Ditemukan 211 data
103 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada dua Ujian Dinassebelumnya, Penggugat diberikan 2 (dua) surat tugasdengan tugas dan tempat yang berbeda, namun waktunyabersamaan, yang mana surat tugas tersebut diserahkansecara mendadak/mendesak waktunya (bukti teraan mesinHalaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2016k)faksimili). Sehingga Penggugat harus melaksanakan hanyasalah satunya saja;i.
Terbanding/Tergugat I : DAMIANUS TAKNDARE
Terbanding/Tergugat II : BONG SIOE LENG
Terbanding/Tergugat III : BONG SIAW PING
Turut Terbanding/Penggugat I : JO SIOK HA
45 — 113
Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hakobjek lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesualkebutuhan.(3) Kutipan/ Salinan/ Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelangditandatangani, diberikan teraan cap atau stempel basah dan diberitanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau Pejabat LelangKelas II yang bersangkutan.(4) Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah danbangunan ditandatangani oleh Kepala KPKNL atau Pejabat LelangKelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti
270 — 103
Paling lama untuk 6 (enam) bulan.(4) Jangka waktu izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan dalam bentuk kartudan teraan pada paspor kebangsaan orang asing.Pasal 26(1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan oleh KepalaKantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayahkerjanya meluputi tempat tinggal orang asing berdasarkanpermohonan.BAGIAN KE ENAMBERAKHIRNYA IZIN TINGGAL
125 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 61 ayat (3) PMK No. 40/PMK.06/2006 menyebutkanbahwa Salinan/Kutipan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelangditandatangani, diberikan teraan cap/stempel dan diberi tanggal pengeluaranoleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan;c. Bahwa Pejabat Lelang adalah sebagai Pejabat Umum yang mengesahkanJual Beli melalui Lelang dalam bidang hukum Perdata;d.
358 — 264
Jaring Mas tersebut ;Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saya barukenal dengan Terdakwa dalam persidangan ini ;Bahwa Jabatan saksi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon adalahsebagai Kepala Seksi Statuskim ;Bahwa tugas saya sebagai Kepala Seksi Statuskim adalah memberikanijin tinggal terhadap orang asing sebagaimana diatur dalam UU No. 6Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat 3 hurufc,d dan hurufediantaranya tugas saya adalah sebagai memberikan perpanjangan jijintinggal/Teraan
terhadap orang asing seperti teraan dalam Seaman Bookdan Pasport ;Bahwa awalnya perusahaan/Agen mengajukan permohonan ke KantorImigrasi dengan melampirkan KTP, Surat Keputusan jin tinggalDahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pasport atau Seaman Bookkemudian data tersebut fimasukan ke system eoffice Kantor ImigrasiAmbon untuk di entri di computer, setelah selesai, kemudian SeamanBook dan Pasport di Terakan/dicap oleh staf saya ;Bahwa dokumen yang dibutuhkan pada saat Perusahaan mengajukanpermohonan
For Migran (IOM);Bahwa proses pemulangan secara besarbesaran tersebut terjadi sejakMoratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulanNovember 2014, sehingga Kedutaan Asing masingmasing Negarabekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran (IOMmemulangkan ABK secara bertahap, kemudian pada bulan November2014 Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa tidakmengeluarkan Skep Dhasuskim lagi ;Bahwa sejak tahun 2015 kami dari pihak Imigrasi Ambon tidak pernahmengeluarkan Teraan
EDWIN FADLEN CORPUS
Tergugat:
PT. PANEN LESTARI INTERNUSA
82 — 26
Paling lama untuk 6 (enam) bulan.(4) Jangka waktu izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan dalam bentuk kartudan teraan pada paspor kebangsaan orang asing.Pasal 26(1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan oleh KepalaKantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayahkerjanya meluputi tempat tinggal orang asing berdasarkanpermohonan.BAGIAN KE ENAMBERAKHIRNYA IZIN TINGGAL
Tan IT Tiang Alias Acan
Tergugat:
1.Sufendi Alias Apin
2.Tony Wijaya
Turut Tergugat:
PT. Selotong Indah Permai
154 — 79
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER66/PJ/2010 Tahun 2010tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda BeaMeterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai;Menimbang, bahwa bukti surat selebinnya yang tidak mempunyai nilaikekuatan pembuktian maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dari alaalat bukti yang diajukan penggugatsebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugattidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa
DEWI LESTARI, S. H
Terdakwa:
SUBOWO bin AMIN
95 — 31
Pengadaan, Pengelolaan danPenjualan Benda Meterai.Bahwa berdasarkan pasal 1 UndangUndang RI No.13 tahun 1985 tentangBea Meteral, yaitu : Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti danmaksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorangdan/atau pihakpihak yang berkepentingan Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkanoleh Pemerintah Republik Indonesia Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan,termasuk pula parap, teraan
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 357 K/PID.SUS/2008sebesar Rp.3.968.600.000, (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapanjuta enam ratus ribu rupiah);Bahwa semua perbuatan TerdakwaTerdakwa tersebut yang telahmenyetujui dan menganggarkan serta menerima tunjangan kesejah teraan /tunjangan kesehatan, penerimaan nilai tunai asuransi adalah perbuatanmelanggar hukum karena tidak didasarkan atau menyimpang dari PeraturanPemerintah (PP) Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganDPRD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
17 — 13
No. 24 Rt.Rw 015/004 kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru UtaraKota Banjarbaru rtlchfcsl abaf0Oafs24 ltrchfcs0fs24lang1057langfel033dbchaf35langnp1057insrsid13439268 charrsidl15169151 hichaf0dbchaf35lochf0 , hendak dijualrtlchfcslabaf0afs24 ltrchfcs0fs24lang1057langfel033dbchaf35langnp1057insrsid3678332charrsid15169151hichaf0dbchaf35lochf0 untuk kesejahrtlchfcsl abaf0afs24ltrchfcs0fs24lang1057langfel1033 dbchaf35langnp1057insrsid6373574charrsid15169151 hichaf0dbchaf35lochf0 teraan danbiayahichaf0dbchaf35lochf0
46 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
24/1997;Penerbitan Sertifikat: Pasal 91:(1) Untuk hakhak alas tanah, hak milik atas satuan rumah susun,hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalambuku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda buktihaknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 PP No. 24/ 1997diterbitkan sertifikat:(2) 05(3) Dokumen alat bukti hak lama sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengantinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tandayang ada atau diberi teraan
Terbanding/Penggugat : MADE BAYU ADISASTRA
Terbanding/Penggugat : MAJU JAYA
Turut Terbanding/Tergugat : WIRANTO
Turut Terbanding/Tergugat : SODIKIN alias Dikin Bin Imron
Turut Terbanding/Tergugat : WIWIN alias Mama Lin
Turut Terbanding/Tergugat : GomGom Fatmawati
Turut Terbanding/Tergugat : DIYONO bin Noto Bagio
Turut Terbanding/Tergugat : KELVIN EKA PUTRA alias Asiu
Turut Terbanding/Tergugat : SAFARUDIN alias Udin
Turut Terbanding/Tergugat : A. ARITONGAN, S.Th
Turut Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : BP. BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : Ketua DPRD Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : NAJMI
72 — 68
Penggunaan tanah harusdisesuaikan dengan keadaanya dan sifat daripada haknya, hinggabermanfaat bagi kesejan teraan dan kebahagiaan yang mempunyainyamaupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentinganperseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum(masyarakat).
106 — 45
Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah); Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan hak dicoretsilang dengan tinta dengan menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yangada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwadokumen itu sudah digunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpansebagai warkah
YAN OCHTA INDRIANA, SH.MH
Terdakwa:
MOCH NUR KAMIM BIN MUNARI
157 — 44
Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan,termasuk pula parap, teraan atau cap tandatangan atau cap parap, teraancap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan;d. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yangdilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yangBea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya;e.
343 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah tumbang dengan menggunakan Palu Tok tercatat DK 0607 23pada kedua bontos kayu.Menimbang, bahwa uraian pekerjaan yang dilakukan oleh saksi AnmadYani tersebut adalah atas perintah dari Pemohon Kasasi, yang mana haltersebut merupakan bagian dari persyaratan untuk mengajukanpermohonan Laporan Hasil Hutan (LHP), dan selanjutnya berdasarkanLHP tersebut telah dikeluarkan dokumen SKSHH.Bahwa benar saksiAhmad Yani hanya membantu Pemohon Kasasi dalam pengukuran kayuyang tumbang dan memperjelas tulisan teraan
56 — 10
SONRY MANSON BUTARBUTAR, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal diKampung Gentawa No.100 Rt. 008 / Rw. 004 Kelurahan Buliang,Kecamatan Batuaji Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IV ;Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumya : YADI MULYADI,SH dan NURHAMLI, SH Advokat / Penasehat Hukum dari KantorHukum Mulyadi, S.H & Associates, yang berkedudukan di RukoPanbil Blok E No. 11 Lt.2 Mukakuning Batam, berdasarkan suratKuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2011, yang terdaftar diKepani teraan
53 — 9
setoran lembar 1 dan 3.Bahwa setelah melihat bukti setoran pajak BPR Pahala Pakto daribulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, jika pada lembarSSP ada validasi dan dalam kolom penerimaan pembayaran terdapatsetempel lunas padahal disini tidak jelas dari mana pengeluarannyadari kantor pos atau dari Bank yang ditunjuk pemerintah bahwa BuktiSetoran Pajak ( SSP ) tersebut adalah meragukan, sudah disetor ataubelum dana sebagaimana dana maka dilihat NTPNnya.Bahwa yang dimaksud Validasi adalah adanya teraan
159 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
bayar, dimasukkan ke Kantor Pelayanan PajakKebayoran Lama dengan tanda terima di Tempat PelayanPajak Terpadu adalah tanggal 28 Juni 2005 ;e Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tanggal 26 Juni tahun2006 (Hari Senin) ;e Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama baru mengirimkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan buktikirim yaitu pada tanggal 28 Juni 2006 (Hari Rabu) ;e Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak KurangBayar berdasarkan cap teraan
144 — 97
Setelah ijin diperoleh penerbit dokumen juga harusmelaporkan mengenai jenis mesin teraan sistem komputerisasi, merk mesindan tahun pembuatannya kepada Dirjen Pajak ;Bahwa penerbit dokumen ic Tergugat I juga diwajibkan untukmemperbaharui ijin pelunasan pembayaran pajak cq pajak dokumen cq pajakBea Meterai dengan sistem komputerisasi setiap bulan dan wajib pulamelaporkan jumlah penggunaan dan sisa penggunaan saldo tersebut setiapbulan kepada Dirjen Pajak, sehingga secara yuridis pelunasan pembayarandan
saldo pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dalam mesin teraan sistemkomputerisasi selalu berubahubah dan berbedabeda setiap bulannya ;Bahwa sebagaimana yang Penggugat ketahui dalam pelunasan pajak cq pajakdokumen cq pajak Bea Meterai dengan cara pelunasan sistem komputerisasidalam setiap lembar penagihan atau dalam setiap dokumen yang wajibdikenakan pajak dokumen, biasanya tertulis dan tercetak secara tegas dalamdokumen yang telah lunas pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dengan carapelunasan sistem
penagihan (billingstatement) kartu kredit yang diterbitkan Tergugat I adalah sistem pelunasankomputerisasi ala Citibank bukan sistem pelunasan komputerisasi alaDirjen Pajak, sehingga diduga Tergugat I V juga telah melakukanpelunasan pajak cq pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dalam dokumenlembar penagihan kartu kredit secara tidak sah dan illegal, karena tidakmungkin Dirjen Pajak menerbitkan dan memberlakukan sistem pelunasanpajak dengan cara sistem komputerisasi dengan menggunakan 2 (dua) alatmesin teraan
Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 (BUKTI TIV/11):(2) Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara:a. menggunakan benda meterai;b. menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 133b/KMK.04/2000 (BUKTI TIV/12):Pelunasan Bea Meterai dengan mengggunakan cara lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dengan membubuhkan tandameterai lunas, dengan menggunakan mesin teraan
241 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dandicantumkan materai teraan pada bagian Penjamin.Bukankah yang aslinya harus sama dengan salinannya;Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittingiharus mencocokkan dan mempertanyakan kenapa terjadiperbedaan dalam surat perjanjian ini. Walau isi dari perjanjianitu tetap sama, tetapi bukan merupakan rangkap dua dariyang sebenarnya.