DWI HARYANTI, S.Pd mengirimkan foto berupa gambarkoran Bengkulu Ekspress melalui pesan singkat (Chat WHATSAPP) kepadaSaksi PRIYANTI yang berisi tentang DESAK KEPSEK SDN 7DICOPOT.Setelah itu Saksi PRIYANTI membaca langsung berita tersebutdi Koran Bengkulu Ekspress edisi tanggal 24 April 2018 dimana Terdakwamemberikan keterangan kepada pihak Koran Bengkulu Ekspress berupakepala sekolah tersebut yang sering meminta pungutan secara paksakepada siswa hingga melakukan intimidasi.

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liar Selainitu. pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanopa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid.

Dan pungutan tersebut, t 25 April 2018 Saksi PRIYANTIpergi ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SDNegeri 7 Kota Bengkulu dituduh mengadakan pungutan liar. elahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak inipulang dari sekolah selalu nangis karena takut .

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liarSelain itu pinak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jikanilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang dari sekolah selalu nangis karenatakut .

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 Saksi PRIYANTI pergi ke DinasPendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SD Negeri 7 KotaBengkulu dituduh mengadakan pungutan liar.

SEMBILANG Bulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro)
dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sapto Pujud alias sapto
- Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Efran Harefa
- Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara
6.

SEMBILANGBulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro).Dikembalikan kepada pemiliknya Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Efran Harefa Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,(satu juta sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.Menetapkan agar terdakwa BAKHTIAR Als TIAR Bin USMAN,membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000, (Lima ribu) Rupiah.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa

AGUS selaku TimSaber Pungli memberitahu saksi diruang makan tersebut.bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebut dilakukan terhadap saudaraBAKHTIAR karena adanya dugaan Tindak Pidana Pungutan Liar yangdilakukan oleh saudara BAKHTIAR dengan cara saudara BAKHTIARmelakukan pungutan biaya sewa Kasur dan Tikar kepada PenumpangKapal Roro KMP SEMBILANG.bahwa Kasur dan Tikar yang digunakan oleh para penumpang KMP.Sembilang seharusnya tidak dipungut biaya karena tidak ada Izin dariHal 13 Putusan Nomor 224/Pid.B

Saksi menjelaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebutdilakukan terhadap saudara Bakhtiar dilakukan karena adanyadugaan Tindak Pidana Pungutan Liar tentang Penyewaan Kasur danTikar kepada Penumpang Kapal Roro KMP SEMBILANG dan setelahsaksi mengetahui bahwa telah terjadi OTT terhadap SaudaraBAKHTIAR saksi bekerja sebagaimana biasanya.

bagian sedikitpun dari hasilpungutan tersebut;Bahwa terdakwa bekerja di KMP Sembilang karena dimasukan oleh saksiSaid UR selaku mualim KMP Sembilang, bekerja sebagai pembantu Kokidengan tuas tambahan sebagai juru pungut Sewa kasur dan tikar yangdigunakan oleh penumpang;Bahwa benar terdakwa digaji oleh saksi Sapto Pujut;Bahwa saat penangkapan' terdakwa memang belum sempatmenyerahkan uang hasil pungutan malam itu karena sudah ditangkapoleh tim saber pungli sebelum menyetorkan hasil pungutan sewa dankasur

kepada saksi Sapto Pujut;Bahwa terdakwa sudah lama melakukan pungutan kasur tersebut, sudahsatu tahun, dan semua ABK yang jadi saksi mengetahul tindakanterdakwa tersebut atas perintah Safrudin, namun terdakwa tidak ada saksilain Kecuali para ABK KMP Sembilang;Bahwa ada pungutan ruang VIP dan itu dilakukan oleh pekerja lain bukanterdakwa;Bahwa terdakwa tidak mengetahui mana kasur yang inventaris dan manayang milik kantin, namun menurut yang terdakwa alami Semua kasur yangada didalam kapal maupun

Solok;Bahwa yang membayarkan bukan saksi tapi bendahara sdrAulia Afrinol PglUI;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan setelah pembayaran resmisetelah saksi mendengar adanya keributan di tempat pengecatan, setelahsaksi keluar rungan, saksi linat ada penangkapan oleh Polisi;Bahwa yang dibawa Polisi pada saat itu, saksi, Terdakwa Pak Azradi,Sutrisdianto dan Nyan Narwityono;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan diluar biaya resmi setelahpenangakapan;Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2017

/PN Pdg..Bahwa sebelum kejadian itu, ada juga dilakukan pungutan tanpasepengetahuan saksi, tapi jumlahnya saksi kuarng tahu;akti Kurang tahu,apakah sebelum kejadian itu juga ada terjadi pungutan yang tidak resmi;Bahwa pungutan yang tidak resmi itu sudah lama terjadi, saat saksi masukkerja pungutan itu Sudah ada;Bahwa dasar Sutrisdianto dan Nyan Narwityono meminta pungutan karenacat tidak ada;Bahwa Sutrisdianto dan Nyan Narwityono melakukan pungutan tanpasetahu saksi dan Terdakwa;Bahwa awal tahun

2017, pernah ada pertemuan dengan Terdakwatermasuk juga saksi yang hadir;Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2017, dalam suatu pertemuanmengatakan kepada Sutrisdianto, anggaran tidak ada, pandaipandaisajolah mancari pitih;Bahwa setelah pertemuan, Terdakwa tahu Sutrisdianto dan NyanNarwityono melakukan pungutan kepada pemilk kendaraan;Bahwa Saksi melakukan pungutan resmi itu dasarnya adalah PeraturanBupati No.15 Tahun 2015 tentang tarif Restribusi PKB;Bahwa uang restribusi tersebut saksi setorkan kepada

Bahwa Uang pembelian cat itu tidak pernah diusul kan oleh Kepala PKB;Bahwa yang mengusulkan anggaran itu adalah Bagian Perencanaan;Menimbang, bahwa Tedakwa tidak membantah keterangan Saksi.6.Agus Hendra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa jabatan saksi tahun 2017 adalah sebagai bendahara penerima;Bahwa uang restribusi yang dikumpulkan oleh sdr Susi Erlinda disetorkankepada saksi;Bahwa pungutan yang dilakukan diluar pungutan resmi tidak ada disetorkankepada saksi;Bahwa Sdri Susi setor

resmi adalah pungutan yang telah mempunya aturan ataudasar hukmnya sedangkan restribusi daerah adalah pungutan yangdilakukan berdasarkan aturanaturan yang dikeluarkan oleh pemerintahdaerah;Bahwa dalam perkara ini Sutrisdianto melakukan pemungutan kepadapengendara mobil yang melakukan pengecatan dalam uji keur di luarketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;Bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Pemerintah Desa Tapang Semadak dari tanggal 08 Juli 2010 s/d 31 Dessember 2013 (Asli);- 3 (tiga) lembar Berita Acara rapat tanggal 29 November 2009 (Fotocopy);- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Nomor: 16 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) untuk lahan pertanian dan perkebunan (Fotocopy);- 1 (satu) berkas Peraturan Desa Tapang Semadak Nomor:04 tahun 2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang pungutan

daftar harga pembuatan sertifikat programPPAN dan Perdes tentang pungutan Desa dan tidak ada persetujuan dariAnggota BPD ;Bahwa, saksi ikut dalam program PPAN sebanyak 1 lokasi dan dijadikan 2(dua) persil saat itu pungutan biayanya belum ada dan belum jadi sehinggasaksi belum melakukan pembayaran;Bahwa, sebagai Anggota BPD pungutan tahun 2009 dibayarkan dan diserahkankepada masingmasing RT, Kadus dan kepada Pak Sunjang ;Bahwa, tujuan Kepala Desa Tapang Semadak menulis di papan tulis tentangpungutan

Tidak ada pungutan lagi dan mengenaikwitansi pungutan dari masyarakat memang benar dan uang tersebut adalahpungutan secara sukarela sebagai ucapan terima ksih kepada Kepala Desabesarannya tidak ditentukan ada yang memberi Rp. 50.000, , Rp. 100.000,dan Rp. 200.000, dan uang tersebut dipergunakan untuk Negara dan dimintakan secara sukarela;Bahwa, tidak ada yang menolak pungutan suka rela tersebut;Bahwa, tidak benar ada penarikan ulang kwitansi selama saksi menjabat Pj.Kepala Desa Tapang Semadak;Bahwa

Kades TapangSemadak bukan pungutan yang sifatnya sukarela melainkan pungutan wajib;5919 Saksi FENDY.S.Sos.

Edmundus dan sertifikattersebut sudah dibagi kepada masyarakat;Bahwa, ada pungutan biaya dari jumlah 474 buah sertifikat yang ada ditanganPj.

sesuaidengan kata sepakat yang dikoordinir oleh terdakwa, Sunjang dan Damri;Bahwa, atas kesepakatan team pungutan biaya kepada pemohon hak sertifikatantara Rp. 250.000,.

bandingBandingnyastatusdengan PembayaranPemohonMenteriNomor : 11/HJ.BC/VI1/07 dan sudah ditindaklanjutiberdasarkan surat Nomor : S1375/WBC.10/2007 tanggal 23Agustus 2007 tentang pemberitahuan pelaksanaan audit ;Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dan sesuaidengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008tanggal 14 Februari 2008, Pemohon Banding dikenakanpungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda Administrasidan Pajak Dalam Rangka Impor sejumlahRp. 445.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut Pungutan

Negara berupa Bea Masuk, PPN, PPh danDenda atas selisih kurang bahan baku sebesar Rp.66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Denda danBunga atas barang impor fasilitas KITE yang belumdiekspor berdasarkan laporan ekspor (BCLKTO1)sebesar Rp. 378.066.000,00 ;Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas,Pemohon Banding merasa keberatan Pemohon Banding tidak bersedia membayar pungutanNegara berupa Bea Masuk, PPN, PPh, Denda dan Bungaatas barang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan

dan barang setengah jadi,fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)yang belum dipertanggungjawabkan sesuaihasilaudit selanjutnya harus saudarapertanggungjawabkan sebagai saldo awal padafasilitas Kawasan Berikat, maka berdasarkanhal tersebut di atas, dengan mengacu pada azasYurisprudensi yang berlaku dalam hukum positifdi Indonesia, sehingga hal ini dapat jugadiberlakukan pada perusahaan Pemohon Banding ;Bahwa dalam laporan hasil audit (LHA) Pemohon Bandingjuga menyampaikan tidak setuju atas pungutan

Bahwa berdasarkan tindak lanjut hasil audit dansesual dengan SPKPBM Nomor : SPKPBM00002/SPKP/WBC.09/KPP.03/2008 tanggal 14 Februari2008, Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dikenakan pungutan Negara berupa BeaMasuk, PPN, Denda Administrasi dan Pajak DalamRangka Impor sejumlah Rp. 445.033.000,00 denganrincian sebagai berikut Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPn, PPh,dan Denda atas selisih kurang bahan bakusebesar Rp. 66.967.000,00 ; Pungutan Negara berupa Bea Masuk, PPN, Dendadan Bunga

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit (LHA) PemohonPeninjauan Kembali (sSemula Pemohon Banding) jugamenyampaikan tidak setuju) atasS pungutan Negaraberupa Bea Masuk, PPN, Denda dan Bunga atasbarang impor fasilitas KITE yang belum dieksporberdasarkan Laporan Ekspor (BCLKT01) sebesar Rp.Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.482/B/PK/PJK/2010378.066.000, 7.

NYOMANWASTRA ditangkap oleh petugas dari Polda Bali pada saat sedang memintauang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding yangberlokasi di Areal Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan Kabupaten Badung.

meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

kepada ketiga orang atas nama KOMANG RASTANA PUTRA, MADE SUNAR BAWA dan NYOMANWASTRA untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat yang akanHal 8 dari 22 halaman Put.Perk.

Badung, dan dari perintah tersebut KOMANGRASTANA PUTRA bersama MADE SUNAR BAWA dan NYOMAN WASTRAmeminta uang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding kepadaorang orang yang akan melakukan foto Prewedding di areal parkir Pantai TegalWangi Kuta Selatan kab.

NYOMAN WASTRA Bahwamereka terdakwa berawal perintah oleh seseoarng yang bernamaKADEK SUJANA untuk meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

kalaupelaksanaannya tidak dipungut biaya (gratis) karena telahdibiayai oleh APBN Pertanahan Tahun Anggaran 2008 danhal itu telah ditegaskan lebih lanjut berdasarkan SuratPemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajodengan nomor : 3009053.17 tanggal 05 Mei 2008 yangditujukan kepada Seluruh Kepala Desa yang akanmelaksanakan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)pada tahun 2008, termasuk terdakwa selaku Kepala DesaSogi bahwa pelaksanaan Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tahun 2008 tidak ada pungutan

Bakri (Kepala DesaWatankalola) dan Tenri Tura (Kepala Lawatanae)melakukan pungutan biaya pengukuran kepada setiapmasyarakat pemohon per bidang sebesar Rp 350.000,dengan alasan untuk biaya administrasi ;Bahwa jumlah pembayaran yang berhasil dipungut dalamkegiatan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)tersebut dari 43 masyarakat pemohon seluruhnya sebesar Rp14.800.000, (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)dengan perincian dari Muh.

Bakri (Kepala DusunWatankalola) sebesar Rp 10.050.000, (sepuluh juta limapuluh ribu rupiah) dan Rp 4.750.000, (empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tenri Tura(Kepala Desa Lawatanae), lalu uang hasil pungutan darisetiap masyarakat pemohon tersebut disetor kepadaZainuddin (Kaur Pemerintahan Desa Sogi), lalu Zainuddinmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari setiapmasyarakat pemohon Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwamempergunakan uang

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp 5.000, setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp 7.500, atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum ;14.

Jkt.Selsehingga pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan ataspembayaran via ATM BCA adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawanhukum ;PUNGUTAN BIAYA TAMBAHAN ATAS PEMBAYARAN VIA ATM BCASETIAP KALI TRANSFER VIA ATM BCA MILIK BCA ADALAH TIDAK SAHDAN MELAWAN HUKUM45.46.47.Bahwa faktanya Tergugat dan Il telah memungut dan membebankantambahan biaya atas pembayaran via ATM BCA sebesar Rp 5.000.

Sehinggaapabila dihitung sejak tahun 1993, diduga total pendapatan IllegalTergugat dan Il adalah sekitar sebesar Rp 3.000.000.000.000, (TigaTrilliun rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000.000, (Lima Trilliunrupiah ) ;Bahwa karena diduga pungutan biaya tambahan atas pembayaran viaATM BCA adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dapatdikategorikan diduga sebagai pungutan illegal atau liar, maka pendapatanHal 24 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan memerintahkan Tergugat dan Illagar menghentikan pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATMBCA sekarang juga secara serta merta demi hukum ;Hal 57 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan Pembebanan Biaya Tambahan AtasPembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah Tidak Sah danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kKompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan Ilkepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000, menjadi Rp 3.880.656, atau sama dengan 646

Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksiSakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd.

Biaya Pungutan Desa, 4.000.000 4.000.000Rp.20.000, X 2002.

sebagai dasar untukmelakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadipendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desakemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraanperangkat desa.

yang dilakukan kepadamasyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP, tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanFEE, Bahwa, Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana FEEpada Kantor BPN Kota Sorong, Bahwa, Saksi menerangkan tidak tahu apa yang menjadi dasar dilakukannyapungutan dana

setahu Saksi pungutan tersebut disetor kepada sdri.

Niken Nurhalida Ramadhanti, Bahwa, Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis, Bahwa, Saksi menerangkan jumlah yang di bebankan kepada PPAT pada saatpengambilan Serifikat akan kami bebankan sebesar Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) per sertifikat dan yang mengambil / menyimpan sementara danatersebut yaitu Sdri.

yang dilakukan kepadamasyarakat umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT, Bahwa, Saksi menerangkan setahu saksi untuk tahun 2016 sampai dengansekarang ada dilakukan pungutan dikumpul oleh Sdri.

Bahwa Saksi Niken Nurhalida Ramadhanti menerangkan, tidak ada dasarhukum dilakukan pungutan dana taktis tersebut melainkan pungutan tersebutdilakukan atas perintah Kepala Kantor BPN Kota Sorong. Bahwa Saksi Niken Nurhalida Ramadhanti menerangkan, mekanisme yangdilakukan terkait pungutan dana taktis tersebut yaitu sdri.

Nomor 40 PK/Pdt/20186.10.17.12.Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATMBCA berikut kompensasi bunga sebesar 64.600% (646 kalli)sebagaimana perhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankanTergugat dan Il kepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Materaidari nominal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi Rp3.880.656,00(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enamrupiah) atau sama dengan 646 kali;Menghukum

Tergugat dan Il untuk menyampaikan permintaan maafsecara terbuka kepada Penggugat atas perbuatan melanggar hukumterkait pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaranvia ATM BCA secara tidak sah dan melawan hukum, yang harusdiumumkan dalam 7 (tujuh) Koran harian nasional, yaitu: Harian bisnisIndonesia, Harian tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, harian MediaIndonesia, Harian Suara Pembaharuan, harian Pikiran Rakyat selama7(tujuh) hari berturutturut pada halaman muka dengan ukuran %(setengah

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biayatambahan atas pembayaran via ATM BCA kepada Penggugat adalahtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusanini;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Halaman 5 dari 10 hal. Put.

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker E..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAY A 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1332 K/Pid/20075. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut diatas diperoleh Terdakwa Il.AHMAD KOMARUDDIN als.

No. 1332 K/Pid/20071 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03661/2003 tanggal 16 Juni 2003.2. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03662/2003 tanggal 16 Juni 2003.3. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03663/2003 tanggal 16 Juni 2003.4. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03664/2003 tanggal 16 Juni 2003.5. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03665/2003 tanggal 16 Juni 2003.

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker ..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAYA 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.5. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut di atas diperoleh Terdakwa I.AHAMAD KOMARUDDIN als. RUDI, SE dari saksi HARPANI bin JAFARABDULLAH yang dibeli dari ALI UDIN (DPO) seharga Rp.4.000.000, (empatHal. 9 dari 19 hal. Put.

No. 2670 K/Pid.Sus/2010e Pungutan lebih berupa biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia untuk Republik Rakya Cina (KBRI Cina) yangdidasarkan pada Keputusan Terdakwa selaku Duta Besar LuarBiasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia / KepalaPerwakilan Republik Rakyat Nomor : 280//KEP/IX/1999 tanggal24 September 1999 tentang Tarif Keimigrasian dalampelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebut dicatat dalambuku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai

Untuk RepublikRakyat Cina Nomor: 280/KEP/IX/1999 tanggal 24 September 1999 tentangTarif Keimigrasian dalam pelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebutdicatat dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai dengan 18 Mei 2001 yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) KBRI Cina dan diketahuiTerdakwa, dengan jumlah pemasukan pungutan lebih berupa biaya kawatyang dipungut dari pemohon visa dan Surat Perjalanan Republik Indonesiadi KBRI

No. 2670 K/Pid.Sus/2010puluh enam Yuan) dari total penerimaan pungutan lebih berupa biaya kawatsekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribuYuan),e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negarasekitar 1.313.741,00 (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empatpuluh satu Yuan) dengan perhitungan jumlah penerimaan pungutan lebihberupa biaya kawat sekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilanpuluh enam ribu Yuan) dikurangi biaya kawat yang

dan atautambahan pungutan yang tidak tercantum dalamundangundang dan atau peraturan Pemerintah.O Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : M 01UM.01.05 Tahun1995 tentang Biaya Imigrasi Dan BiayaBeban, yang tidak mengatur adanya biayakawat.e Bahwa pungutan lebih dari biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia Untuk Republik Rakyat Cina (KRRI Cina) yangHal. 42 dari 80 hal.

Surat Keputusan tersebut menjadidasar pungutan biaya kawat, di mana dari bulan Januari 2000sampai dengan 18 Mei 2001 pungutan biaya kawat yang telahberhasil dikumpulkan dan tidak disetor ke kas negara adalahsebesar 1.496.000, (Satu juta empat ratus sembilan puluh enamHal. 68 dari 80 hal. Put.

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

pinjamanmelalui Koperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyonoadalah PNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yangberwenang mengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi SuratKeterangan Hak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutansebesar Rp. 22.2 Juta tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.13.

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.14.

Para Pedagang juga bersedia membayarkarena yang melakukan pungutan tersebut adalah saksi Drs.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yangmenyatakan Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakanpungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalamUndangundang atau Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan tersebut telahjelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yangtidak ada aturanya walaupun apapunalasannya 5"c.

vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaiDS PIKUIT Sea ene cere ree nie= Pungutan yang dikelola oleh Saudara Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluhPLEQED TEND LEN) em =n nnn= Pungutan yang dikelola oleh Saudari Drg.

lebih ataskegiatan vaksinasi meningitis jemaah umroh tahun 2011, ditemukanbuktibukti kKebenaran terdapatnya pungutan uang pelayanan vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta

delapan ratus lima puluhribu= Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

(dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluhribu rupiah).Bahwa terhadap hasil pungutan tersebut diakui telah digunakan untukkesejahteraan pegawai dan operasional kantor dan pihakpihak yangbertanggungjawab atas pungutan tersebut adalah Kepala KKP Kelas IIPekanbaru yaitu Saudara dr. Iskandar, Kasi UKLW KKP Kelas IlPekanbaru yaitu Sdri. Drg.Mariane, Penanggungjawab Poliklinik UKLWyaitu Sdr. dr.Swignyo dan Bendahara PNBP tahun 2011 yaitu Sdr.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (Satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuranlistrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.Moh.

laporan uang pungutan listrik pedagang Pasar Godong ; Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi MOCH.

Grobogan, yaitu pungutan sejak mulai bulan Mei 2010. Uang inikemudian diterima oleh Sdr.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs.H. Moh.

Meskipunpengaturan PNT sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapiTermohon menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 29 Tahun 2016dengan tetap memberlakukan pungutan PNT.

Bahwa kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telahmenimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasipengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karenaobjek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkalikali dikenakan pungutan.4.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).Pungutan berupa PNT sebagaimana tersebut di atas, berbedadengan pungutan lain berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)karena pungutan PNT dikenakan atas pemegang izin yangmemanfaatkan hasil hutan kayu alam tanpa melakukan tindakanpelestarian.Halaman 33 dari 47 halaman.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).6.

Foto copy Kliping koran terkait hubungan pungutan PNT dengan lajudeforestasi (Bukti T6);Halaman 41 dari 47 halaman.

dengan adanya panggilan dariSuku Dinas Pendidikan Jakarta akan dengan dugaan pungutan liarberupa uang yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

RohaniSitumeang melakukan Pungutan Liar di wilayah sekolah seKecamatan Sawah Besar;j. Tanggal 22 Februari 2016, kembali melakukan panggilan kepadasaksisaksi yaitu Painah (Guru SDN Gunung Sahari 01) dan Sartini(Kepala Sekolah SDN Gunung Sahari 01), yang pada inti nyamembenarkan Penggugat membantu Sdri. L. Rohani Situmeangmelakukan pungutan liar;k.

liar terhadap pesertadidik dilingkungan sekolah sepatutnya diberikan hukuman;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upayapemberantasan korupsi/pungutan liar di negara Indonesia dengan salahsatunya menindak dan memproses tegas PNS yang diketahuimelakukan pungutan liar;Berdasarkan halhal tersebut beralasan kiranya dalilPenggugat ditolak dandikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagaiberikut

; Bahwa yang melakukan pungutan adalah lbu Empoh, atas instruksi siapalou Empoh melakukan pungutan saya tidak tahu; Bahwa pada setiap rapat di kantor kasi diberi wejangan oleh ibu kasiyaitu ibu Lambok, yang intinya lebih banyak ditakuttakuti dengan dalihsekolah harus seperti ini) dan ada ancaman yang menurut saksi tidaknyaman, seperti pertanyaan uang BOS digunakan untuk apa ?

Sartini yang mengaku tidak tahu adanya pungutan uang Rp.1.000, (seribu rupiah) karena saksi tidak pernah diminta ataupun menyetor kePenggugat, uang untuk pembelian cat memang saksi akui lakukan hal itukarena saksi memang memesan cat, pungutan uang untuk raport sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan ke lou Yayah sudah dikembalikandan saksi tidak pernah memberikan pungutanpungutan terkait uang raport,lebih lanjut kKeterangan saksi Sartini menyatakan terkait baju batik knas Medan,kain

+Aswy diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor TergugatNo.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 berdampak merugikanPenggugat dan bertentangan dengan UndangUndanqg No.20 tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; Bahwa perkara ini berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor WilayahIl Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tanjung Balaikarimun KantorPelayanan Tipe B Dumai No.S797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni2000 ~s berisi ~=s tagihan= = Pajak = Ekspor sebesar Rp.1.944.341,Biaya

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitungsejak pengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisitagihan kepada Penggugat untuk membayar jumlah pajak(pungutan) Ekspor, sebagai Derikut ==sss:seesnacnsssssescsneeeccnenseee1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp.9.554.562.731 ,2. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp.9.554.562.731, Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasia. Biaya administrasi Rp.14.520.732.209,b. Denda Rp.Administrasi 5.087.604.952,5.

Bahwa yang menjadi objek guagtan dalam perkara a quo adalah SuratTergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang SuratKetetapan Pajak (Pungutan) Ekspor periode tanggal 22 April 1998 sd30 April 2002 atas nama Penggugat; Bahwa penerbitan objek gugatan a quo didasarkan pada kewenangan yangdiberikan oleh ketentuan pasal 14, 16 dan 17 Undangundang No.20 tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP); Bahwa sesuaidengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4) dan (6) UU PNBP,upaya hukum