keberangkatan B193pada tanggal 20 Mei 2016 terdakwa peroleh dari Atrinko (DPO) denganmembayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).dan cap kedatangan B205pada tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa peroleh dari Kennedy Unekwe(DPO) dengan membayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);Bahwa dalam cap kedatangan B205 dan cap keberangkatan B193 dimaksudyang diterakan dalam Paspor berkebangsaan Nigeria Nomor A 05991156atas nama OSINACHI JULIAN EZIEFULE, bentuk cap dengan sisi nomorpengaman serta bentuk huruf dalam teraan

Jika ditemukancap keimigrasian yang tertera tidak sempurna maka dapat disimpulkan captersebut tidak sah/palsu, dikarenakan alat teraan yang di desain sudahdibuat secara sempurna sehingga saat menerakan maka cetakan akantercetak utuh;Berdasarkan keterangan ahli bahwa cap keimigrasian sebagai ijin tinggalyang tertera pada paspor diberikan oleh petugas imigrasi pada saat WNAmasuk dan keluar dari/ke wilayah Republik Indonesia melaluiPelabuhan/Bandara tempat pemeriksaan imigrasi sesuai dengan kode cappengamanan

padaPaspor Nigeria atas nama OSINACHI JULIAN EZIEFULE berbedabentuk dengan cap asli yaitu saat cap diterakan tercetak tidaksempurna dan utuh sementara pada cap asli jika diterakan maka akantercetak sempurna serta utuh;Bahwa pengaman cap berupa nomor B205 berbentuk segi empatmengelilingi cap yang tertera pada Paspor Nigeria atas namaOSINACHI JULIAN EZIEFULE terlihat buram serta cetakan teraantebal sementara pada cap asli tidak karena cap telah memiliki tintakhusus serta bentuk yang disesuaikan;bahwa teraan

pengaman cap keimigrasian berupa tulisanIMMIGRATION memiliki jarak yang telah ditentukan sementara padacap yang tertera pada Paspor Nigeria atas nama OSINACHI JULIANEZIEFULE tidak;Bahwa teraan pengaman cap berupa tulisan IMMIGRATIONINDONESIA,VISIT VISA,SSOEKARNO HATTA, pada Paspor Nigeriaatas nama OSINACHI JULIAN EZIEFULE tertera tidak sempurna danutuh sementara pada cap asli akan tertera sempurna dan utuh karenatelah didesain khusus;Bahwa teraan pengaman dan penjelasan cap yang tertera saatditerakan

tebal sementarapada cap asli tidak karena cap telah memiliki tinta Knusus serta bentukyang disesuaikan;bahwa teraan pengaman cap keimigrasian berupa tulisanIMMIGRATION memiliki jarak yang telah ditentukan sementara pada capyang tertera pada Paspor Nigeria atas nama OSINACHI JULIANEZIEFULE tidak;Bahwa teraan pengaman cap berupa tulisan IMMIGRATIONINDONESIA, VISIT VISA, SOEKARNO HATTA, pada Paspor Nigeriaatas nama OSINACHI JULIAN EZIEFULE tertera tidak sempurna danutuh sementara pada cap asli akan

Nasir (dalam daftar pencarian orang);Bahwa beberapa waktu kemudian Edy Sunarko menyerahkan Surat SetoranPajak yang sudah ada teraan atau validasi seolaholah dari Bank Jatimtersebut kepada Ade Agung, atau kadang kepada Kamal Kombang danSubandi dalam jangka waktu 1 (satu) hari, yaitu sore harinya atau palinglambat besoknya;Bahwa setelah menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, AdeAgung disuruh oleh Kamal Kombang dan Subandi untuk meminta imbalankepada Edy Sunarko dan akhirnya uang imbalan

Bahwa selain uang, Terdakwa menerima Asli Surat Setoran Pajak(SSP) rangkap lima yang pada kolom Kantor Penerima Pembayaranmasih kosong serta belum ada teraan dari bank;10.Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pajak dan SSP kepada Moch.Nasir, tempat penyerahaan uang dan SSP tidak tentu, tergantungkesepakatan antara Terdakwa dengan Moch. Nasir lewat telepon;11.Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang pajak yang diterimadari M. Edy Sunarko karena tidak pernah Terdakwa hitung;12.

Putusan No. 2499 K/PID.SUS/201617.18.19.20.21.22.23.24.sudah diketik lengkap tanpa nama kantor penerima pembayaran danvalidasi/teraan bank dari M. Edy Sunarko. Kemudian uang SSPtersebut Terdakwa serahkan kepada Moch. Nasir proses selanjutnyadilakukan oleh Moch. Nasir dan proses tersebut Terdakwa tidak tahu;Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dari istilah 10% (Sepuluh persen)dari restitusi. Istilah tersebut muncul dari Moch.

Bahwa selain uang, Terdakwa menerima Asli Surat Setoran Pajak(SSP) rangkap lima yang pada kolom Kantor Penerima Pembayaranmasih kosong serta belum ada teraan dari bank;Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pajak dan SSP kepada Moch.Nasir, tempat penyerahan uang dan SSP tidak tentu, tergantungkesepakatan antara Terdakwa dengan Moch. Nasir lewat telepon;Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang pajak yang diterimadari M.

Nasir bertempat tinggal di Jalan Balongsari Blok 2F/5RT. 01 RW. 05, Kelurahan Balongsari, Kota Surabaya;Bahwa Terdakwa menerima uang pajak Bendahara Belanja HibahKPU Provinsi Jawa Timur beserta surat setoran pajak (SSP) yangsudah diketik lengkap tanpa nama kantor penerima pembayaran danvalidasi/teraan bank dari M. Edy Sunarko kemudian uang SSPtersebut Terdakwa serahkan kepada Moch. Nasir proses selanjutnyadilakukan oleh Moch.

Oleh karena itu,dengan tidak adanya bukti pembayaran/penyetoran yang sah baik SuratSetoran Pajak maupun BPN dengan teraan NTPN untuk melakukanpengecekan di aplikasi Portal DJP, maka Pemeriksa tidak dapat mengakuihal tersebut sebagai pembayaran yang sah;Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemeriksa berpendapat bahwa tidak terdapatkesalahan di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00243/207/11/055/13 tanggal 25 Maret 2013Masa Pajak Oktober 2011 dan mempertahankan

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukanoleh Kantor Bea dan Cukai;. Bahwa kebenaran pembayaran SSPCP tersebut, telahmendapat pernyataan dari Kantor Bea dan Cukai SoekarnoHatta, bahwa pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D;.

Oleh karena itu, dengan tidak adanya buktipembayaran/penyetoran yang sah baik SSP maupun BPNdengan teraan NTPN untuk melakukan pengecekan diaplikasi Portal DJP maka tidak dapat mengakui hal tersebutsebagai pembayaran yang sah; Bahwa pada intinya koreksi dilakukan karena PemohonPeninjauan Kembali tidak mengakui pajak masukan yangdikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana berdasarkan hasil konfirmasikepada instansi terkait (KPP lawan transaksi)menyatakan hasil konfirmasinya

(SemulaPemohon Banding) adalah importir sehingga tidak seharusnyamelakukan pembayaran di kantor Bea dan Cukai karena tidaktermasuk ke dalam kategori penumpang, awak saranapengangkut atau pelintas batas;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembalimenyerahkan dokumen berupa aturanaturan pendukungterkait sengketa;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwatetap mempertahankan koreksi karena alat bukti pembayaranyang sah sebagaimana diakui Pemohon Peninjauan Kembaliadalah SSPCP yang sudah ada teraan

berupa NTPN dan NTB, sehingga PemohonPeninjauan Kembali tetap berpendapat SSPCP yangdiserahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;5.12.Berdasarkan sesuai dengan Peraturan Pemohon PeninjauanKembali Nomor PER148/PJ./2007, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat tidak dapat menerima alasan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karenaSSPCP yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembalimemang tidak ada teraan NTPN/NTBnya;Bahwa UndangUndang

sotong danmelakukan Lego Jangkar di tempat dimana saksi melihat lampu di daratanserta kelong milik nelayan, dan kemudian di tempat tersebut kapal MV.SELINditangkap oleh petugas dari petugas Pos Angkatan Laut Tanjungpinangkarena melakukan kegiatan memancing kemudian terhadap kapal MV.SELINbeserta kru dan penumpang dibawa ke POS AL Berakit untuk dilakukanpemeriksaan.Bahwa, saat di POS AL Berakit ada petugas yang melakukan pemeriksaanterhadap paspor selurun awak kapal MV.SELIN dan tidak terdapatcap/teraan

SELINBahwa, saat di POS AL Berakit ada petugas yang melakukan pemeriksaanterhadap paspor selurun awak kapal MV.SELIN dan tidak terdapatcap/teraan dari pejabat Imigrasi sebagai tanda masuk yang sah di WilayahIndonesia.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;. Saksi TURMUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa, saksi sebagai Komandan Posal Berakit menerangkan kronologistertangkapnya kapal MV.

SELIN terdiri dari 1 (satu)orang Nakhoda berkewarganegaraan Singapura dan 3 (tiga) orang kruberkewarganegaran Indonesia dan 13 (tiga belas) orang penumpang terdiridari 7 (tujuh) orang berkewarganegaraan Singapura dan 6 (enam) orangberkewarganegaraan Malaysia, tidak terdapat teraan izin masuk pada pasporseluruh kru dan penumpang kapal MV.

tujuankedatangan bagi orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.Bahwa, ahli menjelaskan prosedur bagi warga Negara Singapura untukmasuk ke Wilayah Indonesia yaitu melalui Pemeriksaan Imigrasi di Tempat20Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Setiap orangyang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yangdilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, untukkemudian diberikan teraan

paspor dan apabila tidaktercantum dalam Daftar Cekal dapat diterakan Cap Tanda Masuk padapaspor.Bahwa, ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tanda Masuk adalah tandatertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan wargaNegara asing dan warga Negara Indonesia, baik manual maupun elektronik,yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yangbersangkutan masuk wilayah Indonesia.Bahwa, ahli menjelaskan bahwa tidak terdapat teraan

Serta tanggal teraan cap materai tertanggal 21Maret 2012 seharusnya teraan materai diberikan pada saat polis asuransi ditandatangani;3. Proforma Invoice diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2011 dan Commercial Invoicediterbitkan pada tanggal 9 Maret 2012, sedangkan pada Rekening Koran pembayarannyadidebet pada tanggal 22 Maret 2012, artinya pembayaran dilakukan setelah terjadinyatransaksi tetapi tidak dapat dilakukan tracing pada buku besar hutang, karena buku besarhutang tidak dilampirkan;4.

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dariKantor Bea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karenapenyetoran selanjutnya ke Bank tempat penerima pembayarandilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai;5. Bahwa kebenaran pembayaran SSPCP tersebut, telahmendapat pernyataan dari Kantor Bea dan Cukai SoekarnoHatta, bahwa pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalHalaman 16 dari 26 halaman.

dilakukanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diKantor Pelayanan Bea dan Cukai, melainkan ke Bank/Posyang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai denganPeraturan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor PER148/PJ./2007 di atas;Bahwa dari uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembaliberpegang pada data dan bukti pembayaran/penyetoran yangtelah diakui keabsahannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali.Oleh karena itu, dengan tidak adanya buktipembayaran/penyetoran yang sah baik SSP maupun BPNdengan teraan

pemeriksaan menyangkut 3 (tiga)Faktur Pajak dan pada saat keberatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimintamemberikan bukti berupa Faktur Pajak tersebut namunhanya memberikan 2 (dua) Faktur Pajak yang kemudiandimintakan konfirmasi dan hasilnya adalah jawabanTidak Ada; Bahwa pada intinya dengan berdasar kepada beberapaketentuan yaitu PMK02/2007 dan lainlain, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakdapat membuktikan pembayaran berupa SSPCP atasimpor yang sudah ada teraan

Putusan Nomor 707/B/PK/PJK/201 7yang sah sebagaimana diakui Pemohon Peninjauan Kembaliadalah SSPCP yang sudah ada teraan NTPN dan NTBnya;5.10.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat5.11.5.12.sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 02 PMK.05/2007 tanggal 19 Januari 2007menyebutkan bahwa: Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasipendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/Lembagaatau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yangdipersamakan dengan DIPA.

berupa NTPN dan NTB, sehingga PemohonPeninjauan Kembali tetap berpendapat SSPCP yangdiserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;Berdasarkan sesuai dengan Peraturan Pemohon PeninjauanKembali Nomor PER148/PJ./2007, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat tidak dapat menerima alasan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karenaSSPCP yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembalimemang tidak ada teraan NTPN/NTBnya;Halaman 22 dari 26

tempat kediaman di , Kecamatan Tambelangan,Kabupaten Sampang, Sebagai PEMOHON .Melawan :TERMOHON ASLI, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tANAK II , Pendidikan, bertempat tinggal di, Kecamatan Tambelangan,Kabupaten Sampang, Kabupaten Sampang, sebagaiTERMOHON .e Pengadilan Agama tersebut.e Telah membaca Permohonan Pemohon.e Telah mendengar keterangan dari Pemohon berperkara.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13Januari 2015 yang terdaftar di KepANAK II teraan

NURHOLIS, S.HRincian Biaya :A.Biaya KepANAK II teraan :1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Redaksi :Rp. 5.000,B.Biaya Proses1. Panggilan : Rp. 450.000,2. ATK : Rp. 50.000.C.Materai :Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPANAK II tera Pengadilan AgamaSampangDrs. ABDULLAH FAQIH.

Bank 23/05/2012 USD 112,026.20 Buku Pembelian 02/06/2012 USD 112,026.20 Buku Hutang Tidak terlampirBuku Penjualan 12/06/2012 Rp634.500.000, 2bahwa asuransi dibayar di dalam negeri (Asuransi Central Asia) tertanggal 17Mei 2012, pembayaran Premi Asuransi tersebut pada Buku Besar Bank/Kasdilakukan tanggal 28 Juni 2012 hal ini tidak lazim, seharusnya pembayaran dilakukanpada saat polis asuransi dibuat seperti pada saat pembukaan L/C, serta tanggal capteraan Materai tertanggal 23 Mei 2012 seharusnya teraan

Juga clausul L/C adalahpartial shipment TIDAK diperkenankan;bahwa pada surat tanggapan butir 2 dinyatakan Asuransi dibayar di dalam negeri padatanggal 17 Mei 2012, pembayaran Premi Asuransi tersebut pada Buku Besar Bank/Kasdilakukan tanggal 28 Juni 2012 hal ini tidak lazim, seharusnya pembayaran dilakukan padasaat Polis Asuransi dibuat seperti pada saat pembukaan L/C, serta tanggal teraan capmaterai tertanggal 23 Mei 2012, seharusnya teraan materai diberikan pada saat polisditanda tangani;bahwa berikut

Tanggal teraan materai adalah bukanwewenang Pemohon Banding melainkan wewenang ACA;bahwa artinya atas transaksi asuransi benar adanya dan penerbit adalah lembaga asuransiyang sah yakni ACA;bahwa jika meragukan atas pembayaran, bisa ditelusuri pada Rekening Koran yang sudahPemohon Banding berikan dan Pemohon Banding tentunya membukukan sesuai denganrekening koran dan saat terjadinya pembayaran/pemotongan rekening yakni tanggal 2 Juni2012;bahwa pada surat tanggapan butir 3 dinyatakan Sales Contract

Advolatdon PoogucewPeaerhet fluke pedis Kantor Adora chienKimtlin Huken ASARTONOREL & ERAN, Berkariow diJalan Teraan Somer 2 Cimahi Joea Bor, beederrkan suriKeane kha Gemygel 10 dane SG, scerele acbege PPMPICNsohatang aches hameee PECAN TNC AA AO) ene een me pee eresoo etielah omempelagar berkas perinara dim seman SuTMsurnt Samy TENTANG DUDUK PERKARANYAae Menguiip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1680/Pdt.G/2004/PA.Cmi. tangeal 26Mei 2005

PinryEE . temt are See, tentan enggantlan soramg Hakim Anggota ; ities wsww Setelah mendengarkam kedua belah h pilhak berperk cara~c Setelah mendengar ketefangan saksi saksi dan telahpula memperhatikan bukti surat Yang diajukan dipersidangamwae eee TEVTANG PERTSTIWANYA :~= Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannyatertanggal 1 P ebruari 19995 yang didaftarkan di Kepani teraan Pengadilam Negeri Pinrang dibawah register perkaraNonor Be a eae ai pokoknya me ngemukakan halhal SOURS GEMUIEIE..

Tanggal Cap Pos terbaca teraan "30.1209"Dalam Daftar Surat Pengiriman Surat No. S1395/WPJ.04/KP.1107/2008, terdapat Cap Tanggal yang terbaca teraan (menurutPemohon Peninjauan Kembali) "30.1209". Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat membaca dengan jelas angka tahun yangterdapat pada Cap tanggal tersebut, dimana angka yang terlihatadalah antara angka 9 atau angka 8.

Putusan Nomor 2110/B/PK/PJK/20171) Foto copy daftar pengeposan terlampir, adalah benar merupakanbukti penyerahan surat tersebut kepada kantor pos.2) Teraan cap tanggal dengan Kode nomor 84 adalah benar capresmi milik kantor Sentral Pengolahan Pos Jakarta yangdipergunakan dibagian distribusi terletak di lantai 1.3) Pada cap teraan tanggal terbaca teraan tanggal "30122008"yang artinya surat tersebut telah diposkan di kantor kami padatanggal 30 Desember 2008.4) Pada cap tanggal terbaca teraan "12" yang

Biaya Kepani teraan Rp.35.000,2. Biaya Proses Rp. 320.000,3. Biaya Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)Artinya: apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, makaHakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa buktibukti, serta memutus gugatantersebut ; Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan olehketerangan dua orang saksi, masingmasing bernama 1.

.@ Nomar DIETIPA.GIIEIFA.Ton melawanumir 32 tahun, agama islam, pendidikan Patani,skerjaan SMA, tempat tinggal di Jalan Saka ne peceernon anea ae 2018 an a tera ai Ke F teraan Pangadil embilahat ierietak oi Saka Jalan, R023, s, DesaMelutahan EMandah, Kats. ee Hite, Prow.

Dumai,sebagai Pemohon;melawanPY umur 21 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diPE Kecamatan Meranti, KabupatenAsahan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;engadilan Agama tersebut ;=27 mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini :=27 mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07*owembder 2017 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar die027 teraan

tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutPENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KotaDepok, selanjutnya disebut PENGGUGAT;MelawanTERGUGAT, gama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KotaDepok, selanju nya disebut TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut elah membacadan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pengguga dalam sura atannya bertanggal 9 Oktober 2017dan telah didaftarkan dikepah)terAan

tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai PENGGUGATMELAWANTERGUGAT ASLI, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan AnggotaPOLRI / POLRES Kabupaten Blitar, bertempat tinggal di KabupatenNganjuk, sekarang berada di Kabupaten Blitar, sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret2010 yang didaftarkan di Kep PENGGUGAT ASLI teraan

KepPENGGUGAT ASLI teraan OlehRp. 35.000, PPENGGUGAT ASLI tera2. Biaya proses Rp. 629.900, Pengadilan Agama3. Meterai Rp. 6.000, BLIEAR.Jumlah Rp. 670.900,(Enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus Drs. SYATIBL SH.rupiah)

1Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yangdisebut dalam Undangundang ini.Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan :a.Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yangmengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaanatau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihakpihak yangberkepentingan;Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yangdikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnyadipergunakan, termasuk pula parap, teraan

atau captandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tandalainnya sebagai pengganti tandatangan;Pemeteraiankemudian adalah suatu cara pelunasan BeaMeterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaanpemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasisebagaimana mestinya;Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giroyang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraiankemudian.BAB IIOBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG BEA METERAIPasal 2Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk

Oleh karena itu, dengan tidak adanya bukti pembayaran/penyetoran yang sah baik Surat Setoran Pajak maupun Bukti PenerimaanNegara dengan teraan NTPN untuk melakukan pengecekan di aplikasiPortal Terbanding, maka Terbanding (Pemeriksa) tidak dapat mengakuihal tersebut sebagai pembayaran yang sah;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif sebesarRp.225.388.000,00 atas kredit pajak impor karena Pemohon Banding telahmelakukan pembayaran secara langsung melalui Kantor

Pasal3 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P39/BC/2008, dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai;Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor DirektoratJenderal Bea dan Cukai;Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan

Kembaliberpendapat bahwa pembayaran Pajak Pertambahan NilaiImpor tersebut tidak seharusnya dilakukan TermohonPeninjauan Kembali di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai,melainkan ke Bank/Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangansesuai dengan PER148.Bahwa dari uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembaliberpegang pada data dan bukti pembayaran/penyetoran yangtelah diakui keabsahannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali.Bahwa oleh karena itu, dengan tidak adanya buktipembayaran/penyetoran yang sah baik SSP maupun BPNdengan teraan

Putusan Nomor 705/B/PK/PJK/201 7berupa SSPCP atas impor yang sudah ada teraan berupaNTPN dan NTB.3.10.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwaberdasarkan P39 pada Pasal 3 ayat (2) huruf a menyatakanbahwa:Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapatdilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal Pembayaranpenerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas;3.11.Bahwa

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa tetapmempertahankan koreksi karena alat bukti pembayaran yangsah sebagaimana diakui Termohon Peninjauan Kembali, adalahSSPCP yang sudah ada teraan NTPN dan NTBnya.3.14.Bahwa = Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatsebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri KeuanganNomor 02/PMK.05/2007 (PMK02) tanggal 19 Januari 2007menyebutkan bahwa:(1) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan estimasipendapatan adalah DIPA Kementerian Negara/Lembagaatau dokumen

AGUS SINGGIH BY ARIFINPERINCIAN BIAYA PERKARA:1 Biaya Rp 35.000, Untuk salinan yang sama bunyinya: olehKepam teraan.. PANITERA PENGADILAN AGAMA NGAWI2 Biaya Proses. Rp 529.700Materai . .3 Rp 6.000,Jumlah Rp 570.700. 7 H. Slamet Rijadi, S.H.lima ratus tujuh puluh ributujuh ratus rupiahHal. 5 dari 3. hal.Put.No. 1194/Pdt.G/2011/PA.Ngw.

ZvppaPBawa terAan AanIp cEOopavy avaK TEpEUTVaAVTASHA TAVYYOA 26 AeoeuBep 2010, Sau 10.05 Q1B., wavy diBept vaya : AVYNINFPYM, dapt oeopavy Bo Bepvana AQI XHYNAQATI ;3. Meyeptvtankav Kenada KenadAa Kavtop Atvao KernevivbuKav davXaTaTav ZIMA KOTA ZUPAaBawa vvTuUK YEVSagTtapKav / HEVYATAT TEVTAVYKeAanipav tepoeBuTt Statao SaAau PEylotep KEAantpav tanuv wavy oedavyBepodadav OOTa UEVEPBLTKAVY QKTE KEAanlpav 5twaKkovd ;Demikianlah ditetapkan pada hari: SE NIN, tanggal : 23 APRIL 2012, oleh: Dr.