Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu : ------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.

Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :---------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;--------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;--------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.

Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.

Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;-----------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;------------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.

Notaris di Kota Dumai serta Perjanjian-Perjanjian turunannya/ accessoir nya;- Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor: 186/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016;- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 294.000.- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan untuk sebahagian; Membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:186/Arbitrase/BPSKBB/VIV2016 tertanggal 19 Agustus 2016; Menyatakan tetap berlakunya Akte Persetujuaan Membuka Kredit Nomor12 tanggal 26 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Indrayati, S.H.Notaris di Kota Dumai serta PerjanjianPerjanjian turunannya

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum suami Pemohon yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2003 di Desa Seki karena sakit;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang,agarsetelah di tunjukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapatmendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama SimsonTakain (Alm) , Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telahmeninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohontersebut yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua padatanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 03Februari 2003 di Desa Seki, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding PemohonBanding dianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahanbaku Pemohon Banding yaitu 100% Cotton atau turunannya

hariini) Pemohon Banding tidak pernah mengalami masalah serta tidak pernahdipersoalkan oleh Terbanding begitupun dengan pertanggungjawaban PemohonBanding kepada Terbanding pada saat bahan tersebut selesai diolah dandiekspor;Bahwa pada saat diterbitkannya SPTNP tersebut Pemohon Bandinglangsung melakukan klarifikasi dengan Terbanding untuk menanyakan dasardaripada penetapan SPTNP tersebut, dimana sesuai dengan keteranganmereka bahwa Pemohon Banding dikenakan SPTNP dikarenakan untuk produkCotton dan turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Bandingkepada mereka bahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut PemohonBanding tidak pernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbandingserta mengenai masalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HSNomor 5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% Cotton atau turunannya, Pemohon Bandingberitahukan bahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutantarifnya untuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 adalah

Buana Lautan Naga.Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganHalaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 29/B/PK/PJK/201410tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, Pemohon PeninjauanKembali memperoleh fasilitas KITE tersebut.

Dalam Laporan Hasil Audit 6 (enam) tahunterakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00 untuk jenis100% Cotton dan turunannya tidak pernah dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang tertuang dalam LHANomor 89/WBC.01/ KITE/2007 dan LHA Nomor 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepatdan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.(Lampiran1 (LHA Nomor 89/WBC.01/KITE/2007)).

HM No. 571/Gapura Muka), Beserta Turunannya Yang SaatIni menjadi 38 (Tiga Puluh Delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan,Kesemuanya Tercatat Atas Nama PT. Salve Veritate, Dengan Luas77.852 M?

HM No. 571/Gapura Muka), Beserta Turunannya Yang SaatIni menjadi 38 (Tiga Puluh Delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan,Kesemuanya Tercatat Atas Nama PT. Salve Veritate, Dengan Luas77.852 M? Dalam Sengketa Tanah Terletak Di Kelurahan Cakung Barat,Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DaerahKhusus Ilbukota Jakarta diterbitkan Tanggal 30 September 2019;Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/20213.

HM No. 571/Gapura Muka), Beserta Turunannya Yang SaatIni menjadi 38 (Tiga Puluh Delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan,Kesemuanya Tercatat Atas Nama PT. Salve Veritate, Dengan Luas77.852 M? Dalam Sengketa Tanah Terletak Di Kelurahan Cakung Barat,Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta diterbitkan Tanggal 30 September 2019;4.

Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkansuatu akibat hukum, yaitu terhitung sejak objek sengketa ditetapkanpada tanggal 27 Desember 2018, maka Sertipikat Pengganti Hak MilikNomor : 39/Kebayoran Lama Sisa, yang telah menjadi Hak Milik Nomor :1849/Kebayoran Lama Utara, dan Turunannya / Peralihannya yangterakhir menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 1098/Kebayoran LamaUtara akan tetap menjadi batal apabila tidak ada Gugatan ini.d.

Bravo Target Selaras, Berkedudukan Di KotaTangerang, Dalam Sengketa Tanah Seluas 9.665 M, Terletak Di JalanJatayu, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan KebayoranLama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, dengan melakukan Pencatatan Pembatalan SertipikatPengganti dan turunannya, serta menarik dari peredaran SertiflkatPengganti dan turunannya, yang apabila penarikan tersebut tidakdapat dilaksanakan, agar diumumkan di Kantor Pertanahan danKantor Kelurahan setempat

Bukti P10: 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak MilikNomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor :1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT. Bravo Target Selaras,Berkedudukan Di Kota Tangerang Dalam SengketaTanah Seluas 9.665 M2?

Bukti P31Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT. Bravo TargetSelaras, Berkedudukan Di Kota Tangerang DalamSengketa Tanah Seluas 9.665 M?

Bukti T.Il.Intv2Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 77/HM/BPN. 31BTL/2018 tanggal 27 Desember 2018,tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak MilikNomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor :1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT.

tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tandaP14:15.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukupdan telah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDT.G /2012/PN.PDG, tertanggal 1 Nopember 2012, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T2;3.

Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 44/PDT /2013 /PT.PDG tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T3;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T4;5.

Fotokopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 427PK/PDT/2016 tertanggal 20 september 2016, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T5;6.

Fotocopy Petikan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung R.INomor : 165 K/Pid/2018/ tertanggal 05 Juni 2018, telah diberi materaicukup dan telah sesuai dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Para Penggugat yang tidak dapatmenyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihanselain menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 63danseluruh Perjanjian Turunannya. Penyalahgunaan keadaan yangtelah dilakukan Tergugat mengakibatkan kesepakatan dalamAkta Pengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,cacat hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.

Para Penggugat yang tidak dapat menyatakanHalaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKIkehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan selainmenandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 danseluruh perjanjian turunannya.

Dalam perkara a quo, unsurkesalahan ini terbukti dari niat dan kesengajaan Tergugatuntuk menyalahgunakan keunggulan ekonominya sebagaipemegang saham tidak langsung Turut Tergugat Ill, yangmendikte Para Penggugat untuk menandatangani AktaPengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,sebagai syarat dapat dilaksanakannya transaksi pelunasanhutang GSEI dan pembayaran 15 (lima belas) bidang tanaholeh Turut Tergugat Ill pada tanggal 27 September 2017.Padahal Tergugat sudah mengetahui dan memahami

Hubungankausal ini sangat terang dan jelas, karena jika Tergugattidak menyalahgunakan keadaan (misbruik vanomstagdigheden/undue influence), maka tidak mungkinPara Penggugat mau menandatangani Akta PengakuanHutang Nomor 63 dan Perjanjian Turunannya yang isinyamerugikan Para Penggugat;D. AKTA PENGAKUAN HUTANG NO. 63 TERTANGGAL 27SEPTEMBER 2013 DAN SEMUA PERJANJIAN BERKAITANDENGANNYA ADALAH TIDAK SAH KERENA LAHIR DARIPERBUATAN MELAWAN HUKUM:15.

Bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan keadaan(misbruik van omstagdigheden/undue influence) dalampenandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 danPerjanjian Turunannya, maka sudah sepatutnya AktaPengakuan Hutang Nomor 63 dan Perjanjian TurunannyaHalaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKItersebut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan oleh hakim;I.

telahternyata bahwa baik terhadap Pembanding semula TergugatI maupun Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan/dipanggil untuk membaca/ mempelajari berkas perkara Nomor04/Pdt.G/2010/PN.PDG selama 14 hari terhitung sejakditerimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Imengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2010 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglangtanggal 30 Agustus 2010, dan turunannya

telahdiberitahukan kepada Para Pihak masing masing padatanggal 20 September 2010 dengan seksama ;Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat danTurut Terbanding I Semula Tergugat II mengajukan KontraMemori Banding masing masing tertanggal 30 September 2010dan tanggal 08 Oktober 2010, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang masing masingpada tanggal 08 Oktober 2010 dan turunannya telahdiberitahukan kepada Para Pihak dengan seksama ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa

., M.BAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;5.

., MBAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

Tertanggal 28 Januari2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan DharmaBakti Indonesia berikut turunannya tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilHalaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 608/B/PK/PJK/2017sampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Pengadilan yangberwenang untuk mendapatkan putusanatas penerimaanermohonan.Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan PERMOHONANKEBERATAN kepada TERMOHON melalui Surat Nomor04/Warga/X/2019 tertanggal 09 Oktober 2019, yang dimana dalam surattersebut PEMOHON menyampaikan KEBERATAN PEMOHON ATASSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Nomor : 01/PBTL/BPN.36/II/2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.PurnaBhakti Jaya Beserta Turunannya

Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22 (dua puluh dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diperpanjanghaknya serta 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan (telahberakhir haknya) yang berada di atas sertipikat Hak

Ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, utusan yang bernama Titto Chairil Yustiadi,S.H. tersebut menyatakan akan mengajukan diri sebagai calon intervensidalam perkara ini dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Tangerang adalahpemegang Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone dan terbitnya Surat KeputusanKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya

PurnaHalaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGBhakti Jaya beserta turunannya Kepada Kepala Badan Pertanahan ProvinsiBanten tertanggal 9 Oktober 2019; (Vide bukti P2)Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1Perma Nomor 8 Tahun 2017, mengatur bahwa Permohonan diajukan kepadaPengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Termohonmelalui Kepaniteraan;Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara in casu Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHONMenimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus untuk mewakili Anggota Forum Pemilik Dan Penghuni RukoPermata Cimone dengan Dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT Purna Bhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22(dua puluh dua) Sertipikat hak Milik dan 11 (sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang telah diperpanjang haknya serta 25 (dua puluh lima) SertipikatHak Guna Bangunan (telah berakhir haknya) yang berada

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/201 4produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Crude Palm Oil (CPO), PalmKernel (PK) dan turunannya.

Adapun CPO, PK, dan turunannya tersebutmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dikenakan PPNsebaliknya Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan BKPyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Bandingmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS).

Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidakdijual, melainkan selurunnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyakkelapa sawit CPO, PK, dan turunannya.

Produkproduk berupa CPO, PK, danturunannya yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;Bahwa sebagaimana diatur dalam UU PPN dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang perubahanketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan /atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yangdibebaskan dari penggenaan PPN, produk CPO, PK dan turunannya tidaktermasuk

Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/20147.9:7.10.FAAsawit yang memproduksi CPO, PK dan turunannya yangmerupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPNdan tidak ada kegiatan penyerahan yang tidak terutangPPN, sehingga seluruh Pajak Masukannya dapatdikreditkan;d. Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yangtidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yangdibebaskan dari pengenaan PPN yang Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) lakukan;e.

Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari : Senin, tanggal 16September 2013 olehsaya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOH, SHsereee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari: Kamis, tanggal 26 Mei2011, oleh saya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM. 10

Terbanding Il semula Tergugat II,Terbanding III/Kuasanya semulaTergugat IIl/Kuasanya, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan RelaasPemberitahuan Permohonan Banding masingmasing tanggal 26 November2021, oleh Basmawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriPayakumbuh ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding semulaPenggugat/Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13Desember 2021 yang turunannya

denganrelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding masingmasing tanggal16 desember 2021 oleh Basmawardi, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPayakumbuh;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding semula Tergugat ,Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III mengajukanKontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Desember2021, yang turunannya

Purna Bhakti Jaya Beserta Turunannya Yaitu 22 (Dua PuluhDua) Sertipikat Hak Milik dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang Telah Diperpanjang Haknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang (Telah Berakhir Haknya) yangBerada Di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas NamaPemerintah Kabupaten Tingkat Il Tangerang, Terletak di KelurahanCimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi BantenBeserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang TelahDiperpanjang Haknya, serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak GunaBangunan yang (telah berakhir haknya) yang berada di atas SertipikatHak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang, terletak di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milik, 11(Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah DiperpanjangHaknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak Guna Bangunanyang (telah berakhir haknya) yang berada di atas Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang Terletak Di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Perjanjian ISDA ini selanjutnya diikuti pula denganpenandatanganan perjanjianperjanjian atau dokumendokumen turunanlainnya oleh Terlawan dan Turut Terlawan Perjanjian ISDA berikut segalaperjanjian atau dokumen turunannya lainnya tersebut pada dasarnyaadalah merupakan suatu perjanjian transaksi derivatif.;6.

Bahwahaltersebut sengaja dilakukan oleh Terlawan karenasejak semula Terlawan mengetahui dan menyadarisepenuhnya bahwa transaksi derivatif sebagaimana yangdiaturdalam ISDA Master Agreement 2002 berikut dokumendokumen turunannya adalah bertentangan dengan hukumIndonesia;12.4.6.

BahwaJika Terlawan mempunyai cabang di Jakarta, lalumengapa penandatanganan ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut menggunakankantor cabang London dan personil dari cabang Singapura?Mengapa Terlawan tidak menggunakan cabang Jakarta danpersonil cabang Jakarta saja?;12.4.9.

Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa sejak semula Terlawantelah beritikat buruk dan berusaha menyelundupi hukumIndonesia dalam menandatangani ISDA Master Agreement 2002berikut dokumendokumen turunannya tersebut agar tidakterjangkau oleh hukum Indonesia;13.

Jkt.PstPUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL SINGAPORE INTERNATIONALARBITRATION CENTRE (SIAC) NO.: 005 TAHUN 2011 TANGGAL 28SEPTEMBER 2012 DIDASARKAN PADA PERJANUJIAN ISDA 2002 MASTERAGREEMENT BERIKUT DENGAN SEGALA PERJANJIAN ATAUDOKUMEN DOKUMEN TURUNANNYA YANG BERTENTANGAN DENGANHUKUM (KETERTIBAN UMUM) DI INDONESIA;18.19.20.21.22.23.Bahwa atas dasar perjanjian transaksi derivatif berupa Perjanjian ISDA2002 MASTER AGREEMENT berikut dengan segala perjanjian ataudokumen dokumen turunannya yang ditandatangani

., Notaris di Jakarta; dan Sertipikat Hak Milik No. 138/Segaramakmur atas nama Tergugat III yang saat ini masih berada di tangan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Penunjuk Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama DI 301 No. 65254/2009 tanggal 29-12-2009 berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 79/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 00007/2010, tanggal 11 Januari 2010 atas nama Ho Hariaty (Tergugat II) berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat ini berada di tangan dan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II berikut semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

adalah Asmawi Djaja versi Tergugat II (selain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu Para Penggugat) berikut semua turunannya untuk dinyatakan tidak memiliki kekutan hukum mengikat;

Menyatakan batal demi hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi);8.

Abas,Timur dengan jalan,Barat dengan gang,adalah batal demi hukum:Menyatakan batal demi hukum Akta Jual BellNomor 347/2016, tanggal 3 Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanahyang dimiliki oleh Para Tergugat atau pihak lain berikut turunannya yangberasal dari tanah seluas 1.200 m?

Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yang dimiliki olen ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m? (seribu dua ratus meter persegi);8.

Abas, Timur dengan jalan, Barat dengan gang,adalah batal demi hukum:Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 347/2016, tanggal 3Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yang dimiliki oleh ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m?