AburizalBakrie juga diberi mandat untuk mengambil kebijakan dan menentukan koalisidengan Partai Politik lain jika Ir.

Namun setelah dilakukan klarifikasi kepada yangbersangkutan. maka diperoleh keterangan bahwa dan beberapa kader tersebutternyata tidak TERBUKTI melanggar kebijakan Partai sedangkan kader yangnyatanyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan Partai tetapdiusut dan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya.

bahwaPenggugat telah melanggar Keputusan dan/atau Kebijakan Partai Golkar, yaknikebijakan Partai Golkar yang diambil oleh Ir..

Oleh karena PENGGUGATtidak mengikuti keputusan dan kebijakan Partai GOLKAR dalam Pilpres2014. maka tindakan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat(2) huruf d ART Partai GOLKAR. yaituMelakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusanatau kebijakan Partai.

Seluruhpengurus, fungsionaris, kader, anggota dan simpatisan PartaiGOLKAR harus mendukung kebijakan Partai GOLKAR ini danTerhadap pengurus, kader dan anggota yang tidak mengikuti dantidak mendukung kebijakan Partai GOLKAR yang mendukungpasangan PrabowoHatta agar diberikan sanksi yang tegas danmengacu kepada ketentuan/peraturan organisasi Partal GOLKAR.yakni AD/ART dan PO No. 13 Tahun 2011. dan kebijakan tersebutnyatanyata telah dilanggar oleh PENGGUGAT, sehingga dasar danpertimbangan TERGUGAT dalam

danmeyakinkan kami bahwa jalur kebijakan tersebut akan berhasil danmenerima uang dari ibu saksi.

HERI KUSTOPO memberitahukankepada saksi bahwa ada sistem kebijakan dan saya di minta uangsebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) di gunakan untukmengurus sistem kebijakan dengan SK yang akan keluar samadengan peserta yang sudah di terima sebelumnya namun setelah ditunggu sampai dengan sekarang anak saksi belum juga menerima SKPNS yang di janjikan kemudian saya meminta kepada sdr. MUSTOFA,sdr. HERU BUDI SUSANTO, sdr. HERI KUSTOPO dan sdr.

Kemudian keduanya menjelaskan bahwa saksi dan IbuSUYATMI diminta menyiapkan uang Rp. 90.000.000,(Sembilan puluhjuta rupiah) untuk melanjutkan upaya proses jalur kebijakan.

Sragen dan Uangtersebut digunakan untuk mengurus masuk CPNS dari jalur kebijakan.

Dan uangtersebut setahu terdakwa sebagai uang muka penerimaankhusus jalur kebijakan setelah anaknya pak SUMADI dan BUYATMI tidak lolos ujian CPNS. Yang waktu itu ada informasidari HERI KUSTOPO dan SUYADI bahwa ada penerimaanjalur kebijakan..

pengendalian kependudukan tingkat Kabupaten/kotasenilai Rp. 6.560.000;Penyusunan dan penyempurnaan rancangan indukpengendalian kuantitas penduduk tingkat Kabupaten/kota senilali Rp. 6.680.000;Penyusunan dan penerapan parameter proyeksidan profil kependudukan tingkat Kabupaten/kotasenilai Rp. 4.200.000;Koordinasi dengan stakeholder dan mitra dalam rangkapenyerasian kebijakan kependudukan tingkat Kabupaten/kota senilai Rp. 2.370.000;Sosialisasi kebijakan pembangunan yang berwawasankependudukan tingkat

Sosialisasi kebijakan dan strategi advokasi danKIE PKKB kepada SKPD tingkat kabupaten/kotaSenilai Rp. 9.930.000;41. Pemantapan advokasi kepada mitra kerja/TPPKKkabupaten senilai Rp. 5.950.000;42. Sarasehan hasil pendataan keluarga tingkatkabupaten/kota senilal Rp. 6.240.000;43. Orientasi pendapatan keluarga senilai Rp. 8.530.000;44.

Sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan strategipengendalian kependudukan tingkat kabupaten/kota senilai Rp. 6.560.000;2. Penyusunan dan penyempurnaan rancanganinduk pengendalian kuantitas penduduk tingkatkabupaten/kota senilal Rp. 6.680.000;3. Penyusunan dan penerapan parameter proyeksidan profil kependudukan tingkat kabupaten/kotasenilai Rp. 4.200.000;4. Koordinasi dengan stakeholder dan mitra dalamrangka penyerasian kebijakan kependudukantingkat kabupaten/kota senilal Rp. 2.370.000;5.

Sosialisasi kebijakan dan strategi advokasi danKIE PKKB kepada SKPD tingkat kabupaten/kotasenilai Rp. 9.930.000;19. Pemantapan advokasi kepada mitra kerja/TPPKKkabupaten senilai Rp. 5.950.000;20. Sarasehan hasil pendataan keluarga tingkatkabupaten/kota senilal Rp. 6.240.000;21. Orientasi pendapatan keluarga senilai Rp. 8.530.000;22.

Sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan strategipengendalian kependudukan tingkat kabupaten/kota senilal2. Penyusunan dan penyempurnaan rancanganinduk pengendalian kuantitas penduduk tingkatkabupaten/kota senilal3. Penyusunan dan penerapan parameter proyeksidan profil kKependudukan tingkat kabupaten/kotasenilai4. Koordinasi dengan stakeholder dan mitra dalamrangka penyerasian kebijakan kependudukantingkat kabupaten/kota senilalRp.Rp.Rp.Rp.5.

Kebijakan tersebut adalah181819kesewenangwenangan TERGUGAT (abuse of power) dan bertentangan dengancita Negara Indonesia sebagai Negara Hukum ; Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT yang sebelumnyadidahului oleh Surat Nomor.

Bersyarat ; Para Penggugat mengklaim bahwa hakhak asasi para Penggugat telahdilanggar oleh Tergugat melalui kebijakan moratorium pemberian haknarapidana tindak pidana korupsi dan terorisme (butir 9, halaman 10 gugatanpara Penggugat).

Namun pada bagian selanjutnya Jawaban ini akan kami uraikanbahwa, walaupun pembatasan / pengetatan hak narapidana atas remisi danpembebasan bersyarat tidak perlu dilakukan melalui undangundang,kebijakan pembatasan / pengetatan hak narapidana tindak pidanakorupsi dan terorisme tersebut telah dilakukan sesuai dengan UUPemasyarakatan ; Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi dan Pembebasan BersyaratTidak Bertentangan dengan Asas Persamaan di Hadapan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan

Dalam perkara a quo,5656Tergugat menerapkan kebijakan pengetatan remisi dan pembebasanbersyarat secara berbeda untuk pelaku tindak pidana korupsi dan terorismejika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lainnya dan kebijakan inibukan saja tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukummelainkan justru mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum (karenamemperlakukan secara berbeda hal yang berbeda) sebagaimana diuraikan diatas ; Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi dan Pembebasan BersyaratTidak

Jadi bukan menilai mengenai keabsahan Kebijakan Tergugat mengenaimoratorium ataupun kebijakan Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat, karenahal tersebut menyangkut keputusan yang bersifat umum, diluar kompetensi PeradilanTata Usaha Negara.

Berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

Drs.AHMAD FAUZI MBA.100) 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC 104 / 2004 tertanggal 21 Desember 2004;101) 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC 109 / 2005 tertanggal 16 Agustus 2005;102) 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC 117 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006;103) 1 (satu) Set Copy Keputusan Radisi tanggal 11 Oktober 2006 SK DireksiNo. DIR / 485 / R tanggal 18 Oktober 2006, Atas nama Drs.

No. 2291 K/Pid.Sus/201549) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan SEBI No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang KewajibanPenyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi BankUmum;2. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku Instruksi Nomor IN/0178/PMR tanggal 6 Oktober 1998, KeputusanCPC Nomor 62 tanggal 5 Juni 1998;3. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku Instruksi Nomor IN/0055/MAR tanggal 22 Juni 2005;4.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan SEBI No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang KewajibanPenyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi BankUmum;2. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku Instruksi Nomor IN/0178/PMR tanggal 6 Oktober 1998, KeputusanCPC Nomor 62 tanggal 5 Juni 1998;3. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku Instruksi Nomor IN/0055/MAR tanggal 22 Juni 2005;4.

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL ......................= Rp 1.060.753.270.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL ...............= Rp 1.060.753.270.

(dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratustiga puluh lima rupiah);Kebijakan/Apresiasi (kebijakan perusahaan) : 10 X Rp 24.987.535. = Rp249.875.350.(dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); GRAND TOTAL .....................= Rp 1.060.753.270.(Satu milyar enampuluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).2.

Sumber Daya Manusia Nomor0405/HC &GS /BMC/VII/2018, tentang Kebijakan Perilaku Bisnis..

sumber dayamanusia tentang kebijakan perilaku bisnis dan kebijakan kode etik yang telahditerbitkan oleh PT.

Jalan JembaahunAnggaran 2012Yang Menjadi satu kesatuan dengan Surat Pertanggungjawaban(Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untukpenyusunan dokumen study kelayaan (visibility study) Bidang airminum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Mukomuko Tahun 2012, Surat Pertanggungjawaban(Spj) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untukpenyusunan dokumen study kelayaan (visibility study) Bidang airminum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten

bupatidengan total anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00Bahwa hingga akhir tahun 2012 dari total mata anggaran BantuanKhusus sesuai kebijakan bupati sebesar Rp. 2.500.000.000,00 telahdirealisasikan untuk 26 kegiatan sebesar Rp. 1.844.140.750,00.Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.Agm4) Bahwa dari 26 kegiatan yang telah dibiayai dengan mata anggaranBantuan Khusus sesuai kebijakan bupati terdapat beberapa kegiatanyang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku antara

ROSNA ICHWAN, sehingga seharusnya gajipekerja Tortilla PUD ditanggung dan dibayarkan oleh Hj.ROSNA bukan dibayar melalui Bantuan Keuangan Khusussesuai kebijakan Bupati, dengan dibayarnya kewajiban Hj.ROSNA untuk membayar gaji Tortilla PUD oleh PemdaMukomuko telah memperkaya Hj.

HAFRIZAL Sesuai ketentuan Pasal5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sekretarisdaerah bertindak selaku koordinator pengelolaan kKeuangan daerah.Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugaskoordinasi di bidang:a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah;Cc. penyusunan rancangan APBD dan

Asli Laporan Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusussesuai Kebijakan Bupati pada Sekretariat Daerah KabupatenHalaman 61 dari 69 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN.AgmMukomuko Tahun Aanggaran 2012 Tertanggal 25 Mei 2016,diberi tanda T7;8.

sedangkan TergugatII / Pembanding II adalah pejabat yang berkedudukan sebagai Bupati Kab.Tapanuli Utara ; Bahwa, Posita dan Tuntutan Gugatan / Petitum yang dimohonkan olehPenggugat / Terbanding dalam surat gugatannya point 6, 7, 8, 9, 10, yang berisipermohonan agar surat tanggal 29 Februari 2012 No. 150/Hukor/2012, surattanggal 10 Februari 2012 No. 42 Tahun 2012 dinyatakan tidak berharga atautidak mempunyai kekuatan hukum, kedua surat tersebut adalah merupakanproduk Tata Usaha Negara, karena merupakan kebijakan

perbuatanmelawan hukum dalam peradilan Perdata, tidak dapat dibenarkan, karena yangdapat menilai dan menyatakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara adalah sahatau. tidak sah adalah menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Bahwa, point 10 dari permohonan Penggugat / Terbanding yaitu tentangpermohonan Pengalihan Hak Sewa Tanah Gemengte (tanah milik PemerintahDaerah) oleh karena tanah (obyek sengketa) adalah milik suatu Institusi Negarasehingga haruslah kebijakannya terletak pada bidang Tata Usaha Negara,sehingga kebijakan

diterbitkan atau tidak diterbitkannya kebijakan tersebut jugamerupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Bahwa, tidaklah dapat disamakan antara kebijakan perorangan dari milikpribadi dengan kebijakan pemerintah dibidang ketatanegaraan, dalampengelolaan asset daerah / asset negara, sehingga pendapat Hakim PengadilanNegeri yang memeriksa dan memutus perkara ini yang seakanakan menyamakankebijakan Tergugat II / Pembanding II sebagai pribadi dengan Tergugat I /Pembanding I sebagai Pejabat Tata Usaha

dapat dibenarkan,karena menyamakan tindakan pribadi dan tindakan kedinasan tidaklah dapatdibenarkan, karena produk yang dihasilkan adalah produk ketatanegaraan yangditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Tapanuli Utara, dandicap dengan cap Kedinasan Pemerintah Daerah Tapanuli Utara, sehinggaPenilaiannyapun harus diserahkan kepada Pengadilan yang khusus dibentukuntuk keperluan itu, yaitu Pengadilan Tata Usahan Menimbang, bahwa oleh karena masalah pokok dari perkara inimerupakan kebijakan

dari suatu Pemerintahan yang berkuasa untuk menataPemerintahan Didaerah, yang seluruh kegiatannya merupakam kegiatan TataUsaha Negara baik berupa Beschiking, ataupun kebijakan lainnya, pengujiannyaharuslah diserahkan kepada Pengadilan yang khusus yang diperuntukkan untukitu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti yang disebut dalam Pasal point3 Jo Pasal 53 UndangUndang RI No. 56 Tahun 1986, dirubah dengan UndangUndang RI No. 9 Tahun 2004 diubah dengan UnmdangUndang RI No. 51Tahgun 2009 tentang

Tidak diperlukan jaminan penawaran;(2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 TentangETendering:Pasal 4:(1) Secara umum pelaksanaan ETendering sebagaimanadimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan:a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;Halaman 7 dari 21 halaman.

Tidak diperlukan jaminan Penawaran'".Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 20015:Secara umum pelaksanaan ETendering sebagaimana dimaksud padaPasal 3 dilakukan dengan ketentuan:a.

Tidak diperlukan jaminan Penawaran'".Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 20015:Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2016Secara umum pelaksanaan ETendering sebagaimana dimaksud padaPasal 3 dilakukan dengan ketentuan:a.

Tidak diperlukan jaminan Penawaran,Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2005 dan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1Tahun 2015, tidak terdapat pertentangan dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, dan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014. Hal ini secara tegasdinyatakan oleh Ahli Dr. H. FAHRURRAZI.

Jika dilakukansecara elektronik tidak perlu menggunakan jaminan penawaran.Bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon Kasasi/Terbanding/T ergugatmenggunakan penawaran jasa konstruksi sistem ETendering, maka secarahukum harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahHalaman 19 dari 21 halaman.

,dalam bukunya berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan HukumPidana dalam Penanggulangan Kejahatan menulis bahwa sekiranyakebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan saranapenal (hukum pidana), yang operasionalisasinya melalui beberapa tahap:tahap formulasi (kebijakan legislative), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dantahap eksekusi (kebijakan eksekutif), khususnya pada kebijakanyudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainyatujuan dan kebijakan

sosial itu, berupa kebijakan/upayaupaya untukkesejahteraan sosial (Social welfare policy) dan kebijakan/upayaupaya untukperlindungan masyarakat (Social defense policy), termasuk perlindungan darisetiap perbuatan yang menyerang betertiban3.

11 Februari 2013;203) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 12 Februari 2013;204) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 12 Februari 2013;Hal. 27 dari 52 hal.

No. 150 PK/Pid.Sus/2020205) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 13 Februari 2013;206) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 13 Februari 2013;207) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum

APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 14 Februari 2013;208) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 14 Februari 2013;209) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal

15 Februari 2013;210) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 15 Februari 2013;211) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 18 Februari 2013;212) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD

No. 150 PK/Pid.Sus/2020213) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 19 Februari 2013;214) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan PrioritasPlafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten BanggaiKepulauan TA 2013 Tanggal 19 Februari 2013;215) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/MenelitiRancangan Kebijakan Umum

Tabungan Penggugat;Bahwa dengan adanya fasilitas kredit tambahan dan/atau pembaharuankredit sebagaimana disebutkan pada posita Nomor 3 tersebut diatas, makakemudian Penggugat diwajibkan kembali untuk membayar angsuran setiapbulannya sebesar Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam), maka dengandemikian total hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 27.000.000, x 36bulan = Rp. 972.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);Bahwa atas kebijakan

kredit Bank yang dipimpinatau yang dikelola oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka Penggugat mohonagar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis Hakimyang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk kiranya berkenanmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum, bahwa kebijakan Bank Syariah Dinar Ashriyang dipimpin oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam memberikan11Penggugat

fasilitas kredit tidak sesuai dengan ketentuanketentuan HukumSyariah Islam;Menyatakan sebagai hukum, bahwa kebijakan Tergugat 1 dan Tergugat 2yang memberikan suku bunga kredit tidak sesuai dengan ketentuan HukumSyariah Islam yang seharusnya berbagi keuntungan dan bukan dengancara pembebenan bunga yang berlebihan;Menyatakan sebagai hukum, bahwa kebijakan Tergugat 1 dan Tergugat 2yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugatmerupakan kebijakan atau tindakan yang tidak sah;Menyatakan

sebagai hukum, bahwa kebjakan Tergugat 1 dan Tergugat 2yang mengharuskan Penggugat untuk membayar angsuran sebesar Rp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu36 (tiga puluh enam) bulan telah menyalahi dan melampoi kentenuan sukubunga bank pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariahIslam;Menyatakan sebagai hukum, bahwa kebijakan atau perbuatan Tergugat 1dan Tergugat 2 yang mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat 3ketika obyek jaminan atau obyek

sengketa masih sedang dalam sengketapihak ketiga atau sedang dalam status sengketa waris merupakanperbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) PMKNomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmelarang keras Obyek Jaminan untuk dilelang ketika masih dalam ObyekSengketa oleh pihak ketiga;Menyatakan sebagai hukum, bahwa kebijakan Tergugat 3 yang tidakmembatalkan lelang dan bahkan tetap melaksanakan obyek jaminan yangmasih menjadi obyek sengketa dalam perkara pihak

Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian selakuKetua Komite Kebijakan Sektor Keuangan;b. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;Para Menteri anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan;Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;Jaksa Agung Republik Indonesia;7 29 2 9Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;g.

Sdr.Sjamsul Nursalim) layak untuk diberikan karena PSP telah menyelesaikanseluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahanperubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan InstruksiPresiden No.8 Tahun 2002.Bahwa selain daripada hal tersebut, rangkaian kebijakan untuk mengatasikrisis, termasuk kebijakan BLBI, program PKPS, telah mengalami prosespolitik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah yaitu UU No.25 Tahun2000 tentang Propenas, TAP MPR No.X Tahun 2001

Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan No.

BuktiP17 : Fotocopy sesuai dengan copy KeputusanKKSK No.Kep 02/K.KKKSK/03/2002 tanggal 18 Maret 2002tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan RestrukturasiUtang Perusahaan berdasarkan hasil rapat Komite KebijakanSektor Keuangan;20. BuktiP18 : Fotocopy sesuai dengan copyberupa Keputusan KKSK No. Kep.01/K.KKSK/10 /2002tanggal 7 Oktober 2002 tentang Kebijakan PenyerahanPerbankan dan Restrusturisasi Utang Perusahaanberdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;21.

Kep.01/K.KKSK/02/2004 tanggal4 Februari 2002 tentang Kebijakan Penyerahan Perbankandan Restrusturisasi Utang Perusahaan berdasarkan HasilRapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;22. BuktiP20 : Fotocopy sesuai dengan copyberupa Keputusan KKSK No. Kep.01/K.KKSK/03/2004 tanggal17 Maret 2004 tentang Kebijakan Penyerahan Perbankan danRestrusturisasi Utang Perusahaan berdasarkan Hasil RapatKomite Kebijakan Sektor Keuangan;23. BuktiP21 : Fotocopy sesuai dengan copyberupa surat Menteri BUMN No.

perubahandimaksud ;Bahwa, namun demikian sebelum kebijakan sistem pengupahan inidiberlakukan/dijalankan Tergugat memanggil para Penggugat (Ic.

Supirdumtruck) dan sekaligus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepadaseluruh supir termasuk para Penggugat, sehingga sebagian besar parasupir (rekan sekerja para Penggugat) menerima kebijakan ini dan sekaligusmenandatangani surat perjanjian bersama, dan sudah menjalankankebijakan perubahan sistem upah dari sistem upah bulanan menjadi sistemtrip/premi dan telah berjalan dengan baik, sedangkan bagi para Penggugatyang tetap tidak dapat menerima kebijakan tersebut karena merasa akanmempengaruhi pengupahan

Bahwa, dengan demikian sebelum kebijakan sistem pengupahan inidiberlakukan/dijalankan terlebin dahulu Tergugat memanggil seluruh supirtermasuk para Penggugat guna memberikan sosialisasi terhadap kebijakandimaksud ;.

Bahwa, dari seluruh supir termasuk para Penggugat, yang mengikutisosialisasi kebijakan itu, sebagian besar telah menerima danmenandatangani surat persetujuan bersama tertanggal 16 April 2013, sertatelah menjalankan kebijakan tersebut sampai saat ini ;(Vide : Bukti perjanjian bersama akan dijadikan bukti Tergugat pada saatpersidangan pemeriksaan buktibukti surat) ;8.Bahwa, sekalipun sebagian besar supir telah menjalankan kebijakanperusahaan dimaksud, dan ternyata para Penggugat tetap tidak dapatmenerima

kebijakan tersebut, namun Tergugat tidak pernah memaksakankehendaknya harus dilaksanakan dan pada akhirnya akan berlanjut kepadaPemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena persoalan ini hanyamenyangkut kebijakan perusahaan bersifat kepentingan, sehinggakebijakan ini tidak jadi diterapkan kepada para Penggugat ;Bahwa, benar Tergugat ada mengeluarkan surat skorsing kepada paraPenggugat tertanggal 16 April 2013 yang tujuan dikeluarkannya suratskorsing tersebut adalah untuk memberikan kepastian pada managementtrucking

untuk memeriksa danmengadili, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, secara berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau Supaya memberi hutang, yang dilakukan dengan cara :e Awalnya saksi Sumarni mendapat informasi dari saksi Sri Mulyanah bahwaada pendaftaran CPNS melalui jalur khusus/jalur kebijakan

di BKN (BadanKepegawaian Negara) Pusat Jakarta dimana berkas persyaratannya harusdikirim secara langsung ke BKN Jakarta, dan atas informasi tersebut saksiSumarni tertarik dan bermaksud turut mendaftarkan anaknya yang bernamaAgustina Dwi Kusumaningrum.Bahwa saksi Sri Mulyanah sendiri mendapatkan informasi adanya pendaftaranCPNS tersebut dari teman suaminya bernama Kiswanto yang juga ikutmendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.e Selanjutnya saksi Sumarni dan anaknya saksi

Pada tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksiSumarni dan mengatakan kalau untuk floting formasi CPNS masihkurang Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah), kKemudian saksi Sumarnimemberikan uang sebesar Rp. 8.000.000, kepada Terdakwa.10.11.12.13.14.Pada bulan September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumarnidan mengatakan kalau semua diterima CPNS dan anak saksi Sumarnibernama Agustina dibarengkan sekalian melalui jalur kebijakan, semuaada di tangan Terdakwa, dan Terdakwa butuh uang

;Bahwa formasi jalur kebijakan adalah jalur CPNS yang tidak melalui jalur test ;Bahwa kuota formasi jalur kebijakan diambul bila ada peserta test calon CPNSyang diterima ternyata mengundurkan diri atau tidak jadi melengkapi data dataverifikasi ;Bahwa Terdakwa menjadi calo CPNS sudah sejak tahun 2013 ;Bahwa benar yang diurus Terdakwa sudah ada yang berhasil masuk sebagaiCPNS ;Bahwa Terdakwa memang pernah mengirimkan NIP dan SK kepada korbanmelalui email Terdakwa tetapi data tersebut Terdakwa dapatkan

Perbuatan Secara Berlanjut;Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2014 di Rumah makan ayam goreng Suharti: cabang Dewi Sartika Jakarta Timur,Terdakwa bertemu dengan saksiSumarni dan anak saksi Sumarni Terdakwa janjikan bisa masuk sebagai calonCPNS melalui jalur knusus atau jalur kebijakan;Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa datang kerumah saksi Sumarni dan meyakinkan saksi Sumarni kalau ia bisamemasukkan anaknya sebagai CPNS jalur kebijakan ;Menimbang, bahwa uang yang saksi Sumarni berikan

Kebijakan dimaksud adalah Kebijakan UmumPengembangan Usaha Nomor : KU01 / DS200 / 07 / 2004 tertanggal 8 Juli2004 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Bulog Pusat Drs.Widjanarko Puspoyo ;e Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KUO01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 tersebut pada Bab II Maksud danTujuan menyebutkan : "Kebijakan Umum ini merupakan Dasar danPedoman bagi proses Pengajuan, Pengesahan, dan Pelaksanaan usulanProgram dan Pengembangan Usaha Bidang Komersial dan

Kebijakan Umum, demikianjuga pada butir 1.3 tentang Pendanaan yang harus mengacu kepada kaidahperbankan dan business best practice rules yang sudah dilembagakan / berlaku diindustri yang bersangkutan ;Hal. 11 dari 85 hal. Put. No. 1534 K/Pid.Sus/2011d Bab VI, Pernyataan Kebijakan, angka 4. Hak dan Kewajiban dalamPelaksanaan Usaha Komersial, butir 4.3.

Kebijakan dimaksud adalah Kebijakan UmumPengembangan Usaha Nomor : KU01 / DS200 / 07 / 2004 tertanggal 8 Juli2004 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Bulog Pusat Drs.Widjanarko Puspoyo ;Bahwa dalam Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Nomor : KU01/DS200/07/2004 tertanggal 8 Juli 2004 tersebut pada Bab II Maksud danTujuan menyebutkan : "Kebijakan Umum ini merupakan Dasar danPedoman bagi proses Pengajuan, Pengesahan, dan Pelaksanaan usulanProgram dan Pengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnya

dan Pedoman bagi prosesPengajuan, Pengesahan dan Pelaksanaan usulan Programdalam Pengembangan Usaha Bidang Komersial dan lainnyayang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sesuaidengan garis kebijakan perusahaan" ;Bab VI, Pernyataan Kebijakan angka 1.

Kebijakan Umum,demikian juga pada butir 1.3 tentang Pendanaan yang harusmengacu kepada kaidah perbankan dan business bestpractice rules yang sudah dilembagakan / berlaku di industriyang bersangkutan ;Bab VI, Pernyataan Kebijakan, angka 4. Hak dan Kewajibandalam Pelaksanaan Usaha Komersial, butir 4.3.

Bahwa dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Payakumbuh, tanggal 5 April2004, Penggugat adalah salah satu Calon Anggota Legislatif yang diajukan olehDPD PAN Kota Payakumbuh dengan Nomor Urut 3 untuk daerah pemilihanPayakumbuh Ill (Kecamatan Payakumbuh Barat) berdasarkan hasil RapatPleno DPD PAN Kota Payakumbuh tanggal 26 Desember 2003 setelah melaluibeberapa tahapan seleksi yang cukup demokratis ;Bahwa selama dalam proses pencalonan sampai dengan terpilinnyaAnggota DPRD~ kota Payakumbuh Tergugat membuat kebijakan

oleh Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannyaPenggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Terpilin yangditetapbkan dalam Rapat Pleno KPUD Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 2004dengan tetap berpedoman pada sistem Pemilu Legislatif dengan menggunakanNomor Urut Daftar Calon ;Bahwa atas sikap tegas KPUD Kota Payakumbuh tersebut membuatTergugat menjadi panik dan gusar dan dilain pihak orangorang yangberkepentingan terhadap penggantian Penggugat menjadi penasaran, makadiambillah suatu kebijakan

No. 2261 K/Pdt/2007$/073/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 yang berisi Usulan PengesahanPemberhentian Penggugat dari Partai Amanat Nasional yang ditujukan padaTergugat II dengan alasan bahwa Penggugat tidak patuh pada Kebijakan PartaiAmanat Nasional.

nyatanyata telah melanggar ketentuanketentuanorganisasi dan kebijakan dasar Pimpinan PAN ; Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra namabaik organisasi PAN ;Dari semua kronologis tersebut diatas sangat jelas sekali gugatan Penggugatselurunnya menyangkut permasalahan di internal Partai, sehinggapenyelesaiannya pun haruslah diselesaikan oleh internal Partai itupun sendiri,oleh karena itu sepatutnyalan Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakantidak berwenang mengadili perkara ini

internalpartai yang merujuk kepada AD/ART Partai Amanat Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut dapat dibenarkankarena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa kebijakan internal suatu Partai adalah berbeda denganperundangundangan Pemilu) untuk pencalonan anggotaLegislatif, karenanya kebijakan internal Partai tidak dapatdicampur adukan dengan perundangundangan Pemilu ; Bahwa in casu~ Termohon Kasasi telah melakukantindakan/perbuatan yang

EXCEPTIO ERROR IN PERSONA : DISKUALIFIKASI INPERSON (GEMIS AANHOEDANIGHEID)Bahwa dalam gugatannya, ada dua hal yang berkaitandengan hubungan hukum antara Para Pengugat danTergugat s/d Tergugat XI yaitu Para Penggugat sebagaiHal 11 Putusan Nomor 426/PDT/2017/PT SMG.pengurus yayasan dan kebijakan Badan WHukum(Rechtspersoon) Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto(Yarsi Purwokerto) yang tertuang dalam keputusankeputusan rapat yayasan.Bahwa pertama, Para Penggugat memastikan bahwakedudukannya bukan sebagai

Yarsi Purwokerto,maka Para Penggugat TIDAK MEMILIKI kapasitas /egalpersona standi in judicio sebagai pihak dalam Pengadilanuntuk menggugatdirinya sendiri.Bahwa Para Penggugat sebagai pengurus Yarsi Purwokertotidak memiliki /egal persona standi in judicio untukmenggugat terhadap dirinya sendiri (Yarsi Purwokerto)mengenai arah kebijakan badan hukum yayasan yangmengikat Para Penggugat sendiri sebagai pengurus badanhukum, berdasarkan halhal sebagai berikut:1) Berdasarkan teori orgaan (Otto van Gierke

umumYarsi Purwokerto berdasarkan Anggaran Dasar YarsiPurwokerto yaitu kebijakan umum di bidang pendidikankesehatan serta untuk mengembangkan ~ danmeningkatkan sumber daya Rumah Sakit IslamPurwokerto di mana kebijakan Pembina Yarsi Purwokertoberkehendak menjadikan Rumah Sakit Islam Purwokertosebagai Rumah sakit Pendidikan.

Dengan demikianmenurut aturanaturan hukum positif di atas, ParaPenggugat sama sekali tidak memiliki Kewenangan dantidak diperbolehkan mempermasalahkan apalagi sampaimenggugat ke pengadilan tentang kebijakan umumPembina Yarsi Purwokerto tersebut.

Dengandemikian arah kebijakan Yarsi harus sesuai danselaras dengan arah kebijakan dari Tergugat XIl,sehingga arah kebijakan Yarsi Purwokerto berpuncakpada arah kebijakan Tergugat XII.2) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (TergugatXIV) berpuncak pada Tergugat XIII yang diwakili olehTergugat XII di Banyumas karena Tergugat XIVmerupakan amal usaha dari Tergugat Xl.Bahwa dengan demikian Pengurus DaerahMuhammadiyah (PDM) Banyumas (Tergugat XII) memilikidan bertanggung jawab atas Amal Usaha Muhammadiyah

Atas hal tersebutdapat disimpulkan bahwa pembayaran imbalan oleh Pemohon Banding kepada ANZ Australia tidakdidasarkan atas jumlah jam kerja (Working Hours) yang dihabiskan dalam penyediaan layanan, melainkanberdasarkan suatu kebijakan grup, namun kebijakan grup tersebut juga tidak jelas cara penghitungannya;bahwa Perjanjian Layanan antara Pemohon Banding dengan ANZ Australia tersebut ditandatangani padatanggal 30 September 2010, dimana dalam perjanjian tersebut tercantum tanggal permulaan(commencement

Pemohon Banding akan melakukan pembayaran kepada ANZ Australia setiap bulannya, di manapenghitungan biaya harus sesuai dengan pendekatan yang ditentukan dan metodologi penghitunganyang tercantum dalam Kebijakan Group Tentang Transfer Pricing Pajak (Group Tax Transfer PricingPolicy) terkait dengan penyediaan layanan.

Berdasarkan Kebijakan Group Tentang Transfer PricingPajak (Group Tax Transfer Pricing Policy), metode biaya plus (cost plus) secara umum digunakan untukmenetapkan biaya layanan yang wajar. Terkait dengan SOW, maka pendekatan penghitungan biayayang berkenaan dengan setiap layanan yang akan disediakan berdasarkan SOW tersebut akanditentukan dalam masingmasing SOW (Pasal 6.1 dan Pasal 6.2);d.

Jasa yang tidak terkait dengan IT seperti: human resources, law, marketing and communication,risk and compliance, dan jasa lainnyaSumber Daya Manusia:Memberikan jasa mengenai kebijakan mengenai tenaga kerja, kontrak kerja, masalah hukum tenaga kerjadan merek pekerja kelompok ANZ.

Initermasuk pitching produk dan model yang dapat digunakan yang sesuai dan distandarisasi dengan kebijakan;Dukungan Online banking:Dukungan dapat dikategorikan sebagai transaksional dan non transaksional. Pelanggan dapat mengaksessitus perbankan online ANZ dan melakukan kegiatan perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihansecara online, pembelian dan penjualan surat berharga dan nontransaksional dll kegiatan meliputimanajemen account, laporan bank dan lainlain.