Ditemukan 155 data
52 — 11
No. 840/Pdt.G/2020/PA.KdiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuanPasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimnan telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahu 1975, jo.Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon terbukti menuruthukun dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena
20 — 10
Pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimnan telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir denganHal 24 dari 39 hal. Put. No. 57/Pdt.G/2021/PA MksUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya merukunkanPemohon dengan Termohon baik langsung di muka persidangan maupunmelalui mediasi dengan Mediator Prof. Dr. Andi Muahammad Sofyan,S.H.
dengan Akad PembiayaanMusyarakah Mutanagisah dan Akad ljarah, karenanya dalil ini haruslahditolak;d) Dengan demikian patut dipertanyakan "itikad baik dari Penggugat untukmelakukan pembayaran kewajibannya, disini terlihat upaya Penggugatyang hanya sekedar mengulurulur waktu saja guna menghindarkan diridari eksekusi lelang;12.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 13 dan petitum butir 8tentang tuntutan sita jaminan/sita persamaan, karena tuntutan tersebut tidakberalasan menurut hukum, sebagaimnan
56 — 20
dengan Akad PembiayaanMusyarakah Mutanagisah dan Akad ljarah, karenanya dalil ini haruslahditolak;d) Dengan demikian patut dipertanyakan "itikad baik dari Penggugat untukmelakukan pembayaran kewajibannya, disini terlihat upaya Penggugatyang hanya sekedar mengulurulur waktu saja guna menghindarkan diridari eksekusi lelang;12.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 13 dan petitum butir 8tentang tuntutan sita jaminan/sita persamaan, karena tuntutan tersebut tidakberalasan menurut hukum, sebagaimnan
20 — 8
No. 2691/Pdt.G/2018/PA MksPERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo.Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimnan telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agamajo.
72 — 149
Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 10 dan petitum butir 8tentang tuntutan sita jaminan/sita persamaan, karena tuntutan tersebuttidak beralasan menurut hukum, sebagaimnan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, menyatakan bahwa barang barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara)tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat IndonesiaCabang Gresik, tidak dapat dikenakan sita jaminanDengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas
484 — 194
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat 3berdasarkan hukum tidak tepat untuk dijadikan dasar perhitungan atas segalahakhak Para Tergugat, mempertimbangkan pula ternyata dalam prosesbipartitnya Para Tergugat telah bersedia menerima pembayaran dibawahketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka atas tuntutanPara Tergugat sebagaimnan
138 — 84
terdakwa dari semua tuntutan hukum danmemulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat sertamartabatnya dengan alasan sebagaimana nota pembelaan Penasehat Hukumtertanggal 17 Mei 2016 ;halaman 36 dari 38 Putusan Nomor: 1328/Pid.B/2015/PN.Jkt.SelMenimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut, MajelisHakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena telahterbukti dipersidangan melalui keterangan saksi saksi dan ahli serta bukti surat danjuga dari keterangan terdakwa sebagaimnan
SOFYAN
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
232 — 132
Didalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 menentukan, Selainpidana tambahan sebagaimnan dimaksud dalam kitabUndang Undang Hukum Pidana, sebagai pidanatambahan adalah... pencabutan seluruh atausebagaian hak hak tertentu ....yang telah atau dapatdiberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.Halaman 20 Putusan Perkara No. 206/G/2020/PTUNMDN.16.17.Bahwa dengan demikian, berdasarkan
141 — 95
SRISUMARNI yang menjadi obyek perkara auqo adalah sah milik dari parapemilik tanah sebagaimnan tertuang dalam Sertipikat Hak Milikdimaksud ; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat II Intervensi telahmengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknyasebagai berikut ;TL DALAM ERGEPGI senescence naraA.
melawan
R. SOEDIBYO
52 — 15
CHANDRA GUNAWAN ( Penggugat I ), namun oleh karena satu dan lain halbuktibukti yang diajukan oleh para tergugat dalam penyebutannya objek yang bersangkutanternyata bersesuaian sebagaimnan dengan yang dimaksudkan oleh para penggugat, untuk itumaka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :1 Sebidang tanah hak milik No.631/Desa Jamsaren, seluas 419 m2, gambar situasitanggal 10 November 1994, No.1535, dahulu tertulis atas nama Chandra Gunawanyang terletak di desa Jamsaren, Kecamatan Pesantren
91 — 19
Sukarli untukmengambil sertifikat di kantor Agraria Kendal, melaksanakanpelimpahan hak atas tanah tersebut kepada pemilik baru dengancara apapun dsb sebagaimnan bukti P42 ke13 orang tersebutdiantaranya adalah Satari, sedangkan satari telah meninggal tahun78, tetapi ada tanda tangannya.Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa paraTergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;YUWONO ;Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi mengenal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
148 — 1118
Raga yang diakibatkan oleh kesalahanTerdakwa dan Terdakwa II selaku Ketua dan Anggota Satgas A dalammelakukan pengukuran sebagaimnan yang telah di tuangkan dalm Petabidang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangHal 120 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.
37 — 20
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimnan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.
95 — 46
eksekusi No. 06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PNLP, sepanjangterhadap lahan/tanah berikut bangunan pabrik milik pelawan adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan/ hukum eksekusiserta tidak mengikat Pelawansebagai pihak ketiga atau pembeli/ pemilik yang beritikad baik;Menyatakan penetapanpenetapan yang dibuat olen Ketua Pengadilan NegeriLubuk Pakam baik Penetapan Eksekusi tanggal 10 Juni 2009 No.06/Eks/2009/67/Pdt.G/1999/PNLP dan atau penetapan Ketua PengadilanNegeri pemeriksaan/ pengukuran (konstatering) sebagaimnan