Ditemukan 710 data
SALIMI
90 — 19
penetapanPengadilan Negeri pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkanakta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinanpenetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketenuan
11 — 2
perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan
7 — 3
uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatadalah sebagaimana terurai di atas.Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah.Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang anggota POLRI,yang menurut ketenuan
13 — 2
No 559/Pdt.G/2019/PA.BaMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pula oleh karenatidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnyaapabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkahiddah kepada Termohon, sesuaidengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 JuntoPasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
10 — 1
Panitera diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusanyang telah berkekuatan humum tetap kepada Pegawai Pencaatat Nikah KUAKecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat masingmasingPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 angka 9 masuk katagorigugatan cerai, maka berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuuntuk itu, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:;Mengingat segala ketenuan
6 — 4
dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,10maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan
10 — 9
hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan dengan10petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan
8 — 1
perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan
15 — 1
Bantul, maka sesuai ketenuan pasal 73ayat (10 UU. No. 7 tahun 1989, jo.
9 — 4
hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan
10 — 7
dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan
10 — 0
demikepastian hukum dan ketertiban hukum serta perlidungan kepada anakanakdari Pare Pemohon, maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohoncukup beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu .Mebimbang, bahwa Perkawinan para Pemohon telah terjadi setelahlahirnya UndangUnang No.1 tahun 1974, tetap perkawinan Pemohon danPemohon II tidak melanggar hukum sesuai ketenuan
10 — 1
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pula oleh karenatidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnyaapabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuaidengan ketenuan
14 — 1
perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan
16 — 2
No 5127/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al
19 — 6
Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya, mohonmenetapkan biaya sesuai dengan ketenuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Berdasarkan dalildalil di atas, Pemohon dan Pemohon Il mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:Primer :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Pemohon II;2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antaraPemohon (A. Muh. Ahyul bin A.
PT. KENCANA RAYA MAJU JAYA
Tergugat:
SANJEEV SITALDAS PUNJABI
101 — 71
yang telah dipanggildengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainmenghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jikaHalaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN BtmPengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidakberalasan;Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (RumusanHukum Kamar Perdata Tahun 2015) Putusan dapat dijatuhkan secara verstekapabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketenuan
45 — 16
sah;Menimbang, bawa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut,akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatdalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta duaorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telahdiuraikan di dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketenuan
16 — 6
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
27 — 4
Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian