Ditemukan 173 data
PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI
Tergugat:
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wil. II. Provinsi Maluku
264 — 140
administratif sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 48 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketadihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata UsahaNegara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat incasu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional WilayahI
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Staf Sub Direktorat Perkara WilayahI,6. Sri Dewi Marlina Putri, SH., Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I,7. Andre Setiabudi Iskandar, SH., Staf Sub DirektoratPerkara Wilayah I,kesemuanya beralamat di Kantor Badan PertanahanNasional RI, Jalan Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 95/SK/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENASAHAN, berkedudukan di Jalan WR.
1.Drs. MH. Yunus, SH, MM
2.Erni Dian Fisesa, S.Pi, M.Si.
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
2.Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah I Sumatera Utara,
164 — 229
OO1/III/VI/17, tanggal 19Juni 2017, yang ditujukan kepada Kopertis Wilayah , sekarangdisebut telah di nazegelen, dan selanjutnya dLLDIKTI WilayahI/ Tergugat Il), Perihal Kerjasama Penyelenggaraan STKPI,selanjutnya diberi tanda j............ceeeeeeeseeeeeeeeees (Bukti P 13) ;14. Foto copy Surat Memorandum Kesepakatan antara Ivan IskandarInstitute dengan Yayasan Bina Bahari Indonesia, tanggal 16Juni 2017, selanjutnya diberi tanda ; ......... (Bukti P 14) ;15.
57 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 338/KPTS/ M/2005, tanggal 26 Agustus2006, dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NADNIAS di lingkunganDirektorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU Tahun Anggaran 2005 pada haridan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2005 sampai dengan tahun2006 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun2006 bertempat di Kantor Bagian Pelaksana Kegiatan Pengendalian Banjir danPengamanan Pantai WilayahI
Terbanding/Terdakwa : M. HASAN, SE Bin Alm. H. ABDURRAHMAN
146 — 52
Putusan Nomor 5/Pid.SusTP K/2020/PT PTK27.28.29.30.31.32.33.34.35.Kabupaten Ketapang TA 2017 senilai Rp2.676.697,00 (dua juta enamratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);1 (Satu) berkas Buku Kas Umum dan bukti pengeluran bagi hasilpajak, Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan, KabupatenKetapang TA 2017 senilai Rp26.885.150,00 (dua puluh enam jutadelapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).1 (Satu) berkas foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan, Iroan WilayahI
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 338/KPTS/M/2005, tanggal 26 Agustus 2006, dalam pelaksanaan Rehabilitasi danRekontruksi NADNIAS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya AirDepartemen PU Tahun Anggaran 2005 pada hari dan tanggal yang tidak dapatdipastikan lagi sekira tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006bertempat di Kantor Bagian Pelaksana Kegiatan Pengendalian Banjir danPengamanan Pantai WilayahI
352 — 1516
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta cq Sudin Pendidikan WilayahI.2. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Kec. Jagakarsa, JakartaSelatan3. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Selatan.4. Kanwil BPNDengan tidak dimasukan unitunit terkait tersebut diatas dalam perkara inioleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihakatau Plurium Litis Consortium.
34 — 12
oleh Para Pemilik tanah kapling (Videtelah dikonpensasi karena terkena dampak pembangunan Tol Surabaya Mojokerto),oleh karena itu sudah sepantasnya agar gugatan Penggugat untuk ditolak ; Bahwa Tergugat II menanggapi Posita Penggugat sebagaimana Posita Poin 21, 22,23 dan 24 terkait keberadaan Penetapan No. 04 / Cons / 2011 / PN.Sda tanggal 2 Maret2011, dimana penetapan dimaksud diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan NegeriSidoarjo oleh Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Surabaya Mojokerto WilayahI
67 — 26
I (III/d), Tempat Kedudukan Lama: Kasi Pengawasan Pemerintah pada Inspektur WilayahI Inspektorat Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Inspektorat KotaPangkalPinang (vide bukti P2g = T4g = T1/No. Urut 76) ; 8.
1.ARGA FEBRIANTO, S.H.
2.M. SYARAN JAFIZHAN, S.H
Terdakwa:
Husen Als Akin anak dari Tjong Jat Sun
298 — 91
bidang pengambilantitik koordinat dan pemlotingan kawasan hutan adalah Surat dari DirReskrimsus Nomor : B/54/VI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 2 Juni 2020 perihalPermohonan Ahli dan Surat Tugas Nomor : ST.38/BPKH.XIII3/2020;Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalan SDN 53 Curup Provinsi Bengkulu lulustahun 1997, SMP Negeri 11 Curup Provinsi Bengkulu lulus tahun 2000, SekolahKehutanan Menengah Atas Pekan Baru Provinsi Riau lulus tahun 2003 danriwayat pekerjaan Ahli adalah fungsional PEH Pelaksana Pemula BPKH wilayahI
80 — 96
I (III/d), Tempat Kedudukan Lama: Kasi Pengawasan Pemerintah pada Inspektur WilayahI Inspektorat Kota PangkalPinang, Tempat Kedudukan Baru: Staf Inspektorat KotaPangkalPinang (vide bukti P2g = T4g = T1/No.
51 — 25
PERSONIL JUM PENGA DURASISATUAN/ SATUAN JLH/BIAYA/RPLAH LAMAN ORG/BLN BIAYA/RP/ THN11 A.BULAN I (Oktober 2006) I TENAGA S3/15 OB .000.000 .000.000 halaman 13dari 69 hal, putusanNomor : 38/PID.SUS.K/2012/PTMDN.Tim Ahli Perencanaan Wilayahi Perencanaan Wil .600.000 400.000i Perencanaan Tata Letak .600.000 400.000i Geologi .600.000 200.000Prasarana Wilayah 600.000 800.000i Ekonomi/Keuangan Daerah 600.000 .200.000i Lingkungan .600.000 800.000i Sejarah dan Antropologi 600.000 600.000i Geodesi/Pemetaan
205 — 118
dokumen dalam map plastik warna kuning berisi: 136.11 (satu) lembar rencana anggaran (baseline) 2016 provinsi Maluku dan MalukuUtara. 136.23 (tiga) lembar format stok program (FSP) TA.2016 Konsultasi regionalkementrian PU 2015 provinsi Maluku, program penyelenggaraan jalan. 136.317 (tujuh belas) lembar format stok program (FSP) TA.2016 Konsultasi regionalkementrian PU 2015 provinsi Maluku Utara, program penyelenggaraan jalan. 1372 (dua) lembar scan warna surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan WilayahI
313 — 198
ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT1.Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas Surat Keputusan Tergugat(Obyek Sengketa) berupa: Keputusan Kepala Satuan Kerja PUN WilayahI Provinsi NTT Nomor HK.01.02/Bb. 10SPJNW. Il.
341 — 143
Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol CikopoPalimanan WilayahI, alamat di Jalan Sanggar Kencana XV No. 10, Bandung,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;. Pemerintah Kabupaten Subang cq. Panitia Pengadaan TanahJalan Tol CikopoPalimanan, alamat Jalan Dewi Sartika No. 2Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;. PT.
Terbanding/Terdakwa : PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN
47 — 20
PerubahanPenunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2012;Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada KepalaDinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor521.1296/PLA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal RencanaAlokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013;Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian(Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi SID Cetak Sawah WilayahI
296 — 228
Bank Century Tbk, yang ditujukan kepada Kepala Kantor WilayahI, Il, Ill, IV dan V PT. Bank Century Tbk perihal Penegasan kembaliberakhirnya Sub Agen Penjualan Reksa Dana (sesuai dengan fotocopy);15.Bukti T18 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuktahuntahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 (sesuai dengan asili) ;16.Bukti T14 : Slip Bukti Setor No.
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Ujang Sudirman, DKK (97 Orang)
345 — 398
Sehingga Saudar masih memiliki kewajiban untukmembayar kekurangan upah kerja lembur tersebut dengan denganHalaman 129 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG10.11.12.13.perhitungan dasar upah minimum sector Kabupaten Subang tahun 2017,tahun 2018 dan tahun 2019.Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan WilayahI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melakukanperhitungan terhadap kekurangan upah di PT.
96 — 86
;Jabatan :Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata WilayahI;4. Nama : M. Fatan Fahir, S.H., M.H.;Jabatan :Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata UsahaNegara Wilayah ;Halaman 2 dari 183 halaman. Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT5. Nama : Reskah Hartati, S.H.;Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan;6. Nama : Andre Setiabudi Iskandar, S.H.;Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan;7. Nama : Farina Swantoro, S.H.;Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan;8. Nama : Marcellinus Wiendarto, S.H.
82 — 10
Reskrim PoldaSumut, sekaligus minta dikirim Ahli dari BPKH wilayahI Medan untuk mengecek areal tersebut dan menentukantitik Koordinat areal penebangan pohon Kayu.Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2010 sekira pukul6.00.wib. Ahli M. Irfan Lubis, SH dari BPKH tibadilokasi dan didampingi saksi AKP. B.K. Wijaya, danAIPTU RAMLAN BARUS, kemudian mengecek dan menentukanKoordinat di lokasi pembukaan jalan, Base camp danpenebangan Pohon kayu yang berada di di luar Areal IPKatas nama Mhd.