Ditemukan 1411 data
10 — 0
oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nonmor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio
11 — 6
kKemadharatan yang lebih besar bagi keduabelah pihak, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka gugatanPenggugat telah terbukti menurut hukum dan memenuhi alasan perceraianseperti diatur dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan pasal 119(2) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satubain Sughra;Menimbang, bahwa secara ex oficio
11 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan Replik Pemohon serta berdasarpasal 41 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 secara ex oficio Pengadilan menghukumPemohon untuk membayar nafkahnafkah dan mutah yang akan ditentukan sebagaimanadalam amar putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 tahun 2009
9 — 1
permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio
13 — 6
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
69 — 13
No.194/Pdt.G/2013/MSBna116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi dalam perkara inidan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalahberalasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf c Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Majelis Hakim secara ex oficio perlu mempertimbangkan akibat langsung daricerai talak menyangkut hak istri ;Menimbang
9 — 1
pernah hidup serumah kembaii;3 Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antaraPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi fakta hukum yang tetapberdasarkan pengakuan Pemohon dan kesepakatan yang menjadi hakTermohon dan kewajiban Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 1338KUH Perdata yang harus ditepati dan akan di cantumkan dalam amarputusan sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun1979 jo pasal 149 Kompilasi hukum Islam Pengadilan secara ex oficio
10 — 0
pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapatditerbitkan akta nikahnya;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkanpengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya,sehingga akan memudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya admistrasi sesuai ketentuan Pasal34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, maka secara Ex Oficio
10 — 6
sedangkan Permohonan Pemohon tidakmelawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atau ditalak Pemohon daripadadigantung setatusnya oleh Pemohon yang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkahlahir maupun batin;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatip Pemohon dan Pemohon telahmeninggalkan Termohon selama 2 bulan lamanya, dan Pemohon dan termohon telahmelakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) maka secara ex oficio
8 — 6
dan anak keturunan mereka pada masa yang akandatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaianpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan13Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterimaoleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa di dalam rumah tangga seorang suamiberkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinyaberdasarkan kemampuannya, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat 4 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu) Majelis Hakimsecara Eks oficio
10 — 0
anak yang bernama ANAK, lahir di Karawang tanggal 22 Juni2012 adalah anak dari Pemohon (PEMOHON ) dan Pemohon Il (PEMOHONll).Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakansebagai anak dari Pemohon dan Pemohon Il maka sesuai ketentuan Pasal103 ayat (8) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapatdijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Karawang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anakdimaksud, oleh karenanya secara ex oficio
11 — 3
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
11 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
6 — 0
Oficio mewajibkanPemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sebesar 3bulan x Rp300.000, = Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribuMenimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untukmengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap
7 — 4
dapat diperbaiki) tahanlahdengan cara yang baik (dan bila tidak bisadiperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebutdiatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atasinisiatip Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak datangdalam persidangan meski telah dipanggil secara patut, makasecara ex oficio
9 — 0
XXXX, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 10102016;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di wilayahKantor Urusan Agama Bubutan vide bukti P. 4 karena itu untuk tertibnyaadmistrasi maka secara Ex Oficio Majelis memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor UrusanKecamatan Bubutan, Kota Surabaya Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 (ayat 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah
13 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
9 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
8 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
8 — 0
XXXX, lahirdi Banyuwangi 25062005;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di wilayahKantor Urusan Agama Bubutan vide bukti P. 3 karena itu untuk tertionyaadmistrasi maka secara Ex Oficio Majelis memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor UrusanKecamatan Bubutan, Kota Surabaya Kota Surabaya ;Menimbang, bahwaperkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 (ayat 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah 2 (