Menyatakan terdakwa ANDI TAUFAN TIRO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan Pertama, melanggar pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri secara tertulissebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokok ;Terdakwa telah mengakui telah menerima sejumlah uang suap yangdiberikan

Unsur diketahui atau patut diduga harus diarahkan kepadaperbuatan menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya.Hal 312 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.PstMenimbang bahwa, ADAMI CHAZAWI dalam bukunya Hukum PidanaMatenil dan Formil Korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005,halaman 192, menyatakan bahwa unsur diketahui atau patut didugaadalahterkait dengan kesalahan dari penerima suap

Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukandiwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya melainkandapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan.Menimbang bahwa, Dalam Perundangundangan, terkait dengan penerapanunsur dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, diberikanpengertian dalam UndangUndang RI Nomor 11 tahun 1980 tentang TindakPidana Suap, yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwaBarang siapamemberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untukmembujuk

supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalamHal 314 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Psttugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewejibannya yangmenyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dstMenurut Penjelasan Pasal 2 UndangUndang tersebut yang dimaksuddengan "kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangan dan kewajibanyang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasimasingmasing.Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta hukum

saksisaksi yang telah memenuhiketentuan Pasal 185 ayat (6), Pasal 188 KUHAP tersebut,semestinya Majelis Hakim mengesampingkan alibi/keteranganLILIK HARYOSO yang lebih lemah kualitas pembuktiannya.Terlebih Majelis Hakim seharusnya dengan mengacu padaketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHAP yang digunakanuntuk menilai alasan yang mungkin dipergunakan oleh LILIKHARYOSO untuk membuat alibi demikian, karena terhadap saksiLILIK HARYOSO seharusnya sadar bahwa dirinya mempunyaipotensi sebagai penerima suap

Herry Lukmantoharyselaku Kepala Inspektorat Kota Bekasi telah dinyatakan terbuktidengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berkaitan dengan pemberian suap sejumlah Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) kepada petugas BPK,bersamasama dengan Herry Suparjan, Tjandra Utama Efendi danMochtar Mohamad ;Bahwa memang dalam penyerahan uang tidak secara langsung olehTerdakwa akan tetapi penyerahkan uang tersebut kepada AnggotaDPRD bernama Lilik Haryoso dilakukan oleh Tjandra Utama

No. 2547 K/PID.SUS/2011236murni, karena dalam dakwaan permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana korupsi (suap) yang perlu dibuktikan adalahpermufakatannya bukan pemberian uangnya ;Bahwa meskipun UndangUndang Tindak Pidana Korupsi tidakmemberikan pengertian akan arti permufakatan jahat sebagaimanajuga percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 UndangUndangTindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidak berarti Hakim harusberdiam diri, tidak mencarinya, lalu membebaskan dari dakwaantersebut ;Bahwa oleh

;Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuatdalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini. Unsur kesalahan ini adadua bentuknya, yakni :1. Bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan padabahwa hadiah atau janji itu. diberikan untuk menggerakkannya agarberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanjabatannya, dan2.

Walaupun unsurmenggerakkan adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteks dengan rumusankorupsi menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasuk unsur perbuatanpidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalah perbuatan menerimahadiah atau menerima suatu janji.

maka proses hukumpidana sebagai ultimum remedium bisa diterapkan dan Jaksa PenuntutUmum baru bisa melakukan proses tindak lanjut melalui jalur Pidana, inipunbaru bisa dilakukan manakala Tim Auditor Badan Pemeriksa KeuanganRIsudah menyatakan FINAL dengan memberikan rekomendasi kepadaPenyidik untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut melalui jalur pidanadisertai dengan menentukan besarnya kerugian negara serta menentukanSiapa pelakunya, namun untuk pasal 5 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi tentang suap

Artinya,tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan. (Drs. AdamiChazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia, Edisi Pertama,Cetakan ketiga , Mei 2010, Bayu Media Publishing, Malang halaman 58, 59, 60dan 61) ;S.R.

Tindak pidana korupsi suap padabentuk yang kedua ini baru dapat terwujud apabila pegawai negeri itu telahberbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya. Yang penting disini adalah sesuatu yang diberikan kepada pegawainegeri itu harus ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuatnya sipegawai negeri yang disuap oleh si pembuat (Drs. Adami Chazawi, S.H.

hari dan tanggal sudah tidakingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaktidaknya pada waktulain di dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Desa TapangSemadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Jalan Raya Sekadau SintangKabupaten Sekadau atau setidaktidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Gratifikasikepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap

Mengikuti prosedur lelang secara murni, tidak ada unsur suap untukpengaturan pemenang tender, dalam hal ini Terdakwa memenangkanpekerjaan secara fair sebagai penawar yang terendah nampak dariPenawaran 4 penyedia barang yang satu sama lainnya tidak salingmengenal dan dari nilai penawaran yang tidak banyak selisin sebagaiberikut:PT. AlfiralndahnMegatama Rp. 2.497.209.000,PT. EricaCahayaBerlian Rp. 2.515.169.800,PT. DiyanCitraAbadi Rp. 2.544.284.600,PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,2.

Mengikuti prosedur lelang secara murni, tidak ada unsur suap untukpengaturan pemenang tender, dalam hal ini Terdakwa memenangkanpekerjaan secara fair sebagai penawar yang terendah nampak dariPenawaran 4 penyedia barang yang satu sama lainnya tidak salingmengenal dan dari nilai penawaran yang tidak banyak selisih sebagaiberikut:PT. AlfiralndahMegatama Rp. 2.497.209.000,PT. EricaCahayaBerlian Rp. 2.515.169.800,PT. DiyanCitraAbadi Rp. 2.544.284.600,PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,2.

mencermati proses hukum baik dariketerangan saksi bukti surat, keterangan ahlidansaksiade charge, saudara SyamsulBachri ST dan Edwar Sianipar, dan berita acara persidangan perkara ini.Bahwa selain keyakinan tidak bersalah tersebut, maka berangkat dari visipemberantasan tindak pidana korupsi, mungkin sudah saatnyamenampilkankeberanian dalam arti positif, dalam hal ini untuk melawan kezaliman danpenzaliman yang justru merupakan perbuatan korupsi juga, Semacam pemerasan,penyelesaian delapan enam, suap

2008 sampai dengan bulan Desembertahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampaiHalaman 13 dari 120Putusan No. 145/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.14dengan tahun 2010, bertempat di jalan Kutilang Desa BeranKecamatan/Kabupaten Kabupaten Ngawi, atau pada tempat lain termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, turut sertamelakukan telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap

Bahwa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah siapa yangmembuat perjanjian dia yang mengelola ; Bahwa dana yang tersedia adalah bahwa dana itu ada, ada pasti ada ; Bahwa bahwa Apabila dana belum masuk ke rekening tetapi pekerjaandikerjakan terus itu adalah boleh ; Bahwa dalam pekerjaan swakelola tenaga skill, tukang, pekerja ataumaterial boleh diambil dari luar Tim Swakelola tetapi tidak boleh lebih dari50 %; Bahwa apabila utang sudah dibayar kepada yang berpiutang maka itubukan namanya suap

Atau suatu paksaan tipuan atau suap maka itupenyelesaian yang bukan menjadi urusan administrasi tapimenyangkut dwaling salah kira baik salah kira atas jabatan salah kirasaya membaca undangundang salah kira saya terhadap peraturanperundangan maka menjadi prosedur administrasi ;Hal 150 dari 221 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.

SelBahwa UU No. 3 Tahun 2014 betulbetul mendukung pemberantasankorupsi di Indonesia karena disitu jelas dinyatakan bahwa soaladministrasi adalah diluar dari soal paksaan, suap dan tipuan bukanurusan administrasi dan tidak dapat diselesaikan dengan administrasimaka didalam UU 1 Tahun 2004 bahwa kerugian negara tidakmenghilangkan pidananya maksudnya ketika memperoleh jabatankemudian saya gunakan jabatan untuk menerima sesuatu yang tidaksah, maka administrasi mundur karena tidak mungkin itu urusanadministrasi

Dengan demikian makaapabila ada dakwaan terhadap seseorang yang melakukan pemberian suap, makapenerima suapnya juga harus di adili;Bahwa suatu jabatan fungsional pada hakekatnya hanya diberikan kepada orangyang mempunyai tingkat keahlian dan spesialisasi tertentu.

Samsul BahrunNo. 48 Karang Anyar I RT. 04 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten BengkuluUtara, atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp. 142.890.000, (seratus empat puluh dua juta delapanratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap, yangberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi naik lagi ke barak atas dan Saksi melihatPrada Agus Ludi Wartono sedang disuapi oleh Saksi7 Prada M Eko Prasetyo, namun14baru satu suap Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak mau makan lagi, kondisinyalemas, lalu Saksi bersama Prada Jumadin, Saksi3 Pratu Budy Santoso dan PradaFuad mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke saung karena kondisinya sudah tidaksadarkan diri (pingsan), sementara Saksi2 Prada Junaedi diperintah oleh Saksi untukmengambil baju Prada Agus Ludi

Semua ini disiasatidengan cacatnya pertimbangan yuridis Pengumuman tahun2011 dibandingkan dengan Pengumuman tahun 2007 dalihRevitalisasi dengan pola kerjasama pengelolaan/BOT denganMitra Tergugat tanpa lelang (tanpa negosiasi teknis dan harga)perbuatan hukum publik bersegi dua, pada hal bedrog(penipuan), paksaan (dwang), salah kira (dwaling) atau suap(omkoping) revitalisasi/oeremajaan dalam PublicPrivatePartnership(PPP)/joint operation yang sebenarnya sulitdipertanggungjawabkan secara teknis dan

Menurut Pembanding/Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dengan inimenyatakan bahwa tidak ada pada diri Pembanding/Terdakwa yang layakterbukti patut dihukum sebagai sebuah tindak pidana apalagi tindak pidanakorupsi yang menyangkut Suatu kerugian negara, Tidak ada bukti Suap dantidak ada bukti gratifikasi.12.

Dalam perkara terhadap Pembanding/Terdakwa II tidak ditemukan adanyasuap (TIDAK ADA SUAP) dan gratifikasi (TIDAK ADA GRATIFIKASI)apalagi perbuatan operasi tangkap tangan (OTT).Akhir kata, berdasarkan berbagai Faktafakta Hukum, FaktafaktaPersidangan, Keterangan Para Ahli, Paparan penjelasan melalui diagramdiagram dan Dalildalil yang telah kami sampaikan dan uraikan diatas, bersamaini kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenanmemutuskan sebagai berikut:1.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juns tersebuttidak jelas dan kabur karena tidak ada relevansinya antarapenerimaan uang dengan kewenangan dan fungsi Pemohon Kasasisebagai wakil rakyat, bila penerimaan uang tambahan diaggapsebagai korupsi, quod non, maka semestinya Para Terdaka dituduhmelakukan tindak pidana menerima suap bukan pelanggaran Pasal2 dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor;7.3.

jawab terbitnya SKtentunya yang dalam hal ini adalah siapa yangmenanda tangani SK dialah yang harus bertanggungjawab karena ahli katakan bahwa sepanjang SK inibelum dicabut maka SK tersebut adalah suatu SKyang sah, jadi siapa yang tertera tanda tangan disitudialah yang harus bertanggung jawab ;Bahwa apabila ada dugaan disitu terdapat kesalahandalam proses SK menurut ahli harus dibuktikanterlebih dahulu bahwa apakah didalam penyusunankonsep tersebut dilatar belakangi misalnya ada suatutindak pidana suap

barulah si pembuat konsep itudapat dimintai pertanggung jawaban pidananya,tetapi kalau misalnya itu belum bisa dibuktikan adaperbuatan misalnya menerima suap, menurut ahliproses itu adalah suatu yang normalnormal saja ;Bahwa ketentuan Undangundang Pajak di Undangundang No. 16 Tahun 2000 pasal 36 A dikatakanayat 2nya pegawai pajak yang dalam melakukantugasnya dengan sengaja bertindak diluarkewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturanperpajakan dapat diadukan ke unit internaldepartemen keuangan

Syamsurijal selaku Kasi Klinik Balai Laboratorium Klinikdan Kesehatan Hewan (BLKKH) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SuratKeputusan Gebernur Sumatera Barat Nomor : 821/3971/BKD2014 tanggal 15Desember 2014, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan keduaprimar.Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap, berupa menerima uang sejumlah hasil biaya pengobatan hewan yangtarifnya