Ditemukan 262 data
17 — 4
dakwaankedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanHalaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2015/PN.Tbtpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agarTerdakwa dinyatakan bersalah melanggara
113 — 56
Penggugat telah dijatuhi hukuman pidanaselama 3 (tiga) tahun Penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap sehinggaBidang Hukum Polda Sumsel Mengeluarkan surat dengan Nomor : R / 1602 /XI / 2014 / Bidkum tanggal 20 November 2014 Perihal Pelaksanaan SidangKode Etik Profesi Polri an PENGGUGAT EVAN MEISARDI,Berdasarkan fakta fakta hukum yang telah disampaikan oleh TERGUGAT tersebut diatas bahwa penggugat BRIGADIR EVAN MEISARDI, S.PSI NRP. 84050700 Ba BagSumda Polres Pagaralam telah terbukti secara sah melanggara
23 — 10
Pidanamelanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No 35 tahun 2009 tentangNarkotika atau Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan denganfaktafakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah Majelis Hakimmenganalisa fakta hukum tersebut, dakwaan yang paling relevan adalah dakwaankesatu melanggara
164 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka untuk menguji sahatau tidaknya objek sengketa dimaksud dapat dilihat dengan halhal sebagaiberikut :a Melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku :11Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan objek sengketa a quosebagaimana dikemukakan di atas melanggara ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, dimana Tergugat I dan Tergugat II sebelummenerbitkan objek sengketa a quo harus terlebih dahulu melakukan verifikasibaik data administrasi maupun fisik yakni tentang riwayat tanah
26 — 3
keringanan hukuman yang telah disampaikanoleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutan pidananya tersebut.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dari pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara berlapis atau Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 378 KUHP.Subsidair melanggara
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atau bila peralihannya karena hibah,didapat dari manapun hibah tersebut adalah sah dan wajib mendapatperlindungan hukum selama tidak melanggara asas Legitime Porsie.Kecuali halhal tersebut diatas disertai dengan perjanjian lainnya yangmenentukan dan menyebutkan secara tegas bahwa jual beli atau hibahtersebut adalah ditentukan lain (propforma). Kejelasan tersebut harus nyatakarena sistim hukum di Indonesia tidak mengenai istilah proforma;.
114 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku: Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah menerbitkan objek sengketaa quo sebagaimana dikemukakan di atas melanggara ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, dimana Tergugat dan Tergugat Il sebelum menerbitkan objek sengketa a quo harusterlebin dahulu melakukan verifikasi baik data administrasi maupunfisik yakni tentang riwayat tanah dimana akan dilakukanpembangunan bangunan yang dimohonkan izinnya, akan tetapiTergugat dan Tergugat II diduga
SERLI PATULAK, S.H.
Terdakwa:
LUSIANA HIDRA S.P Alias MADES Binti GABRIEL ROTOK
92 — 51
Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakahperbuatan Terdakwa telan memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengandakwaan Alternative melakukan Tindak Pidana melanggar:Kesatu : melanggara Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;atauKedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;maka untuk
42 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : tanpa tahapan pencalonan yang melanggarA. UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikPasal 13 : Partai Politik berkewajibanhuruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi, dan hak asasi manusiaHalaman 77 dari 97 hal. Put.
Musyawarah Nasional tahun 2010 Partai Hati Nurani RakyatPasal 34: Setiap bakal calon Ketua Umumdianggap sah apabila memenuhi syaratPasal 35: Mekanisme Pencalonan dan PemilihanKetua UmumMemaksakan penetapan formatur unsur DPD/DPC zonabarat terhadap DR Amir Hakim yang seharusnyasesuai hasil pemilinan peserta musyawarah adalahFerdinan, walaupun banyak interupsi tetapi tidakdigubrisMenetapkan TIM Formatur unsur DPP yang ditunjuklangsung oleh Tergugat tanpa melalui pemilihanpeserta musyawarah, hal tersebut melanggarA
20 — 13
perbuatanPidana melanggar pasal 115 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotikaatau Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111(2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;ee Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevandengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah MajelisHakim menganalisa fakta hukum tersebut, dakwaan yang paling relevan adalahdakwaan kesatu melanggara
50 — 10
memeriksa setelah diperlihatkan 2 (dua) paket sabusabuyang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bersih0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) lembar hasil pengujian / hasilpemeriksaan Laboratoris Balai Besar POM Banjarmasin adalah termasuk NorkotikaGolongan I bukan tanaman jenis sabusabu dan hasil pemeriksaan Laboratoris sabusabu tersebut mengandung METAMFETAMIN $;Bahwa bila terjadi pemilikan dan penyaluran atau jual beli secara bebas maka haltersebut adalah melanggara
75 — 28
masingmasing surat peringatan yaitu 6 (enam) bulan, sedangkanayat (3) mengatur hak bagi pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungankerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 161 Undangundang Nomor 13 tahun 2003;Menimbang, bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak adakaitannya secara tegas dengan Pasal 161 Undangundang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, karena pada alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebuttidak disebutkan melanggar Perjanjian Kerja dan atau melanggara
1.UTAMI FILIANDINI, SH
2.ELLA SABRINA HASIBUAN, SH.
Terdakwa:
AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN
372 — 335
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan/ataupemerasan atau yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan tersebutterdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan ataupun mendistribusikan baiksecara perorangan maupun lebih dari satu orang (public) sebagaimana yangdisampaikan oleh ROMI FADILLAH RAHMAT B.Comp.SC, M.Sc selaku abhlidalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Berita AcaraPemeriksaan Ahli pada tanggal 19 September 2019 7Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggarA
43 — 28
Mengandung cacat Yuridis karena empat (4) unsur utamadalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :Tiap tiap perbuatan yang melanggara hukum dan membawakerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahanya untuk mengantikan kerugiantersebut Dari Bunyi pasal tersebut maka dapat di artikan denganempat unsur PMH sebagai berikut : Adanya Perbuatan melawan hukum;Halaman 24 Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT JAPUnsur Perbuatan melawan hukum di artikan sebagaiperbuatan
FAHMI RACHMAN, S.H.
Terdakwa:
NURMAN Alias AMIK RUWI
55 — 12
dari Pasal 365 Ayat (2)Ke1, Ke2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa memohondibebaskan oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkandi atas bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melanggara
Pembanding/Tergugat IV : ERNA MERIATI HABA Diwakili Oleh : Mediyana Haba
Pembanding/Tergugat V : ROMI DANCE HABA Diwakili Oleh : Mediyana Haba
Pembanding/Tergugat VI : LERRY HABA Diwakili Oleh : Mediyana Haba
Terbanding/Penggugat : DR. JENY EOH, MS
Turut Terbanding/Tergugat I : HELENA HABA SELAN
Turut Terbanding/Tergugat II : SALOMO HABA, SH
115 — 47
Gugatan mengandung cacat atau obscuur libelGugatan melanggara yuridiksi (kKompetensi) absolute ataurelative dan sebagainya.Bahwa Terbanding/ Penggugat sangatlah tidak mengenal akan dirinyasendiri dimana Terbanding/ Penggugat selalu saja mencari cara untukmengajukan gugatan secara terusmenerus di Pengadilan terkaitdengan tanah obyek sengketa, sayangnya Terbanding/ Penggugatselalu kalan dan baru kali inidimenangkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Klas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri
103 — 50
Pansus DPRD Lembata berpendapat Bupati Lembata ELIASERYENTJI SUNUR telah dengan sengaja mengabaikan/ melanggara. Tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal25 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,khususnya tugas dan wewenang memimpinpenyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkankebijakan yang ditetapbkan bersama DPRD, mengajukanrancangan peraturanperaturan daerah.b.
HANS HATEYONG
Tergugat:
1.Wolter da Costa, yang adalah ahli waris dari Matheis Levinus da costa
2.ROY ANDRE DA COSTA
215 — 101
genap duapuluh satu tahun dan tidak kawin.2) UndangUndang Nomor 1 tanggal 24 Januari 1958 tentang Penghapusantanah Partikelir dan tanah Eigendom yang lebih dari 10 Bau.Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kota Ambon, sebagai perangkat negara,menerima permohonan Han Ho An warganegara Tiongkok tanpa Alas Hakuntuk memiliki tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1054, danmenerbitkan Akta Eigendom Nomor 8 tanggal 31 Januari 1958, jelas :1) Membangkang terhadap negara dan Pemerintah Republik Indonesia2) Melanggara
35 — 31
No. 28/Pdt/2016/PT.SMGBahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Para Tergugattelah melanggara hakhak hukum Penggugat, maka sudah sewajarnyakepadanya dihukum untuk membayar secara tanggung rentengseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H.
RIZKA NURDIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
1.ANDRE MATA DEWA Bin SUKISNO
2.AHMAD MUHAIMIN Bin KHOZIM
129 — 33
Menyatakan Terdakwa ANDRE MATA DEWA BinSUKISNO dan Terdakwa II AHMAD MUHAIMIN Bin KHOZIM bersalah telahmelakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan bagi dirisendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Ketiga melanggara Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.2.