dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwasaksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal danmengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah

untuk mandi dansebagainya, saksi tidak mempergunakan air sungai diatas selokan pembuanganRSUD Kota Langsa dikarenakan tidak memiliki tempat untuk turun ke sungaidan ada yang memiliki tempat namun terlalu jauh dari rumah saksi;Bahwa hal yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya selokanpembuangan air dari RSUD Kota Langsa yaitu menimbulkan bau seperti baubusuk yang mana bau tersebut tercium pada pagi hari dan sore hari, namun bauyang sangat terasa apabila musi kemarau tiba, dikarenakan surutnya

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihnan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak in casu Kadipaten

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 22 dari 66 halaman Putusan No. 70/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya

Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undangundang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Keputusantidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besardan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan padatanggal 31 Desember 2018 sedangkan dalam diktum keputusannya disebutkanberlaku sejak bulan Juli 2013, maka sebagai konsekuensi hukum dari telahberlaku surutnya

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait

terhadap Nasdi Yuliar ( InHalaman 59 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUNBKLCasu Penggugat ) maka Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan sejak adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena akan mengakibatkanobjek sengketa menjadi bersifat berlaku surut dan tidak terdapat unsurpengecualian pemberlakuan suatu sebuah keputusan yaitu menghindarikeadaan yang bersifat merugikan atau terabaikannya hak warga masyarakatbaik yang bersifat faktual maupun potensi dengan tidak berlaku surutnya

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 21 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya

Dengan demikian. bertaku surutnya pembatalan terhadapPerjanjian Kerja Sama merupakan hal yang tidak mungkin dilaksanakansehingga tuntutan Para Penggugat d.K.

Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangHalaman 42 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN WatUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Pasal berdasarkanKetentuan Perundang undangan yang tercantum dalam Bunyi Diktumkesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggalakhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang Undangan pada Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 yang menyatakan mengenai sifatberlaku surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 116Pdt.G/2016/PN WatTahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

2016 ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya objeksengketa berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnyaberdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 padapokoknya disebutkan pemberhentian PNS, berlaku terhitung sejak akhir bulanpemberhentian yang bersangkutan 5"""Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa baru diterima Penggugat padatanggal 02 November 2016 namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidakmemiliki relevansi dengan berlaku surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaiHalaman 45 dari 54 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Watpemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG)