Ditemukan 317 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-01-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 PK/Pdt/2014 Tanggal 13 Januari 2015 — H. SALMIN AMAR SAADUN
VS
MUHAMAD AMAR SAADUN, DKK
63 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lawenforcement is a part of a whole legal sistem. The material recht wilbecome "een paperen muur" without the lawenforcement. Therefore, weneed a accountable legal sistem to support the effort of lawenforcement.Thus, a legal sistem must be independent and be supported byprofessional lawyers.(Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakhukum, maka kaidahkaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuankertas saja.
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4253/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Nopember 2019 — PT QUEEN PACIFIC SUKSESABADI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, in certain footwear with plastic moulded soles or in shoes of theAmerican Indian moccasin type, a single piece of material is used to form the sole andeither the whole or part of the upper, thus making it difficult to identify the demarcationbetween the outer sole and the upper. In such cases, the upper shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 PK/Pdt/2014 Tanggal 24 Februari 2015 — SJECH MUHAMAD AL HAMID vs PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT. PPA)
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Peninjauan Kembali mempunyaiJustifikasi untuk dapat memeriksa kembali proses persidangan dalamperkara ini untuk mengkaji dan menguji kebenaran putusan Kasasi Nomor670 K/Pdt/2011 tanggal 13 Juli 2011;Law enforcement is a part of a whole legal sistem. The material recht willbecome een papiren muur without the law enforcement. Therefore, weneed a accountable legal sistem to support the effort of law enforcement.Hal. 21 dari 26 Hal.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR
vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, in certain footwear with plastic moulded soles or in shoes of theAmerican Indian moccasin type, a single piece of material is used to form the sole andeither the whole or part of the upper, thus making it difficult to identify the demarcationbetween the outer sole and the upper.
Putus : 09-03-2011 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN CALANG Nomor 02/PID.B/2011/PN.CAG Tanggal 9 Maret 2011 — ILYAS Bin Alm. WAKI. AMAD ; RAMLI, S Bin Alm. SALEH
66 — 10
66 — 10
bahwa Hakim untuk setiap Tindak Pidana atau Kejahatan harusmemperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari Tindak Pidana yang dilakukan dan haruspula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hakhak apa saja yang dilanggar dankerugian apa yang di timbulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum moder, tujuan penjatuhan hukumandalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum gunamempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (for the public asa whole
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 05-09-2018
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 0125/Pdt.G/2017/PA.JP Tanggal 14 September 2017 — H. RIDHA RUKMANTAKA bin IDING SUTARDI;
SITI RUMANDIANA TORIS binti M.A. NASUTION;
24 — 7
24 — 7
.3.000.000/bulan; Uang saku anakanak, untuk snack dan makan siang (yang dibawadari rumah)untuk 3 orang: snack Rp.10.000/orang, lunch Rp.20.000/orangtotal peranak Rp. 30.000, x 3 anak= Rp.90.000,/hari, total perbulan Rp.2.500.000, Rp. 2.700.000, Uang pegangan untuk anakanak yang dipergunakan untuk membelijaan berupa snack, minum, alat tulis tambahan adalah Rp.10.000/anak/hari atau Rp. 250.000, /anak/bulan; Gas 12 kg /bulan Rp. 150.000/bulan; Internet (modem) Rp. 100.000/bulan; Belanja bulanan di Lotte whole
.3.000.000/bulan; Uang saku anakanak, untuk snack dan makan siang (yang dibawa darirumah)untuk 3 orang: snack Rp.10.000/orang, lunch Rp.20.000/orang totalperanak Rp. 30.000, x 3 anak= Rp.90.000,/hari, total perbulan Rp. 2.500.000,Rp. 2.700.000, Uang pegangan untuk anakanak yang dipergunakan untuk membeli jajanberupa snack, minum, alat tulis tambahan adalah Rp. 10.000/anak/hari atau Rp.250.000,/anak/bulan; Gas 12 Kg /bulan Rp. 150.000/bulan; Internet (modem) Rp. 100.000/bulan; Belanja bulanan di Lotte whole
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
74 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
A more complex analysis is necessary where an associated enterpriseundertakes activities that relate to more than one member of the group or to thegroup as a whole. In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises).
Register : 13-12-2019 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1004/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
1.GOH SIOW YEN
2.PT Seng Fong Moulding Perkasa
Tergugat:
PT TABITHA EXPRESS
240 — 114
1.GOH SIOW YEN
2.PT Seng Fong Moulding Perkasa
Tergugat:
PT TABITHA EXPRESS
240 — 114
ketentuanketentuandalam Bill of Lading ini, Pengangkut bertanggung jawabatas tindakan dan keputusan dari setiap orang yanglayanannya ia gunakan untuk pelaksanaan Kontrak yangdibuktikan dengan Bill of Lading ini, ...)Ketentuan tersebut di atas, diperkuat pula dengan ketentuan Klausula 14ayat (1) Bill of Lading (BIL), yang menyatakan:Any person or vessel whatsoever, including but not limitedto, the Carriers servants or agents, any independentcontractor or his servants or agents, and all others bywhom the whole
ISSUANCE OF THIS BILL OF LADING(3) When issued on a Port to Port Basis, the responsibility ofthe Carrier is limited to that part of the Carriage from andduring loading onto the vessel up to and during discharge fromthe vessel and the Carrier shall not be liable for any loss ordamage whatsoever in respect of the Goods or for any othermatter arising during any other part of the Carriage eventhough charges for the whole Carriage have been charged bythe Carrier...(3) Ketika dikeluarkan atas dasar dari
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 PK/Pdt/2014 Tanggal 24 Februari 2015 — UMAR MUCHSIN, dk vs BANK INDONESIA
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 619 PK/Pdt/2014Xl.Law enforcement is a part of a whole legal system. The material rechtwill become een papiren muur without the law enforcement. Therefore,we need a accountable legal system to support the effort of lawenforcement. Thus, a legal system must be independent and besupported by profesional lawyers.(Penegak hukum adalah bagian dari sistem hukum, tanpa penegakhukum, maka kaidahkaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuankertas saja.
Putus : 24-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 PK/PDT/2013 Tanggal 24 Juni 2014 — SAID SYARIEF
Melawan
SAID ILYAS, dan kawan-kawan
Dan
TARMIZI, dan kawan-kawan
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu pada keadaanseperti ini Ketua Majelis Peninjauan Kembalimempunyai justifikasi untuk dapat memeriksakembali proses persidangan dalam perkara iniuntuk mengkaji dan menguji kebenaran putusanperkara Nomor 3083 K/Pdt/2011 tanggal 24 April2012 tersebut;c Law enforcement is a part of a whole legal system.The material recht will become een paperenmuur without the law enforcement. Therefore, weneed a accountable legal system to support theeffort of law enforcement.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
60 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Relief or exemption in respect of an item of income is grantedby the State of source to a resident of the other Contracting Stateto avoid in whole or in part the double taxation that would otherwisearise from the concurrent taxation of that income by the State ofresidence.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73/P/HUM/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — KHIDIR. M, dkk vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAc.qMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAc.q GUBERNUR ACEH
194 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 73/P/HUM/2019diskursus desentralisasiasimetri(asymmetncaldecentralization)mengatakan, pembedaan antaradesentralisasisimetris dengan asimetris adalah bahwa pola simetris ditandaioleh"the level of conformity and commonality in the relations of eachseparate politicalunit of the system to both to the system as a whole and to the othercomponentunits".
Register : 25-10-2012 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 660/B/PK/PJK/2012"10.Relief or exemption in respect of an item of income is granted bythe State of source to a resident of the other Contracting State toavoid in whole or in part the double taxation that would otherwsearise from the concurrent taxation of that income by the State ofresidence.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA;
75 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Relief or exemption in respect of an item of income is granted bythe State of source to a resident of the other Contracting State toavoid in whole or in part the double taxation that would otherwisearise from the concurrent taxation of that income by the State ofresidence.
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Paragraf 10"Relief or exemption in respect of an item ofincome is granted by the State of source to aresident of the other Contracting State to avoidin whole or in part the double taxation that wouldotherwise arise from the concurrent taxation ofthat income by the State of residence.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
A more complex analysis is necessary where an associated enterpriseundertakes activities that relate to more than one member of the group or to thegroup as a whole. In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises).
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
66 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
A more complex analysis is necessary where an associated enterpriseundertakes activities that relate to more than one member of the group or to thegroup as a whole. In a narrow range of such cases, an intragroup activity maybe performed relating to group members even though those group members donot need the activity (and would not be willing to pay for it were theyindependent enterprises).
Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. EKAMAS FORTUNA
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Relief or exemption in respect of an item of income isgranted by the State of source to a resident of the otherContracting State to avoid in whole or in part the doubletaxation that would otherwse arise from the concurrent taxationof that income by the State of residence.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Relief or exemption in respect of an item of income is granted bythe State of source to a resident of the other Contracting State toavoid in whole or in part the double taxation that would otherwisearise from the concurrent taxation of that income by the State ofresidence.
Register : 31-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN PYH Tanggal 5 Mei 2015 — - SORANDA EKA PUTRA Panggilan SORANDA
51 — 17
51 — 17
dariTerdakwa dan keluarga koban sepakat untuk berdamai dan memaafkan segalaperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwapenjatuhan pemidanaan dewasa ini bukanlahmerupakan suatu usaha pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukankejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain atau masyarakat,melainkan penjatuhan pemidanaan tersebut haruslah memiliki tujuan untukmelindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanandan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (for the public as a whole