Ditemukan 1468 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
239 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
2014PemerintahNomor : 34Tahun 2002tentang TataHutan danPenyusunanRencanaPengelolaanHutan,Pemanfaatan Hutan danPenggunaan Kawasan,sehinggaJudex factitelahmenerapkanKeputusanMenterKehutananNomor151/Kpts11/2003 tanggal 02Mei 2003tentangRencanaKerja,RencanaLima Tahun,RencanaKerjaTahunandan BaganKerja UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayupada HutanTanamantidaksebagaimana mestinya.Bahwa berdasarkan UndangUndang No.22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) : "Kewenangan Provinsisebagai Daerah Otonom
Ekosistem;e UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;e UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup;e UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah;e UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentangPerencanaan Hutan;e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentangPerlindungan Hutan;e Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagaiDaerah Otonom
Register : 13-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 31/PDT/2018/PT.PLG Tanggal 2 Agustus 2018 — YUSNO SUSANTO, Dkk MELAWAN PIMPINAN PT RAJA PALMA TBL
64 — 44
64 — 44
Adalah tidak benar.Dalil / dan pernyataan Para Penggugat tersebut tidak benar ; sebabberdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatanpada bagian konsiderans menyebutkan Bahwa dipandang perlu membentukKabupaten Banyuasin sebagai pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin.Pada BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 3 UU No. 6 Tahun 2002disebutkan : Kabupaten Musi Banyuasin adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksuddalam Undangundang
Putus : 16-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — RAHMAT REALSON, S.H., M.M.
82 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.H.Dari fungsi Keuangan Sekretariat DPRD bukan lembaga yang otonom,dalam hal ini Sekwan diangkat oleh kepala daerah (bupati atauwalikota).
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — AFRIYANTI BELINDA, S.H. pgl YANTI
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.H.Dari fungsi Keuangan Sekretariat DPRD bukan lembaga yang otonom,dalam hal ini Sekwan diangkat oleh kepala daerah (bupati atauwalikota).
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN â Amb Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
86 — 48
86 — 48
Hum yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Terkait yang berwenang membahas anggaran, Penyelenggaraan Pemerintahanakan mengikuti aturan Organisasi Penyelenggaraan Negara berdasarkanPasal 18 UUD 1945 membentuk Daerah Otonom, merujuk peraturan Perundang Undangan Nomor: 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonommengurus diri sendiri berdasarkan ketentuan perundangundangan PemerintahDaerah, maka khusus terkait dengan penentuan
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
598 — 215
598 — 215
Karena waktu itu hanyaberlangsung singkat, sesudah saksi jawab saksi sampaikan Sekwanhubungi pak Gubernur, langsung berbalik sidang ; Bahwa saksi dengan Terdakwa samasama dari partai Golkar, saksisering ketemu daripada telepon, itupun jarang, palingpaling dalamperjalanan dipesawat ; Bahwa betul tidak ada komunikasi kami berdua, saksi melihat prosesperda ini sebetulnya tidak ada masalah sesuai dengan maknisme,hanya didalam ketentuan kita pansus itu otonom, jadi sudah bekerjapansus baru melaporkan
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2659 — 4341 — Berkekuatan Hukum Tetap
2659 — 4341 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggung jawab tersebut sesuai dengankewenangan Pejabat Pembuat Komitmen yang harusindependen, mandiri dan otonom. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangandalam menetapkan HPS.
Register : 06-02-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap Tanggal 10 Mei 2023 — -RICKY RAYMOND BIERE, SH., MH (Penuntut Umum)
-RAHMAT HIDAYAH (Terdakwa)
118 — 113
118 — 113
satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi GD1M Januari 2017-Maret 2018;20. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi GD1K Januari 2017-Maret 2018;21. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekapitulasi Beras Movenas Tahun 2017-2018;22. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penyetoran HP Beras Komersial KCP Nabire Periode 1 januari 2017 s/d 31 Maret 2018.23. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penyetoran HP Beras Raskin KCP Nabire Periode 1 April 2017 s/d 31 Maret 2018.24. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penyetoran HPB PNS Otonom