Ditemukan 2282 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengudang pengurung pengoreng penanrang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INTERNATIONAL MATARI ADVERTISING, INC
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, atasbeban selisin kurs yang terjadi tersebut merupakan beban yang diperkenankansebagai pengurang penghasilan kena pajak;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemeriksa seharusnyamembatalkan koreksinya sebesar Rp. 225.050.611,00;Koreksi atas Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp. 9.891.273,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanoleh Pemeriksa sebesar Rp. 9.891.273,00 karena atas kredit pajak tersebutmerupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-05-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109/B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. MONAGRO KIMIA
165 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20.352.054.831 ,00 Peredaran usaha yang kurang dilaporkan Rp 6.407.616.061,00dalam SPT PPh Badan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22609/PP/M.XI/15/2010 tanggal 11Maret 2010, Halaman 10 Alinea 4)7.4.2.7.4.3.Bahwa berdasarkan Berita Acara PembahasanSengketa Nomor BA207/WPJ.07/BD.0501/2008 tanggal12 Juni 2008 yang sudah ditandatangani WillibrodusPandik/Direktur, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mengakui nilai aktualincentive/oonus tidak tercatat dalam Faktur PajakKeluaran sebagai pengurang
Pengadilan PN Koba Perdata
Register : 21-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN Koba Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Kba
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
DARMA RUSWIDO
Tergugat:
EDI CAHYADI
157 — 90
  • Reksa Finance, maka uang muka sejumlahRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut), patut ditambahkan dalamnominal pengurang uang Penggugat yang ada di Tergugat, sehingga menjadiRp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikurangiRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) menjadi Rp55.200.000,00 (limapuluh lima juta dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap setoran tiap bulan yang sudah berjalanterhadap kekurangan pembayaran kepada PT.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 83/Pid.B/2021/PN Pti
Tanggal 5 Agustus 2021 — FU'AD ANSHORI bin SUTIKNO
112 — 24
  • yang uangnya Terdakwa buat sebagaidana talangan untuk melunasi nasabah yang menunggak, olehTerdakwa , Terdakwa ajukan lagi kreditnya tanpa sepengetahuan darinasabah yang telah lunas tersebut, sehingga dengan demikian tidakakan kelihatan kalau ada nasabah yang kreditnya macet; Bahwa Terdakwa telah menjual rumah dan uang penjuala rumah tersebuttelah dipergunakan untuk membayar utang Terdakwa di KSP ADIJAYA JAKENAN melalui Pak SUWADI akan tetapi oleh Pak SUWADIhal tersebut tidak dimasukkan sebaga pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 02-08-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689/B/PK/PJK/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BOC GASES INDONESIA
155 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mekanisme perubahanharga/volume tersebut yaitu dengan memperlakukan FakturPajak yang pertama sebagai pengurang (retur) dalam SPTMasa PPN dan atas perubahan harga tersebut dibuatkanFaktur Pajak baru/pengganti dan dilaporkan dalam SPT MasaPPN (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.20093/PP/M.XVII/16/2009 tanggal 8 Oktober 2009. Halaman 29 Alineake1 dan ke2).Hal . 16 dari 33 hal. Put. No. 689/B/PK/PJK/201 1j.
Pengadilan PA SAMPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 29-10-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PA SAMPANG Nomor 806/Pdt.G/2014/PA.Spg
Tanggal 2 Desember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
75 — 13
  • Asuka BahariNusantara adalah Independent Marine Surveyors yang ditunjuk olehPemohon Kasasi/Tergugat bertugas secara independen/objektif untukmencari fakta/facts finding yang menyebabkan terjadi kecelakaankapal;Dalam amar putusannya Judex Facti tingkat banding menyatakanPemohon Kasasi/Tergugat/Penanggung membayar secara penuhRp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) sementaraketentuan Polis Marine Hull Nomor 203.501.200.10.00005 adadeductible/resiko sendiri sebagai faktor pengurang nilai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438/B/PK/PJK/2011
Tanggal 5 Maret 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. PAN. PACIFIK HOTELS AND RESORT INDONESIA
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 438 B/PK/PJK/20113434(semula Pemohon Banding) mengalokasikan biayakantor pusat sebagai pengurang penghasilan brutobentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 6,6%didasarkan pada besarnya perbandingan peredaranusaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesiaterhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatanperusahaan di seluruh dunia.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 21-01-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr
Tanggal 8 Mei 2019 — Vebi Yanti M VS 1.Kepala Sekollah SMA Muhammadiyah 2.Majelis DIKDASMEN PDM Pekanbaru
57 — 18
  • memperjuangkan hak,mulai proses bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialsebesar Rp.10.000.000, dapat diberikan yang merupakan Hak dari Penggugatatas Perselisihan Hubungan Industrial ini;Apakah, Kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000, dapat diberikan menjadiberupa Hak dari Penggugat atas Perselisihan Hubungan Industrial ini;Apakah, hutang Penggugat yang ada di Koperasi dan Bank, yang didalikanoleh Tergugat dan Tergugat Il dapat dibebankan kepada Penggugat danmenjadi faktor Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732/B/PK/PJK/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIATIC PERSADA
45 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 732/B/PK/PJK/2015Bahwa hanya terdapat sebagian kecil penyerahan BKP/JKP (berupaTandan Buah Segar) yang dibebaskan dari pengenaan PPN yangdilakukan oleh Pemohon Banding, dimana atas kondisi ini telahdilakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan.Dan hasil dari penghitungan kembali Pajak Masukan tersebut, yangmenghasilkan nilai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, telahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang dari PajakMasukan yang telah dikreditkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-02-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SAJANG HEULANG
72 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Peredaran Usahamenurut SPT PPh Badan dan Pendapatan Luar Usaha menurutSPT PPh Badan;7.3.Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA,
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lebihlanjut, dasar pengenaan PPN yang berdasarkan base price saja adalahtidak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya yang tertera dalamdokumen penjualan (perjanjian, purchase order, invoice dan faktur pajak);Bahwa sebagai tambahan, pihak Fiskus mengakui pos penyesuaian hargatersebut sebagai pengurang penjualan dan tidak melakukan koreksi fiskalatas peredaran usaha Pemohon Banding dalam pemeriksaan ataskewajiban Pajak Penghasilan Badan.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum Pencurian
Register : 13-05-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 149/PID.B/2013/PN.Pkp
Tanggal 9 Juli 2013 — I .HENDRI YUNG als AYUNG; ; II. CANDRA GUNAWAN als ACAN
52 — 5
  • secara terpisah) berangkat dari rumahterdakwa I Candra Gunawan dengan mengendara mobil Toyota Avanza warnaabuabu metalik BN 2552 LC no. rangka MHFM1BA3JBK329943 dan no. mesin :DH76624, pergi menuju kea rah sungailiat dengan melewati jalan lingkar timursambil mereka melakukan pengamatan terhadap tempat alat berat jenis Excavator/PC didaerah tersebut dimana para terdakwa sebelumnya telah berniat untukmelakukan pencurian terhadap finel drive (yang artinya : Susunan roda gigipenggerak akhir adalah pengurang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 27-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 341/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 2 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Eko Rahayu Setya Budhi Diwakili Oleh : TRI SULISTIYONO, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT BNI di jakarta Cq PT BNI Cabang Magelang
Terbanding/Tergugat II : PT BNI Pusat di Jakarta Cq. PT BNI Cabang Wonosobo
Terbanding/Tergugat III : KPKNLKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
53 — 24
  • Bahwa dengan demikian TERGUGAT dan TERGUGAT II sebagaipihak yang beritikad baik dilindungi haknya oleh UndangUndang untukmelakukan lelang atas jaminan PENGGUGAT sehingga atas segalatuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo yangHalaman 16 putusan Nomor 341/PDT/2020/PT SMGberkaitan dengan hak TERGUGAT sebagai kreditur kiranya dapatdipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak;Pembayaran yang dilakukan Penggugat merupakan pengurang tunggakan,dan bukan pelunasan kewajiban
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
622 — 321
  • Wahyuni Mandira(WM) yang merupakan faktor pengurang kewajibanSjamsul Nursalim (SN) dalam Master Settlement AndAcquisition Agreement (MSAA) yang masih bermasalah.Hal tersebut mengakibatkan KKSK mengambil Keputusanyang dituangkan dalam SK KKSK Nomor:KEP.01/K.KKSK/03/2004 Tentang Kebijakan PenyehatanPerbankan Dan Restrukturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan SektorKeuangan Tanggal 17 Maret 2004, sehingga KKSKmenyetujui pemberian bukti penyelesaian oleh KetuaBPPN berupa pelepasan
    Wahyuni Mandira (WM) sebesar Rp. 220Milyar.Berdasarkan kronologi singkat diatas, diketahui sejakPemohon menjabat selaku Sekretaris Komite KebijakanSektor Keuangan (KKSK) periode tahun 20002002,Pemohon sudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD danPT WS bermasalah dan statusnya macet yang seharusnyatidak dapat dihitung sebagai pengurang dari kewajibanSJAMSUL NURSALIM (SN), namun pada saat Pemohonmenjabat selaku Ketua BPPN periode tahun 20022004,Pemohon justru mengajukan penghapusan hak tagih/piutangPT
    Sel.statusnya macet yang seharusnya tidak dapat dihitungsebagai pengurang dari kewajiban SJAMSUL NURSALIM(SN), namun pada saat Pemohon menjabat selaku KetuaBPPN periode tahun 20022004, Pemohon justrumengajukan penghapusan hak tagih/piutang PT DCD danPT WS sehingga seolaholah SJAMSUL NURSALIM (SN)telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegangsaham pengendali PT.
    Sel.NYATA dan PASTI dengan nilai sekurangkurangnya Rp 3,7 Trilyun(sebagaimana telah Termohon uraikan di atas)yang pada pokoknyasebagai berikut:Sejak Pemohon menjabat selaku Sekretaris Komite KebijakanSektor Keuangan (KKSK) periode tahun 20002002, Pemohonsudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD dan PT WSbermasalah dan statusnya macet yang seharusnya tidak dapatdihitung sebagai pengurang dari kewajiban SJAMSULNURSALIM (SN), namun pada saat Pemohon menjabat selakuKetua BPPN periode tahun 20022004,
    KWIK KIAN GIE;Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Menko Ekuin periodetahun 1999 tahun 2000 dan secara ex officio menjabat KetuaKKSK periode tahun 1999 tahun 2000BDNI tidak mampu membayar hutang BLBI karena nilai asetnyajau lebih kecil dari jumlah hutang, sehingga BDNI diminta untukmembayar dengan berbagai macam asetBahwa benar ada hutang petambak sejumlah + 4,8T yangdipresentasikan oleh Sjamsul Nursalim dalam MSAA sebagaiaset/faktor pengurang total kewajiban BDNIBahwa benar terdapat adanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujul oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), di mana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yangmerupakan obyek PPN;7.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaandan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidak diajukankeberatan dan banding, serta uang muka penjualan periodeberikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yang merupakanobyek PPN;7.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
165 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujul oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yangmerupakan obyek PPN;7.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG;
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terdiri dari Peredaran Usahamenurut SPT PPh Badan dan Pendapatan Luar Usaha menurutSPT PPh Badan;Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaandan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidak diajukankeberatan dan banding, serta uang muka penjualan periodeberikutnya (pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. McCONNELL DOWELL INDONESIA
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemeriksa memasukkanbeban ini sebagai penghasilan dividen terselubung sehingga dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 15 % dan bukan sebagaibiaya/pengurang penghasilan bruto di PPh Badan. BahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menggolongkan beban ini sebagai royalty. Bahwa dalampenjelasannya di persidangan, Termohon Peninjauan KembaliHalaman 29 dari 37 halaman.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 09-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 30 Oktober 2019 — NUR AZIZ ; ABUYAMIN UMAR alias YAMIN
443 — 235
  • 3.000.000 300.000 Agustus0100001000000076 22/08/2009 3.000.000 300.000 Agustus01000010000000154 31/12/2009 3.000.000 300.000 DesermberJUMLAH 35.375.000 3.537.500 0 nn2n22== Bahwa Semua Faktur Pajak atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRIyang Saksi terima, semuanya dikreditkan sebagai Pajak Masukan dalamlaporan SPT Masa PPN PT ANUGERAH JAYA MITRA dalam masa yangsesuai dengan tanggal Faktur Pajak.Bahwa Maksud Faktur Pajak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukanadalah Pajak Masukan diperhitungkan sebagai pengurang
    FP DPP (Rp) PPN (Rp) SPT Masa0100001000000070 01082009 820.000.000 82.000.000 Agustus 2009AIL eee 820.000.000 82.000.000 Bahwa Pajak Masukan diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Keluaran,sehingga nilai PPN yang harus dibayar dan disetorkan ke kas negara oleh PTINDOMULT!
    FP DPP PPN SPT Masa0100001000000039 01/06/09 1,396.025.000 439,602,500 Juni 20090100001000000040 03/06/09 527.705.000 52.770.500 Juni 2009en 1.923.730.000 192.373.000 Bahwa Maksud Faktur Pajak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukanadalah Pajak Masukan diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Keluaran,sehingga nilai PPN yang harus dibayar dan disetorkan ke kas negara oleh PTSETIO HARTO menjadi berkurang jumlahnya untuk masa yang dilaporkan.Bahwa Semua Faktur Pajak atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRIyang
    Dalam SPT Masa PPN, seluruh Pajak Keluarandihitung sebagai PPN yang terutang ke negara, sedangkan seluruh PajakMasukan merupakan pengurang (kredit) dari jumlah PPN yang terutangnegara. Dalam terminologi Undangundang PPN, mengurangkan PajakMasukan dari Pajak Keluaran disebut dengan mengkreditkan.