MULYATI;MELYATI;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH%PROVINSI > dal KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, beralamatdi Komplk Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1,Jakarta@:Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 14.. Rizky Natalia, S.H;oh, Bay Marek Leks, S.H., M.H., LL.M., MCIArb; Y 2.3. Ivor Ignasio Pasaribu, S.H;Sarastika Putri Walian, S.H., M.H; Mirza Aulia, S.H; . Erinda Resti Goesyen, S.H (Advokat Magang); . Daniel Pantouw, S.H (Advokat Magang)); . Alam Setya, S.H (Advokat Magang); dan .

Hendra Gunawan;1.Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.H.R. Sunaryo, SH

., MH dan SHOLAHUDIN HM, SH,kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat Konsultan Hukum pada Law Firm A.Syamsul Zakaria & Partners, beralamat kantordi Gedung Gondangdia Lama Lt. 2, Jl. PP.Soeroso No. 25, Cikini Menteng, Jakarta Pusat,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAHPROPINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAberkedudukan di Komplek Dinas Dinas TeknisJatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1 JakartaPusat 10150.

OBYEK GUGATANBahwa Tergugat telah Surat mengeluarkan Surat KeputusanyaituKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNo.678/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang PerintahPengosongan Rumah/Bangunan yang Terletak di Jalan TebetTimur Dalam VI No.11 Rt.001/006 Kelurahan Tebet TimurKecamatan Tebet Jakarta Selatan.Il.

Dan selanjutnya menurut staff/petugas DinasHalaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor : 182/G/2010/PTUNJKTPerumahan tersebut Penggugat akan dipanggil kembaliuntuk memberikan data data dan final dari bentukkesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Pemohon,dan Penggugat akan dipanggil kembali oleh DinasPerumahan ;Namun kenyataannya yang Penggugat terima adalah SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor:678/2010 tanggal 29 Oktober 2010

DALAM POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerah ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 678/2010 Tanggal29 Oktober 2010 tentangPerintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletakdi jalan Tebet Timur Dalam VI No. 11. Rt.001/006Kel. Tebet Timur Kec.

Tebet Jakarta Selatan ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 678/2010Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Perintah PengosonganRumah/Bangunan yang terletak di jalan Tebet TimurDalam VI No. 11 Rt.001/006 Kel.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016 VS PT. SURYA EKA CIPTA;

Dasar Hukum dan Objek GugatanAdapun yang menjadi Objek dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalahSurat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada pekerjaanPembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo TahunAnggaran 2016 mengenai:1.Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun2016, Nomor PL.01.02.13621.2016, tertanggal 10 Agustus 2016, yangditerbitkan oleh Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai ObjekGugatan (Pertama);.

Pendidikan, tertanggal 13 Juni 2016, yangdikeluarkan oleh Tergugat;Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, Tergugatbersama Penggugat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yaituPerjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi:Pembangunan Gedung Pendidikan Nomor: PL.01.02.10389.2016,tertanggal 13 Juni 2016.

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat PembuatKomitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016 berupa:2.1. Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 564 K/TUN/2017Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan2.2.

Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.

Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan3.2. Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;4.

KANTOR WILAYAH I JAKARTA, GEDUNG BANK DANAMON MATRAMAN vs. HJ.SANIH BINTI SANIM

KANTOR WILAYAH JAKARTA,GEDUNG BANK DANAMON MATRAMAN, berkedudukan diJalan Matraman Raya No.52 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada Ganda Hutapea dan kawankawan, berkantor diGedung Graha Aktiva Lantai 9, Jalan HR. Rasuna Said Blok X1Kav.3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Juli 2012;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding;melawan:1.

Kantor Wilayah , Jakarta, Gedung Bank Danamon Matramantersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain

BANK DANAMON INDONESIA.Tbk.KANTOR WILAYAH JAKARTA GEDUNG BANK DANAMON MATRAMANtersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh Prof.Dr.ValerineJ.L.Kriekhoff, SH.,MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H.Hamdi, SH.,H.Hum. dan Syamsul Ma/arif,SH.,LL.M.

Mariam;2.Sanny Suud Yusuf (SUHUD),DKK;Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wahid Hasyim No.38 Jakarta Pusat ;Dalam hal ini diwakili yang ditunjuk dan dikuasakankepada SYIFAH YUSUF, SH = (SIPAH), warganegaraIndonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai..............sie aoa & 6 HARA PARA PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHAN DAERAHPROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan diJal an Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat ;Dalam hal ini member kuasa kepadaNama : M. YAYA MULYARSO, SH.

,Msi ;Jabatan : Kepala Bidang Perizinan, Penerbitandan Peran SertaMasyarakatNama : ELVERI, SH ;Jabatan : Kepala Seksi Penerbitan danPenyelesaian Sengketa;Nama : FITRI AULIA, SH iJabatan : Kepala Seksi Perizinan dan PembinaanPenghunian ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, mewakili KepalaDinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah PropinsiDKI Jakarta, jalan Taman Jati Baru Nomor 1, JakartaPusat, untuk bersama sama atau sendiri sendirimewakili Pemberi Kuasa, serta bertindak untuk danatas namaya,

kurang jelas ;Ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), Hakimwajib member i nasehat kepada Penggugat untukmemperbaiki gugatan dan melengkapi data yangdiperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;dapat meminta penjelasan kepada Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa guna melengkapi gugatan ParaPenggugat tersebut, Majelis Hakim juga telah memintapenjelasan atau keterangan dan datadata kepada KuasaTergugat ( KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG

sengketa a quo serta dasar danalasan gugatannya ; + +e rere eee eee eeMenimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tangggal13 Juni 2011 dan 20 Juni 2011, Kuasa Para Penggugat tidakhadir dalam sidang pemeriksaan persiapan tanpa alasan yangsah untuk memperbaiki gugatannya walaupun telah dipanggilsecara patut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwaperbaikan gugatan yang berkaitan dengan obyek sengketa, yangmenurut dalil Penggugat dalam gugatannya berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung

Ir Eko Budihardjo, M.Sc, Dkk vs YAYASAN GEDUNG RAKYAT INDONESIA SEMARANGdisebut Yayasan GRIS cq ORGAN PEMBINA YAYASANGRIS

Tuan Joko Setyo Winantoro, SH, bertempat tinggal di JalanPanembahan Senopati Nomor 33 RT 007/RW 003, KelurahanNgaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Semarang. dalam hal inimemberi kuasa kepada Jenny Indriawati, S.H. dan kawan,Advokat, berkantor di Jalan Zebra Raya V/4 Semarangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, Il, dan III;LawanYAYASAN GEDUNG RAKYAT INDONESIA SEMARANGdisebut Yayasan GRIS cq ORGAN PEMBINA YAYASANGRIS, berkedudukan di Jalan Brigjen Soediarto

Bahwa Termohon berdasarkan Berita Negara RI Nomor 18 tanggal 29Februari 2008 Tambahan Nomor. 194 dan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C3760.HT.01.02.TH2007 tanggal 26 November 2007 adalah Yayasan Gedung RakyatIndonesia Semarang (untuk selanjutnya disebut "Yayasan GRIS berkedudukan di Semarang.4.Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Yayasan disebutkan yaitu : "Pengadilanadalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan yayasan .Dengan demikian,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016 VS PT. SURYA EKA CIPTA;

PUTUSANNomor 199 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADAPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKANPOLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUNANGGARAN 2016, tempat kedudukan di Jalan TamanPendidikan Nomor 36, Kota Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Firdaus Dewilmar, S.H.

Putusan Nomor 199 PK/TUN/2018Judex Facti, akan tetapi oleh karena karakter pemeriksaan padapeninjauan kembali adalah sebagai upaya hukum luar biasa, dan untukmemenuhi tuntutan keadilan substantif, Majelis Hakim PeninjauanKembali akan menilai kaidah hukum Judex Facti sebagaimanadipertimbangkan:Bahwa objek sengketa berupa Surat Pemutusan Kontrak PekerjaanPembangunan Gedung Pendidikan Tahun 2016, NomorPL.01.02.13621.2016, tertanggal 10 Agustus 2016, dan SuratKontrak Nomor PL.01.02.15551.2016, tertanggal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATANGORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Aldila Putra Utama vs Pejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Tender Pembangunan Gedung Workshop MAN Kendal Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

permohonanbanding pada tanggal 29 Januari 2021 ,maka pengajuan banding tersebut masihdalam tenggang wakiu atau belum melewati batas waktu akhir pengajuanbanding secara elektronik (ecourt), maka secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE), pada paket pekerjaan ID Tender 7467170, Nama Tender :Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.SBY.Belanja Modal Pembangunan Gedung

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA.;2. YAYASAN (Stichting) SALEH ABDAT WAKAF;PT. INTERNATIONAL MACHINERY CORPORATION

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHANPROVINSI DKI JAKARTA., Berkedudukan di KomplekDinasdinas Teknis Jatibaru Jalan Taman Jatibaru No. 1,Jakarta Pusat, dalam sengketa banding ini memberikankuasa kepada : 2222222 22222222 2 ==M.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DKI Jakarta No.223/2010, tanggal 24 Mei 2010tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak diJalan Veteran No.36, 37 dan 38 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat ;Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 263/B/2010/PT.TUN.JKTb.

Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta No.1887/1716.6, tanggal 15 Juni 2010 tentangPeringatan Kedua Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak diJalan Veteran No.36, 37 dan 38 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : a.

Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta No.1887/1716.6, tanggal 15 Juni 2010tentang Peringatan Kedua Pengosongan Rumah/Bangunanyang terletak di Jalan Veteran No.36, 37 dan 38 KelurahanGambir, Jakarta4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 288.000.

SME dan MICROCOLLECTION RECOVERY REGION II/SUMATERA 2GEDUNG MENARA MANDIRI PALEMBANG DK

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk

Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2015, Penggugat baru mengetahuikeberadaan Obyek Sengketa yang diterbitkan tanggal 23 Juli 2015 dari StaffBadan Pengaduan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta di Lantai18 Gedung H Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2015;3.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDKI Jakarta Nomor 299 Tahun 2015 tentang Perubahan KepengurusanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian ApartemenSlipi Jakarta Barat tertanggal 23 Juli 2015;4.

MH. yang berkantor di Gedung Arva Lt. 3 JalanRP. Soeroso No. 40 Gondang dia Menteng, Jakarta 10350;Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan Pemeriksaan PokokPerkara;Menangguhkan Biaya Perkara sampai dengan Putusan Akhir;28.

PEMDA PropinsiDKI Jakarta Nomor : 2571/1.796.71 Hal: PemberitahuanTanggal 28 Juni 2013, (fotokopi dari fotokopi);Lembar Pengantar dari PPRS Hunian Apartemen Slipi kepadaDinas Perumahan Dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakartatanggal masuk 25072013, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung PEMDA PropinsiDKI Jakarta Nomor :416711711/822 Hal : Undangan Tanggal21 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat PPRSH Apartemen Slipi yang diwakili/ ditandatanganioleh

Bukti P 70 :Dinas Perumahan Dan Gedung PEMDA Propinsi DKI JakartaTanggal 27 Januari 2015, (fotokopi dari fotokopi);Surat PPRSH Apartemen Slipi yang diwakili/ ditandatanganioleh Pengurus/Ketua Dipl. Ing. Harjadi Jahja, S.H., M.H. danPengurus/Sekretaris Santoso Sitorus, S.H., kepada KepalaDinas Perumahan Dan Gedung PEMDA Propinsi DKI JakartaUP Yth.

DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA;

DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, tempat kedudukan di Jalan TamanKalibaru Nomor 1, Jakarta Pusat;Halaman 1 dari 6 halaman.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/34/SPPBJ/TB-DPU/2012 tanggal 6 September 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/34/SPPBJ/TB-DPU/2012 tanggal 6 September 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP ; 4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; 5. Menolak untuk Selebihnya ;

HENDRI, melawan PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP DAN BKPP),

PUTUSANNomor : 16 /G/2012/PTUNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam acara biasa yangbersidang pada gedung yang telah disediakan untuk itu di jalan Ir. Mohd.

Milan dari peserta lelang menjadi pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsipdan BKPP ; Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan di atas, SPPBJ Nomor :602.1/34/SPPBJ/TBDPU/2012 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa UntukPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP merupakan keputusan yangterang benderang berbentuk tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsungberlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ; Bahwa SPPBJ Nomor 602.1/34/SPPBJ/TBDPU

Kerugian tersebutmerupakan potensi keuntungan yang akan PENGGUGAT dapatkan jika menjadipelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP Tahun Anggaran 2012,ditambah pengeluaran untuk biaya administrasi dan honorarium dalam rangka penyiapandokumen penawaran.

Selain itu juga akan menghambat kelancaran dalammenyelesaikan Pembangunan Gedung Negara yang fungsi utamanya adalah untukpelayanan masyarakat umum.

Jangkar Jati, merupakan salah satu pesertaPelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP di Dinas PekerjaanUmum Kota Banda Aceh (bukti P1=T7, P4 dan T13) ; 2.Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang/Konstruksi/JasaLainnya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banda Aceh mengumumkanPemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP, yang telahmenunjuk CV.

PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP DAN BKPP) vs HENDRI

PU T US ANNomor: 39/B/2013/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAACEH (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKETPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP DANBKPP), Berkedudukan di Jalan KHA.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/34/SPPBJ/TBDPU/2012 tanggal 6September 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP ; 3.

diajukan olehpihak Tergugat/Pembanding, serta alasanalasan yang dikemukakanTergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimanadiuraikan di bawah int; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat PenunjukanPenyedia Barang .jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/34/SPPBJ/TBDPU/2012 tanggal 6September 2012 ...September 2012 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Gedung

Nama lengkap : Arga Pratama Bin Yudi Susilo;Tempat lahir : Gedung Agung (Kab. Lahat);Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 April 1993;Jenis kelamin : Laki-laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Gedung Agung Kalangan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;Agama : Islam;Pekerjaan : Sopir; Pendidikan : SMA (Tamat);

1.PUTUSANNomor 160/Pid.Sus/2017/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yangmengadili perkara pidana khususdengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Arga Pratama Bin Yudi Susilo;Tempat lahir : Gedung Agung (Kab.

Lahat);Umurftanggallahir : 24 Tahun/ 19 April 1993;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Gedung Agung Kalangan Kecamatan Merapi TimurKabupaten Lahat;Agama : Islam;Pekerjaan : Sopir;Pendidikan : SMA (Tamat);Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan SuratPerintah Penangkapan dari Polres Muara Enim Nomor : SpKap/06/l/2017/Res.Narkobatanggal 21 Januari 2017 ;Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau PenetapanPenahanan:Penyidik, tanggal 24

Penggugat:
PT MAJU GEMILANG SERPONG
Tergugat:
1.PT WIKA BANGUNAN GEDUNG, Tbk
2.Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

NELVI GUSWITA, VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, cq SME & Collection & Recovery Region II/Sumatera 2 Gedung Menara Mandiri Palembang DKK

MAJU GEMILANG SERPONG
Tergugat:
1.PT WIKA BANGUNAN GEDUNG, Tbk
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016 berupa: 2.1. Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan 2.2.

Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut: 3.1.

Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan 3.2. Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016; 4.

SURYA EKA CIPTATergugat: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat PembuatKomitmen Perkerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016 berupa:2.1. Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan;2.2.

Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.

Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan;3.2. Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;4.

perubdangundangan danditerbitkan lembaga yang berwenang untuk itu sehingga termasuk ketentuanPasal 1 angka (9), (12) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sehinggamenjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmemutusnya;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarmempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata UsahaNegara Manado telah tepat dan benar karena walaupun yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini yaitu dalam bentuk Pemutusan Kontrak PekerjaanPembangunan Gedung

Nama lengkap : KODARSONO BIN SUNARTO;Tempat lahir : Desa Gedung Agung Lahat;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Februari 1982;Jenis kelamin : Laki-laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Gedung Agung Ds. VI Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;Agama : Islam;Pekerjaan : Dagang;Pendidikkan : SMK (Tamat).

PUTUSANNomor 50/Pid.Sus/2017/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : KODARSONO BIN SUNARTO;Tempat lahir : Desa Gedung Agung Lahat;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Februari 1982;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Gedung Agung Ds.