Uraian PerhitunganSeharusnya1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha Bruto 02 Harga Pokok Penjualan 03 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 04 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 05 Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) 06 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnyaa Penghasilan dari Luar Usaha 0b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas 107.496.000Cc. Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan 0d. LainLain 0e.

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan OrangPribadi Tahun Pajak 2008Pemohon Peninjauan Kembali untuk jumlahPPh yang kurang bayar adalah Nihil dengan rincian sebagai berikut: Perhitungan No UraianSeharusnya1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 02 Harga Pokok Penjualan 03 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 04 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 05 Penghasilan neto dalam negeri (34) 06 Penghasilan neto dalam negeri lainnyaa.

Dibayar sendiri No Uraian Rp1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 02 Harga Pokok Penjualan 03 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 04 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 05 Penghasilan neto dalam negeri (34) 06 Penghasilan neto dalam negeri lainnyaa. Penghasilan dari luar usaha 0b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan bebas aC. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 0d. Lainlain 0e.

menerbitkan faktur pajak, memungutPajak Pertambahan Nilai dan menyetorkan kurang bayar tersebut kepadaKas Negara, sehingga tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai yang tidakdipungut;Bahwa Pajak Masukan atas pembelian barang yang telah PemohonBanding bayarkan tersebut (yang telah dipungut dan disetor oleh supplier)tidak Pemohon Banding bebankan sebagai biaya pada pencatatan didalamlaporan keuangan perusahaan Pemohon Banding, sehingga atas kreditpajak masukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang

Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah MemoriPeninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia.Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada Pihak Lain yangPPNnya harus dipungut sendiri atas diskon penjualan yangtidak dapat dikurangkan sebagai pengurang nilai DPP PPN sebesarRp 676.624.046,00;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah

Putusan Nomor 1030/B/PK/PJK/201 7Tentang Koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada Pihak Lainyang PPNnya harus dipungut sendiri atas diskon penjualan yangtidak dapat dikurangkan sebagai pengurang nilai DPP PPN sebesarRp 676.624.046,00; 1.

Dengan demikiansyarat suatu potongan harga/diskon penjualan tersebutdapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam nilaiDPP PPN adalah bahwa potongan harga tersebutdicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa dalam kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan danmenunjukkan bahwa di dalam Faktur Pajak tersebuttercantum nilai potongan harga atau diskon penjualansebagaimana penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).

Putusan Nomor 1030/B/PK/PJK/201 7tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang nilai Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp676.624.046,00; tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Penijauan Kembali tidak mengajukan KoniraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan

Pemeriksa dan Penelaah Keberatantidak melihat adanya koreksi penjualan yang tampak pada sisi kredit piutang kimiayang jelas merupakan unsur pengurang nilai penjualan kimia;Bahwa adapun perincian atas penambahan pada buku piutang kimia adalah sebagai berikut :Penambahan Piutang Penambahan PiutangMenurut Pemeriksa Menurut WPPenjualan 67.604.011.950 66.798.534.700PPN 6.760.401.195 6.189.346.845Koreksi 1.376.531.60074.364.413.145 74.364.413.145Bahwa dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa koreksi

Putusan Nomor 923/B/PK/PJK/2014.1611610memperhitungkan adanya pengurang penghasilan sebesar Rp4.614.932.249,Dalam uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk membuktikan bahwa nilainota retur Rp 4.499.768.124,00 dan koreksi penjualan Rp841.717.164,00 (sebagaimana disampaikan dalam argumentasiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),bukan merupakan bagain dari pengurang penghasilan sebesarRp 4.614.932.249

yang telah diperhitungkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding ).Faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak dapat membuktikan bahwa nilai nota retur Rp4.499.768.124,00 dan koreksi penjualan Rp 841.717.164,00(sebagaimana disampaikan dalam argumentasi TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); bukanmerupakan bagian dari pengurang penghasilan sebesar Rp4.614.932.249 yang telah diperhitungkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding).Bahwa dalam putusannya

Adapun nilai nota retur Rp 4.499.768.124,00 dankoreksi penjualan Rp 841.717.164,00 yang berada disisi kredit buku piutang yangjuga menjadi unsur Pengurang penjualan tidak diperhitungkan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding);bahwa untuk membuktikan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) terkait koreksi penjualan kertas sebagaimana tersebut di atas,telah dilakukan uji bukti antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dan Termohon Peninjauan Kembali (semula

Dan apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat membuktikan adanya pengurang penghasilansebesar Rp 5.169.914.049,00 sebagaimana dinyatakan dalam argumentasinya (yangterdiri dari nota retur Rp 4.499.768.124,00 dan koreksi penjualan Rp670.145.925,00), maka Majelis Hakim seharusnya hanya mempertimbangkanselisihnya sebagai koreksi yang dibatalkan atau tidak dapat dipertahankan.Faktanya, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon

NICOLAUS RIDWAN, Dengan hasil kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan. terhadap seorangperempuan berusian 31 tahun, berkebangsaan Indonesia; Pada pemeriksaan di atas didapatkan lebam pada mata kanan yangdiakibatkan oleh benda tumpul; Pada pemeriksaan didapatkan lebam pada mata kanan yang diakibatkanoleh benda tumpul; Telah dilakukan perawatan, pasien diperbolehkan pulang dan diberikanobat pengurang rasa nyeri;PUTUSAN Nomor 93/Pid.B/2019/PN.MNK Halaman 2 dari

NICOLAUS RIDWAN,dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:o Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorangperempuan berusian 31 tahun, berkebangsaan Indonesia.PUTUSAN Nomor 93/Pid.B/2019/PN.MNK Halaman 4 dari &o Pada pemeriksaan di atas didapatkan lebam pada mata kananyang diakibatkan oleh benda tumpulo Pada pemeriksaan didapatkan lebam pada mata kanan yangdiakibatkan oleh benda tumpul.o Telah dilakukan perawatan, pasien diperbolehkan pulang dandiberikan obat pengurang rasa

NICOLAUS RIDWAN, dengan hasil kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut:o Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap seorangperempuan berusian 31 tahun, berkebangsaan Indonesia.o Pada pemeriksaan di atas didapatkan lebam pada mata kananyang diakibatkan oleh benda tumpulo Pada pemeriksaan didapatkan lebam pada mata kanan yangdiakibatkan oleh benda tumpul.o Telah dilakukan perawatan, pasien diperbolehkan pulang dandiberikan obat pengurang rasa nyeri.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur

Berdasarkan data/dokumen yang ada dan ketentuan yang berlaku, makakeberatan Pemohon Banding atas transaksi forward dikabulkan sebagiandengan alasan:(1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d UndangUndang PPh, rugi selisih kurs pada saat penyelesaian transaksi forwardmerupakan pengurang penghasilan bruto;(2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 UndangUndang PPh, maka rugi unrealizedsebesar Rp3.090.056.397 (akun nomor 73963301) danRp25.941.656.670 (akun nomor 74963301) adalah tidak termasuk

Untuk TahunPajak 2008, hasil perhitungan atas transaksi forward tersebut menimbulkankerugian sebesar Rp29.031.713.067 yang dibukukan sebagai rugi perubahannilai wajar derivatif dan dibebankan sebagai pengurang penghasilan kenapajak;Bahwa berdasarkan PSAK tersebut, Pemohon Banding dari tahun ke tahuntelah melakukan penyesuaian atas transaksi forward yang terjadi padaPemohon Banding, baik yang mengakibatkan kerugian (/oss) maupun yangmenyebabkan laba (gain);.

Maka, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebutmerupakan biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usahaatau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat la UU PPh seharusnya kerugian iniboleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak;b.

Tidak ada peraturan pajak yang menyatakan bahwa PPN tidak dapatdijadikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan KenaPajak;c.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 6 ayat (1) huruf dUndangUndang PPh, rugi selisih kurs pada saat penyelesaiantransaksi forward merupakan pengurang penghasilan bruto;b.

terima pada tanggal 2 Juli 2007;Bahwa berdasarkan penjabaran di atas Pemohon Banding mohon agar MajelisHakim Pengadilan Pajak berkenan untuk dapat memeriksa kembali persyaratan formalpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut;Material Formal;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksiTerbanding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Biaya Intercompany Leasing Cost sebesar US$ 4,220,095 merupakanbiaya yang Pemohon Banding dapat bebankan sebagai pengurang

perusahaan PemohonBanding berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding membebankan seluruh Biaya Intercompany LeasingCost sebesar US$ 5,480,643 sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai denganketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000....

Tentang Koreksi Pengurang' Penghasilan Bruto, sebesarUS$ 4,383,152.79;1 Koreksi atas Biaya Intercompany Leasing Cost, sebesar US$4,220,095.74;1.1.

Berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),antara lain berupa Kontrak Leasing, General Ledger dandokumen tterkait lainnya diketahui bahwaantara Acc Billed Revenue Service dan discout servicessebagai unsur pengurang dalam menghitung peredaran usahabukan suatu hal yang lazim karena besarnya % antara BilledRevenue Services dan DiscServices sebesar 77%, sementara pembebanan J/easing alatke perusahaan induk yang akan disewakan kembalidibebankan

Sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman bahwaBiaya Intercompany Leasing dari perusahaan induk yangdialokasikan sebagai pengurang penghasilan bruto tidaklahsebanding dengan keuntungan (benefit) yang diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sehingga terjadi pengurangan penghasilan akibat daridiscount services (sebesar 77%) yang berpengaruh padapengurangan pajak (tax deductibility) ditambah denganpembebanan Biaya JInterco Leasing sebesar100%;1.10.

pada harga jual barang dagangan, sedangkanseharusnya biaya komisi tersebut adalah unsur biaya penjualan sehingga biayakomisi ini dikoreksi negatif pada pengurang penghasilan bruto, sedangkansebesar Rp5.134.952,00 adalah equalisasi dengan dasar Pengenaan PajakPertambahan Nilai.Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju denganpertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukupbukti dan alasan untuk membatalkan koreksi Terbanding.

Dengan tidak setujunya kami terhadap koreksiperedaran usaha yang berasal dari tidak diakuinya keuntungan/margin yangkami berikan kepada department store/toko sebagai pengurang hargapenjualan kepada Department Store/Toko, maka kami juga tidak setujudengan koreksi negatif yang terkait dengan koreksi pemeriksa yangmenyatakan bahwa keuntungan/margin yang kami berikan kepadadepartment store/toko diperlakukan sebagai biaya komisi.c.

Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungandiskon yang diperoleh oleh Department Store/Toko sebagaimanamenjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam agreement kerjasamaantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Department Store/Toko,dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/marginbagi department store/toko, walaupun dalam invoice tertulis katakomisi.Invoice kepada PT Matahari Putra Prima Nomor LC07000876 tanggal31 Oktober 2007, disebutkan data sebagai berikut:113) Keterangan Jumlah (

Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungandiskon yang diperoleh oleh Department Store/Toko sebagaimanamenjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam agreement kerjasamaantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Department Store/Toko,dimana pengurang harga yang diperoleh merupakan keuntungan/marginbagi department store/toko, walaupun dalam invoice tertulis katakomisi.Invoice kepada PT Benua Hamparan Luas Nomor LC07000445 tanggal30 Juni 2007, disebutkan data sebagai berikut:Halaman 11 dari 45 halaman.

Margin bagi department store/toko tersebut langsung kami akuisebagai pengurang harga jual karena margin tersebut merupakan hak departmentstore/toko yang akan mengakuinya sebagai pengurang harga pembelian.Disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak setuju dengan putusanMajelis Hakim yang tidak mengabulkan permohonan kami untuk membatalkankoreksi negatif biaya usaha terkait dengan keuntungan/margin bagi departmentstore/toko yang oleh pemeriksa pajak diperlakukan sebagai biaya komisi tahun2007

perbandinganrekapitulasi Pemberitahuan Impor Barang dengan jumlah yang tertera diinvoice di mana dalam menghitung pembelian seharusnya PemohonBanding menggunakan kurs tengah Bank Indonesia bukan kurs internal(kurs tetap), berikut ini adalah perincian atas koreksi Terbanding:Persediaan awal Rp 7.091.834.540,00Ditambah pembelian sesuai rekap PIB Rp19.888.556.040,00Dikurangi Persediaan akhir (Rp7.471.709.015,00)Harga Pokok Penjualan cfm Terbanding Rp20.947.895.262,00Koreksi positif Rp 1.439.213.697,00c) Pengurang

Penghasilan Bruto Rp 1.151.648.886,00;Bahwa koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Brutosebesar Rp 1.151.648.886,00 terdiri dari sebagai berikut: No.

Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 1.151.648.886,00;Bahwa dibuat berdasarkan equalisasi antara General Ledgerdan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 danTerbanding sematamata mengambil jumlah saldo akhir pada GeneralLedger dan membandingkan dengan Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan Pasal 25;4.

Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuanberdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnyaberlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhirtahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yangsebenarnya berlaku pada akhir tahun;Bahwa dalam rekepitulasi Pemberitahuan Impor Barang yangdigunakan sebagai dasar koreksi, terdapat Pemberitahuan Impor Barangyang belum diperhitungkan oleh Terbanding yakni Nomor 002090,004141, 004130, 003113, 002091 Tahun 2007;Pengurang

Penghasilan Bruto Rp 1.151.648.886,00;Menurut Terbanding;Bahwa koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Brutosebesar Rp 1.151.648.886,00 terdiri dari sebagai berikut: No.KeteranganJumlah(Rp)Dasar Dilakukan Koreksi Gaji/Upah/Bonus/dsb(974.464.859,00)Koreksi negatif karena adanya reklasifikasi biayaGaji/Upah/Bonus sesuai dengan perincian yang terdapatdi general ledger, sehingga berbeda dengan SPTTahunan PPh Pasal 25 BiayaTransportasi(1.913.996.914,00)Koreksi negatif karena adanya reklasifikasi

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak.Bahwa perhitungan pajak menurut Terbanding sebagaimana tercantum dalamSKPKB PPh Badan adalah sebagai berikut :Penghasilan Neto Fiskal menurut Pemohon Rp16.585.483.033Koreksi oleh Terbanding : Peredaran Usaha Rp2.384.886.709 Pengurang Penghasilan Bruto Rp 302.353.503Penghasilan Kena Pajak Rp 2 240.212PPh yang terutang Rp19.272.723.245Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 5.764.316.900Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 5.418.168.292Rp 346.148.608Sanksi

Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp302.353.503,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pengurang penghasilanbruto yang berasal dari biaya gaji/upah dll sebesar di atas yang berasal dariekualisasi biaya gaji/upah dll dengan objek PPh Pasal 21 yang sudahdilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21;Menurut Pemohon Bandinga.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp302.353.503,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini dengan alasan:1 Bahwa koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp302.353.503,00berasal dari ekualisasi antara biayabiaya yang menjadi objek PPh Pasal21 dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh PemohonBanding terdapat selisih tersebut di atas;2 Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah tidak tepat dantidak mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat

(1) maupun Pasal 9 ayat (1) UU PPh, karena melakukan koreksibiaya berdasarkan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21;3 Bahwa pengurang penghasilan yang koreksi oleh Pemeriksa adalahbiaya yang dapat dibebankan secara fiscal sesuai dengan ketentuanPasal 1 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu biaya untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelianbahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,honorarium, bonus, gratifikasi, dantunjangan yang diberikan

Resona Perdania USD 555,00 0,00 Mizuho USD 1.707.966.479,00 1.151.611.800,00Total 118.558.881.530,00 77.432.452.378,00Total Kas dan Bank 123.167.569.565,00 80.734.088.048,00DikurangiAyat Silang Uang Dalam Perjalanan 29.317.066.595,00 0,00 Pindah Buku langsung antara Bank 10.572.556.066,00 0,00Total Ayat Silang 39.889.622.661,00 0,00Penerimaan Non PenjualanPenerimaan Uang Penjualan Aktiva 47.000.000,00 0,00 Terima Jasa Giro 59.829.980,00 0,00Total penerimaan non penjualan 106.829.980,00 0,00Total Pengurang

Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2017 PPh yang berlaku sebagaiPengurang: PPh Final 4% (9.721.100.427) (9.721.100.427) PPh Badan Berdasarkan (10.883.926.200) (12.586.836.998) (1.702.910.798) Lihat IV.2Perhitungan NormalTotal PPh yang Berlaku sebagai (20.605.026.627) (22.307.937.425) (1.702.910.798)Pengurang Dasar Pengenaan PPh Pasal 26 Ayat 37.264.296.139 39.187.509.879 1.923.213.740 (4)PPh Pasal 26 Ayat (4) yang Terutang 3.726.429.615 3.918.750.988 192.321 .373 10%Jumlah Kredit Pajak (3.726.429.615) 3.726.429.615

Penjelasan Atas Pokok Sengketa: No.Koreksi Terbanding Pokok Sengketa Koreksi positif atas Sengketa yuridis Fiskal mengenai apakah kompensasi kerugiansebesar Rp3.271.308.871 Pasal 26 Ayat (4); Dalam hal ini Pemohon Banding berpendapat bahwa kompensasikerugian dapat digunakan sebagai pengurang dalampenghitungan DPP PPh Pasal 26 Ayat (4); Sementara itu, Terbanding berpendapat bahwa kompensasikerugian tidak dapat digunakan sebagai pengurang dalampenghitungan DPP PPh Pasal 26 Ayat (4); Perlu kiranya Pemohon

Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2017Kompensasi Kerugian dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan DPP PPh Alasan Koreksi Terbanding:Bahwa sebagaimana tercantum dalam Risalah Pembahasan HasilPemeriksaan dan juga Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan,Terbanding melakukan koreksi dengan alasan: Koreksi atas kompensasikerugian berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun2008 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 10C Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 2009 dimana disebutkan

,koreksi yang dilakukan Terbanding atas Kompensasi Kerugian sebesarRp3.271.308.871,00 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku;Koreksi Negatif atas Pengurangan PPh Badan sebesar Rp1.702.910.798,00;Alasan Koreksi Terbanding:Bahwa koreksi negatif atas Pengurangan PPh Badan sebesarRp1.702.910.798,00 dilakukan Terbanding berdasarkan atas hasil pemeriksaanatas PPh Badan untuk tahun pajak yang sama;Tanggapan dan Penjelasan Pemohon Banding:Bahwa koreksi negatif atas pengurang

Pajak Panghasilan Badan YangTerutang 10.663.926.200,00 12.586.837.006,00 (1.702.910.806,00) B. 5.Bahwa nilai Pajak Penghasilan Badan yang terutang tersebutmenjadi faktor pengurang dalam menghitung Dasar PengenaanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) atas Branch ProfitTax;Bahwa penyelesaian sengketa ini tergantung denganpenyelesaian sengketa banding PPh Badan Tahun Pajak 2009atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00003/206/09/053/11 tanggal 11 Juli 2011;Bahwa keputusan banding atas sengketa

Extra discount yang diberikan dalam bentuk credit note (CA) yang tidak terkaitlangsung atau tidak ada hubungan dengan penyerahan BKP pada invoice yang samapada masa yang sama sehingga merupakan insentif dan bukan sebagai pengurang DPPPPN Sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi DPPPPN atas penyerahan yang PPNnya harus' dipungut sendiri sebesarRp12.001.578.095,00;Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 937/B/PK/PJK/2013bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi

Sebagai contoh dapat Pemohon Banding gambarkan sebagai berikut:e Trade discount, diberikan langsung pada saat pembelian oleh distributor dandicantumkan sebagai pengurang harga jual dalam invoice komersiale Early Bird Discount (diskon bulanan), diberikan pada saat akhir bulan tercapainyatarget pembelian bulanan oleh distributor dan dicantumkan sebagai extra discountdalam invoice komersial.e Volume Discount (diskon 3 bulanan), diberikan pada saat akhir bulan ketiga yangbersangkutan apabila mencapai

Pajak Gabungan telah sesuai dengan peraturan;Diskon yang Pemohon Banding berikan bukan merupakan revisi/adjustment ataspenyerahan ataupun insentifbahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding pada nomor di atas, PemohonBanding tidak sependapat dengan Terbanding yang menganggap diskon yang PemohonBanding berikan merupakan revisi/adjustment atas penyerahan bulan sebelumnyasehubungan dengan tercapainya target pembelian dan merupakan insentif bagidistributor sehingga diskon tersebut bukan merupakan pengurang

Apabila atas diskon tersebut tidak dicantumkandalam Faktur Pajak sebagai pengurang harga jual, maka DPPnya adalah harga jualtersebut.bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, sangatlah tidak tepat perlakuanTerbanding apabila diskon yang Pemohon Banding berikan tersebut diperlakukansebagai penghargaan atas prestasi ataupun insentif bagi distributor dan karenanya tidakboleh dicantumkan sebagai pengurang harga jual dalam Faktur Pajak Gabungan;bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di

Untuk keperluan administrasi dan pengawasan ataspemberian diskon tersebut Pemohon Banding menerbitkan sales ordersebagai credit note yang merupakan persetujuan atas pemberian extradiscount dan commercial invoice sebagai dasar penerbitan Faktur PajakGabungan dimana dalam Faktur Pajak Gabungan tersebut extra discountdiakui sebagai pengurang harga jual;bahwa berdasarkan uraian di atas jelas dan nyatanyata extra discountyang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) substansinya

Tergugat I, Tegugat II, selanjutnya akan melakukan pembayaranpelunasan utang/ kredit kepada Penggugat akan di lunasi pada tanggal 31Oktober 2019 sebesar Rp. 30.374.035 ( Tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluhribu tiga puluh rupiah) pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yangdiperjanjikan maka akan menjadi pengurang yang tertera pada pasal 1kesepakatan perdamaian .c.

Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akanmenjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatanperdamaian ini.Pasal 3Bahwa Penggugat wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakanapabila Tergugat I, dan Tegugat II, telah melaksanakan pembayaran/tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2Kesepakatan Perdamaian ini.Pasal 4Bahwa apabila utang/ kredit Tergugat dan Tegugat Il, telah dinyatakan lunassebagaimana dimaksud pada pasal

Pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan maka akanmenjadi pengurang hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatanperdamaian ini.Pasal 3Bahwa Penggugat wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakanapabila Tergugat I, Tegugat II, Tergugat Ill dan Tergugat IV telahmelaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukanpada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.Pasal 4Bahwa apabila utang/ kredit Tergugat I, Tegugat II, Tergugat III dan TergugatIV telah

Terbanding berpendapat bahwa pengurang Penghasilan Bruto yangdikoreksi Positif yaitu:1. Obyek Sewa dikoreksi karena telah diperhitungkan pada laba ditahan;2. Biaya Piutang Tak Tertagih di koreksi karena tidak sesuai denganKeputusan Terbanding Nomor KEP238/PJ./2001Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2013e.

Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut TerbandingBahwa jumlah pajak yang harus dibayar menurut Terbanding sebesarRp.32.607.621.244,00 didapat dari perhitungan: UraianJumlah Rupiah Peredaran usaha208.505.995.237,00 Koreksi karena arus piutang71.498.033.486,00 Peredaran usaha setelah koreksi280.004.028.723,00 Harga pokok penjualan164.992.101.559,00 Koreksi karena sanggahan pemohon banding(3.163.970.344,00) Harga pokok penjualan setelah koreksi161.828.131.215,00 Laba bruto118.175.897.508,00 Pengurang

penghasilan bruto8.952.110.954,00 Koreksi negatif (biaya sewa, penghapusan piutang)(9.081.459.012,00) Pengurang penghasilan bruto setelah koreksi18.033.569.966,00 Penghasilan netto sebelum penyesuaian100.142.327.542,00 Koreksi penyesuaian fiskal positif (sewa dan piutang tak tertagih)9.081.459.012,00 Penyesuaian fiskal positif setelah koreksi9.081.459.012,00 Penyesuaian fiskal negatif(31.562.050.955,00) Koreksi penyesuaian fiskal negatif30.385.280.031,00 Penyesuaian fiskal negatif setelah koreksi

6.083.915.729,00dengan perhitunganperhitungan berikut ini : UraianRupiah Peredaran Usaha205. 154.581.245,00 Koreksi karena Arus Piutang Peredaran Usaha setelah koreksi205. 154.581.245,00 Harga Pokok Penjualan164.992.101.559,00 Koreksi karena sanggahan WP Harga Pokok setelah koreksi164.992.101.559,00 Laba Bruto40.162.479.686,00 Pengurangan Penghasilan Bruto 8.952.110.954,00 Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 671/B/PK/PJK/2013 Koreksi Negatif (Biaya Sewa, Penghapusan Piutang)(9.081.459.012,00) Pengurang

Banding Majelis berpendapat pembayaran sewa guna usahayang dibebankan Pemohon Banding sebagai pengurang penghasilanpada Tahun Pajak 2006, terbukti memang benar atas pembayaran sewagunausaha yang telah diperjanjian Pemohon Banding pihak lain sesuaidengan perjanjian pembiayaan dan perjanjian sewa guna usaha sertabuktibukti pendukungnya.Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untukmembatalkan koreksi Terbanding atas koreksi positif atas penyesuaianfiskal negatif sewa guna usaha

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanpemeriksa, dan mengajukan keberatan terhadap SKPKB PPh Badantersebut diatas dengan Surat Keberatan No. 0058/DIR/BLBO/V/2008 tanggal23 Mei 2008, yang diterima KPP Madya Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2009.Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi peredaran usahasebesar Rp 9.547.918.782,00 koreksi harga pokok penjualan sebesarRp.1.074.339.977,00 dan koreksi pengurang penghasilan bruto sebesarRp.1.368.266.418,00;3.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.705.939.798,00Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi pengurangpenghasilan bruto sebagai berikut :Semula Rp 1.368.266.418,00Rp 662.326.620,00Rp 705.939.798,00Dikabulkan sebagian dalam keberatanDiajukan bandingBahwa jumlah tersebut terdiri dari :1. Alatalat tulis, benda pos, fotocopy dan biaya kantor2. Beban pakaian seragam3. Penyusutan Inventaris4.

Bahwa pokok sengketa dalam pemeriksaan banding adalah : NoUraianJumlah (Rp)Keterangan 1 Koreksi Positif Perdaran Usaha9.547.918.782 Diajukan PK 2 Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan1.074.339.977 2 Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto 705.939.798a. disetujui Termohon PK 116.464.104b. Beban pakaian seragam 203.447.750 Diajukan PKc. Penyusutan inventaris dan bengkel 386.027.944 Nilai sengketa 11.328.198.557 6.

Halaman 45 alinea ke 10 serta Halaman 46 alinea ke1 dan 2:"Bahwa karyawan Pemohon Banding diwajibkan oleh Pemohon Bandingmemakai pakaian seragam yang digunakan dalam pekerjaan sehariharibukan untuk pakaian harian pribadi karena pakaian dimaksudmenunjukan identitas Blue Bird;""Bahwa mengingat yang tidak teridentifikasi adalah sebesarRp.35.000.000,00 dari koreksi sebesar Rp. 203.447.750,00, maka bebanpakaian seragam sebesar Rp. 35.000.000,00 tersebut tidak dapatdibiayakan oleh Pemohon Banding sebagai Pengurang

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidakmempertahankan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(Semula Terbanding) atas Pengurang Penghasilan bruto sebesarRp.203.447.750,00 telah dibuat tanoa pertimbangan yang cukup danbertentangan dengan fakta yang nyatanyata terungkap dalampersidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1)huruf e UndangUndang Pajak Penghasilan serta Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak.

sampai laporan dibuat pada penelitian keberatanTerbanding belum mendapatkan adjustment tersebut;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif biaya rugi selisin kurssebesar Rp 6.908.941.013,00, sesuai dengan perincian perhitungan yang telahPemohon Banding sampaikan kepada pemeriksa dan penelaah keberatan dalamproses pemeriksaan dan keberatan, biaya ini merupakan kerugian selisih kurs sesuaidengan Pasal 6 ayat 1 huruf e UndangUndang (UU) No. 17/2000, biaya kerugianselisih kurs merupakan pengurang

sengketa sebesar Rp6.908.941.013,00 timbulkarena Pemohon Banding dalam penghitungan penghasilan netonya menyatakanadanya kerugian karena selisih kurs mata uang asing sebesar Rp6.908.941.013,00,sedang Terbanding tidak mengakui adanya kerugian tersebut;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), kerugian dari selisin kurs matauang asing merupakan unsur pengurang

Koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto (biaya royalti)tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak adil karena itu harusdibatalkan:2. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut, maka menurutPemohon Banding PPh Badan lebih dibayar untuk tahun pajak 2008Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1582/B/PK/Pjk/2019tanggal 20 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP:02.026.580.7.052000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiUSD422,123.96; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Pengurang Penghasilan BrutoBiayaRoyalti sebesar USD 1,244,680 yang tidak dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil

bahwa objekPPh Pasal 23 adalah potongan atas jasa yang real terjadi bukan berdasarkan jurnal taksiranyang pada gilirannya akan menjadi nol pada saat biaya real ditagihkan oleh pihak vendor/pemberi jasa;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Uraian Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa audit sebesar Rp.97.162.000,00 dikarenakan telahdibebankan sebagai biaya (pengurang

biaya konsultan sebesarRp.865.723.984,00;bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak halaman 19, diketahui bahwa jumlah biayalkonsultan yang telah dibebankan pada SPT PPh Badan menurut Pemohon Banding adalahsebesar Rp.865.723.984,00 dan tidak ada koreksi Terbanding atas biaya tersebut;bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya jasa audit sebesarRp.97.162.000,00 merupakan bagian dari total biaya konsultan (Akun 62019904) sebesarRp.865.723.984,00 yang telah dibebankan sebagai biaya (pengurang

yuntuk masa Januari sampai Mei 2008 dan masa Juni sampai dengan Desember 2(dimana untuk masa Juni sampai dengan Desember 2008, nilai sengketanya adRp542.179.785,00;bahwa dalam pembahasan atas koreksi biaya royalti dalam Pajak Penghasilan BacMajelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi Terbanding dikarenakan koreksi biroyalti sebesar Rp8.973.113.146,00 tersebut dilakukan tanpa dasar yang kuatmeyakinkan;bahwa dengan demikian, Majelis mengakui eksistensi biaya royalti sebeRp8.973.113.146,00 sebagai pengurang

penghasilan bruto Pemohon Banding, sehinoleh karenanya Pajak Masukan yang terutang atas pembayaran royalti ini juga ddikreditkan sebagai pengurang Pajak Keluaran Pemohon Banding;bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding

dapat meneliti kebenaran alasan PemohonBanding.bahwa dari hasil uji bukti Pemohon Banding menyatakan bahwa apabilaTerbanding menerapkan prinsip taxable deductible total pengurangpenghasilan bruto PPh Badan Tahun 2001 seharusnya adalah sebesarRp.16.862.089.448 dengan rincian sebagai berikut:Biaya non objek PPh Psl. 21/23/26 Rp. 4.552.186.572Objek PPh Psl. 21 (KKP Elhal 14) = Rp. 9.185.147.618Objek PPh Psl. 23 (KKP E3hal 15) = Rp. 9.020.383.224Objek PPh Psl. 26 (KKP ES5hal 17) Rp. 611.834.682Total Pengurang

Penghasilan Bruto Rp.23.369.552.096Biaya Dikapitalisasi (KKP B3 hal 11) Rp. 6.507.462.648Total Pengurang Penghasilan Bruto Rp.16.862.089.448bahwa dari hasil uji bukti dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan bukti pendukung yang dapat memperkuat pendapatnyaterhadap koreksi yang tidak disetujuinya, melainkan Pemohon Banding hanyamenyatakan berdasarkan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksa PajakNomor: Laporan Pemeriksa Pajak nomor LHP338/WPJ.07/KP.0600/2011tanggal 22 Desember

2011 dari total pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.29.087.666.398,00 yang bukan merupakan obyek PPh pasal 21/23/26 adalahsebesar Rp. 18.537.250.565,00 dan Terbanding tidak menerapkan prinsiptaxable deductible dan tidak mengakui biaya sebesar Rp. 18.692.662.978,00sebagai pengurang penghasilan bruto.bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan bukti yang cukup dan memadai guna memperkuatpendapatnya bahwa koreksi harus dibatalkan, sehingga Majelis

3706/B/PK/Pjk/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Jumlah Pajak Penghasilan Badan yang lebih dibayar/seharusnya tidakterutang untuk Tahun Pajak 2014 menurut Pemohon Banding seharusnyaadalah sebagai berikut: Jumlah Menurut No Urai raran Wajib Pajak1 Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 28.672.500.500.5902 Harga Pokok Penjualan 26.509.712.608.3993 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 2.162.787.892.1914 Pengurang

Uraian Jumlah (Rp)1 Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 28.672.500.500.5902 Harga Pokok Penjualan 26.509.712.608.3993 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 2.162.787.892.1914 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 1.833.096.320.8775 Penghasilan neto dalam negeri (34) 329.691.571.3146 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 735.351.451.4187 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto 08 Penyesuaian Fiskal33.449.995.096933.481.898.298900.031.903.2029 Penghasilan neto

Uraian (Rp)1 Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 28.672.500.500.5902 Harga Pokok Penjualan 26.509.712.608.3993 Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 2.162.787.892.1914 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 1.833.096.320.8775 Penghasilan neto dalam negeri (34) 329.691.571.3146 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 735.351.451.4187 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto 08 Penyesuaian Fiskala. Penyesuaian Fiskal Positif 33.449.995.096b.