Ditemukan 236 data
25 — 3
tercantum dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakimmenjatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini MajelisHakim cukup menunjuk kepada halhal yang tercatat dalam berita acara perkaraini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris dan penetapan harta warisan demi untuk kepatian
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 499 K/TUN/201410.perbuatan melawan hukum yang mengandung cacat administrasi sehinggamelanggar Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 26 ayat 1,2 dan 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendartaran Tanah danmelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutamaAsas Ketelitian, Kecermatan dan Asas Kepatian Hukum dan PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendartaran Tanah utamanyatentang Penyelidikan mengenai riwayat tanah, data fisik dan data yuridistanah yang dimohonkan
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
DWI PURNOMO Bin Alm. SUWOKO
18 — 14
bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertapemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
DIEAN FEBIA R, SH
Terdakwa:
AGUS SISWANTO Bin SAFI'I
80 — 16
Pid.Sus/2020/PN Kpnkeadilan maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerobos batas minimalpidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertapemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
32 — 3
gugatannya dan hanya meminta atau menuntutmenerbitkan Akta Cerai, namun karena hal tersebut merupakan perintah dari undangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan untuk kepatian
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Poerwadi Soetanto tidakmempunyai kwalitas sebagai Pemilik yang beritikad baik ; Obyek hak atas tanah dalam Akta Kuasa No.11, tanggal 18 Nopember 1974adalah Sertifikat Hak Milik No.444 / Desa Kepaihan, akan tetapi obyek hakatas tanah dalam Akta Jual Beli No.164 / JB / Ill / 1994, tanggal 16 Agustus1994 tersebut di atas adalah Sertifikat Hak Milik No.444 / Kepatian atasnama Soemardjo ;Maka berdasarkan atas halhal tersebut diatas, Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri
- I WAYAN NASTRA;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA;
TERGUGAT INTERVENSI:
- NYOMAN MULYATHI
68 — 31
Maret 2011 ) maka pada tanggal 30April 2011 pencatatan pemblokiran atas sertifikat hak milik No. 2574/DSPenyaringan pada buku tanahnya berakhir sendirinya ; c) Bahwa dengan berakhirnya pemblokiran maka dengan sendirinyaSertifikat Hak Milik No. 2574/DS Penyaringan apabila ada permohonanperalihan haknya tentunya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yangberlaku ; d) Bahwa terhadap dalil gugatan No. 15, Penggugat keliru memahamimengenai pengertian Asas asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnyaAsas Kepatian
46 — 10
Instansi Pelaksana tidak dimintakanoleh Penggugat dalam surat gugatannya dan hanya meminta atau menuntut untukHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Sktditerbitkan Akta Perceraian, namun karena hal tersebut merupakan perintah dariundangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan untuk kepatian
Terbanding/Penggugat : Barnabas Jontuah Purba
71 — 28
Sebagai dasar danalasan,mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dansederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dandapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana sertaberkekuatan hukum dan kepatian hukum.
SURYA DHARMA PUTRA BAKARA, SH
Terdakwa:
PUJI HERMAWAN ALIAS BOKIR Bin HERI SUKARELAWANTO
15 — 12
atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertaHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2020/PN Kpnpemidanaan tersebut haruSs mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
YUDIANDAR ARIGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
132 — 184
Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 s.d. 14menyatakan azas kepatian hukum, azas kecermatan, azas penyalahgunaanwewenang yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, karenaupaya yang dilakukan oleh pejabat sidang KKE telah sesuai denganketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsipprinsip asas umumpemerintahan yang baik dikarenakan proses mekanisme sidang KKE telahmengacu kepada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentangSOTK KEP.Berdasarkan halhak tersebut
SURYA DHARMA PUTRA BAKARA, SH
Terdakwa:
PURWANTO Alias KENTUS Bin SUPRIONO
18 — 9
bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertapemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
80 — 72
menjadi obyeksengketa telah bertentanngan dengan Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah; Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sesuai dengankewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala KantorPertanahan Nomor 3 Tahun 1997 wajib membentuk Panitia telaahanuntuk melaksanakan Putusan pengadilan yang telah berkekutan hukumpasti (vide bukti Pl, P2, dan P3) untuk membatalkan /mencabutsertipikat yang menjadi obyek sengketa demi untuk tercapainyaazas kepatian
1.HAMSIH
2.ASLI
3.RAKLI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA
2.MBALWATI YASON
318 — 223
Asas Kepatian Hukum .
LIsnainy Irdan
Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA (KSU) JASA PRIMA
2.THABRANI, S.H.
88 — 14
Bahwa gugatan PELAWAN pada angka 6, 7, 8 halaman 8 PELAWANyang pada pokoknya menyatakan mengenai tidak adanya dasar hukumuntuk dapat dilaksanakan adalah merupakan dalil yang tidak berdasar danmenunjukkan bahwa PELAWAN berusaha menggelabui HAKIM danPENGADILAN serta TIDAK MEMATUHI PUTUSAN PENGADILAN yangtelan memberi kepatian hukum karena pada saat pelaksanaan Aamaningdihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyampaikanpengakuan utang dan penawaran Pembayaran kepada TERLAWAN sebesar
318 — 307
TENTANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.11.Bahwa semenjak Termohon Pailit mengumumkan pemberitahuanpenghentian aktifitas usahanya pada tanggal 02 Desember 2018, maka padasaat itu seluruh tagihan Para Pemohon pailit menjadi jatuh tempo dan dapatditagih untuk segera dibayar oleh Termohon Pailit, mengingat tidak ada lagiperputaran arus kas (cashflow) dari Termohon Pailit yang berimplikasi padatidak adanya kepatian pembayaran utang kepada Para Pemohon Pailit,terlebih lagi selama + 6 (enam) bulan terakhir
1.SUNARTI
2.SITI AMINAH
3.MARWOTO
Termohon:
1.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan SPAM Sistem Penyediaan Air Minum
2.Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang qq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
75 — 18
Asas Kepatian HukumYang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Pemerintahan.Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah menetapkan nilai gantirugi tanpa memperhatikan ketentuan perundangundangan yangberlaku;b.
40 — 3
No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan danmengabulkan permohonan Para Pemohon sebatas permintaan Para Pemohonagar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Doerahman bin Saatdengan tujuan untuk kepatian hukum Para Pemohon sebagai ahli waris, untukHal. 19 dari 23. Pen.No.355/Padt.P/2020/PA. Tng.mengurus hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hartawarisan/peninggalan almarhum dan untuk kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 UU.
45 — 4
Kepatian Kecamatan/KabupatenBanyuwangi, sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 3dari 34 Putusan Nomor 45/PDT.G/2017/PN.
Cokorda Intan Merlany Dewie, SH
Terdakwa:
Lina Elvianti
29 — 22
PUTUSANNomor : 442/Pid.Sus/2018/PN DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : Lina Elvianti.Tempat lahir : Banyuwandgi.Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/6 Noember 1993.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Tetap : Dusun Kepatian, Desa Celuring,