Ditemukan 1588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ridwan riswan riasan rifwan rihwan
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 137
  • VISubditbankum perdatun Ditkumad, Mayor Chk Fandy Riawan, S.H. NRP11080096950784, Anglakbankum perdatun 2 Gol.VI Subditbankum perdatunDitkumad, Mayor Chk Riki Ariansyah, S.H. NRP 11070085160186,Anglakbankum perdatun 3 Gol.VI Subditbankumperdatun Ditkumad, KaptenChk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173, Anglakbankum perdatun 3Gol.VII Subditbankumperdatun Ditkumad Kapten Chk Dhion Aristha, S.H.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
351 — 195
  • Riawan Tjandra, SH., MHum.,dalam bukunya Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, halaman51, yang pada intinya menyatakan bahwa:bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (Pihak ke3),tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan Pihakke3 merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan secararesmi menurut hukum.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2014 — - SUPRA DEKANTO
81 — 32
  • BAGIYO RIAWAN, MM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut Bahwabenarsaksi tidak kenal dengan T erdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwabenarsaksi tetap pada keterangannya di Penyidik. Bahwabenarsaksi sebagai Direktur Perencanaan PT.PLN (Persero). Bahwasaksi mengetahui dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidanakorupsi dalam pengadaan pekerjaan LTE Gas T urbin GT 2.1 dan GT.2.2 di Blok 2 Belawan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
417 — 1002 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BrilliantPerdana Sakti Jakarta pada Bank CIMB Niaga nomor rekening480.01.01364.00.0, tertanggal 3 Februari 2014 ;masingmasing dikembalikan kepada DINE YULIA MELANIE ;6 (enam) lembar print out percakapan Via BBM (Blackberry Messenger)antara Nomor pin 2326C448 atas nama Yuli@riawan Dzaky denganDiNe YM ;tetap terlarnpir dalam berkas perkara ;1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :a) 1 (satu) lembar fotokopi KTP ata nama ARDANI dengan NIK3174100206780009 ;b) 1 (satu) lembar asli cek CIMB Niaga dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-10-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Dahono Bin Pawirodinomo;
152 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Riawan Tjandra, SH., MHum :Bahwa NPHD berfungsi sebagai government contract yaitu kontrakpemerintah yang mengikat pertanggungjawaban dari penerima hibah untukmengikuti aturan main yang ditentukan oleh pemerintah.Bahwa NPHD merupakan sumber hak dan kewajiban pemberi danpenerima hibah karena NPHD sebagai instrumen hukum administrasidalam rangka pemerintah berhubungan dengan subyek hukum yangditujukan untuk mengikat relasi antara subyek hukum publik dengan subyekhukum privat sehingga subyek hukum privat
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 25-04-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 377/Pid.C/2018/PN Tlg
Tanggal 25 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANWARI, S.H.
Terdakwa:
MOHAMAD SOLIKUDIN BIN KAMARI
11 — 2

  • Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Agus Riawan Bin Eko Purwanto;

    1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/PID.SUS/2014/PT MDN
Tanggal 5 Februari 2015 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
136 — 42
  • dari SIEMENS untuk wilayah Timur Tengah sampai dengantahun 2019) agar dapat mengikuti tender (memasukkan penawaran) maka padatanggal 03 Januari 2012 Saksi NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT PLN(Persero) telah mengundang para Direksi yang lain untuk mengikuti rapatDireksi yaitu: NGURAH ADNYANA selaku Direktur Operasi Jawa Bali,MOCHAMAD HARY JAYA PAHLAWAN selaku Direktur Operasi Indonesia Barat,VICKNER SINAGA selaku Direktur Operasi Indonesia Timur, NASRISEBAYANG selaku Direktur Konstruksi, BAGIYO RIAWAN
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-02-2017 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 218/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 7 Februari 2017 — * Perdata PT. TUMBUH SEMANGAT NIAGA CEMERLANG (PT.TSNC) X PT. MEKAR CEMERLANG
143 — 82
  • RIAWAN TJANDRA,SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINGE LE ROY, (PRINCIPLEOF GOOD ADMINISTRATION ) terutama asas kepastian hukum ( principleof legal security ), asas bertindak cermat ( principle of carefulness ) dan olehKOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan ( principle ofSapiently ).
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 4 Nopember 2016 — ERIANTO, ST Als UJANG Bin BAHRUN TAHER ( Terdakwa)
81 — 11
  • Juli 2016 s/dKetua Pengadilan 19 September 2016;Negeri Tg Pinang Perpanjangan : Rutan, tanggal 20 September 2016 s/dKetua Pengadilan 19 Oktober 2016;Tinggi PekanBaruHalaman 1 dari 430 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN.TPG Perpanjangan Il : Rutan, tanggal 20 Oktober 2016 s/dKetua Pengadilan 18 November 2016;Tinggi PekanBaruTerdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokatuntuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersamasama maupunsendirisendiri, yaitu advokat atas nama DICKY RIAWAN
    ,SH. yang berkantor diKantor Hukum DICKY RIAWAN,SH & REKAN, beralamat di JIl.CempedakNo.88 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 28 Juni 2016, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinangdengan Nomor :368/SK/V1I/2016, tanggal 28 Juni 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri TanjungPinang tersebutTelah membaca : Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: Print225
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2017 — Pidana Korupsi - SRI ASTUTI
163 — 54
  • RIAWAN TJANDRA, SH,M.Hum,setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masingmasing,Ahli tersebut memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Keahlian Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara dan HukumKeuangan Negara;Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma JayaYogyakarta dan di Universitas Gajah Mada sejak tahun 1993, sertamengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi IKPM Yogyakarta dan beberapaPerguruan Tinggi yang lain;Bahwa Pengalaman Ahli yaitu sering dipanggil memberikan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
209 — 352
  • RIAWAN TJANDRA, SH, M.Hum, yang di bawah sumpah telahmemberikan keterangan sebagai berikut:1. AHLI, Dr. W.
    RIAWAN TJANDRA, SH, M.Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di hadapan penyidikKPK, pendapat yang diberikan ahli mengenai kewenangan KepalaDaerah terkait masalah perizinan;Bahwa pada intinya ahli memberikan pendapat kepada penyidikKPK yaitu mengenai etika di dalam penyelenggaraan pemerintahdaerah oleh Kepala Daerah, penerapan azas umum di dalampenyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, kKewenanganKepala Daerah seputar pemberian perizinan di bidang tertentudan halhal terkait pertanggungjawaban pelimpahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 233/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 8 Januari 2020 — Pemohon:
1.FENYTA LESTARI
2.Dra. INENG SETIASIH
Termohon:
PT. MITRA MEGAH DEVELOPMENT
442 — 121

  • Yosi Riawan

    148.

    Yosie Satria Putra

    149.

    Yuda Prasetyo

    150.

    Yuda Zailanih

    151.

    Yuli Turyono

    152.

    Yuliana

    153.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2787 — 3632
  • Riawan Tjandra,dalam bukunya Hukum Acara Tata Usaha Negara (Yogyakarta: UniversitasAtma Jaya Yogyakarta, 2005) hal.78, yang menyatakan salah satu metodeagar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negaradapat efektif, perlu memperhatikan:a. Memuat motivasimotivasi dan dalildalii Pemohon yangsubstansinya menggambarkan bahwa:a. Keputusan yang digugat tersebut nyatanyata dapatmenimbulkan kerugian bagi Pemohon sehingga tidak dapatdipertahankan keberlakuannya;b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
497 — 1516
  • AGUNG LAKSONO selakuKetua Umum dan ZAINUDIN AMALI selaku Sekretaris Jenderal DPP PartaiGOLKAR/TERGUGATI adalah SAH, dan berdasarkan asas hukum/azaspraduga rechmatig (vermoeden van rechimatigheid praesumptio iustae causa),mengandung magna bahwa setiap tindakan penguasa/Pejabat Tata UsahaNegara selalu harus dianggap rechmatig/mempunyai kekuatan hukum sampaiada pembatalannya (Philipus M Harjon pada Riawan Tjandra 2011);Bahwa jelas dan terang benderang dalam diktum keempat dari KeputusanMenkumham sebagaimana
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk
Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
89 — 49
  • RIAWAN TJANDRA, SH,M.Hum;Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah adalah sebagai berikut : Lulus S.1 Universitas Brawijaya Malang tahun 1999 ; Lulus S2.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
407 — 159
  • RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.; Bahwa ahli akan memberikan pendapat dari bidang Hukum Keuangan Negara;Bahwa keterkaitan antara keuangan negara yang berasal dari APBNdengan pengelolaan yang dilakukan oleh BUMN tidak terlepas daritujuan utama BUMN yaitu memberi kemanfaatan bagi perekonomiannasional sehingga ruang lingkup keuangan negara diatur pada Pasal 2UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Bahwa uang yang bersumber dari negara tetap merupakan uang negarakarena dalam sistem negara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
155 — 25
  • ZAENALSOLEMAN menunjuk MUHDOR untuk menerima data data untuk dijadikanHPS dan spesifikasi, sementara HARRY LO menunjuk RATIH WIDYASTUTIyang akan selalu menyerahkan datadata harga dan spesifikasi tehnis yangsudah disusun atau dipersiapkan.Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro dariInstitut Teknologi Surabaya yaitu Dedet Candra Riawan menyimpulkanbahwa dalam implementasi UPS di SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen KoadJakarta Barat tidak ada perencanaan, sehingga penggunaan UPS disekolahsekolah
    ZAENALSOLEMAN menunjuk MUHDOR (staf Sudin Dikmen Koad Jakarta Pusat)untuk menerima data data untuk dijadikan HPS dan spesifikasi, sementaraHARRY LO menunjuk RATIH WIDYASTUTI yang akan selalu menyerahkandatadata harga dan spesifikasi tehnis yang sudah disusun ataudipersiapkan.Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro dariInstitut Teknologi Surabaya yaitu Dedet Candra Riawan menyimpulkanbahwa dalam implementasi UPS di SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen KoadJakarta Barat tidak ada perencanaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
184 — 62
  • ZAENALSOLEMAN menunjuk MUHDOR (staf Sudin Dikmen Koad Jakarta Pusat)untuk menerima data data untuk dijadikan HPS dan spesifikasi, sementaraHARRY LO menunjuk RATIH WIDYASTUTI yang akan selalu menyerahkandatadata harga dan spesifikasi tehnis yang sudah disusun ataudipersiapkan.Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro dariInstitut Teknologi Surabaya yaitu Dedet Candra Riawan menyimpulkanHim. 22 dari 413 him.
    ZAENALSOLEMAN menunjuk MUHDOR (staf Sudin Dikmen Koad Jakarta Pusat)untuk menerima data data untuk dijadikan HPS dan spesifikasi, sementaraHARRY LO menunjuk RATIH WIDYASTUTI yang akan selalu menyerahkandatadata harga dan spesifikasi tehnis yang sudah disusun ataudipersiapkan.Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro dariInstitut Teknologi Surabaya yaitu Dedet Candra Riawan menyimpulkanbahwa dalam implementasi UPS di SMAN/SMKN pada Sudin Dikmen KoadJakarta Barat tidak ada perencanaan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 Oktober 2014 — - SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ; - SURONO Bin RONO WIYOSO ;
93 — 180
  • RIAWAN TJANDRA, SH,M.Hum; Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah adalah sebagai berikut : Lulus S.1 Uninversitas Brawijaya Malang tahun 1999 ; Lulus S2.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
309 — 112
  • RIAWAN TJANDRA, SH, M.Hum Bahwa ahli adalah ahli dibidang Hukum Administrasi122Negara dan Keuangan Negara.Bahwa pengalaman ahli sebagai Ahli Hukum Administrasidan Keuangan Negara diantaranya adalah ahli pernahbersaksi sebagai saksi ahli dalam kasus' pengadaanoutsourcing di PLN Jatim dengan terdakwa HariadiSadono dan saksi ahli dalam kasus pengadaanoutsourcing di PLN Wilayah Lampung dengan terdakwaBudi Harsono.Bahwa berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan