Ditemukan 128041 data
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
ISKANDAR
45 — 17
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
ISKANDAR
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Bahtiar
62 — 20
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Bahtiar
Riccy Sulistio
Tergugat:
1.PT JBA Indonesia Balai Lelang Mobil (Kantor Pusat)
2.JBA Indonesia Balai Lelang Mobil Cabang Tipar Jakarta Utara
163 — 116
Penggugat:
Riccy Sulistio
Tergugat:
1.PT JBA Indonesia Balai Lelang Mobil (Kantor Pusat)
2.JBA Indonesia Balai Lelang Mobil Cabang Tipar Jakarta Utara
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Hajariah
16 — 0
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Hajariah
322 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI ; ALFI ZUHAILI Bin USMAN
PUTUSANNo. 1272 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama : ALFI ZUHAILI Bin USMAN ;tempat lahir : Pangkalan Balai ;umur : 33 tahun ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Sri Cinta No.54 Rt07, Rw.008,Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasinll Kabupaten Banyuasin ;agama : Islam;3pekerjaan : Direktur CV.AIfi PutraTerdakwa tidak
No. 1272 K/Pid.Sus/2009ratus sebelas rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.2.235.882,(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf f UndangUndang' RI No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo Pasal 78 ayat (7) UndangUndang RI No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalan Balai tanggal 17 Oktober 2008 sebagai
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2009/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2009 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADAKEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI tersebut ;Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2010 oleh H. Muhammad Taufik,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.Djafni Djamal, SH.MH., dan Dr. H.
95 — 31
.;VSKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA
Entrop, Distrik Jayapura Selatan, KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober2013;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT Melawan:KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA PROVINSI PAPUA,berkedudukan di Jalan Kelapa Dua Entrop (Depan HotelMulia Idaman) Jayapura Selatan , Kota Jayapura PEPUE feensensacenscenineesDengan ini memberi KuasaoO 9 a1.
,Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai WilayahSungai Papua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop,Jayapura Papua ; . MOH. FATHONI, ST., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. JONI SAPAN, S.Sos., Jabatan Staf Balai Wilayah SungaiPapua, Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;. SUMANTO., Jabatan Staf Balai Wilayah Sungai Papua,Alamat Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura Papua ;.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
73 — 23
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Didi Supriadi
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKU
37 — 17
Pembanding/Penggugat : HENGKI SERHALAWAN
Terbanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI PROVINSI MALUKUBalai Wilayah Sungai Provinsi Maluku;yang beralamat di JIn. Mr. Chr. Soplanit No. 4 RumahTiga Ambon, selanjutnya disebut : TERBNDING,semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09 Agustus 2019,Nomor 40/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2019, Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.
Gugatan Kabur (Obscure libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelasatau Obscure libel karena :=" Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benaryakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku.e Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku tidak bisa diajukansebagi subjek hukum selaku
Tergugat, karena KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat JendralSumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku merupakan InstitusiNegara yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan mentri pekerjaan umum tentangOrganisasi dan Tata kerja Balai Wilayah Sungai.e Bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Malukudibentuk sebagai suatu lembaga Instansi pemerintah pada tahunHalama 11 dari
34 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2019/PT AMB.2006, dengan lingkup kerja pada Balai Wilayah Sungai mencakuppekerjaan irigasl.Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan irigasi itu. sendirisebelum masuk dalam tahapan kerja irigasi, ada tahapantahapanawal yang harus dilaksanakan diantaranya tahapan pembebasanlahan untuk pembangunan proyek irigasi.Bahwa tahapan pembebasan lahan bagi pembanguna irigasi itutelah selesai dilaksanakan pada tahun 19981999, oleh KementrianPekerjaan Umum Propinsi Maluku .Bahwa apabila
Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah SungaiMaluku, dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat yangharus bertanggungjawab untuk tahapan pembebasaan lahan bagipembangunan irigasi tersebut sangat keliru dan tidak berdasar,maka dengan demikian gugatan penggugat yang memasukanKementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Maluku sebagaiTergugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang
36 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MANDIRI (PERSERO) Hubungan Medan Balai Kota
BANK MANDIRI (PERSERO) Hubungan MedanBalai Kota, berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 8 10 Medan,dalam hal ini diwakili oleh 1. DARMAWAN EFFENDI, SH , 2.BOERHANOEDDIN LOEBIS , MASKUN SUKADIO , 4. PUTUSUMANA , 5. ENDANG KUSYANUARSI, SH , 6.
Medan Balai Kota dengan Nip. 9965037948 ;Bahwa posisi Penggugat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Hub MedanBalai Kota sebagai Head Teller Pengganti, karena Head Teller sebelumnyaditugaskan mengikuti kursus ;Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2001, PT.
Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) tentang Pemberhentian Pegawai No.1.Hb.MBK/552/2002 Hub Medan Balai Kota tertanggal 08 Maret 2002 yangditerima oleh Penggugat pada tanggal 01 April 2002 ;Bahwa Surat Keputusan No. 1. Hb. MBK/552/2002 tanggal 08 Maret2002 Tentang Pemberhentian Pegawai (Penggugat), penerbitannyabertentangan dengan peraturan yang ada, yaitu bertentangan dengan :1. Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Mandiri (Persero) Hub Medan Balai Kota No. 1. Hb.MBK/552/2002 hingga Perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PT. Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota tentang Pemberhentian Pegawai atas namaAULIA No. 1. Hb. MBK/552/2002 tertanggal 08 Maret 2002 ;3.
Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota tentang Pemberhentian Pegawai atas namaAULIA No. 1. Hb. MBK/552/2002 tanggal 08 Maret 2002 dan mewajibkanTergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentangPengangkatan Penggugat (Aulia) sebagai Pegawai PT. Bank Mandiri(Persero) Hub Medan Balai Kota ;4. Menyatakan kuat dan tetap dipertahankan penetapan penangguhanPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berisi perintah kepada Tergugatuntuk menangguhkan tindak lanjut Surat Keputusan No. 1.
118 — 47
-IR.HUSNI SURYA, MS, Cslawan-KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
Bukti P 1 : Foto copy Surat Tergugat (Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat) No. 1152/PL.120/1.12.3/6/2013tanggal 4 Juni 2013 (Sesuai Dengan Asli) ; 2 Bukti P 2 : Foto copy Surat Tergugat (Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat) No. PI.220.03.05.5.2.344 perihalpermohonan penetapan status rumah negara golongan II menjadirumah Negara golongan III (Foto copy dari foto copy); 3.
PL.220.062.2001 tentangPenunjukan Penghuni Rumah Negara tanggal 28 Mei 2001 (FotoCopy dari Foto Copy) ; BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi SumateraBarat No. PL.210.0205.5.2 411a tanggal 04 Mei 2002 PerihalPerlunasan Harga Rumah (Foto Copy dari Foto Copy) ; BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat No.
Herman Rafii (Foto Copy dari Foto Copy) ; 11BuktiFoto copy Pendapat Hukum Kepala Balai Pengkajian TeknologiPertanian Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2003 (Foto Copy dariFoto Copy) ; 12BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat No. 204/PL.120/1.10.3/2/2010 tanggal 01Pebruari 2010 Perihal Penertiban Rumah Dinas(Sesuai Dengan 13BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1723/PL.120/1.10.3/12/2011 tanggal
22 Desember 2011 hal TemuanPemeriksaan LK Kementerian Pertanian oleh BPK (SesuaiDengan Asli) ; 14BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1699/PL.120/1.10.3/12/2011 bulan Desember 2011 hal Penertiban RumahDinas ke 2 (Sesuai Dengan Asl1) ; 15BuktiFoto copy Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi PertanianSumatera Barat kepada saudara Eri Iswandi No. 1809/PL.120/1.12.3/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Undangan(Sesuai Dengan Asli
untuk mengkonfirmasi tentang proses pengalihangolongan rumah dinas di Lab Diseminasi Padang (vide bukti T34);Bahwa Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Baratmengrimkan surat kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan PengembanganPertanian Bogor BBP2TP pada tanggal 08 April 2013 melalui surat nomor : 742/PL.120/1.12.3/04/2013 perihal Penertiban Rumah Dinas/Negara (vide bukti P5= T35)Bahwa pada tanggal 2728 Mei 2013 dilaksanakan pertemuan KoordinasiPenyelesaian Permasalahan Rumah
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG tersebut;
BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG VS ANDRY SUWITO, S.E., Par
PUTUSANNomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:BADAN PENGURUS PERKUMPULAN BALAI PERTEMUANBUMI SANGKURIANG, berkedudukan di Jalan Kiputin Nomor12 Ciumbuleuit, Bandung, yang diwakili oleh Dr. Ir.
sehingga menjadikan gugatan Penggugattidak jelas (obscuur libel),Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagaiberikut:Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkanoleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (BadanPengurus Perkumpulan Balai
Nomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019olen Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi (Badan Pengurus Perkumpulan Balai Pertemuan BumiSangkuriang) Nomor 90/A.3/BPBS/XII/2017, tertanggal 12 Desember2017 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukummengikat; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/PenggugatDalam Konvensi untuk membayar kerugian akibat kKegagalan TermohonKasasi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensimenyelesaikan pekerjan instalasi system keuangan
Nomor 13 K/Pdt.SusPHI/2019PERKUMPULAN BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANGtersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan ; MAHYATI MARPAUNG alias ATI;
PUTUSANNomor 1804 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : MAHYATI MARPAUNG alias ATI;Tempat Lahir : Sungai Apung;Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1965;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Ill, Desa Sungai Apung, KecamatanTanjung Balai, Kabupaten Asahan;Agama : Islam;Pekerjaan : Mengurus Rumah
.802.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 13 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalaikarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia Terdakwa MAHYATI MARPAUNG alias ATI pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Dusun II Desa Sungai ApungKecamatan Tanjung Balai
berupasabu dengan berat kotor 2.000 (dua ribu) gram dan 4.000 (empat ribu) butirpil ekstasi dengan berat bruto + 1.400 (seribu empat ratus) gram, yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WIB, padasaat Terdakwa bersama dengan menantunya yakni saksi ZULFINA SARAGIHHal. 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 1804 K/PID.SUS/2017alias LOLOM serta cucu Terdakwa sampai di rumahnya yang berada di DusunIl Desa Sungai Apung Kecamatan Tanjung Balai
daribarang bukti narkotika tersebut dan pemilik kamar, lalu oleh saksi TAUFIKPANJAITAN alias TAHAN mengatakan bahwa saksi TAUFIK PANJAITAN aliasTAHAN tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkotika tersebutsedangkan pemilik kamar adalah ibu kKandungnya yakni Terdakwa, setelah ituPetugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenisshabu dan pil ekstasi tersebut lalu membawa saksi TAUFIK PANJAITAN aliasTAHAN dan barang bukti narkotika tersebut ke Polres Tanjung Balai
gunadilakukan pemeriksaan selanjutnya, setelah saksi TAUFIK PANJAITAN aliasTAHAN berada di Polres Tanjung Balai tepatnya di Ruang Satuan Narkoba lalusekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan menantunya yakni ZULFINA SARAGIHalias LOLOM (istri saksi TAUFIK PANJAITAN Alias TAHAN) datang untukmelihat saksi TAUFIK PANJAITAN alias TAHAN yang terlebin dahulu sudahPetugas Kepolisian amankan, mengetahui Terdakwa dan saksi ZULFINAHal. 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 1804 K/PID.SUS/2017SARAGIH alias LOLOM datang lalu
89 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN
CABANGTANJUNG BALAI ASAHAN, berkedudukan di Jalan Gereja,Nomor 20, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalamhal ini memberi kuasa kepada Bambang Santoso, S.H., M.H.
Para Pihakmemilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan;Adapun pilihan domisili hukum tersebut disepakati oleh ParaPihak (Pacta Sunt Servanda) vide Pasal 1338 KUHPerdatayang menyebutkan:Semua persetujuan yang dibuat seusai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya;Bahwa dalam Pasal 17 perjanjian kredit a quo secara eksplisit/tegas menjelaskan bahwa segala akibat hukum yang timbuldari pelaksanaan perjanjian
kredit a quo antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan, akan diselesaikanmelalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai bukan melalui BPSKKabupaten Batu Bara;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memilikikewenangan (kompetensi) absolut dalam menangani perkaratersebut vide Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianHalaman 9 dari 23 hal
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
129 — 177
Penggugat:
R.M.Moestoro
Tergugat:
Kepala BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTASFauzi IdrisME.NIP: 196105111991031003 selaku; Kepala BALAI BESARWILAYAH SUNGAI BRANTAS Jalan Menganti Nomor : 312 WiyungSurabaya tanggal 31 Bulan Januari 2017.Menghukum : Pada TERGUGAT Ir.
Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang beralamat di JalanMenganti Nomor 312 Wiyung Surabaya adalah tidak benar telahmenerbitkan surat palsu;2. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang beralamat di JalanMenganti Nomor 312 Wiyung Surabaya adalah benar telah menerbitkanSurat Nomor HK.05.03Am/212/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangRekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegatanPembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sungai Brantas.
Setelah Pemerintah Daerah Kota Kedirimendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Balai Besar Wilayah SungaiBrantas;.
Adalah tidak benar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantasmenerbitkan surat palsu. sehingga dapat merugikan orang lain(Penggugat) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selakupengelola Sungai Brantas tidak pernah mengenal Penggugat dan belumpernah mengeluarkan Surat Rekomendasi Teknik Pemanfaatan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air atas nama Penggugatartinya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkanruang Sungai Brantas tanpa ijin adalah merupakan perbuatan pidanadan
Gugatan Saudara Penggugat adalah tidak tepat apabila gugatantersebut ditujukan kepada saya (Fauzi Idris) karena selama menjabatsebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas tidak pernahmengeluarkan surat dalam bentuk apapun tentang permohonan jjinuntuk Rencana Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diSungai Brantas, saya menjabat sebagai Kepala Balai Besar WilayahSungai Brantas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PekerjaanHalaman 35 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pat.G/2018
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Syahrir Harisman
91 — 0
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Syahrir Harisman
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Lemang
74 — 30
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Lemang
210 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suratsurat:a. 2 (dua) lembar foto alat tes urine merek Multi Drug Screen TestMonotest;b 5 (lima) lembar Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe NomorB/106/ V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKLSW tanggal 3 Mei 2016;c. 1 (satu) lembar hasil tes Urine dari UPTD Balai Laboratorium BandaAceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 Mei 2016;(tetap dilekatkan dalam berkas perkara);Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Militer 01 Banda Aceh
sebagaimana dakwaan Oditur Militer denganmembebaskan Terpidana dari segala dakwaan Oditur Militer; Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum di persidangan tidak terdapatbuktibukti yang cukup mendukung tentang terbuktinya Terpidanamenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, Karena alat buktiyang ada hanya surat pemberitahuan hasil tes urine dari Kepala BadanNarkotika Nasional Kota Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNKSLW tanggal 3 Mei 2016 dan Berita Acara PemeriksaanUrine dari UPTD Balai
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA, cq. PT. BALAILELANG MANDIRI PRASARANA MATARAM
BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA, cq. PT.
BALAI HARTA PENINGALAN SEMARANG (HENDRA ANDY SATYA GURNING SH MH)
50 — 12
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Balai Harta Peninggalan Semarang untuk menjual di bawah tangan bangunan yang berdiri di atas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor : 1192 Sebagian yang terletak di Jalan Sultan Agung Nomor 107-109 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur
Pemohon:
BALAI HARTA PENINGALAN SEMARANG (HENDRA ANDY SATYA GURNING SH MH)
29 — 9
., (TERLAWAN)PT.DUTA BALAI LELANG (TURUT TERLAWAN)
PT.DUTA BALAI LELANG, berkantor di jalan Bintoro no.6Surabaya, selanjutnya disebut sebagai........ TURUTTERLAWAN ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Desember2008 No. 735 / Pdt.G / 2008 / PN.Sby., tentang penunjukkanMajelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ;2.
Duta Balai Lelang adalah merupakanperusahaan jasa pra lelang (balai lelang) yang didirikan berdasarkan AktaPendirian Nomor 1 tanggal O01 April 1999, yang dalam hal ini bertugasmemfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan lelangantara PT. Bank Swadesi Tbk. Kantor Cabang Surabaya dengan KPKNLSurabaya ;3. Bahwa Turut Terlawan / PT. Duta Balai Lelang menyampaikanpermohonan lelang barang jaminan milik Pelawan berdasarkan SuratPerintah Kerja dari PT. Bank Swadesi Tbk.