Ditemukan 4827 data
11 — 0
1367/Pdt.G/2023/PA.Mr
26 — 3
1367/Pdt.G/2022/PA.Smn
11 — 0
1367/Pdt.G/2017/PA.Smg
3 — 0
1367/Pdt.G/2022/PA.Grt
27 — 13
1367/Pdt.G/2024/PA.Srg
12 — 0
1367/Pdt.G/2021/PA.Tnk
9 — 11
1367/Pdt.G/2015/PA.TL
12 — 1
1367/Pdt.G/2019/PA.Kra
19 — 0
1367/Pdt.G/2023/PA.BL
18 — 13
1367/Pdt.G/2023/PA.Wno
10 — 1
1367/Pdt.G/2021/PA.Grt
114 — 599
melempar tanggung jawab tersebut kepada TERGUGAT Iuntuk menggantinya, namun setelah TERGUGAT Il tidak mampumenggantinya TERGUGAT malah menuduh PENGGUGAT seolahbekerja sama dengan TERGUGAT Il membobol rekening milikPENGGUGAT di Bank Jateng Unit Usaha Syariah CabangSurakarta ;Bahwa menurut ketentuan pasal 37 B UU No. 7 Tahun 1992 jo.No.10 Tahun 1998, Tentang Perbankan dinyatakan bahwa :Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan padabank yang bersangkutan.Bahwa demikian pula dalam pasal 1367
UndangUndang No. 10 Tahun 1998 Pasal 37huruf b sebagaimana ditonjoltonjolkan Penggugat (No. 9) terlaluberlebihlebinan dan tanpa dasar sama sekali, maka layak untukditolak Pengadilan;Bahwa Penggugat menolak tegas dalil Penggugat no. 10, bahwaketentuan Pasal 1367 KUHPerdata tidak dapat diterapkan dalam incassu perkara Untuk ini sudilan Yang Terhormat Pengadilanberkenan memperhatikan sanggahan Tergugat sebagai berikut:> Bahwa meskipun antara Tergugat dan Tergugat Il/TeguhWahyu Pramono ada hubungan sebagai
Pramono bukan dalam kapasitas Pimpinan BankJateng Syariah Cabang Surakarta dan bukan pula sebagaiPemimpin Bank Pembangunan Daerah Cabang Klatenmelainkan bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi/individusehingga segala resiko dari kesalahankesalahan Tergugat IVTeguh Wahyu Pramono atas adanya Perbuatan Melawan Hukumtersebut, menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat Il/TeguhWahyu Pramono dan tidak dapat dibebankan pada institusiTergugat ;Bahwa selaras dengan halhal tersebut di atas, maka ketentuanPasal 1367
KUHPerdata tidak dapat diterapkan dalamin cassu perkara, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan dalammenolak perihal penerapan Pasal 1367 KUHPerdata untuk jncassu perkara;Bahwa dalam kesempatan ini perlu dihaturkan bahwa ketentuanPasal 1867 KUHPerdata merupakan bentuk klasikpertanggungjawaban perdata yang telah ditinggalkan dalam eraHalaman 28 Putusan No.556/PDT/2017/PT SMGmodern sekarang ini.
Yahya Harahap, SHdalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas Terbitan SinarGrafika; hal. 129, yang menyatakan sebagai berikut : Tanggungjawab majikan berdasar Pasal 1367 ayat (3 ) KUHperdata ,Perseroan sebagai majikan tidak bertanggung jawab terhadaptindakan kesalahan yang dilakukan bawahan jika hal itu beradadi luar fungsi yang ditugaskan kepadanya ;Bahwa selaras dengan halhal tersebut di atas, maka cukupalasan pula bagi Yang Terhormat Pengadilan dalam menolakpenerapan Pasal 13867 KUHPerdata untuk jncassu
12 — 4
Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kua.16.10.2/PW.01/1367/2017tertanggal 14 Desember 2017 dari Kantor Urusan Agama KecamatanSamarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;2.
106 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiDepartemen KeuanganRepublik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap petikemas Nomor REGU3139451 milik Penggugat, telah diatur dalam peraturan perundanganundanganyakni Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yang selengkapnya dikutip sebagaiberikut:"Majikanmajikan dan mereka yang mengangkat orangorang lain untukmewakili urusanurusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugianyang diterbitkan oleh pelayanpelayan atau bawahanbawahan mereka dalammelakukan pekerjaan untuk
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanyamemperhatikan keinginan Penggugat saja, tanpa mempertimbangkan pihakpihakyang harus digugat untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwakebakaran yang mengakibatkan kerugian;Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat aneh dan tidakmenerapkan Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata Juncto Pasal 1365 KUHPerdata, yangdalam ilmu hukum disebut sebagai pertanggungjawaban kualitatif.
Ketentuan tersebut telahditentukan secara tegas Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata Juncto Pasal1365 KUHPerdata. Pertanggungjawaban ini disebutpertanggungjawaban kualitatif.
Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdata lahirdari asas hukum yang sudah tua dan diikuti sampai sekarang, yaitu:"Sic utere tuo alienum non laedans" Terjemahanbebasnya:pergunakanlah barangbarangmu sedemikian rupa sehingga tidakmerugikan pihak lain;Pertimbangan tersebut di atas semakin tidak berdasar hukum dan tidakbenar karena pada dasarnya Pemohon Kasasi (JICT) sebagai penerima9724.38,barang di pelabuhan tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaanfisik atas barangbarang yang masuk ke dalam wilayahnya.
Van Brakel dan Schut, yangmenganut pendapat bahwa untuk penerapan Pasal 1367 ayat 1diharuskan adanya "kesalahan daripada benda";Adapun kesalahan daripada benda (schuld van de zaak) baru nampakbilamana bendanya sendiri menimbulkan kerugian, umpamanyasebatang pohon yang batangnya bagian dalam rusak telah tumbangmenimpa seorang pejalan kaki yang luka berat karenanya. Demikianpula sebuah tiang listrik yang sudah tua dan tumbang dengan menimparombongan penjual bakwan;Selanjutnya, Prof. Dr. R.
15 — 0
. : W 1367 BO, atas nama Nanang Wagiyanto;
- Sebuah sepeda motor Honda Vario, Tahun 2010, No. Pol. : W 6686 EE, atas nama Kuswono;
- Hasil penjualan sebuah sepeda motor Honda Vario, Tahun 2014, No. Pol. : W 3529 JE, atas nama Masfiyah, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah);
- Sebuah sepeda motor Honda Beat, Tahun 2014, No.
. : W 1367 BO, yangada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi dan masih dalamtanggungan hutang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah),sedangkan selebihnya terhadap barang harta bersama atau gonoginitersebut Sampai sekarang semuanya berada dalam penguasaanTergugat Rekonpensi;6.
W 1367 BO atas nama TERGUGAT ASLI,yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahJawa Timur, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahHim 12 dari 37 him.
Pol.: W 1367 BO, atasnama TERGUGAT ASLI;b. Sebuah mobil Suzuki Pick up, tahun 2004, No. Pol.: L 8067 FD, atasnama XXX;c. Sebuah sepeda motor Honda Vario, tahun 2010, No. Pol.: W 6686 EE,atas nama XXX;d. Sebuah sepeda motor Honda Vario, tahun 2014, No. Pol.: W 3529 JE,atas nama PENGGUGAT ASLI;e. Sebuah sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, No. Pol.: W 4930 JW,atas nama XXX;f. Tabungan dana haji 2 (dua) orang, atas nama TERGUGAT ASLI danPENGGUGAT ASLI;g.
Pol: W 1367 BO, atas namaTERGUGAT ASLI, masih ada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalilPenggugat terhadap mobil Kijang Innova, tahun 2006, terbukti sebagai hartabersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;Tentang Obyek Sengketa Posita Point 4.2.Menimbang, bahwa dalam jawabannya (Replik) Tergugat Rekonpesimenyatakan bahwa mobil suzuki pick up adalah harta bersama PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekopensi, namun mobil tersebut
84 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlampir bukti P : 11);10.Bahwa atas tindakan Tergugat yang nyatanyata telah melakukan perbuatanmelawan hak dan melanggar hukum merugikan hak dan kepentinganPenggugat, sehingga jelas unsure dalam Pasal 1365 KUHPerdata telahterpenuhi;11.Bahwa meskipun yang melakukan serangkaian perbuatan (perbuatanmelawan hak dan melanggar hukum merugikan hak dan kepentinganPenggugat) adalah aparat bawahan, namun system pertanggungjawabankeperdataan mengenal sistem pertanggungjawaban berjenjangsebagaimana diatur Pasal 1367
Nomor 121/Lingkungan Darmo I, ditembuskan juga kepada atasanatasan Penyidik,termasuk Tergugat;12.Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan perobuatan yang memenuhiunsurunsur Pasal 1365 juncto 1367 BW, maka sudah selayaknya dihukumuntuk membayar kerugian yang ditimbulkan;13.Bahwa kerugian immaterial yang diderita Penggugat sungguh tidak ternilai,namun demikian dianggap cukup dan adil, bilamana kerugian immaterialdapat disetarakan dengan nilai uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah
Oleh karena itu, jika terkait dengan tindakanTergugat berupa penyitaan, maka sangat tidak tepat jika gugatan inidiajukan dalam bentuk gugatan perdata, dengan landasan perbuatanmelawan hukum, melanggar Pasal 1365 juncto Pasal 1367 KUHPerdata(BW). Seharusnya gugatan ini diajukan melalui permohonan praperadilan,sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 95 KUHAP. Dengan demikiangugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaara);.
17 — 9
1367/Pdt.G/2022/PA.Sda
11 — 0
1367/Pdt.G/2020/PA.Trk
16 — 1
1367/Pdt.G/2023/PA.Pwd
24 — 1
1367/Pdt.G/2021/PA.Trk