Ditemukan 1709 data
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
63 — 34
2019/PN TIkHal 2056 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2057 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2058 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2059 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2060 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2061 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2062 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2063 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2064 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 2065
118 — 32
Indriyanto Senoaji, SH. dalam Putusan Mahkamah AgungRI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572); Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasalini mencakup perobuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat on wetmatig; man Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut PutusanMahkamah Agung Nomor : 2065 K/
235 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap
BB.2065 (Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slippenyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168306 an. KPK gq penampungan sebesar Rp4.101.000,00(empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Achmad Wachid A Hal. 85 dari 12 hal. Put. No. 2428 K/Pid.Sus/2014 tanggal 30 April 2013; BB.2066Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slippenyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168306 an.
HAINUR RASYID
Terdakwa:
Disman Ujang Als Ujang
40 — 58
2020/PN TIkHal 2056 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
89 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena ituperlu dilinat apakah dalam putusan Judex Facti tetap memakai SifatMelawan Hukum Maiteril atau tidak;Bahwa berdasarkan Putusan Judex Facti pada halaman 223dan 224 maka telah membuktikan bahwa Judex Facti telah keliru dansalah dalam penerapan hukum yaitu dalam putusannya yang dikuatkanoleh Judex Jurix dalam pertimbanganya bahwa tetap menganggap SifatMelawan Hukum Materil diterapbkan pada Tindak Pidana Korupsi(perkara a quo) dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 2065
54 — 10
tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaransifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasanpenghapus pidana diluar undangundang ;147e bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atasMahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganutajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupundalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RINo.2065
EKO WAHYU PRAYITNO, SH.
Terdakwa:
RINA WIJAYANTI
94 — 18
Akan tetapi terhadap Putusan MahkamahKonstitusi tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 An. Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA danPutusan Nomor : 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ir.
200 — 146
No.Berkas : 2065/2013, luas : 11.197 m?, jumlah Rp.3.187.300;1 (satu) lembar kertas asli berwarna putih yangbertuliskan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, terimahal .95 dari 142 halaman Putusan No.53/PidSusTPK/2016/PT.DKI.33)34)35)36)37)dari SUKARuUI, untuk pembayaran : pendaftaran tanahuntuk pertama kali pengakuan dan penegasanhakSporadikRutin (BPNRII1.1 Letter C No. 2097. No.Berkas : 2056/2013, luas : 10.555 m?
74 — 16
melawanhukum tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannyaNo.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakanbahwa makna perbuatan melawan hukum dalam penjelasanpasal 2 ayat 1 Undang Undang no.20 tahun 2001 Jo UndangUndang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangandengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai' kekuatan hukummengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam beberapa putusannya antara lainputusannya No. 2065
ERWIN AS
Terdakwa:
ENCIK ERDIANTO Als EDI Bin INCEK HUSIN Alm
54 — 40
8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2056 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2057 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2058 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2059 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2060 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2061 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2062 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2063 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2064 dari 9 Hal Putusan Nomor 8/Pid.C/2020/PN TIkHal 2065
102 — 15
tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannyaNo.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakanbahwa makna perbuatan melawan hukum dalam penjelasanpasal 2 ayat 1 Undang Undang no.20 tahun 2001 Jo UndangUndang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangandengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum156mengikat ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam beberapa putusannya antara lainputusannya No. 2065
175 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadimengapa orang yang mengaku telah melakukan pencurian atas harta milikNegara dibiarkan sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding yangtermasuk salah satu orang yang berjasa membantu manyelamatkan uangNegara malah dipersalahkan ;Bahwa membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk PakamNo. 2065/Pid.B/Sus/2010/PN.LP. atas ketetapan/vonis atas nama TerdakwaHAJI SALI RAJIMIN PUTRA, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidakmengabulkan salah satu tuntutan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cq.Jaksa
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2065.K/Pid/2006 tanggal21 Desember 2006);Bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat didalamHukum Pidana pengertian umum dari "melawan hukum adalahsebagai terjemahan dari "wederrechtelijk, dan dikenal ada tigapengertian yang berdiri sendiri yaitu: Bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht); Bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met hetsubjectieve recht van een ander) ; atau Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)Hal. 87 dari 120 hal. Put.
AGUNG SUSANTO, SH
Terdakwa:
H. AYI SUHARTO
174 — 41
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor: S-685/KN.5/2020 tanggal 15 Juli 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor hal Pencabutan Pemblokiran Barang Jaminan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Warkah Pemberian Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru atas nama ERWIN WIJAYA, berupa 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 650/Tanah Baru berasal dari proses Pengakuan hak C.2065
178 — 490
Fotocopy : Tanda Terima dokumen/barang jaminan no. 2065/JAM/BLD/2012,diberi tanda TTIII1C;20. Fotocopy : Akta Jual Beli No.54/2013, tanggal 27 Maret 2013, diberi tanda TTIV1A;21. Fotocopy : Sertifikat Hak Milik Nomor 670 Kel.Kreo Selatan.
97 — 30
8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas namaTerdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinyayang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undangundang ; Menimbang, bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atasMahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawanhukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapatdilihat dalam Putusan MA RI No.2065
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipidana ;Bahwa terhadap unsur secara melawan hukum sebagaimanadijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999,Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor003/PUU/IV/2006 menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31Tahun 1999 akan bertentangan dengan Undangundang Dasar RepublikIndonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebutYurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 2065
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
. :1920/001/ RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebanyakRp5.392.998.600.10) 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan AlatKesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan.11) 1 lembar Berita Acara Penggunaan Uang Muka Nomor : 2065/001/RSUD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.12) 1 lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka dari Videi General InsuranceNomor Bond 06.92.02.1175.11.12 Nilai Bon Rp5.392.998.600. tanggal21 Nopember 2012.13) 1 lembar Fotocopy Permohonan uang Muka dari PT.WinatindoBratasena
58 — 18
Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).;Bahwa dengan mengacu pertimbangan di atas dan memperhatikan ,faktafakta hukum :faktafakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi Heru Taryono,Amd, saksi Titik Susilowati, Spd, saksiSugiharto, Spd, saksi Henie Widyastuti,Spd, saksi Yanto, Spd, saksi Sukirno,BcHk, Drs.
71 — 17
hukumtersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan bahwa makna perbuatan melawanhukum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UndangUndang no.20 tahun 2001Jo UndangUndang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan denganUndang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam beberapa putusannya antara lain : putusannya No. 2065