Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia Peraturan Pemerintah tersebut diundangkantertanggal O7 April 2017, telah jelas dalam pasal tersebut mulaiberlakunya UndangUndang yang menjadi dasar Tergugat membuatdan menerbitkan Keputusan obyek gugatan a quo pada Poin b yangmenjadi obyek gugatan a quo telah melanggar asas legalitas (nonretroaktif) dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengaturtentang ketentuan berlaku surutnya

sertifikat tersebut pada BankDanamon ;2222222222pada waktu itu yang saya tahu sertifikat itu atas nama saya, besar pinjaman50 juta rupiah, yang karena setelah berjalan beberapa lama bulan saya dapatmengangsur, dilingkungan saya tumbuh berkembang usaha kos sehinggapersaingan ketat usaha saya, menjadikan kamar kamar kos tempat saya padakosong, juga dengan peraturan pabrik tempat mereka (anak kos) ketat, jamkerja molor juga menyebabkan tidak betah mereka kerja sehingga padakeluar juga jadi penyebab surutnya

telah sejalan denganketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekatdengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluargaatau orang dekatlah yang dianggap lebin mengenal dan mengetahui sifat dankepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihnan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak in casu Kadipaten

untuk mandi dansebagainya, saksi tidak mempergunakan air sungai diatas selokan pembuanganRSUD Kota Langsa dikarenakan tidak memiliki tempat untuk turun ke sungaidan ada yang memiliki tempat namun terlalu jauh dari rumah saksi;Bahwa hal yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya selokanpembuangan air dari RSUD Kota Langsa yaitu menimbulkan bau seperti baubusuk yang mana bau tersebut tercium pada pagi hari dan sore hari, namun bauyang sangat terasa apabila musi kemarau tiba, dikarenakan surutnya

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait

Pasal berdasarkanKetentuan Perundang undangan yang tercantum dalam Bunyi Diktumkesatu Keputusan TUN menyebutkan bahwa Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggalakhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang Undangan pada Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 yang menyatakan mengenai sifatberlaku surutnya

Dengan demikian. bertaku surutnya pembatalan terhadapPerjanjian Kerja Sama merupakan hal yang tidak mungkin dilaksanakansehingga tuntutan Para Penggugat d.K.

Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangHalaman 42 dari 52 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN WatUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

terhadap Nasdi Yuliar ( InHalaman 59 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUNBKLCasu Penggugat ) maka Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan sejak adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena akan mengakibatkanobjek sengketa menjadi bersifat berlaku surut dan tidak terdapat unsurpengecualian pemberlakuan suatu sebuah keputusan yaitu menghindarikeadaan yang bersifat merugikan atau terabaikannya hak warga masyarakatbaik yang bersifat faktual maupun potensi dengan tidak berlaku surutnya

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralinan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 22 dari 66 halaman Putusan No. 70/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya

berdasarkan Lampiran Il PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 dan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 71Tahun 2015 tidak dapat serta merta diberlakukan pada PemohonKeberatan sebagai pemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan hal terlarang berlaku surutnya

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtHalaman 21 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku) surutnya

Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undangundang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Keputusantidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besardan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan padatanggal 31 Desember 2018 sedangkan dalam diktum keputusannya disebutkanberlaku sejak bulan Juli 2013, maka sebagai konsekuensi hukum dari telahberlaku surutnya

Apalagi jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru; Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1=T24, maka diperolehfakta hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS atas nama Penggugat tersebut pada diktum

membuatputusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB)Halaman 22 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPGuntuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang sudah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) kasus Tipikor.Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUUXVI/2018 tersebutpemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagimereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrachtkarena melakukan perbuatan yang ada kaitannya denganjabatan seperti korupsi, Suap dan lain lain.3) Tentang dalil berlaku surutnya