Hal ini merupakan konsekwensi daripemberian jujur/mas kawin/belis dalam perkawinan (penelitian danKompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, FakultasHukum undana tahun 2001, halaman 174);Bahwa yang menjadi dasar sistim pewarisan dalam adat Manggarai adalahsusunan kekerabatan/keturunan patrilineal. Dalam susunan/kekerabatantersebut kedudukan anak lakilaki lebih menonjol daripada kedudukan anakperempuan. Pada prinsipnya anak lakilakilah yang berkedudukan sebagaiahli waris.

Nomor 1130 K/Pdt/2017kepada anak lakilaki (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan diKabupaten Manggarai, Fakultas Hukum Undana tahun 2001, halaman 187);Bahwa di Kabupaten Manggarai, berdasarkan fakta yang ada, yangberkedudukan ahli waris utama adalah anak kandung lakilaki dari suamiistri.

Anak perempuan karena termasuk orang luar (ata peang) yang artinyakeluar dari keluarga orang tuanya tidak berkedudukan sebagai ahli waris.Jadi anak perempuan tidak dapat menuntut kepada orang tuanya (pewaris)untuk melakukan pembagian harta warisan, apalagi kalau harta warisantersebut bernilai ekonomi tinggi seperti tanah, rumah, hewan dan tanamanumur panjang (penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan diKabupaten Manggarai, Fakultas Hukum Undana tahun 2001, halaman 188 189);Berdasarkan argumentasi

menaaiukanapapun untuk meneauhkan dalildalil bantahannva dan dalamkesimpulannva para pihak menvatakan tetap pada dalildalinva masinamasina serta mohon outusan.Putusan Nomor 531/Pdt.G/2017/PA Plo 14 Bahwa untuk sinakatnya, maka semua berita acara persidanganvanq tak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbana, bahwa maksud dan tuiuan quaatan Penaquaat adalahsebagaimana vanq terurai di atas.Menimbana. bahwa perkara ini menvanakut senaketa dalam bidanaperkawinan maka meruiuk Pasal 49 avat (2 Undana

Undana Nomor 7Tahun 1989 Tentana Peradilan Aaama. sebaaaimana telah diubahdenaan UndanaUndana Nomor 3 Tahun 2006 dan verubahan keduadenaan UndanaUndana Nomor 50 Tahun 2009. maka auaatanPenaauaat termasuk kewenanaan mutiak Penaadilan Aaama. oleh sebabitu auaatan Penaauaat tersebut dapat diterima.oleh Bupati Luwu denaan surat Nomor 800/042/BKPSDM/IX/2017tertanaaal 19 September 2017. maka Penaauaat harus dinvatakan telahmemenuhi svarat formil untuk melakukan oroses verceraian. sehinaaaMenimbanaq, bahwa

yangtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkur, KabupatenNgawi yang mewilayahi tempat wees Of0 eee neces ee eePegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas yang mewilayahi tempat tinggalTergugat, selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undana

pihak telahditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, dengandemikian dalil adanya pelanggaran sighat ta'lik talak yangdiucapkan Tergugat setelah akadnikah khususnyaangka 1, 2 dan 4 dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimanaterurai diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tanggaantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikianrupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinansebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undana

Bj nMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Tingkupperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undana Undang Nomor7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepadaP e n g g u g a t ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangmndangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILIMenyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara paintuntuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;Menyatakan syarat ta'lik talak

UndangUndang Nomo ie1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah de ofundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua deNomor 50 Tahun 2009, diperintahkan Panitera unmelangsungkan perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat~ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomo7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengang UdnagUndangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keuda dengan UndangBR Undana

; Selatan: dengan Kompleks Undana ; Barat : jalan adi sucipto ;b.

Lokasi tanah pagar panjang, Oesapa Induk, oesapa selatankurang lebih total 250 ha, Utara : pemukiman penduduk,Rss Lilipba, dan lokasipasar; Timor :komplek undana dan Jalan adisucipto ; Selatan: Keluarga sabaat Barat : Isliko;Bahwa tanah yang diatasnya tergugat melekatkan Obyeksengketa atas nama PIET KONY adalah bagian dari tanahwarisan milik BETI BAKO KONAY dengan batas batassebagai berikut :Timur berbatasan dengan : Jalan raya raya adisucipto;Barat berbatasan dengan : bagian dari Tanah warisan BETIBAKO

Undana Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua denaan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadikewenanaan relatif Penaadilan Aaama Muara tebo:Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat masingmasingen yang secara formil telahmemberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secaramateri, Kelerangan saksi terseput sailing berkallan satu sama iain aanmendukung dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksisaksi tersebutUapal UNGIiIIia,Menimbang

gugatan penggugat dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pecatatan perceraian pada KantorUrusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, makadiperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana teiah dirubah terakhirdengan Undang Undana

demikian hakim menilai perkara a quotelah natut untuk dineriksa dan dinertimbangkan;Menimbana. bahwa pada hari sidana vana telah di tetapkan para Pemohondatana menahadap di persidangan, kemudian Hakim perkara a quo memberikanpenielasan dan nasihat sehubunaan denaan perkara tersebut. akan tetapi paraHalaman 5 dari 9 Penetapan No.160/Pdt.P/2017/PA Msh Pemohon menvatakan tetap pada permohonannva serta memohon kepada Hakimuntuk menaisthatkan nerkawinannya:Menimbana. bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undana

Karena ketakutan terdakwa meninggalkan korban dan berjalan kakimelewati Undana dan menuju lampu merah Oesapa. Sekira pukul 02.00Wita dinihari terdakwa menaiki sebuah bis untuk kembali pulang ke Soe dantiba di rumah pukul 05.00 Wita dinihari.

Karena ketakutan terdakwa meninggalkan korban dan berjalan kakimelewati Undana dan menuju lampu merah Oesapa.

Dan karenanya permohonan para Pemohon dapatdikabul kan.Menimbang bahwa sebagai aplikasi dari perintah Allah SWT dalam Al dur'ansurat Al Baooroh ayat 282 yang memerintankan untuk melakukan pencatatan pada setiapterjadi transaksi penstiwa hukum, maka ichuSus untuk bukti adanya pernikahan tersebut,ptalicalatan merupakan suaLu keharusan pula.Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 343536 Undang undang nomor 23tanun 2006 tentano Administrasi KependuauKan , pasai 2 ayat (2) Undana undananomor 1 tahun 1974

Pasal 147 KorrtDilasi Hukum Islam, maka MajelisHakim memerintahkan keoada Panitera untuk mengirimkan salinanputusan ini setelah berkekuatan hukum tetap keoada Pegawai PencatatNikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PegawaiPencacat Nikah dimana pemikahan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbana. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 avat (1)Undana undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan PegawatPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Mutah berupa uana sejumiah Rp.100.000. dan ; Nafkah anak bernama Nabila Shesarina Maulana binti Ahaddi Maulana ReneHakim menetapkan sebaaai putusan maielis:Menimbana, bahwa Maielis Hakim berpendapat bahwa permohonanPemohon tersebut diatas telah cukup alasan, telah memenuhi ketentuan Pasal 39avat (1) dan(2) serta penielasannva huruf (f Undana

Kupang 12 Agustus 2002 Perihal PermohonanBantuan Biaya Pendidikan, 1 (satu) lembar Surat PernyataanMasih Aktif Kuliah.2 (dua) lembar lembaran Disposisi Biro Kepegawaianberisikan 1 (satu) lembar Surat Nikolaus Luttu, Kupang 10Oktober 2002 perihal Mohon Bantuan Biaya ljin Belajar, 1(satu) fotokopi Rekomendasi, 1 (satu) lembar fotokopi SuratIjin Belajar, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan, 7 (tujuh) lembarfotokopi KHS semester sampai dengan VII, 7 (tujuh) lembarfotokopi pembayaran SPP pada Universitas Undana

KilimanduPhilipus Kupang 12 Agustus 2002 perihal permohonanbantuan biaya pendidikan, 1 (satu) lembar Surat PernyataanMasih Kuliah.e. 2 (dua) lembar Disposisi Biro Kepegawaian berisikan 1 (satu)lembar Surat Nikolaus Luttu, Kupang 10 Oktober 2002 perihalMohon Bantuan Biaya Ijin Belajar, 1 (satu) fotokopiRekomendasi, 1 (satu) lembar fotokopi Surat ljin Belajar, 1(satu) lembar Surat Keterangan, 7 (tujuh) lembar fotokopi KHSsemester sampai dengan VII, 7 (tujuh) lembar fotokopipembayaran SPP pada Universitas Undana

KilimanduPhilipus Kupang 12 Agustus 2002 perihal permohonanbantuan biaya pendidikan, 1 (satu) lembar SuratPernyataan Masih Aktif Kuliah.e. 1 (satu) lembar Disposisi Biro Kepegawaian berisikan 1 (satu)lembar Surat Nikolaus Luttu, Kupang 10 Oktober 2002 perihalMohon Bantuan Biaya ljin Belajar, 1 (satu) fotokopiRekomendasi, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Belajar, 1(satu) lembar Surat Keterangan, 7 (tujuh) lembar fotokopiKHS semester sampai dengan VII, 7 (tujuh) lembar fotokopipembayaran SPP pada Universitas Undana

., alias JACK ;Tempat lahir Alor;Umur / tanggal lahir 41 Tahun / 10 Februari 1972;Jenis kelamin Lakilaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat tinggal Kompleks Perumahan Undana BlokJalan Adisucipto Kelurahan LasianzKecamatan Kelapa Lima Kota KupaAgama Kristen Protestan;Pekerjaan PNS ( Dosen Undana Kupang ); Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:Bahwa ia Terdakwa JACOB ABOLLADAKA,S.Pd, MM alias JACK pada akhirbulan April 2011

Undang Undana No 8 Tahun 1981 tentang KUHAPserta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa ARIANTO Als KLOWOR Bin MADIRAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh)Bulan;3.

Pasal34 dan 35 (huruf) a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, maka periu diperintankan kepada Pemohon dan Pemonon iiuntuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini pada Kantor UrusanAgama yang mewilayahi tempat tinggal mereka;Hal 10 dari 12 hal Nomor 0129 /Pdt.P/2016 /PA.Brb.eAvMenimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 89 ayat (1) Undana Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dubehttenditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

SSsapemeriksaan laboratoris 0,0708 gram.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undana Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yangdibacakan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya terlampirdalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut

Anggota Kelompok Tani kepada Bank Bukopin sebesar Rp135.829.250, sehingga secara total berjumlah Rp 1.145.994.953,adalahmerupakan kejahatan yang dilakukan secara berlanjut dan mengakibatkanPemerintah Republik Indonesia/Negara mengalami kerugian sebesar Rp1.145.994.953, (satu milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratussembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah); Perbuatan Terdakwa AGUS DWIKORA sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 2 avat (1) io. nasal 18 Undana

Undana Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.