Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-10-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 160/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat:
STEVANUS EFENDY
Tergugat:
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
296 — 284
  • ., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, beralamat di Taman Surya No. 1 Surabaya Email :bankum.sby@gmail.com.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 09-01-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/G/2018/PTUN-PLG
Tanggal 25 April 2018 — T A K I N, vs 1.BUPATI BANYUASIN ; 2. BAMBANG UTOMO, A.Ma.Pd.OR,
73 — 35
  • ,M.Si: Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala SubBagian Produk Hukum Daerah SetdaKabupaten Banyuasin; 6. Rahmat Permata, SH : Pekerjaan PNS, Jabatan Staf padaBagian Hukum dan HAM SetdaKabupaten Banyuasin; Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, domisili hukum diKantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES yang beralamatdi JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2010 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — MEYLIANI YUWONO, ONG TING LIEP, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, WALIKOTA SEMARANG,
91 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum setda KotaSemarang.5.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Perijinan
Register : 27-05-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 18 Oktober 2016 — PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR lawan BUPATI ACEH SINGKIL
185 — 364
  • Berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Staf Subbagian BantuanHukum dan PPNS, Bagian Hukum dan Ham Setdakab AcehSingkil, beralamat di jalan Bahari No. 54 Kampung Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil;Halaman 2 dari 86Putusan Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUNBNAPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;1.6. PRAYUDI MIRATA BAHRI, S.H.,M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 K/PID.SUS/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — I WAYAN PAGEH, SE, MM
73 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XV2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADEADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar;5)1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasarkepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/451.71.100/XV/2013 tanggal 22November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah,yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs
Tanggal 2 September 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
366 — 361
  • pada tahun 2018 terdapat anggaran sejumlah 55 Miliar untuk BiroHumas dan Protokol, sedangkan dana humas tahun 2018 sebesar 46 Miliar,tahun 2019 sebesar 37 Miliar;Bahwa postingan tersebut yang menyangkut dengan anggaran humas 46Miliar tahun anggaran 2019 sebesar Rp46.867.169.881 perlu Saksi luruskanyakni peruntukkan dana tersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapatdua Kabag (Kepala Bagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan KabagProtokol kemudian masingmasing Kabag membawahi 4 (Empat) Subbag(Subbagian
    menginformasikan kepadamasyarakat Kalimantan Utara terkait pembangunan di Pemprov Kaltara;Bahwa postingan tersebut menurut Saksi Muhammad Mursid yangmenyangkut dengan anggaran Humas 46 Miliar tahun anggaran 2019sebesar Rp46.867.169.881 perlu di luruskan yakni peruntukkan danaHalaman 85 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjstersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapat dua Kabag (KepalaBagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol kemudianmasingmasing Kabag membawahi 4 (empat) Subbag (Subbagian
    danproses mempublikasikan tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepadamasyarakat Kalimantan Utara terkait pembangunan di Pemprov Kaltara;Bahwa postingan tersebut menurut Saksi Muhammad Mursid yangmenyangkut dengan anggaran Humas 46 Miliar tahun anggaran 2019sebesar Rp46.867.169.881 perlu di luruskan yakni peruntukkan danatersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapat dua Kabag (KepalaBagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol kemudianmasingmasing Kabag membawahi 4 (empat) Subbag (Subbagian
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk.
Tanggal 6 Januari 2014 — Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO
84 — 21
  • Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumHal 98 dari 277 halaman, No. 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor. Yk.Setda Pemerintah DaerahKabupaten KulonProgo; 3.
    Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumSetda Pemerintah Daerah KabupatenKulonProgo; = 3.
    Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumSetda Pemerintah Daerah KabupatenKulonProgo; = 3. Anggota : Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kulon Progo;Hal 142 dari 277 halaman, No. 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.
    Pemimpin Kegiatan Kapala SubBagian Tata Pemerintahan UmumSetda Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo ; 3.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 17-03-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT GORONTALO Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT GTO
Tanggal 3 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum II : R. BAYU PROBO SUTOPO, SH
Terbanding/Terdakwa I : MOHAMMAD MAKU, S.Sos
Terbanding/Terdakwa II : ISMAIL TOPIKI
Terbanding/Terdakwa III : HERLINA LAHABU, S.Ap.
117 — 57
  • mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah sesuaiketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanah sesuai ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan KepalaBPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni Kepala BiroHukum Provinsi Gorontalo mewakili Sekretaris Daerah ProvinsiGorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala Biro Hukum Setdaprov), KepalaBagian Administarsi Wilayah pada Setdaprov(Sumarno Jantu) danKepala Subbagian
    sosialisasi mekanisme pelaksanaanpengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru, yaitu pengadaan tanahsesuai ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2012, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012, dan PeraturanPresiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dihadiri oleh Pemerintah ProvinsiGorontalo yakni Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo mewakillSekretaris Daerah Provinsi Gorontalo(Ridwan Yasin selaku Kepala BiroHukum Setdaprov), Kepala Bagian Administarsi Wilayah padaSetdaprov(Sumarno Jantu) dan Kepala Subbagian
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 22-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT PADANG Nomor 11/PID.TPK/2017/PT PDG
Tanggal 20 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI KURNIAWAN TYMBASZ, SH
Terbanding/Terdakwa : Kardialis bin Khatab
133 — 97
  • Guna Bangunan Induk dantidak menuliskan jangka waktunya tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidakditeliti oleh Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin sebagai Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidakmempedomani atau mendasarkan terhadap selurun dokumen pendukungdiantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induksebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian
    Guna Bangunan Induk dantidak menuliskan jangka waktunya tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidakditeliti oleh Yunarsyah, S.H., bin Yunalis KadinsebagaiKasi Pengukuran danPendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidakmempedomani atau mendasarkan terhadap selurun dokumen pendukungdiantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induksebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian
    tersebut ternyata tidak diperiksa dan tidakditeliti oleh Yunarsyah, S.H. bin Yunalis KadinsebagaiKasi Pengukuran danPendaftaran Tanah sesuai dengan uraian tugasnya dengan tidakHalaman 63 dari 114 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2017/PT PDGmempedomani atau mendasarkan terhadap selurun dokumen pendukungdiantaranya tentang jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan Induksebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 10-04-2013 — Putus : 31-05-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — MENTERI KEUANGAN RI VS DRS. LAUDDIN PURBA;
156 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;10.DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., Penanganan Perkara IA Tk.V pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;Kesemuanya berkedudukan di Sekretariat Kementerian Keuangan,berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian Keuangan,Jalan Dr.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2009 — Putus : 01-04-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 724/Pid.B/2009/PN.Mkt
Tanggal 1 April 2010 — Didik Hariono , SPd
126 — 22
  • diverifikasi olehSekretaris Tetap Propinsi Jawa Timur / Bapemas.Apabila telah layak dan persyaratan telah lengkap,maka Sekretaris Tetap Propinsi Jawa Timurmengusulkan ke Sekretaris Daerah Propinsi JawaTimur untuk pencairan dana bagi lembaga yangmenerima hibah tersebut.Bahwa Terdakwa sebagai Ketua UPK Bina Usaha DesaCinandang, Kecamatan Dawarblandong, KabupatenMojokerto pernah mengajukan proposal kepada GubernurPropinsi Jawa Timur melalui Sektap KabupatenMojokerto selanjutnya disampaikan kepada kami di SubBagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-05-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 130/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
ARI PURNOMO S.Sos
Tergugat:
Badan pertimbangan Kepegawaian BAPEK
102 — 64
  • SaksiHalaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUNJKT.mengetahui kasusnya ketika sudah masuk kantor kembali dan tim dariKementerian Komunikasi dan Informatika datang;SAKSI TERGUGAT1.MEIRNA TRI PUSPITA :Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Disiplin Pegawai diKementerian Komunikasi dan Informatika R.I. sejak tahun 2014 dengannama jabatan Kepala Sub Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawaidan pada tahun 2016 berubah nomenklaturnya menjadi Kepala SubBagian Disiplin Pegawai;Bahwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-04-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 28 Juni 2016 — Penuntut Umum:
ZEN HADIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
SAMSUL HUDA, S.Pd.
119 — 17
  • SHOLIKHIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dibuat BAP, ditandatangani dansaksi membenarkan isi BAP tersebut; Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan para terdakwa;halaman 21 Putusan Nomor : : 90/Pid.SusTPK/2016 PN.Sby Bahwa saksi bekerja pada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timursebagai Bendahara pada subbagian keuangan pada Dinas PeternakanPropinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai
    Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara pada subbagian keuangan padaDinas Peternakan Propinsi Jawa Timur adalah : menyiapkan suratpembayaran yang ditujukan pada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timuruntuk dikirim ke KKPN Surabaya II dan uangnya langsung ditransfer kekelompok kelompok program ; Bahwa saksi mengetahui terkait dalam perkara ini adalah mengenaiadanya dugaan penyimpangan Dana Bantuan Sosial (BANSOS) ProgramPenyelamatan Sapi Betina Produktif di Dinas Peternakan PemerintahProvinsi Jawa Timur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-11-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/TUN/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — RUDI INDIJARTO vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa TengahIl;2 Anggara Edi Pamungkas, SE., Kepala Seksi Pengawasan danKonsultasi II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ;3 Junaedi Purnomo, SST.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/KI/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tergugat:
Robert Sudjasmin
298 — 193
  • ., Kepala Subbagian LayananInformasi Publik Biro Hubungan Masyarakat;5. Seri Maharani Br. Karo, S.H., M.H., Penata PertanahanMuda;6. Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H., Penata PertanahanMuda;7.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Tanah
Register : 12-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 29/Pdt.G/2014/PNBjb
Tanggal 4 Desember 2014 — Hj. SITI AISYAH Melawan GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dll
137 — 54
  • Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanSelatan;KEPALA KANTOR4. Hj. YATIMAH, S.H.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Pbl
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
H.M. SUHADAK, Spd
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq Kejaksaan Negeri Probolinggo
159 — 43
  • Kemudian ditambah dengan 3 subbagian lagi dengan alasan yang baru, yaitu Termohon tidak cukup buktidalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dan Termohon dalamHalaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Pblmenghitung nilai kerugian tidak menggunakan lembaga yang sah sesuaidalam peraturan perundangan, serta Penetapan pemohon sebagaitersangka merupakan tindakan kewenanganwenangan danbertentangan dengan asas kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 370/Pid.B/2018/PN Tlg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KUPIK SULAENI, SH
Terdakwa:
SISWANTO AlIAS JALU Bin Alm. SUPARMAN
82 — 10
  • Saksi Naning Sunarsih Binti Kosim, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan NgunutSejak Bulan Pebruari 2014 dan jabatan saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KepalaSub Bagian Tata Usaha adalah Membawahi pelayanan kepadaMasyarakat, administrasi Kepegawaian Khusus Pegawai KecamatanNgunut, Surat Menyurat ; Bahwa Untuk penerimaan pegawai dikecamatan Ngunut yang menangani (berwenang) adalah BadanKepegawaian Daerah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 385/Pid.Sus/2016/PN.Sby
Tanggal 25 April 2016 — M. EDY SUNARKO, BA
187 — 30
  • sebagai berikut :Sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Program;Sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum;Sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Data.4 Bahwa saksi mempertanggungjawabkan atas pekerjaannyakepada atasan saksi yaitu :Him. 49 Putusan No. 385/Pid.Sus/2016/PN.Sby50Pak Cahyo Widodo sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Program saatsaya sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Program;Pak Junaedi sebagai Kepala Bagian Teknis dan Hukum saat saya sebagai Kepala SubBagian
    2009.Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran pajak yang dilakukanoleh BENDAHARA BELANJA HIBAH KPU PROVINSIJAWA TIMUR tahun 2008 dan 2009.Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan untuk melakukanpembayaran pajak.Bahwa saksi mengenal staf dari BENDAHARA BELANJAHIBAH KPU PROVINSI JAWA TIMUR tahun 2008 dan 2009yaitu ibu) SINTA, saudara ADE AGUNG dan ARIFSETYAWAN.Bahwa saksi kenal dengan ADE AGUNG, tetapi saksi lupa sejakkapan saksi kenal dengan ADE AGUNG.Bahwa saksi kenal SUBANDI saat samasama tugas pada SubBagian
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1031/Pdt.Plw/2013/PN SBY
Tanggal 12 Nopember 2014 — WALIKOTA SURABAYA, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS KAMAN BIN IRFA’I DKK
186 — 99
  • ., Staf SubBagian Bantuan Hukum dan Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, MUHAMMAD, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;Berdasarkan