Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini, sejumlah Rp. 4.811.000, (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menyatakan bahwa padatanggal 23 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyatakanmemohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31/ Pdt.G/ 2017/ PN Sgm, Tanggal 12 Oktober 2017, untuk diperiksa dandiputus dalam Pengadilan Tingkat

Desember 2018 ;Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 31/ Pdt.G/2017/ PN Sgm, Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSungguminasa, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29Desember 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat masingmasingpada tanggal 29 Desember 2017, telan memberi kesempatan kepada masingmasing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31

menyatakanpermohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2017 maka pernyataanpermohonan banding dari Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara cara sebagaimana telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan pernyataan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 12 Oktober 2017, Nomor31

UndangUndang No. 20 tahun 1947 Jo Undangundang DaruratRepublik Indonesia No. 1 taahun 1951 tentang tindakanTindakanSementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan SusunanKekuasaan dan Acara PengadilanPengadilan Sipil ;MENGADILI Menerima pernyataan Permohon banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31/Pdt.G/2017/PN Sgm. tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT MKS.

lahir Sinjai, 31 Desember 1978,agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diDusun Leppang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan,Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5Februari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor31

patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan Nomor31

Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca: Berkas perkara yang bersangkutan; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 31/Pdt.G/2019/PNNgw tanggal 23 September 2019 tentang Susunan Majelis Hakim untukmengadili perkara tersebut; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan HariSidang; Setelah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Ngw yang diajukan Para

. ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKlas A khusus Bandung pada tanggal 21 Januari 2015 dalam Register Nomor31/Pdt.G/2015/PN Bdg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik planet Bumi atau Dunia.

Pengadilan NegeriBandung, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bdg, dibuat oleh Dede Sukmara JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua MajelisPengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan kepada, RUDI RUBIJAYA,S.P., M.Sc., Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung beralamat diJalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung yang pada pokoknya menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 telah diberitahukan denganresmi isi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 31 Maret 2015, Nomor31

cermatdan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriBandung, tanggal 31 Maret 2015, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bdg. sertamemori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim Tingkat Pertama telahtepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alin dalam mengadiliperkara a quo dalam ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka putusanPengadilan Negeri Bandung tanggal 31 #Maret 2015 Nomor31

Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Sus/2018jJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dariseluruh dakwaan Penuntut Umum; Bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbuktibersalah melanggar Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tahun 2014 Dinas Pendidikandan Pemuda

pemangku jabatanpemerintahan telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 juncto Pasal 1 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa setiap orang yang dimaksud UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

2018 Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebankanpertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatanNegara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalammengelola keuangan Negara/daerah baik secara langsung maupun tidaklangsung; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbuktibersalah melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2019Nomor 31/Pdt.G//2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal O1Maret 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 18 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor31

IImeninggal dunia, maka akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaikipihak yang akan digugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugatmengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelummemasuki tahap jawaban Tergugat dan Tergugat II, maka terhadap pencabutangugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor31

Eksepsi gugatan kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor31/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 22 Maret 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 161/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13Agustus 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2018, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor31/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 22 Maret 2018:Atau jika Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 OktoberHalaman 3 dari 6 halaman.

IBRAHIM, SH.masingmasing Advokat, berkantor di Jalan SaoSao No.208 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 14 Juli 2011;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentangyang tercantum dalam turunan resmi putusan PengadilanNegeri Kendari tanggal 23 Februari 2012 Nomor31/Pdt.G/2011/PN.Kdi, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM

DALAM KONPENSI DAN REKONPENST Menghukum Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensisecara tanggung renteng untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 581.000, (limaratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yangmenyatakan pada tanggal 08 Maret 2012 paraPenggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonanagar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriKendari tanggal 23 Februari 2012 Nomor31

dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun kembali, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2018;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2018/PA.TSe dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

Terusan Pembangunan Gg Cikopo No.20 Garut berdasarkan surat kuasa khusus tanggalsebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 20 April 1984, agamaIslam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan GarutKota Kabupaten Garut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;Halaman 1 dari 10putusan Nomor31 74/Pat.G/2018

menjalin hubungan sebagaimana layaknya suamiistri.Bahwa penggugat saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tidakserumah dengan tergugat.Bahwa adanya percekcokan dan perselisihan yang terusmenerusmengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugattidak adakebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membinarumah tangga.Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimanayang diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina agar terbentuk rumah tanggaHalaman 2 dari 10putusan Nomor31

Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2009;Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugatdan Tergugat bertengkar iebih dari tiga kali;Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak ada tanggung jawabterhadap nafkah keluarga;Bahwa puncaknya pertengkaran antara Penggugat danTergugatpada bulan Agustus 2018 sehingga antara keduanya pisah rumah;Bahwa pihak keluarga sudah menasehati tapi tidak berhasil;Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat danHalaman 5 dari 10putusan Nomor31

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 12 Mei 2020;3.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000, (Satu Juta LimaRatus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31/G/2019/PTUN.PLK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal tanggal 12 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugatdan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat Il Intervensitelah

oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding pada tanggal 20Mei 2020 dan tanggal 22 Mei 2020, maka masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonanbanding tersebut dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secaraseksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor31

SK.2/X/2016, tanggal 6 NOVEMBER 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor106/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017, tentang Penunjukan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkatbanding;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31

/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017;Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B sertasurat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sepertiterurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam perkaraantara kedua belah pihak tersebut

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor31/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Pemohon I;Ismawati binti Ishak, umur 44 tahun, agama Islam, tidak bekerja,Pendidikan SD, tempat kediaman di DusunTelukjatidawang, Desa Teluk Jati Dawang, KecamatanTambak, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkaraint;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya telahmengajukan Permohonan Isbat Nikah, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor31

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor31/Pdt.P/2020.PA.Bwn dari Pemohon;2.

/19 September 1956;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jaya Mandala Vil Nomor 2 MentengDalam Jakarta Selatan:Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun 20092014Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PERTAMA:ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 1 dari 18 hal.

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT 42/24/12/2015tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwadalam perkara a quo judex facti menggunakan hasil perhitungankerugian Keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dariPembangunan (BPKP) sedangkan tidak ada hasil pemeriksaan dariBadan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mendeclare adanyakerugian negara tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 menyebutkan bahwa Komisi PemberantasanKorupsi (KPK

pekerjaanKaryawan Swasta di BSA, tempat tinggal di KabupatenSeluma, sebagai Pemohon;melawanTermohon, tanggal lahir 17 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan lbu rumah tangga, tempat tinggal diKabupaten Seluma, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA.Tas dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No 31/Pdt.G/2019/PA.Tas3.

Membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor31/Pdt.G/2017/PN Ton. tanggal 4 April 2018;Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 422/PDT/2018/PT Sby.Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatantanggal 22 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23November 2017 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Tbn,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini.Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex ae quo et bono).Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut, Pengadilan NegeriTuban pada tanggal 4 April 2018 telah menjatuhkan putusan Nomor31/Pdt.G/2017/PN Tbn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Terlawan 2 untuk seluruhnyaHal. 10 dari 15 hal. Put. No. 422/PDT/2018/PT Sby.A.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor31/Pdt.G/2017/PN Tbn. tanggal 4 April 2018 yang dimohonkanbanding terSebut; 222 22 Menghukum Pembanding semula para Pelawan untukmembayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuktingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluhribu rupiah );Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 19 September2018 oleh kami H. M.

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 April 1998, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPenetapan, Nomor 580/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor31/31/IV/1998 tanggal 08 April 1998;Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.

untuk menguatkan pemeriksaanperkara inl;Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara inisesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :Primer :1.2.4.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan Nama Pemohon MUCHAMMAD MASKUR BINMURDIMAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor31

Menyatakan Nama Pemohon MUCHAMMAD MASKUR BINMURDIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/IV/1998 tanggal 08 April 1998, yang di keluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi M.MASKUR BIN MURDIMAN;3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahanbiodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan SokoKabupaten Tuban;4.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor31/G/2019/PTUN Mks., tanggal 22 Oktober 2019;5.

Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks.Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2019 ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnyatersebut, telah pula mengajukan memori banding, tanggal 4 Desember 2019yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, padatanggal 5 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugatsebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding tanggal 5 Desember2019 ;Menimbang, bahwa atas memori banding

bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 31/G/2019/PTUN.Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telahmengajukan surat permohonan banding tertanggal 30 Oktober 2019ditandatangani oleh kuasa hukumnya, yang diterima oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor31

Pada tanggal 11 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TumpangKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor31/20/1ITI/2010 tanggal 11 Maret 2010)?2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumahorangtua Penggugat di Jalan Sakura RT.06 RW. 03 DesaMalangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 3hari;3.

telah hadir sendiri, sedang Tergugattidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut.Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihakyang berperkara tapi tidak berhasil lalu) dibacakanlahgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor31