Ditemukan 1944 data
92 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan karena kesalahanAkta Kuasa Nomor 54 yang merupakan Akta Kuasa menjual digunakanuntuk menghibahkan adalah dilarang oleh hukum/perundangundanganyang berlaku di Indonesia, penghibahan tersebut dilakukan tanpasepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan selaku pemilik sah dari objeksengketa, dilakukan dengan penuh rekayasa oleh Terlawan danTerlawan Il terbukti pada bukti P3 yang tidak ditandatangani olehHerman Kurniawan dan Pelawan selaku yang bersangkutan
Pemohon Kasasi selaku yangnamanya dipinjam;Apalagi dalam hal ini bukti P1 sampai dengan P4 pada putusan Nomor75/Pdt.G/2010/PN.Smg. saat ini dalam proses pemeriksaan di PolrestabesSemarang sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah (bukti P7Adan P7B);Ada kerugian, jelas Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi mengalamikerugian seharga tanah dan rumah Jalan Seroja Dalam Nomor 9Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89 Kelurahan Karangkidul,Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;Ada hubungan causal
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.JON AFRIJON
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
97 — 14
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum tersebut
Terbanding/Tergugat I : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. TELLY DOROTHEA
Terbanding/Tergugat II : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. ROBBY RAHMATULLOH
Terbanding/Tergugat III : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. WULAN SARI ANGGRAENI
Terbanding/Tergugat IV : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. BINTANG GEMILANG MUSLIM
Terbanding/Tergugat V : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. ANIZA GIRI INDAH
Terbanding/Tergugat VI : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. SHOPA HAJAR FATIMAH
Terbanding/Tergugat VII : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. FALAH LAELATUL QODAR
Terbanding/Tergugat VIII : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. MEGA MAESAROH ISTIQOMAH
Terbanding/Tergugat IX : Akhli waris DADANG SUGIATNA DARMITA. BELAHAQ TEGAR IMANI
Terbanding/Tergugat X : Drs. NARKO BUDI
Terbanding/Tergugat XI : PT. ADHI PRAWIRA GITA PERSADA
Terbanding/Tergugat XII : PT. BANK MUALAMAT INDONESIA Tbk
Terbanding/Terguga
103 — 65
Adanya hubungan causal (Sebab akibat) antara perbuatan dankerugian.Bahwa penerapan unsur perbuatan melawan hukum haruslah bersifatkumulatif dan bukan alternatif, sehingga satu saja unsur perbuatanmelawan hukum tidak terpenuhi, maka pada perkara tersebut tidak dapatdiputus atas dasar perbuatan melawan hukum.Bahwa lebih lanjut dalam petitumnya Penggugat tidak pula memintakepada Majelis Halim untuk menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatanmelawan hukum, dengan demikian Ketidaksesuaian antara Posita
98 — 32
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan suatu kerugian itu,mengganti kerugian tersebut:Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mrk 38Menimbang, bahwa unsurunsur perbuatan melawan hukumsebagaimana dalam Putusan MA RI Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari1986 ada 2 (dua) kriteria yaitu yang bersifat kumulatif dan bersifat alternatif.Unsur kumulatif dari perouatan melawan hukum: Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukum; Adanya suatu kerugian; Adanya suatu kesalahan; Adanya hubungan causal
366 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga berdasarkan hal tersebut, Termohonberkesimpulan bahwa pasal a quo tidak mungkin menimbulkanhilangnya pekerjaan dari Pemohon IV dan Pemohon VI (tidakmempunyai hubungan sebab akibat/causal verband).Terkait dalil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, yangmerasa dirugikan karena proses penerbitan izin berdasarkanPP 24/2018, Termohon sampaikan bahwa Pemohon IV,Pemohon V, dan Pemohon VI saat ini masin dalam prosesberperkara di PTUN Bengkulu (Gugatan TUN Nomor:112/G/2019/PTUN.BKL) terkait dengan
Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atasdapat disimpulkan bahwa:a.PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING) dan TIDAK MEMENUHI PERSYARATANMENGALAMI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT BERLAKUNYAKETENTUAN A QUO (causal verband) berdasarkan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 62 P/HUM/2013, Nomor: 11P/HUM/2014, dan Nomor: 54 P/HUM/2014:PARA PEMOHON' TIDAK MENGALAMI KERUGIAN BAIKLANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SAAT INI MAUPUNWAKTU YANG AKAN DATANG ATAS DITERBITKANNYAPERIZINAN
103 — 34
positip=culpa in commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif=culpa inommitendo), dan lebih mengarah pada tuntutan pertanggung jawaban yangdiakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian(onrechtmatigenalaten).Bahwa, adanya suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lainatau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiriyang telah diatur dalam Undangundang, dengan perkataan lain MelawanHukum ditafsirkan sebagai melawan ketentuan Undang12.Bahwa, adanya hubungan sebab akibat (Causal
12 — 3
atas nama TURAH dan urusan antaraPenggugat dengan Tergugat I belum selesai;Menimbang bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum telahdiatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut;Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajbkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugianitu, mengganti kerugian tersebutMenimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas, maka unsurunsur perbuatan melawan hukum adalah : Ada kesalahan; Ada Kerugian; Ada hubungan causal
1.Askari Sukmawijaya
2.Deddy Harsulistiyono
Termohon:
Penyidik Polsek Dulupi, Polres Boalemo, Polda Gorontalo
152 — 83
Apabila dieksepsi hanyakepada lembaganya dan halhal yang harus dipenuhi oleh lembaganya makaterdapat kerugian yang bersifat faktual atau setidaktidaknya bersifat potensial,spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat terhadap kewajibannya sebagaianggota LBH KompasHHam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Erpeta(causal verband).
42 — 28
Dalam hal ini, akibat dariperbuatan Terdakwa tersebut haruslah nyata ada orang lain yang terobunuh atauhilang nyawanya ;Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN PkbMenimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan telahteroenuhinya unsur kedua ini harus dapat dibuktikan pula adanya : (1)perbuatan yang dilakukan Terdakwa, (2) perobuatan tersebut mengakibatkanhilangnya nyawa orang lain, dan (83) hubungan kausalitas (causal verband)antara perbuatan Terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang
58 — 12
Hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;Ad.1 Perbuatan yang melanggar hukum.Halaman 49 Putusan No. 409/Pdt.G/2011/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan meliputiberbuat dan tidak berbuat. Undangundang tidak menentukan apa yangdimaksud dengan Perbuatan yang melanggar hukum, maka ditelusuri darijurisprudensi dan pendapat para akhli hukum /Doktrin.
Terbanding/Penggugat : Wilson Ferry Siagian
301 — 156
Hubungan Kausal (causal verband), adalah pentingbahwa tanpa penyalahguaan keadaan itu maka perjanjian tidakditandatangani.Contoh penyalangunaan keadaan dalam praktek peradilanadalah sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan MahkamahAgung R.I.
AGUNG BUDI WIBOWO
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam MITRA SEJAHTERA
2.KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
3.Deddy Santoso
4.BPN Sidoarjo
49 — 31
haruslah membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
PT. Prima Ira Jaya
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon lndonesia, Tbk.
2.Kemenkeu RI cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang Selatan
97 — 78
Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugianHalaman 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor 484/Pdt.G/2018/PN Jkt SelMenimbang, bahwa Kriteria Perouatan Melawan Hukum (PMH) MenurutYurisprudensi Tetap di Indonesia : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Melanggar hak subyektif orang lain, atau Melanggar kaidah tata susila, atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikaphatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulandengan sesama warga masyarakat
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.LELI RUWAIDA
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
99 — 12
1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsuruntuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebutdengan kerugian;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yangdimaksud dengan perbuatan melawan
84 — 18
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakahperbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsurunsur perbuatan melawanhukum sebagaimana dimaksud diatas;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkaraberupa SHM No. 128/Kelurahan Pataruman atas nama Suhaemi dan SHMNo.1680 / Kelurahan Mekarsari atas nama Hj Imas Ratnawati (Penggugat II)adalah harta peninggalan Alm Suhaemi yang diperoleh selama perkawinandengan Hj Hasanah
95 — 19
Baco Sido diluar obyek sengketa:Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasaiobyek sengketa tanpa alas hak dikategori ada perbuatan melawan hukum,melanggar hak subyektif yang dalam hal ini adalah Penggugat yang mempunyaialas hak, ada kesalahan (schuld) yaitu perbuatan yang dilakukan Para Tergugatadalah salah baik dalam bentuk kealpaan maupun kesengajaan, adanya kerugianyaitu. akibat perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi pihakPenggugat dan adanya hubungan sebab akibat (causal
ABASIA PATIRAN
Tergugat:
1.Menteri BUMN R.I di Jakarta Cq. Direktur Utama PT. PLN Persero di Jakarta Cq. Kepala Devisi Regional PT. PLN Persero Maluku Papua di Papua Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua Barat di Manokwari Cq. Manager PT. PLN Persero Area Sorong di Sorong Cq. Manager PT. PLN Persero Rayon Fakfak
2.HADI BARAWERI Alias HADI MAKATITA Alias SENEN BARAWERI Alias SENEN MAKATITA
135 — 42
Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapatmenimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dankehilangan kesenangan hidupAdanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.Bahwa pengadaan tanah seluas 14.939 m2 yang dilakukan oleh PT.PLN(Persero) UIP Papua adalah untuk pembangunan PLTMG 10 MW dikampung Porum Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak.
JACOB HALAMURY, SH.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
ALBERTH HALAMURY
144 — 42
Serta adanya hubungan sebabakibat antara kerugian kepentingan warga masyarakat yang menggugat tersebut, dengan diterbitkannya Objek Sengketa yangdigugat (causal veerband) haruslah terdapat hubungan kasualsecara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan Objek Gugatan, sedangkan kepentingan berprosesadalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat denganmengajukan Gugatan tersebut;Bahwa dari rumusan ketentuan dimaksud, secara limitatiftelah ditentukan pihakpihak yang dapat menjadi
PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN PULUHAN SERUWAI DIWAKILI OLEH JIMMY HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
Intervensi:
1.SUGIONO
2.MARIANA
3.PT BANK SUMUT CAB. TANJUNG BALAI
111 — 49
Dengan demikianPenggugat harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulukepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan hukum yangmerupakan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugianPenggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat (in casu hubungan hukum Penggugat dengan objeksengketa) ;Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa,dengan alasan sebagai berikut ;00"1. bahwa alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
57 — 25
kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal