No. 1547 K/PID/2014Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu kesalahanJudex Facti hanya menilai Surat Keterangan/Cover Note denganmengabaikan Akta Otentik incasu Akta Berita Acara No. 3 tanggal 23Februari 2008 yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhsebagaimana UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang JabatanNotaris ;1.

adalah berdasarkan Akta otentik incasuAkta No. 3 tanggal 23 Februari 2008 maka dengan demikianPembuatan Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 adalah cacat hukumdan diragukan keabsahan isi dan legal standing para pihak yangmembuat Akta No. 29 tanggal 29 Maret 2008 atas nama PPRSHApartemen Slipi sehingga membuktikan Judex Facti telah salahmenerapkan hukum sebagaimana UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris dimana menurut penjelasan UU No. 30tahun 2004, Akta otentik sebagai alat bukti terkuat

:Akta otentik sebagal alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyaiperanan periting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupanmasyarakat. Dalam berbagal hubungan bisnis, kegiatan di bidangperbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lainlain, kKebutunan akanpembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalandengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalamberbagal hubungan ekonomi dan sosial, balk pada tingkat nasional,regional, maupun global.

Melalul akta otentik yang menentukansecara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dansekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa,Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam prosespenyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alatbukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagipenyelesaian perkara secara murah dan cepat.....Bahwa Penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada butir

Sebagai alat bukti tertulisyang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notarisharus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapatmembuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapanpersidangan pengadilan. Fungsi Notaris diluar pembuatan akta otentikdiatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam UndangHal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1547 K/PID/201410.11.Undang ini.

Sebagaimanatersebut pada halaman 47 alinea ad. 1 yang berbunyi :"Menimbang, bahwa Tergugat I ada juga mengajukan bukti T.120 berupa SertifikatNomor 52 yang menerangkan bukti ini adalah bukti yang terkuat untuk pemilikantanah, tetapi Hakim berpendapat kalau setiap ada cacat hukum, sertifikat yang sudahdiberikan bisa ditinjau kembali oleh Badan Pertanahan Nasional";Bahwa namun ternyata Judex Facti telah memutuskan dengan amar: "Menyatakanbatal dan tidak sah balik nama yang dilakukan Tergugat II atas

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabulkangugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut padapertimbangan hukumnya pada halaman 47 aluinea ad. 1 dan ad. 2 yang berbunyi:"Menimbang, bahwa Tergugat I ada juga mengajukan bukti T.120 berupa SertifikatNomor 52 yang menerangkan bukti ini adalah bukti yang terkuat untuk pemilikantanah, tetapi Hakim berpendapat kalau setiap ada cacat hukum, sertifikat yang sudahdiberikan bisa ditinjau kembali oleh Badan Pertanahan Nasional"

Menimbang, bahwa Hak milik menurut UndangUndang Pokok Agrariaadalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah. Dalam hubungan dengan pemilikan tanah ini di dalam UndangUndang Pokok Agraria diartikan penguasaan atas tanah yang didasarkan padasuatu hak dengan status hak milik, maka Pasal 20 UndangUndang PokokAgraria, ditentukan bahwa:1.

Hak milik adalah hak atas tanah turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.2.

Sertifikat adalah tanda bukti yang sahdan terkuat dan tidak ternyata bukti P.1. ditetapkan secara melawanhukum, maka oleh karena itu tidaklah benar Penggugat telahmemperoleh bukti P. 1. secara tidak wajar, maka terbukti pulalah,Penggugat sebagai peinilik tanah seluas 465 M2 dimana termasukpula di dalamnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang luasnya170 M2.Bahwa Undangundang No. 5 Tahun 1960 (Undangundang PokokAgraria) menganut sistem negatif, oleh karena itu sistem pendaftarantanah di Indonesia

sertifikat tersebut tidakmengikat tanah obyek sengketa.Bahwa sehubungan dengan uraian hukum tersebut di atas, makadengan adanya bukti surat yang baru diketemukan, maka SertifikatNo. 188 Surat Ukur No. 359 tahun 1982 perlu dipertanyakan dasarhukum keberadannya, karena kontradiksi dengan alat bukti surat yangbaru di ketemukan yaitu TANDA PENDAFTRAN SEMENTARA HAKMILIK INONESIA tahun 1956 atas nama : BANDU PATIMA BINDJALIL (DAENG BANDU) Persil 42 DII, Bahwa bukti surat inimerupakan bukti yang sah dan terkuat

Bapak Munasir/paraTergugat dengan menunjukkan surat tanah yang tidak jelas;bahwa perbuatan para Tergugat yang menghalangi pengukurankembali tanahtanah milik Penggugat, bahkan para Tergugat mengklaimbahwa tanahtanah tersebut milik keluarga para Tergugat, jelasjelasmerupakan perbuatan yang melawan hakhak Penggugat yang diakuisecara sah oleh Negara;bahwa gugatan Penggugat juga didasari pada UndangUndangPokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 20, yang menyatakan bahwa hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat

Makian yangmemiliki tanah, oleh karena itu Pemohon mendaftarkan tanah miliknya (ObjekSengketa) di Desa Mandaong (Desa tetangga/bersebelah/berhimpitan) denganDesa Kampung Makian (Desa Domisili Pemohon) dan telah dibuatkan Sertitifikattanggal 23 Maret 1988 No. 5 Tahun 1988. pada saat itu di Desa Mandaong(letak fisik tanah tersebut / Objek Sengketa ini) tidak ada Proyek Nasional(Prona) Pembuatan Sertifikat tersebut ;Bahwa Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria menetapkanSERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI YANG TERKUAT

Adapun alat bukti yang diajukanoleh Para Tergugat Terbanding berupa Akte jual beli dan Sertifikat HakMilik adalah merupakan bukti Otentik terkuat dan terpenuh yang tetapdilindungi oleh Undangundang dimana Akta jual beli tersebutkeberadaannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehinggakeberadaan Para Tergugat Terbanding diatas tanah obyek sengketaharus dilindungi karena termasuk pembeli yang beritikad baik (videputusan Mahkamah Agung No.237/K/Sip/1968) ;,~Bahwa bertolak dari hal tersebut diatas

Bahwa sesuai denganPasal 20 ayat (1) UU No.5/1960 Jo Pasal 16 huruf (a) UU No.5 Tahun 1960hak kepemilikan Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa adalah hak turuntemurun dan terkuat dalam sistem hukum pertanahan yang berlaku. Makaadalah suatu pelanggaran hukum jika SHM No.891 atas nama PemohonKasasi dihapuskan begitu saja oleh SK Walikota dan SK Kepala BPNBalikpapan.

Maka majelis hakimberpendapat dalil dalil permohonan Pemohon Konpensi telahterbukti dan dapat dipertimbangkan.Menimbang bahwa Termohon Konpensi telah mengakui sertamembenarkan dalil dalil permohonan Pemohon Konpensiberdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakanbukti terkuat sebagaimana dinyatakan dalam kitab anatutTholibin IV/258, yang artinya: Apabila Termohon Konpensimengakui atas kebenaran dakwaan Pemohon Konpensi, makatetaplah kebenaran dakwaan itu.Menimbang bahwa walaupun Termohon Konpensi

Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimanadinyatakan dalam kitab Tanatut Tholibin IV / 258gol cas ale GeaoJl al Is!Artinya : Apabila Tergugat mengakui atas kebenaran dakwaan Pengugat, maka tetaplahkebenaran dakwaan itu .Menimbang, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat danTergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Bahwa menurut UndangUndang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang secara tegasdisebutkan bahwa Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, olehkarena itu segala pengalihan Hak Milik terhadap objek sengketa wajibHal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1698 K/Pdt/2010sepengetahuan, persetujuan dan pelaksanaan dihadapan dan dilakukanOleh pemilik sah objek sengketa tersebut yakni Pemohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat.

sepenuhnya, melainkanmasih mencantumkan nama almarhum Rahman Pak Rahmani sebagaipemiliknya;Menimbang, bahwa sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah adalahdengan surat, dalam hal ini yang diutamakan adalah berupa sertifikat yangditerbitkan untuk pemegang hak atas tanah guna adanya kepastian hukum,sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa sekalipun sertifikat hak milik merupakan buktikepemilikan hak atas tanah yang terkuat

Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan,bahwa orang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerakanakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hak kepemilikan atas tanahyang terkuat

Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimanadinyatakan dalam kitab Tanatut Tholibin IV / 258gol cas ale GeaoJl I IIArtinya : Apabila Tergugat mengakui atas kebenaran dakwaan Pengugat, maka tetaplahkebenaran dakwaan itu .Menimbang, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat danTergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari2011 dan pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011 Tergugat menganggurdan bahkan pada pulan Januari 2012

statuspenjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapatdinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidakpantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual belitanahBahwa Majelis Hakim keliru melihat alas Hak dan pembuktian dari Penggugat;Bahwa dasar hukum kepemilikan Pelawan dalam hal ini sudah jelas sesuaiketentuan Pasal 2027 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangUUPA, Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Hak yang turun temurun, terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah.Hak milik dikatakan merupakan Hak turun temurun seperti di atas artinyakarena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang Hak kepada ahli warisnya.Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapusdan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari Pihak lain berdasarkanRincik Persil milik Pelawan diatas, sehingga Terlawan Penggugat melanggarKetentuan :Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria

SengketaII;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2014yang diterima dan didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28Agustus 2014 dibawah Register Nomor 54/PDT.G/2014/PN.Rbi sebagaimana telah diperbaikipada persidangan tanggal 9 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Bahwa Penggugat memiliki tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II,terbukti dari sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat yang merupakan bukti terkuat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima meletakansita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa I dan tanah objeksengketa II;Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka mohon agar kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa II, agar menyerahkankembali kepada Penggugat secara sukarela dan seketika, atau bila perlu denganbantuan alat Negara ;Bahwa mengingat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah buktiyang terkuat dan terpenuh

No. 857 K/Pdt/2011alternatif, karena itu jika merujuk pada substansi dalil gugatan, maka kewenanganyang dimaksud ada pada Pengadilan Agama karena itu Pengadilan Negeri Sengkangsetidaknya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;3 Bahwa demikian pula jika Penggugat mendalilkan bahwa sebahagian tanah sengketatelah bersertifikat hak milik yang dimilik oleh para Tergugat, maka lagilagi hal inimemasuki wilayah absolut, oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai buktihak kepemilikan terkuat

No. 857 K/Pdt/201120bukti surat berupa "foto copy dari foto copy" adalah alat bukti yang tidak sah, makaHakim Tingkat Pertama tidak perlu mempertimbangkannya, jika dibandingkan denganalat bukti surat Tergugat Vl/ Pembanding/ Pemohon Kasasi pada halaman 36 putusanPengadilan Negeri Sengkang mulai poin 15 yang diberi tanda T.VI.1 s/d poin 25 yangdiberi tanda T.VI.11 adalah alat bukti surat yang terkuat dan sah.

Dari pencantuman tulisan ini, jelas adalah alat bukti surat yang terkuat dandiakui sah karena bukan "foto copy dari foto copy";Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenaibeban pembuktian yang tidak adil ini, jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukumkarena lalai memenuhi syarat wajib yaitu tidak melakukan cara peradilan yang harusditurut. Ingat !!!, hanya perbuatan prosesuil (processuele handeling) dari Hakim tundukpada pemeriksaan kasasi.

perjanjian,dimana kecapan melakukan perjanjian antara lain haruslah telah berusia dewasa, yaitutelah mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun ( Vide Pasal. 1330 BW , dengandemikian dalam konteks ijin menjual tanah A Quo yang dimaksud dibawah umur adalahdibawah 21 (dua puluh satu ) tahun ;wan nnen anna anna n= Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, P9 berupa Sertifikat HakMilik dan P10 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menurut perspektif UUPA,merupakan bukti hak kepemilkan atas tanah yang terkuat

Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimanadinyatakan dalam kitab Panatut Tholibin IV / 258 : Artinya : Apabila Tergugat mengakui atas kebenaran dakwaan Pengugat, maka tetaplahkebenaran dakwaan itu .Menimbang, bahwa atas hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas makaterbukti, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Januari 2009hingga sekarang sudah 4 tahun 1 bulan, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran terusmenerus yang tidak bisa didamaikan lagi,

Pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bukti P2dan P6 tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya,harusdianggap sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mengenaikepemilikan atas sebidang tanah (obyek sengketa), jadi pertimbanganhukum hakim tingkat pertama pada halaman 38 sampai dengan halaman39 paragraf ke3 tersebut, menurut pendapat majelis hakim tingkatbanding sudah tepat dan benar;3.