Ditemukan 35875 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2144 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — KUTAI CHIP MILL;
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL;
    KUTAI CHIP MILL, berkedudukan di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, beralamatkorespondensi di JI.
    2016, Tanggal 20 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukumHalaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 2144/B/PK/PJK/2017tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP283.K/WPJ.14/2014 tanggal 10Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00069/207/10/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas namaPT Kutai
    harusdibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67722/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP283.K/WPJ. 14/2014tanggal 10 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00069/207/10/725/13 tanggal30 Juli 2013, atas nama PT Kutai
Register : 21-07-2010 — Putus : 27-01-2011 — Upload : 16-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 27 Januari 2011 — - ALA INGAN vs - BUPATI KUTAI KERTANEGARA - CAMAT TABANG
8317
  • - ALA INGAN vs- BUPATI KUTAI KERTANEGARA- CAMAT TABANG
    PUTUSANNOMOR : 25/G/2010/PTUNSMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut dalam perkaraantara : ALA INGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani/mantan KepalaDesa Umag Tukung beralamat di Desa Umag Tukung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara;Dalam perkara
    BUPATI KUTAI KERTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi Nomor 01 Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. Nama : SETIANTO NAJLSHNIPJabatan : Kepala Bagian Hukum pada Bagian hukum SetkabKutai Kartanegara2. Nama : ARIEF ANWAR,SHNIPJabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Kutai Kartanegara 3.
    CAMAT TABANG, berkedudukan di Jalan Mulawarman SidomulyoKecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara; 1.JabatanKartanegara2.Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Nama : SETIANTO NAJLSHNIPKepala Bagian Hukum pada Bagian hukum Setkab Kutai Nama : ARIEF ANWAR,SH NIPJabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Kutai Kartanegara3. Nama : DEDDY WAHYUDI,SHNIP : 197210162008011008Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetkabKutai Kartanegara4.
    Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK601/2009 tentang Pengangkatan Kepala Adat Besar, Sekretaris danPembantu Lembaga Adat Besar Dalam Wilayah Kecamatan TabangKabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 11 Desember2009;2.
    Surat Keputusan Camat Tabang Nomor : 101.2/162/TB/XI/2009, tentangPengangkatan Pemangku Adat / Kepala Adat Besar Wilayah, Sekretaris dan Pembantu Pemangku Adat / Kepala Adat Besar Wilayah Kecamatan TabangKabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 Nopember 2009; FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA GUGATAN1.
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4389/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — PT KUTAI CHIP MILL
15632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KUTAI CHIP MILL
    2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dadang Suwarna,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1415/PJ/2016, tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KUTAI
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67731/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 20 Januari 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP268.K/WPJ.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00155/207/11/725/13tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT Kutai
    Putusan Nomor 4389 B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00155/207/11 /725/13 tanggal 30 Juli 2013, atasnama PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000 (d/h02.504.952.9725.000), beralamat di Jalan Teluk Waru RT.OOY,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, alamat korespondensi:Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Register : 02-05-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 September 2014 — .; BUPATI KUTAI BARAT
8341
  • .;BUPATI KUTAI BARAT
    KakaSentosa RT III Kampung Dilang Puti Kecamatan BentianBesar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578,Pekerjaan Purnawirawan Polri, Jabatan Kepala Adat BesarDayak Bentian, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasahukumnya ;LIRIN COLEN DINGIT, SH Advokat Pengacara &Konsultan Hukum LCD & REKAN yang beralamat diJalan Kaka Sentoa RT.III Kampung Dilang Puti Kec.
    BentianBesar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2013dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014, Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING;Hal.1 dari 9 hal. Put.No.109/B/2014/PT.TUN. JKT.MELAWAN:BUPATI KUTAI BARAT, yang bekedudukan di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Kutai Barat SendawarBarongTongkok ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 Drs. SYAKHRONY, SH.
    (berdasarkan surat kuasa Nomor130/1189/HKTU.P/IX/2013 tanggal 30 September2013), Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Sendawar Kutai Barat, Alamat Jalan.Ahmad Yani Barong Tongkok Sendawar Kutai Barat,dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada :1. DHIAN YULI PRASETY0O, SH.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa PengacaraNegara, Alamat Jalan. Ahmad Yani Barong TongkokSendawar Kutai Barat ;2. ANDIK P. LAKSANA, SH.
    Ahmad Yani BarongTongkok Sendawar Kutai Barat, berdasarkan SuratKuasa Substitusi Nomor : 03/04.19/Gin.2/08/20 1 3; 2 nnn(2) JANNES HUTAJULU, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Sekretariat(3)(4)(5)Kabupaten Kutai Barat, Alamat Jalan. Sendawar 1Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat.
    Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan KonsultanHukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat,beralamat di Jalan Sendawar 1 Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat. (berdasarkan surat kuasa khususNomor : 130/1189/HKTU.P/IX/2013 tertanggal 30September 2013) ; ICHLAS HASAN, SH., MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan KonsultanHukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat,beralamat di Jalan A. Yani Kantor Kejaksaan NegeriKabupaten Kutai Barat.
Register : 08-03-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 07/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 25 Agustus 2016 — MADU INDAH SEJAHTERA melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA
13446
  • MADU INDAH SEJAHTERAmelawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA
    Putusan No. 07/G/2016/PTUNSMD2BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 01,Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.Dengan ini memberi kuasa kepada :1.NamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanROKMAN TORANG, S.H., M.H.19671102 199603 1 001Kepala Bagian Administrasi HukumSetkab.Kutai Kartanegara.ABDUL KADIR, S.H., M.Si.19700717 20000 1 005Kepala Sub.
    MADU INDAH SEJAHTERA tidak dapat kamiProses, atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara kamimengucapkan terima kasih kepada PT.
    Menyatakan Sah Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptntanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa SawitPT. AGRO BUMI KALTIM di Desa Teluk Bingkai, Lamin Pulut dan LaminTelian Kecamatan Kenohan seluas 11.600 ha.3. Menolak mencabut Surat Bupati Kutai Kartanegara No. 590/525.29/26/A.Ptntanggal 28 November 2013 tentang Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa SawitPT.
    Dari Foto Copy Surat Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :050/655/SETBAPP/2011 tanggal September 2011 PerihalKlarifikasi Kawasan, yang ditujukan kepada Sdr.
    Agro BumiKaltim Di Desa Teluk Bingkai, Desa Lamin Pulut Dan Desa LaminTelihan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara ProvinsiKalimantan Timur ;Foto Copy Dari Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 19 Tahun 2015 tanggal 01 April 2015 Tentang Izin LingkunganRencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa SawitOleh PT.
Putus : 16-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5247 B/PK/PJK/2023
Tanggal 16 Nopember 2023 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
1510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KUTAI TIMBER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Register : 22-01-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 19 Oktober 2016 — KUTAI ENERGI >< HARTINI BINTI HAMZAH,Dk
10354
  • KUTAI ENERGI yang berkantor di gd. The East Building 20th Floor suite 05 Kav. E3.2 No. l Jakarta 12950, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Ridwan Pandjaitan, Jabatan: Staff Eksternal P.T. Kutai Energi, Alamat: Gg. Nirmala No. 76.
    Jalan Loa Ipuh RT. 16, Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21-01-2016 di bawah Nomor : W.18-U4/12/HK.02.1/I/2016.Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;l a w a n :Nama : (Alm.)
    Hamzah Bin ColeAlamat : Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Indonesia, yang diwakili oleh para Ahli Warisnya, yaitu:1. Nama: Hartini Binti HamzahAlamat: Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;2. Nama : Has Nelly Binti Hamzah.
    Alamat : Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;3. Nama : Hasna Binti Hamzah.Alamat: Dusun Tani Makmur RT. l9 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi4. Nama: Herdiana Binti Hamzah.Alamat: Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara.
    Alamat: Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi6. Nama: Eti Wahyuni Binti Hamzah.Alamat : Dusun Tani Makmur RT. 19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi;7. Nama: Herman Bin Hamzah.Alamat: Dusun Tani Makmur RT.19 Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kutai Kertanegara.
    KUTAI ENERGI >< HARTINI BINTI HAMZAH,Dk
    HAMZAH.Surat tertanggal 5 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani Presiden Direktur Kutai Energi DAVIT TPANJAITAN yang ditujukan kepada MUSPIDAKabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;1. Bupati Kutai Kartanegara2. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong3. Kepala Komando Distrik MiliterKutai Kartanegara4.
    Kepala Komando Distrik Militer Kutai Kartanegara.514.
    Kutai Energi ini bergerak di bidang pertambangan batubara; Bahwa kegiatan pertambangan PT. Kutai Energi sejak tahun 2009; Bahwa PT. Kutai Energi memiliki lahan di Desa Tani Harapan seluas + 7.000Hektar; Bahwa luas ijin pertambangan yang dimiliki oleh PT. Kutai Energi seluas7.000, Hektar;71Bahwa PT. Kutai Energi memperoleh lahan tersebut dari masyarakat sejaktahun 2009;Bahwa Saksi mengetahui PT. Kutai Energi memperoleh lahan dari datadatasurat yang ada di perusahaan;Bahwa lahan PT.
    (Kutai Energi) dan P2 tentang PersetujuanTjin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. K.E. (Kutai Energi) yangdihubungkan dengan bukti P3 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan AnalisisDampak Lingkungan PT. K.E. (Kutai Energi), bukti P4 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan PertambanganBatubara P.T. K.E. (Kutai Energi), bukti P5 tentang Kelayakan LingkunganPertambangan Batubara PT. K.E.
    VII, kelurahan Teluk Dalam, kecamatan Muara Jawa,kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (kabupaten Kutai Kartanegara) dan diSangaSanga RT.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2149 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — KUTAI CHIP MILL
3229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL
    KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan dan alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragih selakuDirektur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap
    Kutai Chip Mill, NPWP: 02.504.952.9721.000 (d/h02.504.952.9725.000), beralamat di JI. Teluk Waru RT.009, Kariangau,Balikpapan Barat, Balikpapan, alamat korespondensi JI.
Putus : 06-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — PT KUTAI CHIP MILL
2912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KUTAI CHIP MILL
    ./2014, tanggal 08 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamatkorespondensi: JI Teluk Betung No.31, Jakarta Pusat, diwakilioleh Luhut Saragih, selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51736/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 2 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP055/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2008 Nomor 00091/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atasnama : PT Kutai
    Pelayaran JasaSamudera Sipping, NPWP 02.201.359.3218.00 kepada pembeliBKP/Penerima JKP adalah PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000 atas keterlambatan bongkar pipa di Balikpapan : 4 hari x S$ 2.500= SGD 10.000,00 dan PPNnya sebesar SGD 1.000,00.Bahwa menurut penelitian Majelsi atas Faktur Pajak Masukan Nomor010.000.08.00000009 tanggal 29 Januari 2008 diketahui bahwa dalamfaktur pajak tersebut terdapat nilai PPN dalam Dollar Singapur sebesarSGD 1.000,00;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis
    hakim Pengadilan Pajakatas bukti pendukung, uji bukti Kebenaran materi, dan keteranganyang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding), diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak sebagai berikut:Bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.08.00000009 tanggal29 Januari 2008 diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak PT.Pelayaran Jasa Samudera Sipping, NPWP 02.201.359.3218.00kepada pembeli BKP/Penerima JKP adalah PT Kutai
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2155 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — KUTAI CHIP MILL;
3414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL;
    ./2016tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur,alamat korespondensi: Jalan Teluk Betung Nomor 36, KebonMelati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragihselaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon
    Kutai Chip Mill, NPWP:02.504.952.9721.000 (d/h 02.504.952.9725.000), beralamat di JI. TelukWaru RT.009, Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, alamatkorespondensi : Jl.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2153 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — KUTAI CHIP MILL
4114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL
    ./2016tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, beralamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — KUTAI CHIP MILL;
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL;
    ./2016, tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT 009,Kariangau, Balikpapan Barat, jBalikpapan, alamatkorespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh LuhutSaragih, jabatan Direktur PT Kutai Chip Mill;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut67729/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 20 Januari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP266.K/WPJ.14/2014 tanggal 6Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00153/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama PT Kutai
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP266.K/WPJ.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2011 Nomor: 00153/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013,atas Nama PT Kutai Chip Mill, NPWP: 02.504.952.9721.000 (d/h02.504.952.9725.000), adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — KUTAI CHIP MILL
14942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL
    ./2014 tanggal 2 Juli2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, tempat kedudukan di Teluk Waru, RT.OO9,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung, Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51738/PP/M.XI.B/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atasnama: PT Kutai
    Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51738/PP/M.XIB/16/2014tanggal 2 April 2014 , Menyatakan mengabulkan sebagian banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal2 Februari 2011, atas nama: PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 51738/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal 2 Februari2011, atas nama: PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000
Putus : 06-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KUTAI CHIP MILL,
16953 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KUTAI CHIP MILL,
    ./2014,tanggal 04 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT 009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, dan beralamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan
    Pengadilan Pajak NomorPut.51743/PP/M.XI1.B/16/2014, tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2008 Nomor 00099/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atasnama: PT Kutai
    Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000, alamatNPWP: Teluk Waru RT 009, Kariangau, Balikpapan Barat, KalimantanTimur menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan
Putus : 21-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/TUN/2010
Tanggal 21 Januari 2011 —
4430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KUTAI KARTANEGARA; VS PT. SAWIT KALTIM LESTARI, ;
    Kutai Kartanegara ;3. H. ALPIAN MASHUDI, S.H., Staf Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;4. M. ZUFRIANSYAH, S.H., Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;5. SURATNO, Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2009 ;PT. SEDULANG RAYA, dalam hal ini diwakili oleh : Ir.PAULUS WARSONO BROTO, MM., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.
    suatu landmark decision, yakniputusan yang dapat menjadi acuan dalam kasus serupa, denganmembatalkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/131/2008 ;10.3 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA = NO.540/131/2008 TELAH MENGABAIKAN ASAS KEPASTIAN(a)HUKUM.
    lahan yangdinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :503/13/2006 (vide Bukti P6 s.d.
    Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabutKeputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/131/KPEr/DPEIV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Rayaterletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur seluas 1.219 Hektar ;4.
    Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabutKeputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/131/KPEr/DPEIV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi (KW KTN 2008 131 Er) tanggal 22 September 2008 atasnama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219hektar ;4.
Register : 02-06-2010 — Putus : 09-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 9 Desember 2010 — ENERGI BARA UTAMA - BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DKK
10854
  • ENERGI BARA UTAMA- BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DKK
    Kutai Kartanegara tentang persetujuan KPEksploitasi milik Penggugat yang masih berlaku yang areakonsesinya telah terjadi tumpang tindih dikarenakan adanyakedua Keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang menjadiobjek gugatan dalam perkara a quo.
    Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:540/014/IUP ER/DPEIV/V/2009 KW.KIN.2009.014 Er, sertaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/045/IUPEr/MB PBAT/TX/2009 KW.KTN.2009 .045 Er sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugathalaman 2 point 1.1.1. dan 1.1.2. adalah memang benarmerupakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
    Kedua Keputusan Bupati kutai Kartanegara tersebuttidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkaraquo sekalipun merupakan penetapan tertulis62. Kedua Keputusan Bupati kutai Kartanegara tersebuttidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkaraquo sekalipun sebagai penetapan tertulis jelas maksuddan isinya63. Kedua Keputusan Bupati kutai Kartanegara tersebutmemang memuat dengan jelas pihak yang dituju, yakniPT. GLOBALINDO INTI ENERGI dan PT.
    ., karena dalam kenyataanyang sebenarnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/22/KP Er/DPE IV/VIPARH!
    Bupati Kutai Kartanegara ; setelah Hakim Ketua Majelis menunjukan bukti P18 berupaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/22/KP171Er/DPEIV/VI/2005, tanggal 9 Juni 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EksplorapiypyQSw.KIN 2005 022 Er), Nama Perusahaan PT.
Register : 15-08-2013 — Putus : 30-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2014 — FAIRCO AGRO MANDIRI vs BUPATI KUTAI TIMUR;
13271 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAIRCO AGRO MANDIRI vs BUPATI KUTAI TIMUR;
    Tiung Raya Blok H2 No.19, Sangatta, Kutai Timur, KalimantanTimur, dalam hal ini diwakili oleh Howard Kandiawan, Jabatan Direktur UtamaPT.
    M.FATURRAHMAN, SH.Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil danCalon Pegawai Negeri Sipil pada Daerah Kabupaten Kutai Timur, beralamat diKantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/03/S.Kuasa/VI/2012, tanggal 04Juli 2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung
    Tiung Raya Blok H2 No.19, Sangatta,Kutai Timur, Kalimantan Timur;Penggugat tidak boleh merubah peruntukkannya sehingga tidak sesuaidengan Izin yang diberikan.
    Obyek gugatan Penggugat adalah Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/DisPL&TRA/2012 tanggal 7 Maret 2012 Perihal : Penolakan PemberianPerpanjangan Izin Lokasi PT. Fairco Agro Mandiri (PT.FAM) yang ditujukan(adressatnya) kepada Direktur PT. Fairco Agro Mandiri;b. Bahwa Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 591/0414/DisPL&TR/II/2012 tanggal7 Maret 2012 Perihal : Penolakan Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi PT.
    , Kaubun dan Sangkulirang,Kabupaten Kutai Timur,Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai Timur Nomor: 591/0414/DisPL&TR/IN/2012 tanggal 7 Maret 2012, Perihal: Penolakan PemberianPerpanjangan Izin Lokasi PT Fairco Agro Mandiri untuk lahan seluas + 6.517 Hayang terletak di Desa Cipta Graha, Kolek, Bukit Makmur, Bukit Harapan, BangunJaya, Citra Manunggal Jaya, Bumi Sejahtera dan Jangkar Kecamatan Kaliorang,Kaubun dan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — KUTAI CHIP MILL
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL
    KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru Rt. 009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51740/PP/M.XI.B/16/2014,
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51740/PP/M.XI.B/16/2014, Tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP060/WPUJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2008 Nomor 00096/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011,atas nama: PT Kutai
    Kutai Chip Mill, NPWP:02.504.952.9 721.000, alamat : Teluk Waru RT.009, Kariangau,Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, sehingga dihitung kembali menjadisebagaimana perhitungan tersebut diatas ;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena
Putus : 17-10-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
18766 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARTAMULYA ADIDAYA PERKASA vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
    Kutai Kartanegara ;2. HJ. ASNANI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaSub. Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.3. A. FAIZAL NURALAM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;4. SURATNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BantuanHukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;5. H.
    Gani & Son maupun CV.Duta Cipta Artha tersebut dijawab oleh Bupati sebagaimana dinyatakandalam Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1614/TU/UM tanggal 11Nopember 2011 perihal jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepadaDirektur CV. Gani & Son serta CV. Duta Cipta Artha dinyatakan dalam SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011.
    Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Gani & Son ;b. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Duta Cipta Artha ;Bahwa dengan telah diterbitkannya :a.
    Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1614/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Gani & Son ;b. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 027/1613/TU/UM, tanggal 11Nopember 2011, tentang Jawaban Sanggahan Banding yangditujukan kepada Direktur CV, Duta Cipta Artha ;Halaman 11 dari 18 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kutai KartanegaraNomor: 027/1614/TU/UM tanggal 11 Nopember 2011 tentang JawabanSanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Gani & Son dan SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor: 027/1613/TU/UM tanggal 11 Nopember2011 tentang Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada DirekturCV.
Putus : 17-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — CV BUMI PARAMASARI INDO VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA
313128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CV BUMI PARAMASARI INDO VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA
    BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi KalimantanTimur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Purnomo, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 06/SKKBankum/IX/2018, tanggal03 September 2018:ll.
    Putusan Nomor 28 K/TUN/2020Nomor 01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Asdi, S.E., M.A.P.,jabatan Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP KabupatenKutai Kartanegara, dan kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: P130.1/246/DPMPTSPIIII. 3/02/2019,tanggal 08 Februari 2019;lll.
    Dalam Penundaan1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanadministratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP. BID.1/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana yang dikeluarkan olehPara Tergugat;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/20202.
    Memerintahkan Para Tergugat dengan kewajiban untuk menundapelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang IzinUsaha Perkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana, selamasengketa tersebut sedang berjalan sampai ada putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Memerintahkan Para Tergugat untuk Mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T,tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PTTritunggal Sentra Buana;4.