkan pada tanggal 28 Juni 2011tidak dapat dianggap sebagai pelaporan SPT tetapi hanya sebagaidata tambahan sebagaimana yang dimuat dalam SIDJP sehinggaatas Pajak Masukan yang dilaporkan tidak dapat dianggap sebagaikredit pajak masukan.5.21.

sejumlah Rp.14.946.968.483,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh enam jutasembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Laporan HasilAudit BPKP Nomor : SR267/D6/01/2012 tanggal 16 Maret 2012 dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsidalam pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangkapengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

B16 Lantai 7A dan surat persetujuan pembelian sebanyak 5 (lima)lembar; Foto copy Surat Edaran Nomor: SE100/PJ/2010 tentang Kebijakan PerubahanData SIDJP, SIPMOD dan SISMIOP sebanyak 11 (sebelas) lembar; Surat Formulir persetujuan fasilitas TV Berlangganan Apartemen MenaraCawang dari PT. Mahkota Mega Utama sebanyak 3 (tiga)lembar; Foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3067 di Cinere Kec.

Binareka Tata Mandiri; Asli 1 (satu) Buku Dokumen Kontrak tentang Pelelangan Pengadaan Barangdan Jasa Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukung dalam rangkaPengembangan SIDJP TA. 2006 Paket Pengembangan Infrastruktur Data BaseDRC dan Sistem Aplikasa DJP No. KPJ.3/DIP/ DBSA/X/DIPA/2006 tanggal10 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT.

1 September 2006; 1 (satu) Bundel Laporan Risalah Lelang Pekerjaan Pengembangan InfrastrukturDatabase DCDJP Dirjen Pajak TA. 2006 tanggal 06 Oktober 2006; 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Pengadaan Barang/JasaPengadaan Komputer Beserta Sarana Pendukungnya Dalam RangkaPengembangan Sistem Informasi Manajemen Dirjen Pajak Tahun2006; 1 (satu) Bundel Nota Dinas Nomor: ND76/PJ.13/2006 tanggal 11 Oktober2006; 222222 2222 nn nnn nanan een == 1 (satu) bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP

Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/ belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya Ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pengecekan data SPT PKP Penjual melalui SistemInformasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT (terlampir), dengan hasilsebagai berikut:0221266703000 01.00010.00000025 25/03/2010 33.408.180027233048005000 PT SENTRA CfPTA PRATAMA 0.00010.0000005 3705/20 900.00018 0248764764 6000 CV PANDAWA LIMA 01.00010.00000028 29/04

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalam menupelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 4 (empat) Faktur Pajak sebesar Rp 62.267.090 dantidak terdapat pelaporan atas 14 (empat belas) Faktur Pajak sebesarRp 321.505.0438 dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar, sehinggaatas koreksi sebesar Rp 321.505.043 tetap dipertahankan3. 14.