Ditemukan 304 data
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
5) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;Pasal 5 ayat (3)Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukanyang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;Pasal 8 ayat (2)Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1(satu)pada setiap awal tahun takwim
mulai bulan Januari, kecualibagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1(satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan;Pasal 8 ayat (7)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim bulanJanuari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkanpada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkansebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur PajakStandar tidak dimulai dari Nomor Urut 1 (satu), maka Faktur Pajakyang diterbitkan merupakan
Pasal 8 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER159/PJ./2006 Tanggal 31 Oktober 2006 mengatur bahwa dalamhal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim bulanJanuari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkanpada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkansebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan FakturPajak Standar tidak dimulai dari Nomor Urut 1 (satu), makaFaktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur PajakCacatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
93 — 36
Sumbawa;Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGATPENGGUGAT;Dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya:KAMIL TAKWIM, SH. Pengacara/Advokat, beralamat di RT 01, RW 11 Kebayan Kel. Brang Biji.Kec. Sumbawa, Kab.Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2009, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tanggal 16 Pebruari2009, dengan Nomor : 6 /SK.HK.
89 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengansatu. bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh MenteriKeuangan;Dengan demikian, jelaslah bahwa Wajib Pajak wajib membayar sendiripajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dalamsuatu masa pajak;Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) UU KUP beserta penjelasannyadisebutkan :Pasal 9 ayat (1) UU KUP :(1) "Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatusaat atau masa pajak bagi
diubah terakhir dengan UndangUndang No. 10 tahun 1994,harus dibayar selambatlambatnya tanggal lima belas bulan takwimberikutnya setelah masa pajak berakhir;Dengan demikian, jelaslah bahwa angsuran PPh Pasal 25 wajib dibayarsendiri olen Wajib Pajak dalam setiap bulannya atau setiap masa pajakyang merupakan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri wajibdilakukan pada tahun berjalan dan apabila kewajiban tersebut tidakdipenuhi oleh Wajid Pajak sampai saat jatun tempo yaitu tanggal limabelas bulan takwim
52 — 10
KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkaranya:Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KabupatenSumbawa, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3,pekerjaan PNS (Puskesmas Kerato), tempat tinggal diKabupaten Sumbawa, yang daalam hal ini memberi kuasakhusus kepada Kamil Takwim
5 — 3
PUTUSANNomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Subearl orl ll ounDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara GugatCerai antara :Hidayatul Rahmawati PS binti Imam Teguh Santoso, umur 23 tahun,agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanPahlawan No. 18 Rt. 02 Rw. 07 Desa Dalam, Kecamatan Alas, KabupatenSumbawa, dalam hal ini dikuasakan kepada Kamil Takwim
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruhtahun pajak 2008 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988 tentang PetunjukPelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124)khususnya dalam angka Il butir 2 yang berbunyi: Untuk satu ataulebih Masa Pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satutahun buku/tahun takwim dapat diterbitkan satu SKP;Maka akan tercipta keadilan:1.
Nihil), maka sudahtentu tidak ada lagi perhitungan bunga dan denda pajak atastransaksi ini, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf c dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2008 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100%dari PPN yang tidak atau kurang di bayar;Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988 di atas, diatur dalam butir Il angka 2 yang menyatakanSurat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM untuk satu atau lebihmasa pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahunbuku/tahun takwim
14 — 0
Rekonpensi :1.Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untukseluruhnya ;Menghukum Tergugat rekonpensi membayar kepada rekonpensi :Mutah sebesar Rp 25 juta, nafkah iddah selama 100 hari sebesar Rp15 juta ;Menetapkan hak pengasuhan anak bernama Muhammad Aijf Aqila Albaihagi bin Zaenal Abidin, umur 12 tahun ikut Penggugat selakuibunya ;Menghukum Tergugat rekonpensi membayar kepada Penggugatrekonpensi nafkah anak sebesar Rp 3 juta diluar biaya pendidikandan kesehatan kepada ph diawal bulan takwim
52 — 11
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 11Januari 2012;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama KAMIL TAKWIM,yang ditujuk bedasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. : 318/PID.B/2011/PN.SBB tertanggal 20 Desember 2011;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana
Terbanding/Penggugat : LULUK WIDYASTUTI
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
94 — 38
Bahwa Pembanding/ Tergugat telan mengemukakan secara terangdan jelas di dalam jawaban terdahulu adapun pada bunyi ketentuanPasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 sebagaimanadiubah melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016, telahdinyatakan sebagai berikut:1) Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkanMenteri.2) Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urutyang berulang pada permulaan tahun takwim.3) Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli 2 (dua)lembar yaitu:a) Lembar pertama sebanyak 1
Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkanMenteri.Be Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yangberulang pada permulaan tahun takwim.3. Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli 2 (dua) lembar yaitu:a).
12 — 16
perawan; Bahwa anak para Pemohon dan calon Suaminya hendak menikahtanpa paksaan dari siapapun; Bahwa anak para pemohon telah siap berumah tangga terutamadari segi ekonomi, karena saat ini sudah bekerja sebagai karyawanswasta di bidang jasa pariwisata dengan penghasilan per bulan sekitarRp. 2.000.000, (Dua juta rupiah); Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohonbersedia memberikan bimbingan dan bantuan kepada anak mereka;HIm. 6 Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.GM.Saksi Il : Ahsani Takwim
20 — 14
Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Desember 2012Nomor : 329/pen.Pid/2012/PNSBB sejak tanggal 5 Desember 2012Sampai dengan tanggal 5 Januari2013 ; Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Desember 2012Nomor : 352/Pen.Pid/2012/PNSBB sejak tanggal 4 Januari 2013 sampaidengan tanggal 1 Maret2012 ; Bahwa di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumnyaKAMIL TAKWIM, S.H., pengacara/Advokat di Sumbawa Besar yang berkantordi Jl.
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 290 K/TUN/2000ketentuan Pasal 1603 (h) KUHPerdata, pemberian ijin pemutusanhubungan kerja pada akhir bulan takwim;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai keberatankeberatan ad. 1 s/d. ad. 4:Bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat dibenarkan karenaputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat danbenar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;mengenai keberatankeberatan ad. 5 s/d. ad. 7:Bahwa keberatankeberatan
65 — 18
Sumbawa;Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGATPENGGUGAT;Dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya:KAMIL TAKWIM, SH. Pengacara/Advokat, beralamat di RT 01, RW 11 Kebayan Kel. Brang Biji.Kec. Sumbawa, Kab.Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2009, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tanggal 16 Pebruari2009, dengan Nomor : 6 /SK.HK.
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
jumlah koreksi sebesarRp.9.607.814.917,00 adalah karena adanya perbedaan waktu/Masa Pajaksebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana jumlah DasarPengenaan Pajak yang sebesar Rp.36.894.978.482,00 adalah merupakanjumlahjumlah yang terdapat dalam Laporan Keuangan 2008 Pemohon BandingHalaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 937/B/PK/PJK/2017yang meliputi periode 01 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009, sedangkanpenghitungan Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya adalah berdasarkantahun takwim
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimaksud dalam pasal 21, Pasal22, Pasal23 dan Pasal 26 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000, memberikan tanda bukti pemotonganatau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yangdibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut,dan khusus untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan atau pegawaitetap, hanya diberikan bukti pemotongan tahunan paling lambat 2(dua) bulan setelah tahun takwim
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
MenteriKeuangan Nomor 89/KMK.05/2000 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor384/KMK.04/2001" ;Pasal2 :"Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industrirokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah sebesar 0,15% (nolkoma lima belas persen) dari harga bandrol dan bersifat final" ;Pasal5 :"Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib menyetorkan PajakPenghasilan Pasal 22 yang dipungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh)bulan takwim
138 — 33
khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan.Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan dokumendokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak;Ayat (2)Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk meringankan bebanadministrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajakyang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yangterjadi selama satu bulan takwim
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
.= PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Posdengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambattanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnyapajak. SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, buktipemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongandisampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah MasaPajak berakhir.6.
PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Posdengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambattanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnyapajak.
101 — 23
sabu disimpan di bawah lantai De yang terbuat daripapan di bagian belakang selanjutnya Sakti bersama timditresnarkoba Polda Kaltim lainnya langsung melakukan penyitaandan penggeledahan setelah dilakukan penangkapan terhadapKetiga orang tersebut masingmasing mengaku bernama satu lautAl Iman ialah Ali bin lah dulu terdakwa 2D Suryadi nilai Adi bin lautserta terdakwa 3 Sugianto oleh Sugi bin lah Mato setelah itu saksibersama tim mencoba untuk menanyakan atau mengembangkanlagi terhadap Adri ahsani takwim
alias Adri bin Budiono yangrencana menerima 1 bungkus isi 12 kg dan waktu itu saksi AdriAksa Nita Queen menjelaskan bahwa temannya masih ada lagiuntuk menerimanya atau membawa narkotika jenis sabu tersebutHalaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 237/PID/2021/PT SMRyaitu saudara Ridho Adri Alfiandi alias Ridho bin BambangYudhoyono selanjutnya olen saudara Adri ahsani takwim Adri binBudiono menghubungi saudara Ridho Alfiandi dan setelah datangsaudara Ridho Alfiandi menjumpai saudara Ridho Adri Alfian
53 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
O07 RW. 03, Desa Seteluk Tengah, KecamatanSeteluk, Kabupaten Sumbawa Besar, dalamhal inimemberi kuasa kepada KAMIL TAKWIM, S.H., M.H.,Advokat, berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 48,Sumbawa Besar, para Pemohon Kasasi dahulu paraTergugat/para Pembanding;melawan :SIT ZAINAB binti H.M. NUR, bertempat tinggal di RT. 16RW. 09, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk,Kabupaten Sumbawa Besar, dalam hal ini memberi kuasakepada ZAINUDDIN, S.H., Advokat, berkantor di JI.