Ditemukan 1653 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : carai capri capao capa cerai capah capaik camai capar cabai capli
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Haryo Nugroho, S.H
Terdakwa:
MULYADI TAN Als AHI
122 — 99
  • negara kesatuan republik indonesia yang melakukanusaha di bidang perdagangan.Bahwa, yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan barang yaitukegiatan transaksi barang untuk setiap benda, bergerak ataupun tidakbergerak, dapat di habiskan ataupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumenatau pelaku usaha.Bahwa, yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan Jasa yaitutransaksi setiap layanan dan untuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasilkerja yang di capai
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 04-02-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 05-05-2015
Putusan PA KUNINGAN Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Kng.
Tanggal 3 September 2014 — Penggugat dan Tergugat
51 — 4
  • adanyaperselisihan dan pertengkaran keduanya berawal dari faktor masih belum mapannyakomunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat dan keluarganya, serta antaratergugat dengan keluarganya dan atau penggugat dengan keluarga tergugat .Menimbang, bahwa tergugat pada dasarnya telah mengakui adanya perselisihandan pertengkaran kedua belah pihak, sekalipun dengan dalih pertengkaran keduanyamasih bersifat wajar sebagai yang dialami oleh penggugat dan tergugat karena barupulang kerja masih terasa capai
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 23-09-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2323/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
313 — 195
  • Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 telah di adakanpertemuan antara penggugat dengan tergugat di kantor tergugat, dariHal. 12 dari 68 hal. putusan Nomor 2323/Pdt.G/2019/PA Mkshasil pertemuan tersebut di capai beberapa kesepakatan dalam rangkapenyelesaian utang dan kewajiban penggugat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara, yang isinya sebagai berikut :a) Penggugat akan melakukan pembayaran ,ulsi tsnggsl 24juni 2019 sebesar minimal Rp 500.000, perhari atau Rp1.000.000,b) Mulai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
PT Gamatechno Indonesia
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik RI
263 — 352
  • Yang kedua adalah addendum berkaitan denganmasalah penyelesaian pembayaran terkait dengan anggaran; Bahwa addendum tersebut ditanda tangan Pertengahan bulan Desember danlupa tanggalnya; Bahwa Saksi pernah melihat bukti T3 surat Permohonan perpanjanganmelakukan aktivitas seperti biasa melakukan pekerjaan sampai tanggal 19Februari 2020 dan diharapkan pekerjaan harus selesai 100 dan pekerjaanyang kami capai itu 92,90 persen dan saat itu langsung dibuatkan beritaacara pemeriksaan yang ditandatangani
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 16-10-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 218/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
44 — 27
  • Hal tersebut sungguh menjadikan gugatan Penggugat tidakmenentu arah vang mengakibatkan sangat ielas dan nyatanvata telahadanya kekaburan dalam gugatan Penggugat, sehingga timbulpertanyaan bagi Tergugat dan Tergugat II sebenarnya apa yangHalaman 22 dari 60 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2017/PN.DpkPenggugat ingin capai dalam mengajukan gugatan tersebut.Seharusnya dalam menyusun suatu posita gugatan itu harus jelasceritanya, sederhana, sistimatis, mudah di mengerti, tentangmenjelaskan posisi Penggugat dahulu
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 14-01-2013 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2013
Tanggal 11 Maret 2013 — -TERDAKWA : IRFAN
114 — 69
  • kemiliteran, karena apabila Terdakwadikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalanipidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukairasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplinmiliter dan keberadaan Terdakwa di satuannya dapatmempengaruhi anggota lain untuk ikut atau mencobacobamelakukan perbuatan yang sama, disamping itu rasa sakitmasyarakat akibat perobuatan Terdakwa akan senantiasamelekat yang akan berdampak pada pencitraan TNI yangmelindungi masyarakat sulit untuk di capai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-10-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ESDM No. 32/2013 telah bertentangandengan asas kejelasan tujuan yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf a UUPembentukan Peraturan;Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan:Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang meliputi:a Asas kejelasan tujuan...dst.Penjelasan Pasal 5 huruf a:Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiappembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelasyang hendak di capai
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 1_Pid_Prap_2015_PNBkt_Tolak_05012016
Tanggal 5 Januari 2016 — Desmarini (P) >< PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (T)
72 — 10
  • pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi danwewenang masingmasing kearah tegaknya hukum, keadilan danperlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertibanserta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukumsesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnyapada angka 2 paragraf ke 6 yang berbunyi:Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidanabertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannyadan agar dapat di capai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — SURYA DHARMA SINAGA
163 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) telah mengundang para Direksiyang lain untuk mengikuti rapat Direksi yaitu : NGURAH ADNYANAselaku Direktur Operasi Jawa Bali, MOCHAMAD HARYJAYAPAHLAWAN selaku Direktur Operasi Indonesia Barat, VICKNERSINAGA selaku Direktur Operasi Indonesia Timur, NASRI SEBAYANGselaku Direktur Konstruksi, BAGIYO RIAWAN selaku Direktur PengadaanStrategis dan SETIO ANGGORO DEWO selaku Direktur Keuanganmembahas Alternatif Metode Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2, hasilyang di capai adalah di mana seluruh
    PLN (Persero) telah mengundang para Direksiyang lain untuk mengikuti rapat Direksi yaitu : NGURAH ADNYANAselaku Direktur Operasi Jawa Bali, MOCHAMAD HARYJAYAPAHLAWAN selaku Direktur Operasi Indonesia Barat, VICKNERSINAGA selaku Direktur Operasi Indonesia Timur, NASRI SEBAYANGselaku Direktur Konstruksi, BAGIYO RIAWAN selaku DirekturPengadaan Strategis dan SETIO ANGGORO DEWO selaku DirekturKeuangan membahas Alternatif Metode Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT2.2, hasil yang di capai adalah di mana seluruh
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SELONG Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — - LALU HAIRUDIN melawan - H. LALU MAHYUN, S.Ag., dk
138 — 67
  • Bahwa bila membaca dan mencermati dari semua dalil gugatanPenggugat adalah tidak jelas arah dan tujuan atau ensensihukum yang ingin di capai dalam mengajukan gugatan ini,terutama mengenai objek sengketa a quo sebagaimana positaPenggugat angka.1, dimana yang di jadikan tanah objeksengketa a quo saat ini justru di kuasai oleh Penggugat sendiriwalaupun penguasaannya tanpa dasar yang jelas juga denganHalaman 10 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Selcara melawan hukum/melawan hak orang
    Dalil gugatan Penggugat pada Posita dengan petitumnya inkosisten;Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat adalah tidaktegas serta tidak saling mendukung, serta ensensi tujuan gugatan yanghendak di capai Penggugat samarsamar tidak konsisten, tidak jelas,kontardiktif, raguragu serta tidak runtut/ bertentangan satu sama lainnyadalam memformulasikan/ mengkonstruksikan gugatannya, di satu sisiberbicara perobuatan Tergugat Il adalah perbuatan melawan hukumHalaman 68 dari 105 Putusan Perdata
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PID.TPK/2020/PT MTR
Tanggal 19 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terbanding/Terdakwa : ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed
150 — 85
  • Sebabnya ialah maksud seperti itu baru mungkin di capai apabila orang lain yangdipaksa benarbenar telah melakukan salah satu atau beberapa dari empat perbuatanyang dituju oleh si pembuat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 13-12-2007 — Upload : 03-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424PK/PDT/2007
Tanggal 13 Desember 2007 — PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; PT. KALTIM PRIMA COAL ; RIO TINTO plc ; BP pIc ; PACIFIC RESOURCES INVESTMENTS LIMITED ; SANGATTA HOLDINGS LIMITED ; BP INTERNATIONAL LIMITED ; KALIMANTAN COAL LIMITED ; PT. BUMI RESOURCES TBK ; H. MAHYUDIN, ST, MM ; PURNOMO YUSGIANTORO ; DJOKO DARMONO ; SIMON F. SEMBIRING ; DOROJATUN KUNTJOROJAKTI ; ABURIZAL BAKRIE
233 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Kaltim PrimaCoal (in casu, Tergugat 1) ternyata juga hadir dan mengedarkanselebaran :"SIARAN PERS15 Juli 2002KPC dan pemerintah RI Capai Kesepakatan Penawaran Saham.Pemerintah RI dan KPC secara prinsip telah mencapai kesepakatan untukmenyelesaikan permasalahan divestasi KPC;Karena beberapa hal khusus sehubungan dengan situasi saat ini, para pihaktelah menyepakati halhal berikut ini : KPC akan menawarkan 51% sahamnya kepada Pemerintah RI dengan hargayang telah disepakati; Pemerintah RI akan mengalokasikan
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 03-11-2014 — Putus : 09-07-2014 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 135/Pdt.G/2014/PN.Jmr
Tanggal 9 Juli 2014 — YUNIARTI Lawan 1. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER 2.PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) 3.ROETJI RAHATDJIANTO
65 — 19
  • Penggugat selalu menegaskanbahwa Penggugat sangat mengerti dan memahami atas maksud dan tujuan(motiv) Para Tergugat dan Penggugat tetap tegas pada berpendirian bahwasebagai warga negara yang telah menguasai, mengurus dan memeliharaserta membiayai penguasaan dengan menjalankan kewajiban hukum ataspajak bumi dan bangunan yang terbeban atas penguasaan (Bezit/Bezitter)tanah dan bangunan tersebut dan tetap menyatakan kehendak untuk:meminta konpensasi sesuai hukum dan/atau sesuai kesepakatan yangakan di capai
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 21-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 138/Pid.B/2020/PN LBB
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RYA DILLA FITRI, S.H.MH
Terdakwa:
M. OKTA VERDIAN Pgl AAN.
151 — 40
  • dan proseduroperasional serta pengembangan produk produk BPRS;Mengidentifikasi kebutuhan nasabah, pekembangan dan perubahannyasecermat dan sedini mungkin dalam keitanya dalam usahameningkatkan keuntuungan bank yang akhirnya dapat menjaminpertumbuhan bank dari waktu ke waktu;Mengkoordinir kegiatan penghimpunan dana dari tabungan, depositoberjangka;Mengkoordinir kegiatan penyaluran pembiayaan;Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Lbb10.11.12.1314.15.Menilai hasil hasil yang telah di capai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 11-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa’a
586 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 168 PK/PID.SUS/2013jahat untuk melakukan tindak pidana teror" ketika mengikuti kegiatan pelatihanMiliter di pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010.Sejak awal, tujuan yang ingin pemohon capai dari mengikuti kegiatan pelatihanMiliter tersebut hanyalah sematamata sebagai persiapan untuk berangkatmenuju ke Palestina yang sedang dijajah oleh Pemerintah Israel.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum Penipuan
Register : 13-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 174/Pid.B/2017/PN Pkl
Tanggal 31 Agustus 2017 — ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI;
84 — 13
  • Jaksa Penuntut Umum Yang kami HormatiDemikian nota pembelaan ini (Pledoi) kami sampaikan dan bacakan dalampersidangan yang penuh hikmat, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikanpetunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilanini bisa kita raih dan capai.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 18-09-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 55/G/2013/PTUN. Mdo
Tanggal 25 Februari 2014 — Penggugat: GURENG DAUD, dk; Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango; Tergugat II Intervensi 1: IRMAN KODJA; Tergugat II Intervensi 2: USMAN K. NASIR; Tergugat II Intervensi 3: ERLIN NASIR;
83 — 28
  • Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, Bahwa dengan demikian berarti penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud pasal 55 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata usaha Negara Menganut asas actio temporis yaitu asas yangmengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan suatu gugatan seberapalama tenggang waktu yang di berikan tergantung dari pembentuk Undangundangdengan memperhatikan politik hukum yang akan di capai
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 10-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
Terbanding/Terdakwa : Bernadinus Adelbertus Lopo, S.Ip alias Edy
101 — 41
  • kertas 13 s.d 17 mengenai : ...Unsur melawanHalaman 59 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT KPGhukum pada pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak terpenuhi... menurut kamiTim Penasehat hukum terdakwa sudah Tepat sebab :e Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo sudah mempertimbangkanfakta persidangan sebagai mana yang tertera pada putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang;e Sedangkan yang ingin dan hendak di capai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 PK/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — CHRIS SUTRISNO UNARTO, vs Ny. LILIE WIBOWO, Dk
118 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sejumlah Rp428.000,00 (empat ratusdua puluh delapan ribu rupiah);Bahwa Termohon/Lilie Wibowo itu) dulu kalau membujuk PemohonPeninjauan Kembali, sampai lama berjamjam sampai telinga capai;Pemohon Peninjauan Kembali mengira la memang bersungguh hati akanmenolong Pemohon Peninjauan Kembali.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 4 September 2017 — PT AGUNG AUTOMALL VS 1. ADEK NOVRIZAL, DKK
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal Penggugat tidak pernah membuatpernyataan tertulis berapa target yang harus Penggugat capai. Yang menjaditanda tanya Penggugat pada waktu itu penjualan Penggugat melebihi 50%dari target yang ditentukan oleh Tergugat sementara karyawan lain hanyamencapai 50% (lima puluh persen) dari target yang ditentukan oleh Tergugat,nama mereka tidak dihapus di system daftar karyawan Tergugat.