Putusan Nomor 10 P/HUM/2015Undangan yang lebih tinggi, telah melanggar hak konstitusional PemohonIll ;5 Bahwa Pemohon IV, sebagai warga negara Indonesia dengan profesiAdvokat memiliki status sebagai penegak hukum, sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. : 18 Tahun 2003, tertanggal 5 April 2003 Tentang Advokat,untuk selanjutnya mohon disebut UU Advokat, menyatakan :Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yangdijamin oleh

hukum dan Peraturan Perundangundangan;Sehingga sebagai penegak hukum yang berkewajiban untuk menegakanhukum, Pemohon IV merasa haknya telah dilanggar sehubungan dengantelah diterbitkannya Peraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan yangbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi ;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukanpermohonan uji materiil (judicial review) ini ;3 Peraturan

pelaksaan dari PeraturanPerudangundangan demi terciptanya penegakan konstitusional norma, sejak tahun 2011Pemohon III telah aktif melakukan uji materiil terhadap UndangUndang yangbertentangan dengan UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuanPeraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan yang bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang lebih tinggi, telah melanggar hak konstitusional Pemohon IIIBahwa Pemohon IV, sebagai warga negara Indonesia dengan profesi Advokat memilikistatus sebagai penegak

Putusan Nomor 10 P/HUM/2015Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin olehhukum dan Peraturan Perundangundangan ;Sehingga sebagai penegak hukum yang berkewajiban untuk menegakan hukum,Pemohon IV merasa haknya telah dilanggar sehubungan dengan telah diterbitkannyaPeraturan Presiden Unit Staf Kepresidenan yang bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang lebih tinggi.Sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepadaMahkamah Agung agar

TERGUGAT 1dalam surat tersebut bahwa TERGUGAT 1 hanya berwenang untuk sebatasmenerima laporan, melakukan pemeriksaan dalam hal ini telah memanggil danmelakukan klarifikasi pihak pihak terkait (Saudari Anik Sugiarti, Slamet dan TeguhMulyono) dan menembuskan kepada Kepolisian Sektor Sukodono, Komando RayonMiliter Sukodono dan kecamatan Sukodono.Bahwa, karena sesuai Tata Tertib Laporan yang bersifat sengketa tetapimengandung unsur tindak pidana maka laporan tersebut penyelesaiannyaditeruskan kepada Penegak

Arsip.Bahwa, seharusnya TERGUGAT 1 membuat surat secara resmi ditujukan dengantegas Kepada salah satu Institusi Penegak Hukum untuk meneruskan penyelesaiansengketa yang mengandung dugaan tindak pidana ini, sehingga jelas institusi manayang diminta oleh BPD untuk meneruskan penyelesaian sengketa pidana ini, bukanhanya sekedar dikirim tembusan atas surat Jawaban kepada PENGGUGAT.Bahwa, sehingga akbatnya sampai saat gugatan ini didaftarkan ke PengadilanNegeri Sidoarjo tidak ada Institusi Penegak hukum

Pidana Money Politik ini, karena memang tidak adasecara resmi pelimpahan dan atau permintaan dari TERGUGAT 1.Bahwa, sesuai dengan Tata Tertib Pilkades TERGUGAT 1 memiliki waktu 3 harisejek menerima Laporan dari PENGGUGAT untuk menindak lanjuti atau tidakmenindak lanjuti Laporan PENGGUGAT tersebut, namun ternyata TERGUGAT 1sampai Saat ini tidak pernah meneruskan secara resmi penyelesaian dugaan tindakHalaman 7 dari 35 Putusan Perkara Nomor 783/PDT/2021/PT SBYpidana Money Politik tersebut kepada Penegak

Menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitutidak menjalankan kewajibannya untuk meneruskan laporan dugaan MoneyPolitik kepada penegak hukum untuk penyelesaian perkara dugaan Money Politikdalam pilkades Pekarungan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo tahun2020, sebagaimana dimaksud pasal 11 angka 10 Peraturan Panitia PemilinanKepala Desa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tanggal 25 Desember2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala DesaPekarungan

Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan Tergugat 1 yang TidakMeneruskan Laporan Penggugat atas dugaan terjadinya Money Politik dalampelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Penegak Hukum untukpenyelesaiannya, yang hal ini termasuk Perbuatan Melawan Hukummelanggar ketentuan pasal 11 angka 10 Peraturan Panitia Pemilihan KepalaDesa Pekarungan nomor : 031/PAN.PK/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020Tentang Perubahan Keempat Peraturan Panitia Pemilihan Kepala DesaPekarungan Nomor: 023/PAN.PK.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 11Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf e, Komisi PemberantasanKorupsi berwenang melakukan penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak PidanaKorupsi yang:a. melibatkan aparat penegak hukum,Penyelenggara Negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atauPenyelenggara Negara; dan/ataub. menyangkut kerugian negara paling sedikitRp1.000.000.000,00

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12e. meminta data kekayaan dan data perpajakantersangka atau terdakwa kepada instansi yangterkait;f. menghentikan sementara suatu transaksikeuangan, transaksi perdagangan, danperjanjian lainnya atau pencabutan sementaraperizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukanatau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yangdiduga berdasarkan bukti awal yang cukup adahubungannya dengan Tindak Pidana Korupsiyang sedang diperiksa;g. meminta bantuan Interpol Indonesia atauinstansi penegak

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat)pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, danPasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:(1)(3)Pasal 69AKetua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertamakalinya ditunjuk dan diangkat oleh PresidenRepublik Indonesia.Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbataspada aparat penegak hukum yang sedang menjabatdan yang telah berpengalaman paling sedikit15 (lima belas

Komisi PemberantasanKorupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas danwewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun...SK No 012617A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsidirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum,terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi PemberantasanKorupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakniadanya pelaksanaan

tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yangberbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengansesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik danpenyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan denganberbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lIembagapengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KomisiPemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurangakuntabelnya pelaksanaan

Namun secarategas dinyatakan bahwa Advokat berkedudukan sebagai penegak hukumsesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003.11.Bahwa pengaturan Advokat sebagai penegak hukum merupakanperjuangan Advokat, hal ini dimaksudkan tidak saja untuk melindungikepentingan an sich tetapi dimaksudkan untuk melindungi kepentinganmasyarakat yang menggunakan jasa hukum Advokat.

Selainitu, Pasal 32 ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepadaMahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU1/2003 telah dinyatakan ditolak.10.Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 menyatakan:"Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan statuskepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukansetara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dankeadilan menunjukkan bahwa karena

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id41 " E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 14.Bahwa dengan lemahnya Organisasi Advokat tak jarang Advokat yangdalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat berstatus sebagai penegak hukum tidak punya nilai tawarterhadap sesama unsur "Catur Wangsa" Penegak Hukum lainnya (Hakim,Jaksa dan Polisi)

Bahwa Advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya mendapatkanperlindungan atau jaminan dalam melaksanakan tugasnya dengan itikadbaik mendapatkan perlindungan hukum di luar sidang karena PemberianBantuan Hukum yang bukan berkedudukan sebagai penegak hukumdiberikan atau jaminan untuk tugas tersebut.7.

Saksi menyampaikan keberatan karena dikaitkan dengan Pasal 5UndangUndang Advokat yaitu Advokat adalah penegak hukum makakekebalan itu juga melekat di dalam dan di luar pengadilan.

suami istri yangmenikah sejak tahun 2012 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniaiseorang anak bernama ANAK, sekarang dalam asuhan Penggugat;Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihandan pertengkaran;Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasankepada anaknya dengan cara memukul wajahnya sampai lebam dansampai berurusan dengan aparat penegak

Tergugat terjadi pisahtempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepadaPenggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keteranganyang pada pokoknya mengetahui mengetahui keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisihdan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada anaknyadengan cara memukul wajahnya sampai lebam dan sampai berurusan denganaparat penegak

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkankembali disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada anaknyadengan cara memukul wajahnya sampai lebam dan sampai berurusandengan aparat penegak hukum (Polisi);2.

satupersatu dengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telahmemenuhi unsurunsur terjadinya suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbukti bahwaantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerusyang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat melakukankekerasan kepada anaknya dengan cara memukul wajahnya sampai lebam dansampai berurusan dengan aparat penegak

Penegak A No.52 RT.OO1RW.05 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, sesuai SertifikatHak Milik Nomor 5538/Pengasinan yang terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur (sekarang KecamatanRawalumbu), Kelurahan Pengasinan, seluas 90 M2, sebagaimanadiuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28 Juni 1989, tercatat atasnama XXXXX, merupakan Harta Peninggalan Almarhumah Dra.XXXXX Bint XXXXX;4.

Penegak A No.52 RT.OO1RW.05 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, sesuai SertifikatHak Milik Nomor 5538/Pengasinan yang terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur (sekarang KecamatanRawalumbu), Kelurahan Pengasinan, seluas 90 M2, sebagaimanaHalaman 5 dari 15 Penetapan No. 0218/Pdt.P/2018/PA.Bks.diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28 Juni 1989, tercatat atasnama XXXXX, merupakan Hak dari Pemohon (XXXXX Bin H. XXXXXA);5.

Penegak A No.52 RT.001RW.05 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, sesuai SertifikatHak Milik Nomor 5538/Pengasinan yang terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur (Sekarang KecamatanRawalumbu), Kelurahan Pengasinan, seluas 90 M2, sebagaimana diuraikandalam Gambar Situasi tertanggal 28 Juni 1989, tercatat atas nama XXXXX,merupakan Harta Peninggalan Almarhumah XXXXX Binti XXXXX;4.

Penegak A No.52 RT.001RW.05 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, sesuai SertifikatHak Milik Nomor 5538/Pengasinan yang terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur (Sekarang KecamatanRawalumbu), Kelurahan Pengasinan, seluas 90 M2, sebagaimana diuraikandalam Gambar Situasi tertanggal 28 Juni 1989, tercatat atas nama XXXXX,merupakan Hak dari Pemohon (XXXXX Bin H. XXXXX A);5.

Supiandi, Pengurus Federasi SerikatPariwisata dan Sektoral Indonesia (FSP PARASINDONESIA), berkedudukan di Jalan Penegak Nomor27, Matraman, Jakarta 13140, berdasarkan Surat Kuasatanggal 16 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;LawanPT. Menara Peninsula (Hotel Menara Peninsula), berkedudukan danberkantor di Jalan Let. Jend. S.Parman 78, Jakarta,untuk selanjutnya disebut sebagai ......

Pst.berkedudukan di Jalan Penegak Nomor 27, Matraman, Jakarta 13140,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2018, Tergugat hadir Agus Sunarto,HR Manager Hotel Menara Peninsula;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Februari 2019Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanggal 4 Januari 2019 yangtelah didaftarkan tanggal 4 Januari 2019 dalam Register Nomor 04/Pdt.Sus PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst melalui suratnya tanggal 6 Februari 2019;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelumadanya

masyarakat dan aparat bahwa segalatindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadapmartabat manusia dan penjatuhan hukuman terhadap para pelaku kejahatandalam Lingkup Rumah Tangga adalah untuk menghentikan kejahatan itusendiri, Karena itu sangat tidak adil karena Pengadilan Negeri Ambon yangmenjatuhkan hukuman terhadap masyarakat biasa yang melakukankejahatan dalam Lingkup Rumah Tangga telah dijatuhi pidana selama 6(enam) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa yang merupakan seorangAparat Penegak

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam menjatuhkanputusan berupa pidana (Strafmaat) percobaan tersebut, belummempertimbangkan "halhal yang memberatkan" yang terdapat dalamperbuatan maupun pada diri pribadi Terdakwa, (sebagaimana yangdiuraikan dalam Surat Tuntutan kami) yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Aparat Penegak Hukum (anggotaPolri) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal44 ayat (1) UndangUndang

Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Aparat Penegak Hukum (anggotaHal. 8 dari 12 hal.

No. 1561 K/Pid.Sus/2009Polri) telah melanggar UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10 huruf a yangberbunyi: Koroban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga,kepolisian, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkanpenetapan perintah perlindungan dari pengadilan sedangkan Terdakwasebagai anggota kepolisian melakukan kekerasan rumah tangga; Terdakwa sebagai seorang Aparat Penegak Hukum (anggota Polri)telah memberi contoh yang tidak

baik bagi masyarakat denganmelakukan perbuatan pidana yaitu Kekerasan Suami terhadap Sstri(Kekerasan dalam Rumah Tangga), dimana Terdakwa sebagai seorangAparat Penegak Hukum (anggota Polri) sesuai Pasal 2 UndangUndangNo. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I berbunyi: Fungsi Kepolisianadalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaankeamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,pengayoman, dan haruslah memberi contoh yang baik kepadamasyarakat;4.

ABADI SUROTO, BSC....... cece cece ee ene eee eeeeneeeeananens Panitera Pengganti;BAMBANG SETIAWAN, SE.......cccccccccccccsseceseesseeeeeseueeeseseueaseeeananees Penyidik;Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakanuraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti suratdakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perdapada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah nomorBAPC/03/V1I/2019 tanggal 14 Juni 2019:a.

ABADI SUROTO, BSc. sebagai Panitera Pengganti,BAMBANG SETIAWAN, SE, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perdaselaku kKuasa Penuntut Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ProvinsiJawa Tengah, dan Terdakwa;Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hakhaknya, ataspertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusantersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dalampenjatuhan hukuman terhadap saya Terdakwa terkesan emosi, karena sayasebagai anggota Polri seharusnya menegakkan hukum tetapi malahmelanggar hukum, Majelis Hakim tidak mempedomani bahwa siapa sajadapat melanggar hukum baik warga sipil maupun penegak hukum disengajamaupun tidak, namun yang penting bagaimana upaya Pemerintah atauPenegak Hukum agar setiap orang tidak akan pernah melanggar hukum,dan hukuman apa yang harus dijatuhnkan kepada

orang (penegak hukum)yang melanggar hukum, supaya orang (penegak hukum) tidak berbuatkesalahan serupa, apakah harus dengan hukuman yang seberatberatnya ?

,jawabannya saya serahkan kepada bapakbapak Penegak Hukum, yangdalam hal ini kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agungyang terhormat ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenaiberat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang judex factieyang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatunkan pidana melampaui batasmaximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancamanpidananya,

No. 1056/Pid.B/2012/PN.JktPst.ditanggapi, maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan PT Indosat, Tbktersebut ke aparat penegak hukum, kemudian sekitar bulan Maret 2012, PTIndosat kembali menerima Surat Nomor : 008/LSMKTVSS/II/2012 tanggal22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua LSMTKI,dimana isi dari surat tersebut adalah tuduhan adanya dugaan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk terkait kepemilikan2.500 tower, selanjutnya Terdakwa mengundang pimpinan PT Indosat

Tbk,untuk membicarakan permasalahan ini di LSMKTI pada hari Rabu tanggal28 Maret 2012, namun apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam surat ini tidakditanggapi, maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan PT Indosat, Toktersebut ke aparat penegak hukum ; Bahwa setelah menerima surat dari Terdakwa tersebut PT Indosat,Tok, kKemudian menugaskan Staf Bagian Hukum yaitu DIDI SUDIRMAN (manager legal PT Indosat Tbk ) dan saksi DAVID HAMONGAN SIREGAR SH( staf legal PT Indosat Tbk ) untuk menemui Terdakwa, lalu

Lembaga SwadayaMasyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia/LSMKTI), dimana isi darisurat tersebut adalah tuduhan adanya dugaan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh PT Indosat Tbk terkait dengan layanan Blackberry ,selanjutnya Terdakwa mengundang pimpinan PT Indosat, Tbk untukmembicarakan permasalahan ini di LSMKTI pada hari Jumat tanggal 9Pebruari 2012, namun apabila dalam jangka waktu 3x24 jam surat ini tidakditanggapi, maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan PT Indosat, Tbktersebut ke aparat penegak

tanggal22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua LSMTKI,dimana isi dari surat tersebut adalah tuduhan adanya dugaan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk terkait kepemilikan2.500 tower, selanjutnya Terdakwa mengundang pimpinan PT Indosat Tbk,untuk membicarakan permasalahan di LSMKTI pada hari Rabu tanggal 28Maret 2012, namun apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam surat ini tidakditanggapi, maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan PT Indosat, Tbktersebut ke aparat penegak

Penegak Rt.12 No.30 Kec.

Penegak Rt.12 No.30 Kec. Banjarmasin Timur KotaBanjarmasin, saat itu manajer yang baru an.

Bahwa menurut keputusan Mahakamah Konstitusi Nomor: 65/PUUIX/2011 halaman 30 menyatakan Filosofi diadakannya pranatapraperadilan yang justru menjamin hakhak tersangka/terdakwa sesuaidengan harkat dan martabatnya selaku manusia dengan demikian,berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi ini pada hakekatnyapraperadilan itu adalah untuk menjamin hakhak warga negara, darikesewenangwenangan yang mungkin dan dapat dilakukan olehaparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum;3.

Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh Pemohondidasarkan kepada Bab X bagian kesatu Undangundang Nomor 08Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Bab XIlBagian kesatu KUHAP, lembaga praperadilan sebagai sarana untukmelakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaanwewenang oleh aparat penegak hukum seperti penyelidik dan/ ataupenyidik.

Pengawasan horizontal dalam kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan sangat penting, dikarenakan aparat penegak hukumdapat mengurangi dan membatasi hak azasi seseorang manusia.Oleh karena itu, lembaga praperadilan ini diperlukan sebagai upayahukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukankesewenangwenangan dalam melakukan kewenangannya;. Bahwa penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Pasal 4 jo.Pasal 6KUHAP, dilakukan oleh pejabat Polisi Rl.

Advokatwalaupun statusnya sebagai penegak hukum, tetap tidak mampumenjalankan fungsi check and balance tersebut, karena faktanya tidakterjadi keseimbangan posisi antara advokat dengan kejaksaan. Olehkarena itu sudah sewajarnya Pengadilan mengambil peran untukmenguji proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti denganpenetapan tersangka melalui praperadilan;9.

Oleh karena itu parapenegak hukum dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil.Hasil dari penegakan hukum, hendaknya tidak menimbulkan kegaduhan, danmalah mengaburkan materi muatan yang terkandung dalam ketentuanperundangundangan.Tugas menegakkan aturan, tidak hanya dilaksanakan oleh Hakim,Jaksa dan Penasehat Hukum, namun seluruh komponen yang memilikikewenangan dalam jabatannya berkewajiban menegakkan dan mematuhiaturan hukum.

tersebut korban sedang pusingtapi terdakwa tidak memperdulikannya lalu terdakwa menarik lengan atassebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya membuatkorban terjatuh kelantai dari atas tempat tidur sehingga paha sebelah kanandan lutut kanan korban sakit hal tersebut terdakwa lakukan hanya karenaTerdakwa emosi dikarenakan Terdakwa sedang istirahat siang korbanmengedor pintu dan mendobrak pintu kamar hal ini harus menjadi perhatianmajelis hakim terkait bahwaterdakwa juga sebagai Aparat penegak

pembinaan serta yang lebih pentingadalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baikHalaman 6 Putusan Nomor 147/PID/2021/PT BNAdan tidak melakukan pengulangan tindak pidana, walaupun demikian dalammenjatuhkan putusan Majelis tetap harus mempertimbangkan berbagai halbaik kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampakpositif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takutuntuk melakukan perbuatan seperti terdakwa, dan masyarakat mengetahuibahwa aparat penegak

Bna tanggal 24 Maret 2021makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkankepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan bahwa hukuman yangdijatunkan dianggap cukup bagi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum diKepolisian RI dapat merubah perangainya dan dapat menjadi contohkedepannya bahwa dengan status sebagai aparat penegak hukum tidakdibenarkan untuk main hakim sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh,

hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun atau sudah mumayyiz dengan tetap memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Hasbullah harusberbeda sebab Terdakwa bukan aparat penegak hukum sedangkan sdr.Hasbullah aparat penegak hukum;Terdakwa bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika secara gelapyang dikendalikan oleh sdri. Sunre selaku pemilik/pengendali kejahatan,yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas Il KabupatenSidrap. Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang bernama Sunre,Terdakwa tidak mengenalnya dan tidak pernah berhubungan atauberkomunikasi. Sedangkan sdr.

Hasbullah selaku aparat penegak hukum;Terdakwa adalah kurir dari sdr. Hasbullah dengan menyuruh/memintabantuan Terdakwa untuk pergi menerima, mengambil, menjemputbarang narkotika di Kota Nunukan untuk kemudian dibawa ke Parepare;Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa belum mendapatkan alirandana berupa keuntungan atau upah dari sdr. Hasbullan kecualiTerdakwa mendapat biaya operasional perjalanan dan transportasiHalaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3077 K/Pid. Sus/2018sedangkan sdr.

ANAK II, umur 2 bulan (lakilaki);Anakanak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal bersama orangutua Penggugat, beberapa harikemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan, kemudiantempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A, LkVI, Kelurahan Berngam ;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumahtanggaPenggugat dan Tergugat ;Bahwa sejak satu tahun lalu, Penggugat berkunjung

ANAK II, umur 2 bulan (lakilaki);Anakanak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempattempat tinggal bersama saksi beberapa hari kemudian pindahtempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tempat tinggalterakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugatdi Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A, LkVI, KelurahanBerngam berjarak 5 m dari rumah saksi ;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumahtanggaPenggugat dan Tergugat ;Bahwa sejak satu tahun

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan dan terakhir Penggugat inperson tinggal sementarabersama orangtuanya di Jalan Pandega, Gang Penegak I, No. 8 A,LkVI, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, danTergugat tetap berkunjung ke tempat tinggal Penggugat terakhir ;4. Bahwa saksisaksi tidak mengetahui perselisinan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat ;5.

tidaktahu milik siapa;e Kemudian dari rumah terdakwa dan saksi Sumadi (berkas terpisah)didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik kecil berisikan shabuseberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanita sebelah kanan merkMichel warna coklat, 1 (satu) unit HP Nokia 205 warna hitam hijau, dan 1(satu) unit HP X 2 warna silver selanjutnya terdakwa dan saksi Sumadi(berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke Polres Lubuklinggauuntuk diperiksa lebih lanjut;e Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada penegak

saksiSumadi (berkas terpisah) didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastikkecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buah sepatu wanitasebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (Satu) unit HP Nokia 205 warnahitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silver dan selanjutnya terdakwadan saksi Sumadi (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawah ke PolresLubuklinggau untuk diperiksa lebihBahwa, saksi menerangkan terdakwa dan saksi Sumadi (berkas terpisah)tidak melaporkan kepada aparat penegak

Sumadi (berkas terpisah) didapatkan barang bukti berupa : 2(dua) plastik kecil berisikan shabu seberat 0,067 gram, 1 (satu) buahsepatu wanita sebelah kanan merk Michel warna coklat, 1 (satu) unitHP Nokia 205 warna hitam hijau, dan 1 (satu) unit HP X 2 warna silverdan selanjutnya terdakwa dan saksi Sumadi (berkas terpisah) besertabarang bukti di bawah ke Polres Lubuklinggau untuk diperiksa lebihe Bahwa, terdakwa menerangkan terdakwa dan saksi Sumadi (berkasterpisah) tidak melaporkan kepada aparat penegak

Terdakwa tidakpernah melaporkan tentang keberadaan narkotika dalam lemari tersebutmaupun tentang adanya peredaran narkotika di Karaoke Sense kepadaaparat penegak hukum. Bahwa Terdakwa patut mengetahui siapa yang meletakkan kotakberwarna merah bergambar burung berisikan Narkotika yang terletak disekat kedua dari bawah lemari besi berwarna abuabu yang berada di ruangkerja terdakwa dan LIM INDAWATI als INDAH, anak buah terdakwa selakuManeger Sense Karoke.

;eBahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannarkotika dalam lemari tersebut maupun tentang adanya peredarannarkotika di Karaoke Sense kepada aparat penegak hukum.e Bahwa Terdakwa patut mengetahui siapa yang meletakkan kotakberwarna merah bergambar burung berisikan Narkotika yang terletak disekat kedua dari bawah lemari besi berwarna abuabu yang berada diruang kerja terdakwa dan LIM INDAWATI als INDAH, anak buahterdakwa selaku Maneger Sense Karoke.e Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai

;e Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannarkotika dalam lemari tersebut maupun tentang adanya peredarannarkotika di Karaoke Sense kepada aparat penegak hukum.e Bahwa Terdakwa patut mengetahui siapa yang meletakkan kotakberwarna merah bergambar burung berisikan Narkotika yang terletak disekat kedua dari bawah lemari besi berwarna abuabu yang berada di ruangHal 21 dari 34 Putusan Nomor 1388/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.

PenuntutUmum dan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 pembacaan Duplik oleh terdakwa berisitulisan yang secara langsung menyerang kehormatan Jaksa Penuntut Umum Lalu RudyGunawan, SH antara lain :Saya mengatakan bahwa JPU adalah Jaksa Pemipu Ulung (duplik halaman 8) ;Saudara JPU adalah orang yang tidak paham hukum janganjangan predikat SarjanaHukum yang disandangnya merupakan jjazah palsu yang diperoleh dari proses jual beligelar (duplik halaman 10) ;Pantaslah Negeri ini menjadi rusak karena Aparat Penegak

dan pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 pembacaan Duplik oleh terdakwa yangisinya secara langsung menyerang kehormatan Jaksa Penuntut Umum Lalu Rudy Gunawan,SH dengan mengatakan antara lain : Saya mengatakan bahwa JPU adalah Jaksa Penipu Ulung (duplik halaman 8) ;Saudara JPU adalah orang yang tidak paham hukum janganjangan predikat SarjanaHukum yang disandangnya merupakan jjazah palsu yang diperoleh dari proses jual beligelar (duplik halaman 10) ;Pantaslah Negeri ini menjadi rusak karena Aparat Penegak

saudara JPU lagi mabuk Narkoba sehingga perlu dilakukan tes urine(pledoi halaman 20) ; Bahwa permyataan terdakwa yang menyinggung perasaan saksi dalam duplikpada tanggal 18 Juni 2012 adalah :o Saya mengatakan bahwa JPU adalah Jaksa Penipu Ulung (duplik halaman 8) ;o Saudara JPU adalah orang yang tidak paham hukum janganjangan predikatSarjana Hukum yang disandangnya merupakan jjazah palsu yang diperolehdari proses jual beli gelar (duplik halaman 10) ;o Pantaslah Negeri int menjadi rusak karena Aparat Penegak

kacau dan tidak mendasar, maka saat ini sayakatakan saudara JPU lagi mabuk Narkoba sehingga perlu dilakukan tesurine; Bahwa terdakwa pernah menyampaikan pernyataan dalam duplik pada tanggal18 Juni 2012 kalimatkalimat yaitu :o Saya mengatakan bahwa JPU adalah Jaksa Penipu Ulung ;o Saudara JPU adalah orang yang tidak paham hukum janganjangan predikatSarjana Hukum yang disandangnya merupakan jjazah palsu yang diperolehdari proses jual beli gelar ;o Pantaslah Negeri imi menjadi rusak karena Aparat Penegak

lagi mabuk Narkoba sehingga perlu dilakukan tes urine(pledoi halaman 20) ;Bahwa pada saat menyampaikan Duplik tertanggal 18 Jum 2012, terdakwa jugatelah mengeluarkan katakata antara lain :2324 Saya mengatakan bahwa JPU adalah Jaksa Penipu Ulung (duplik halaman 8)* Saudara JPU adalah orang yang tidak paham hukum janganjangan predikatSarjana Hukum yang disandangnya merupakan yazah palsu yang diperolehdari proses jual beli gelar (duplik halaman 10) ;" Pantaslah Negeri ini menjadi rusak karena Aparat Penegak