Ditemukan 239 data
17 — 5
No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan danmengabulkan permohonan Para Pemohon sebatas permintaan Para Pemohonagar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nancy Tamara bintiGuustaf Zimmerman dan bagian masingmasing sesuai faroid dengan tujuanuntuk kepatian hukum Para Pemohon sebagai ahli waris, untuk mengurus hakdan kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan/peninggalan almarhumdan untuk kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bawah 2 (dua) orang anak atau ahli waris almarhumah
14 — 1
No. 50 Tahun2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengabulkanpermohonan Para Pemohon sebatas permintaan Para Pemohonagar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sugiarti BudiUtami binti Sulaiman dengan tujuan untuk kepatian hukum ParaPemohon sebagai ahli waris, untuk mengurus hak dan kewajibanyang berkaitan dengan harta warisan/peninggalan almarhumah danuntuk kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana
31 — 3
gugatannya dan hanya meminta atau menuntutmenerbitkan Akta Cerai, namun karena hal tersebut merupakan perintah dari undangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan untuk kepatian
23 — 3
tercantum dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakimmenjatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini MajelisHakim cukup menunjuk kepada halhal yang tercatat dalam berita acara perkaraini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris dan penetapan harta warisan demi untuk kepatian
Pembanding/Penggugat II : KUSNOWO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat III : KUSBIYANTO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat IV : KUSMARTONO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat V : KUSMAADI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat VI : KUSJANUARI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat VII : KUS WALUJO Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat VIII : MOCH. SAHAWI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat IX : MOH. ABRORI Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat X : FATIMATUS ZAKIYAH Diwakili Oleh : MARKUNA
Pembanding/Penggugat XI : MOH. SYAIFUL ARIF Diwakili Oleh : MARKUNA
Terbanding/Tergugat : H. M. ACHMAD
61 — 24
tertanggal 4 Agustus 2020;Kusbiyanto, bertempat tinggal di Jalan Sedati, Rt.005/rw.002, KelurahanWedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding Ill semula Penggugat IlKonvensi /Tergugat Ill Rekonvensi;Kusmartono, bertempat tinggal di Perum Tiara Candi Blok E20,Rt.006/rw.004, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo,Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IVsemula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ;Kusma Adi, bertempat tinggal di Jalan Kepatian
Terbanding/Terdakwa : BARAN TANGA Alias BARAN
65 — 28
Fransiskus Beyeng, dijawab olehTerdakwa Barang Tanga alias Baran bahwa dirinya tidak mempunyaiuang; Bahwa benar Fransiskus Beyeng pernah bertemudengan salah seorang dari pihak keluarga perempuan danmengatakan bahwa gading yang dipakai dalam acara adatpenyerahan belis tersebut belum dibayar, namun dijawab oleh orangtersebut bahwa urusan hutang piutang antara Terdakwa Baran Tangaalias Baran dengan Fransiskus Beyeng, bukan dengan pihakkeluarga perempuan; Bahwa benar setelah berkalikali ditagih dan tidakada kepatian
23 — 10
telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korbanHalhal yang meringankan antara lain:e Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Halhal yang memberatkan danHalhal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannyaserta memenuhi rasa keadilan dan azas kemanfaatan serta azas kepatian
45 — 10
Instansi Pelaksana tidak dimintakanoleh Penggugat dalam surat gugatannya dan hanya meminta atau menuntut untukHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Sktditerbitkan Akta Perceraian, namun karena hal tersebut merupakan perintah dariundangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan untuk kepatian
LIsnainy Irdan
Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA (KSU) JASA PRIMA
2.THABRANI, S.H.
72 — 14
Bahwa gugatan PELAWAN pada angka 6, 7, 8 halaman 8 PELAWANyang pada pokoknya menyatakan mengenai tidak adanya dasar hukumuntuk dapat dilaksanakan adalah merupakan dalil yang tidak berdasar danmenunjukkan bahwa PELAWAN berusaha menggelabui HAKIM danPENGADILAN serta TIDAK MEMATUHI PUTUSAN PENGADILAN yangtelan memberi kepatian hukum karena pada saat pelaksanaan Aamaningdihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyampaikanpengakuan utang dan penawaran Pembayaran kepada TERLAWAN sebesar
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Poerwadi Soetanto tidakmempunyai kwalitas sebagai Pemilik yang beritikad baik ; Obyek hak atas tanah dalam Akta Kuasa No.11, tanggal 18 Nopember 1974adalah Sertifikat Hak Milik No.444 / Desa Kepaihan, akan tetapi obyek hakatas tanah dalam Akta Jual Beli No.164 / JB / Ill / 1994, tanggal 16 Agustus1994 tersebut di atas adalah Sertifikat Hak Milik No.444 / Kepatian atasnama Soemardjo ;Maka berdasarkan atas halhal tersebut diatas, Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri
- I WAYAN NASTRA;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA;
TERGUGAT INTERVENSI:
- NYOMAN MULYATHI
60 — 17
Maret 2011 ) maka pada tanggal 30April 2011 pencatatan pemblokiran atas sertifikat hak milik No. 2574/DSPenyaringan pada buku tanahnya berakhir sendirinya ; c) Bahwa dengan berakhirnya pemblokiran maka dengan sendirinyaSertifikat Hak Milik No. 2574/DS Penyaringan apabila ada permohonanperalihan haknya tentunya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yangberlaku ; d) Bahwa terhadap dalil gugatan No. 15, Penggugat keliru memahamimengenai pengertian Asas asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnyaAsas Kepatian
78 — 67
menjadi obyeksengketa telah bertentanngan dengan Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah; Menimbang, bahwa selain itu Tergugat sesuai dengankewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala KantorPertanahan Nomor 3 Tahun 1997 wajib membentuk Panitia telaahanuntuk melaksanakan Putusan pengadilan yang telah berkekutan hukumpasti (vide bukti Pl, P2, dan P3) untuk membatalkan /mencabutsertipikat yang menjadi obyek sengketa demi untuk tercapainyaazas kepatian
1.HAMSIH
2.ASLI
3.RAKLI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA
2.MBALWATI YASON
315 — 213
Asas Kepatian Hukum .
SURYA DHARMA PUTRA BAKARA, SH
Terdakwa:
PUJI HERMAWAN ALIAS BOKIR Bin HERI SUKARELAWANTO
14 — 10
atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertaHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2020/PN Kpnpemidanaan tersebut haruSs mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
YUDIANDAR ARIGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
119 — 166
Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 s.d. 14menyatakan azas kepatian hukum, azas kecermatan, azas penyalahgunaanwewenang yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, karenaupaya yang dilakukan oleh pejabat sidang KKE telah sesuai denganketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsipprinsip asas umumpemerintahan yang baik dikarenakan proses mekanisme sidang KKE telahmengacu kepada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentangSOTK KEP.Berdasarkan halhak tersebut
299 — 307
TENTANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.11.Bahwa semenjak Termohon Pailit mengumumkan pemberitahuanpenghentian aktifitas usahanya pada tanggal 02 Desember 2018, maka padasaat itu seluruh tagihan Para Pemohon pailit menjadi jatuh tempo dan dapatditagih untuk segera dibayar oleh Termohon Pailit, mengingat tidak ada lagiperputaran arus kas (cashflow) dari Termohon Pailit yang berimplikasi padatidak adanya kepatian pembayaran utang kepada Para Pemohon Pailit,terlebih lagi selama + 6 (enam) bulan terakhir
Terbanding/Penggugat : Barnabas Jontuah Purba
68 — 22
Sebagai dasar danalasan,mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dansederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dandapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana sertaberkekuatan hukum dan kepatian hukum.
1.SUNARTI
2.SITI AMINAH
3.MARWOTO
Termohon:
1.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan SPAM Sistem Penyediaan Air Minum
2.Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang qq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
69 — 18
Asas Kepatian HukumYang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Pemerintahan.Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah menetapkan nilai gantirugi tanpa memperhatikan ketentuan perundangundangan yangberlaku;b.
SURYA DHARMA PUTRA BAKARA, SH
Terdakwa:
PURWANTO Alias KENTUS Bin SUPRIONO
15 — 8
bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidanatujuannya bukan sematamata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapijuga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahatmenjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat sertapemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa,Masyarakat dan Kepatian
39 — 3
No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan danmengabulkan permohonan Para Pemohon sebatas permintaan Para Pemohonagar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Doerahman bin Saatdengan tujuan untuk kepatian hukum Para Pemohon sebagai ahli waris, untukHal. 19 dari 23. Pen.No.355/Padt.P/2020/PA. Tng.mengurus hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hartawarisan/peninggalan almarhum dan untuk kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 UU.