Ditemukan 232 data
Mukhidin
Tergugat:
PT. PANAMTEX
113 — 30
Kuasa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing.Bahwa menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republk Indonesia, pads Sub KamarPerdata Khusus Angka V mengenai batasan Serikat pekerja yang dapatmenjadi kuasa hukum sehubungan ketentuan Pasal 87 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004, menentukan yang berhak menerima kuasa daripekerja yaitu pengurus dari Serikat Pekerja yang tercatat pada instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada perusahaan eksdimana
18 — 6
Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk republk Indonesia Nama :PENGGUGAT, bermaterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya diberitanda bukti P1;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannyadibawah sumpah di persidangan pada pokoknya masingmasing menerangkansebagai berikut :1.
301 — 107
of Authorisation to act on behalf of Kingdom Optical (S) Pte Ltdtanggal 19 April 2011 (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut asli terjemahan resmike dalam Bahasa Indonesia ;Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Optindo Suryatama (telahdicocokkan dengan salinan resminya) ;Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NomorC23219.HT.01.01.TH 97 tanggal 29 April 1997 (telah dicocokkan dengan aslinya)berikut lampirannya ;Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republk
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLK INDONESIA cq MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR RIAU
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA DINAS KEHUTANAN
127 — 43
KARYA DAYUN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLK INDONESIA cq MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR RIAU
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA DINAS KEHUTANAN
42 — 18
15 Mei 2018;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sintang Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Stg tanggal 15 Mei 2018, PengadilanTinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembandingtersebut, Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan eksepsibahwa pihak dalam perkara kurang lengkap karena Pihak KementerianTransmigrasi Republk
25 — 5
Menyatakan Terdakwa DARUSALAM Als OM Bin Alm ARSUNO, telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kejahatan berupa Tanpa Hak Atau Melawan1Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republk Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua kami.2.
PT. Sky Multi Coat
Tergugat:
PT. PAMINDO TIGA T
31 — 7
Debitur melaksankan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubunganhukum, dengan demikian, maka:" tidak ada prestasi yang harus Tergugat laksanakan;= tidak ada unsurunsur ingkar janji (wanprestasi) yang dilanggaroleh Tergugat.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Dwangsom olehPenggugat, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip / 1971 danPutusan Mahkamah Agung Republk
BAGAS PRASETYO UTOMO, SH
Terdakwa:
Engky Faishal Firdaus Alias Mbek Bin Marikun
56 — 14
lagi pada anggaran lelang selanjutnya sehinggapemasukan uang negara bila barang tersebut laku nantinya akan jauhlebih kecil dari pengeluaran uang negara untuk pelaksanaan lelang;menimbang untuk mengurangi potensi kerugian kas negara maka sudahsepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.140.000, (Sseratus empat puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari tindakkejahatan dan merupakan alat tukar yang sah negara Republk
ADI SUJANTO, SH
Terdakwa:
Sulasto bin Sumarno.
88 — 29
mengakibatkan rasa sakit, jatuhsakit atau luka berat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam RumahTangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untukmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalamUndangUndang Republk
28 — 14
CIPTA TEGAR PUTRA sebagai TERGUGAT NTERVENSI VN,PEMERNTAH REPUBLK INDONESIA Cq. Menteri Agraria dan TataRuang / Kementian Agraria dan tata ruang / Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMagelang, sebagai TERGUGAT NTERVENSI V dan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Magelang sebagai TERGUGATNTERVENSI VL oleh karena gugatan PENGGUGAT NTERVENSIsudah selayaknya DITOLAK;.
10 — 3
Advokat berkantor diLaw Office YURID & PARTNER "Jalan Kutuk Barat No. 42,Sidokare, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02Juni 2016 ", sehingga secara yuridis formil surat gugatan Penggugattersebut tidak lengkap atau tidak sempurna dan tidak memenuhiketentuan SEMA ( Surat Edaran Mahkamah Agung Republk Indonesia) tanggal 11 Pebruari 2016 Tentang berlakunya Sistem InformasiPenelusuran Perkara (SIPP ) tersebut oleh karena itu gugatanPenggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan
43 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3755 K/Pdt/2016January 2005 bukanlah merupakan bukti hak milik melainkan harus ditindaklanjauti lagi dengan akta jual beli;Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republk IndonesiaNomor 1527 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008 yang pada dasarnyamenyatakan bahwa Perjanjinan Pengikatan Jual Beli bukanlah jual beli, jadihak Tergugat III atas tanah tersebut belum timbul/terbit, karena terbukti tanahsengketa, bahkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 tanah tersebutmasih di atasnamakan nama
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan telahmendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republk Indonesia Nomor Cls12.HT.01.02.TH2005, tanggal 27 September 2005 dan terdaftar pada DepartemenKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak sesuai denganSurat Keterangan Terdaftar Nomor PEM0163jWPJ.04/KP.0603/2005,tanggal 9 Agustus 2005 dan perbaharui dengan Akta Berita Acara RapatPembina Nomor 01, tanggal 12 Januari 2011, yang dibuat di hadapan SriAgustini, S.H., Notaris
25 — 6
Mikroskopis Positif Kromatografi lapis tipis Positif Ganja/THC(KLT) (Tetrahydrocannabinol)Kesimpulan:Setelan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulan, Bahwa barang bukti Bahan /Daun No. 1 tersebut diatas adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa DENI SUGANDI Bin NANDI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republk
1.TITIN SUMARNI,SH
2.ANDI HERAWATI, SH
Terdakwa:
DELKI PUTRA Als DEL Bin SAEFUL ANWAR
37 — 21
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu denganberat brutto 1,12 gram;Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris No. 275 AW/X1/2018/BALAI LAB NARKOBAdengan berat netto 0,6690 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,6039gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 lampiranUndangUndang republk
27 — 12
kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat) dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi19standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah) telahterbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan JaksaPenuntut Umum Ketiga yaitu melanggar Pasal 62 UndangUndang Republk
82 — 19
termasuk psikotropika golongan IV (empat)menurut UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tablet tablet obat psikotropika Jeniscalmelt aprazolam 0,5 mg Alprazolam, actazolam alprazolam 1 mg, alprazolam0,5 mg, telah Terdakwa miliki,simpan dan bawa dimana tablettablet tersebuttelah dijadikan barang bukti, termasuk Alprazolam positif termasukpsikotropika golongan IV (empat) menurut Undangundang Republk
163 — 56
dimaksud dalamPasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang UndangHal. 4 dari 44Pts.No. 06/Pid.SusPrk/2017/PN.Jkt.Utr.Nomor 45 Tahun 2009, melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengansengaja memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memeliharaikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luar WilayahPengelolaan Perikanan Republk
, Bantenatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Jo UndangUndangNomor 45 Tahun 2009, mencoba melakukan kejahatan dengan sengajamemasukan, mengeluarkan, mengedarkan,dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republk
43 — 43
Bahwa surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.LY bemomor 0540/30034//2012 terlanggal 30Aprl 2012 dan direvisi dengan surat 0868/30034/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013,memberikan tembusan kepada pihak Penggugat, terkait surat TERGUGAT Il (DUA),yang ditujiukkan kepada KEPALA OMBUDSMAN REPUBLK WNDONESA,KANTOR PERWAKILAN DY DAN JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA bemomor surat 847/34.71300/IV/2012 yang menyatakan bahwa :A.Sertifikat Hak..............Hal
39 — 5
Penggugat dengan Tergugat IL melairkanTergugat Il hanyalah sebagai sebagai Kuasa Direksi dari Tergugat dimana Tergugat selaku pelaksana dalam proyek Pembangunan Terminal Bus Antar Kota dan PusatHalaman 9 dari 43Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2016/PN Cjr.Perbelaniaan & Hiburan Ciarjur Plaza yang ditunjuk oleh Turut Tergugat, sehinggatidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat dengan PenggugatBahwa Turut Tergugat menarik kesimpulan Penggugat telah keliru apabila menjadikanPEMERNTAH REPUBLK
BUPATI KABUPATEN CIANJURsebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan Nomor : 22/PdtG/2016/PN.Cjr, karenatelah jelas sebenamya tidak ada hubungan hukum keperdataan yang teradi diantaraPenggugat dengan Turut Tergugat, sehingga PEMERNTAH REPUBLK NDONESACq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cg. GUBERNUR PROPNSI JAWA BARATCq.