Pada saatitu Terdakwa melihat anak Terdakwa memakai baju warna hijau celana tidurwarna kuning dan pada saat itu anak Terdakwa tidur telentang kemudianTerdakwa bernafsu dan Terdakwa langsung melepas celana biru dan celanaHalaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tat.dalam Terdakwa sampai ke lutut, kemudian Terdakwa langsung membukacelana kuning dan celana dalam anak Terdakwa tersebut sampai lutut.Kemudian kaki anak Terdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anakTerdakwa Terdakwa tindin

Kemudian kaki anakTerdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anak Terdakwa tersebutTerdakwa tindin dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminTerdakwa kedalam vagina atau alat kelamin anak Terdakwa dan Terdakwamenggoyanggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke alatkelamin anak Terdakwa pelanpelan kurang lebih sekitar 15 (lima belas)Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Tot.menit dan pada saat itu air mani langsung Terdakwa keluarkan di dalamvagina anak Terdakwa tersebut

Kemudian kaki anakTerdakwa tersebut Terdakwa angkat kemudian anak Terdakwa tersebutTerdakwa tindin dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminTerdakwa kedalam vagina atau alat kelamin anak Terdakwa dan Terdakwamenggoyanggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke alatkelamin anak Terdakwa pelanpelan kurang lebih sekitar 15 (lima belas)menit dan pada saat itu air mani langsung Terdakwa keluarkan di dalamvagina anak Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepadaanak Terdakwa, Kalau

No.118/Pdt/2016/PT.PLG.Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang dikemukakanPenggugat terkecuali dengan tegas diakui akan kebenaranya olehTergugat ;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,4,5 sampai 6harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;Bahwa pada poin 7 dalil penggugat yang menyatakan telah terjaditumpang tindin dengan sertifikat hak pakai no 51 dan surat ukur no74/su/2012 adalah tidak benar karena pada saat sertifikat hak pakaitersebut terbit tidak ada sanggahan dari pihak

Disamping itu semestinya untukmembuktikan adanya tumpang tindin harus dilakukan pengembalianbatas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Untuk itu gugatanyang diajukan kabur dan prematur ;Hal. 16dari 27 Hal. Put.

Jlani sekarang Jalan Desa,Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)karena telah menguasai tanah milik Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Para Penggugat secara tidak sah/melawan hukum;Menyatakan sertifikat hak milik para termohon kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak sah secara hukum karena tumpang tindin denganHalaman 6 dari 10 hal. Put.

Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUNPbr104,432 Ha yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan pada SuratKeterangan Ganti Rugi sebagaimana diuraikan di atas, yang tidaktumpang tindin dengan Sdr. Yusni Yunus Dkk dan saat ini termuatCidalam: 222222 222 non non non en ee nnn nn nee nnn nee nen cen nee1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997, yang telahdibatalkan sebagaian seluas 51.700 M? dan telah dipisahkan seluas:382.564 M?

tidak melindungikepentingan hukum terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisatanah seluas 104,432 Ha berdasarkan pada SKGRSKGR sebagaimanadiuraikan diatas dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226,Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail,Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha; dan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas38,2564 Ha, yang tidak tumpang tindin

Guna Bangunan milik Penggugat; Pertimbangan Majelis Hakim di atas menguatkan pula pertimbanganMajelis Hakim PTUN pada Putusan No. 35/G/2009/PTUNPbr tanggal21 Januari 2010 halaman 47 menyebutkan bahwa: Menimbang, bahwa dari buktibukti dan uraian pertimbangan hukumdiatas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh ParaPenggugat intinya penerbitan Sertifikat Obyek sengketa tidak cermatkarena sertifikat hak milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing TinggiOkura atas nama para Penggugat tumpang tindin

bisa diiberikan ijin operasiproduksi untuk pertambangan, syaratnya dengan dengan pinjam pakaikawasan hutanBahwa menurut ahli, Pinjam pakai kawasan hutan adalah Penggunaankawasan hutan untuk keperluan disektor kehutanan tanpa merubah fungsipokok hutan yang diberikan oleh Menteri KehutananBahwa menurut Ahli dalam konteks pinjam pakai kawasan hutan dalamrangka eksplorasi tambang maka fungsi hutan tidak boleh berubah;Bahwa menurut Ahli, cara untuk memastikan bahwa sebuah kawasanhutan produksi tumpang tindin

apakah dalam penerbitanHalaman 105 dari 105 Halaman, Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUNSMD .....obyek sengketa tersebut telah menerapkan asasasas umum pemerintahan yangbaik:Menimbang bahwa dalam gugatannya, pokok sengketa yang didalilkanPenggugat adalah Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUPOP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009 Tentang PersetujuanIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sinar Kumala Naga incasu obyek sengketa masuk atau meliputi atau tumpang tindin

Tanggal 14 Juli 2009 yang secara faktualmenurut bukti T.II.Intv 9 mengalami tumpang tindin dengan area Kawasan HutanKelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli seluas 29,61 Ha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 dan 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutana junto UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tindakan Tergugattersebut melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskecermatan dan asas kepastian hukum

Sinar Kumala Naga in casu obyek sengketa sebatas pada seluas 29, 61Ha tersebut:Menimbang bahwa selain area obyek sengketa sepanjang seluas 29, 61 Hayakni yang tumpang tindin dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Majelis Hakim tidakmenemukan fakta terdapat pelanggaran hukum administrasi oleh Tergugatmaupun Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan dan beroperasinya IUP inlitis tersebut:Menimbang berdasarkan normanorma hukum diatas, disertai

SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUPOP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P Tanggal 14 Juli 2009 sepanjangseluas 29, 61 Ha(dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakniarea yang tumpang tindin dengan area Kawasan Hutan Kelompok HutanPendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana,Kabupaten Kutai Kartanegara;4.

BIN24k3Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak cermat dalam meneliti buktibuktidan tidak memeriksa kebenaran keterangan saksisaksi yang diajukan olehTERBANDING semula PENGGUGAT, yang sama sekali tidak obyektif ;k3Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwaterdapat tumpang tindin antara SHM No.985 Gambar Situasi No.1942 tanggal17 Pebruari 1994 dengan SHM No.155 Gambar Situasi No.1812 tahun 1975telah ternyata bahwa Judex Factie sama sekali tidak mencermati gambarSituasi yang

;Bahwa Penggugat baru mengetahui terdapat tanah yang diklaim sebagaimilik Tergugat II bertumpang tindin dengan tanah milik Penggugat setelahmengetahui adanya gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor768/Desa Simpang Baru milik Penggugat oleh Tergugat II, hal mana saatPenggugat mengetahui adanya gugatan tersebut saat itu telah berprosespada tingkat banding di PT TUN Kota Medan;Bahwa apabila mengacu pada pernyataan/dalil yang dikemukakan TergugatIl pada gugatannya di PTUN Kota Pekanbaru, Tergugat

II sendiri ternyatabaru mengetahui adanya tumpang tindin dengan tanah milik Penggugatseluas + 1.246 m?

6 Juli 2012 yang dikeluarkan KantorPertanahan Kota Pekanbaru hal manderita acara tersebut dibuat berdasarkanpermohonan pengukuran ulang dari Penggugat dan pada waktu pengukuranulang lapangan dilaksanakan dan diperoleh data yang berdasarkan penunjukkandari Tergugat II sendiri yang setelah dituangkan dalam peta bidang hasilnyaterdapat tumpang tindih dengan tanah milik PenggugatBahwa selain itu, bilamana dicermati gugatan Tergugat II di PTUN KotaPekanbaru tersebut mendalilkan telah terjadi tumpang tindin

Pertama, dandari faktafakta yang ditemukan, tidak adanya kesesuaian antara bukti P1, P2 dengan letak, luas, batas tank Pemohon Kasasi;Bahwa apa yang dikemukakan dalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 di atassejalan den gan putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 k/PDT/1984 yangmenegaskan hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objekgugatan (luas dan letak, batas tanah terperkara secara defenitif );Bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak menjelaskanberapa luas lahannya yang bertumpang tindin

hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016,telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri jugaoleh Penggugat, Tergugat, dengan hasil :1.Benar tanah / lokasi objek sengketa yang terletak di RT.IV, RT.VII,Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten TanahBumbu.Benar tanah sengketa tersebut tumpang tindih antara tanah hakmilik Penggugat dengan milik Tergugat yang sekarang telahmenjadi jalan hauolingBenar tanah sengketa bersambitan dengan tanah SaksiHj.Wati, tapi bukan tumpang tindin

dengan Hj Wati seperti yangdinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hal58, dan saksi Hj Wati telah membuat pernyataan bahwatanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah objek sengketamilik Penggugat, hal ini telah dijelaskan oleh saksi ZAINALARIFIN hal 54, karena Penggugat membeli Tanah objek sengketatersebut dari Asnan.Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa :Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis

Wati menyatakan tidak terjaditumpang tindin kepemilikan dengan pihak manapun, hal ini sudah dinyatakansebelumnya di dalam Agenda Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hariKamis tanggal 20 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, pihak Penggugatdan pihak Tergugat.Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2017/PT.BJMDari bukti ini memang terbukti, bahwa tanah objek sengketa yang terletak+ KM 19, di daerah Sungai Tahi Wasi RT.IV, RT VII, Desa Sebamban Baru,Kecamatan Sungai Loban, di Kabupaten

saksi,Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan suratsurat lainyang terkait dalam perkara tersebut, maka dalam Rapat Musyawarah majelispada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 telah dicapai kesepakatan bulatmengambil putusan dengan pertimbanganpertimbangan hakim sebagai berikut:Menimbang, pertimbangan hukum / pendapat Pengadilan TingkatPertama dengan berdasarkan pada peninjauan setempat di lokasi tanah objeksengketa bahwa pemeriksaan setempat objek sengketa oleh Tergugat telahtumpang tindin

Onvankelijk Verklaara);Tentang Kewenangan Mengadili (Competentie Absolute);Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannyakhususnya yang ditujukan kepada Tergugat V posita angka (26, 28 dan 30)pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat V telah menerbitkan sertipikatpada Tahun 1978 atas nama Tergugat II di atas bidang tanah sertipikatsertipikat milik Para Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Ciangsana,dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1563/Ciangsana) sehingga terjadi adanyatumpang tindin

Sehingga quad non Tergugat V dalam menerbitkansertipikatsertipikat jnlitis telah terjadi tumpang tindin (overlap) antaraHal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 2269 K/Pdt/2015sertipikat yang satu dan sertipikat lainnya dimungkinkan atau diduga terjadiadanya 2 (dua) kali penunjukan batas di atas bidang tanah yang lokasinyasama sehingga terjadi adanya kesalahan penunjukan batas yang sudahbarang tentu mutlak menjadi tanggung jawab pemiliknya atau kuasanyayang syah.

101 K/TUN/2010 Tertanggal 19 Mei 2011,jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 11 Agustus 2010, jo Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor41/G/2009/PT.TUNBDG tanggal 23 Desember 2009;Selanjutnya, gugatan Para Penggugat telah membuat kerancuan dankeruwetan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum apabilaPengadilan Negeri Cibinong sampai mengabulkan gugatan Para Penggugatquod non yang jelas Turut Tergugat tolak, maka hal tersebut akanmengakibatkan tumpang tindin

Vide bukti T.2; T.3 dan T.7Adapun tumpang tindin tanah yang menjadi sengketa berdasarkanplooting BPKH wilayah VI sebagaimana dalam Bukti T.8 dapatdigambarkan sebagai berikut (mohon judex factie tingkat keduabandingkan dengan Bukti T.*);uUi ae 2 HM 252 / Tondkygei. S U.no 135 / tdag a.Sy An. Or.NY. La L.54.940MHM 251 / TongkeynaS U.no 137/ tongkeinaAn.

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbanganya adalah kelirudan bertentangan dengan hukum, sebab quad non membenarkan alashak dari PARA TERBANDING/ dahulu PARA TERGUGAT yakni bukti T.2dan T.7, sebagaimana pertimbangan putusan halaman 11 paragarafkedua, maka seharusnya Gugatan Tidak Ditolak Seluruhnya, melainkantuntutan ganti rugi dan pengosongan ditolak hanya pada bagian tanahyang terjadi tumpang tindin dengan bukti T.2, dan T.7 sesuai dengansurat bukti T.8, sedangkan pada bagian yang dibangun

jalan pada SHM251/ Tongkeina milik dari PARA PEMBANDING/ Dahulu PENGGUGATyang tidak masuk tumpang tindin dengan produk T.2; T.7 j.o T.8haruslah dipertimbangkan dan atau diterima tuntutan ganti ruginya,Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No.01/PDT/2021/PT MNDDengan demikian dalam hal ini judex factie tingkat pertama tidakmemberi pertimbangan yang cukup serta tidak menilai berdasarkanfakta persidangan sebagaimana bukti T.8 yakni gambar dibawah ini: = >= HM 252 / Tondkeyqa = = S U.no 135 / tdag s =

objeksengketa a quo didasarkan pada hasil pengukuran ulang atas SertipikatHak Milik Nomor 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan HasilPengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 01232 yang cacat hukum:; Bahwa selain itu, seharusnya Tergugat selaku Instansi Pemerintah yangmenjalankan fungsi dan pengawasan dalam bidang pertanahan tidakmenerbitkan suatu produk hukum dalam bentuk sertipikat objek sengketayang telah secara nyata diketahui oleh Tergugat bahwa di atas bidangtanah tersebut masih terdapat tumpang tindin

kedua) permohonan,Pemohon meminta Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaikipenulisan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor1704LT290120130951 tanggal 29 Januari 2013 yang tertulis ZAILANYUSUF sedangkan yang seharusnya tertulis ZAILAN maka berdasarkanpertimbanganpertinbangan di atas hakim berpendapat bahwa alasanpemohon untuk dapat mengajukan perubahan nama tidak berasalan hukum,selain itu demi terwujudnya asas kehatihatian dan asas kebermanfaatanserta menghindari adanya tumpang tindin

Nomor 2770 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanahobjek perkara serta mendirikan bangunan permanen di atas tanah objekperkara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugatsebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan penunjukan batas tanah oleh Tergugat II terhadap tanah hakmilik Tergugat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugatadalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkarakepada

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

No.196 PK/Pdt/2015tumpang tindin dengan tanah milik kelompok wetama yang telah memilikikekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor50/Padt.G/2008/PN kKdi., tanggal 24 Maret 2009 dan kelompok Muluk Tawang(Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pdt.G/2004/PN Kdi., tanggal2 Mei 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi SultraNomor 46/PDT/2005/PT Sultra., tanggal 26 Desember 2005, danputusanputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan berakibat hukum karena telah dilakukan pembayaran ganti rugiberdasarkan putusan dimaksud, sehingga sangat jelas dalam peta(bukti PK4) menunjukkan lokasi yang diklaim oleh keluarga SanggaKalenggo ternyata tumpang tindin dengan tanah milik kelompokWetama dan Muluk Tawang yang terlebih dahulu mempunyaiputusan inkracht, sehingga Putusan Mahkamah Agung

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Bertentangan denganasas asas umum pemerintahan yang baik :Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHM 602/Kranggan telahmelanggar asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu antara lain:1) Asas Kecermatan :0 20 2no nono nn mene nc anneBahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan SHM 602 /Kranggan sehingga penerbitan sertipikat tersebut menjaditumpang tindin dengan lokasi SHM 517/Kranggan MilikPENGGUGAT sehingga tidak menimbulkan suatu kepastianHukum dan

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

Hak Milik (Sementara) No.235/Grogol Selatan berasal dari tanahsawah klas dan sesuai dengan foto udara yang ada pada Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan, seharusnya bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan tidak overlap/tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik(Sementara) No.235/Grogol selatan ;bahwa oleh karena dalam Surat Tergugat No.494/09.02/P&PT tanggal 23Februari 2005 telah menyatakan bahwa bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan diduga overlap/tumpang tindin

bahwa Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan dan Sertipikat Hak Milik No. 1919/GrogolSelatan overlap/tumpang tindih ;18.Bahwa oleh karena di dalam surat No. 494/09.2/P&PT perihalSurat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik No.1919/GrogolSelatan tanggal 2322005 Termohon Peninjauankembali I/dahuluPemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat telah secara sewenangwenang menyatakan Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan yang belum ada Surat Ukur atau GambarSituasi overlap/tumpang tindin

dalam putusan No.71/G.TUN/2005/PTUNJKTtanggal 27 Oktober 2005, halaman 66 dinyatakan bahwa sertipikatditerbitkan tanpa surat ukur dan tidak pula ditetapbkan kembali denganmelakukan pengukuran (menerbitkan surat ukur), sehingga gambargambar yang tertera dalam gambar situasi pada lampiran sertipikat aquo secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas, maka pertimbangan JudexFacti Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdapat adanyatumpang tindin

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin