No. 1313 K/PID.SUS.LH/2016dan Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Konawe tidak pernahmenerbitkan Ijin Usaha Pertambang Operasi Produksi Khusus Angkut Jual(IUP OPK Angkut Jual) tersebut.Bahwa kemudian PT.Multi Bumi Sejahtera tertanggal 13 Maret 2013mengajukan permohonan peningkatan dari ljin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi ljin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengannomor surat 097/MBS/III/2013 dan Bupati Konawe menerbitkan SK Nomor213 Tahun 2013 tertanggal 28 Maret 2013.Bahwa berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor213/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tbh tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tbh tentangpenetapan hari sidang ;3.

TURUTTERGUGAT ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;e Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;e Setelah membaca berkas perkara ;e Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;e Setelah memperhatikan suratsurat bukti ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 24 Maret 2016 dalam Register Nomor213

Kecamatan Kampar, yaitu Desa SimpangBaru;Bahwa lokasi objek sengketa memang benar masuk wilayah DusunIV Tarai Desa Kualu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dankarena terjadi pemekaran diwilayah Kecamatan Kampar, makaterbentuklah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, maka padatanggal 22 Oktober 2001 keluar Keputusan Bupati Kampar Nomor213 Tahun 2001 Tentang Peta Desa Persiapan Tarai BangunKecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

.400.000.000,(empat ratus juta rupiah); Bahwa saksi tahu kata jual beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah benar; Bahwasaksi tahu SHM no 01105 adalah benar;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:1. fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telahbermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I1;2. fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor213

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli2019, semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebutSCDAGAI 2.0... .ceececcceceeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeeeseaeeseeees TERBANDING II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor213/PDT/2020/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 19 Pebruari 2020,Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Sit

Para Hakim Anggota yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor213/PEN.PDT/2020/PT.SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, serta NUR KHALIM, S.H., M.M.

bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;7) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan sebelum lelangdilaksanakan; dan8) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa nilai limit ditetapbkan berdasarkan hasil penilaiandari Penilai.Terkait dengan persyaratan dokumen lelang tersebut di atas,TERGUGAT in casu Tergugat telah melengkapi dokumen syaratsyaratnya sebagaimana Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor213

Oleh karenanyamaka perlu suatu penegasan di dalam pertimbangan putusan ini yakni turutTergugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai denganketentuan yang berlaku, pendaftaran hak tanggungan oleh turut Tergugattersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilangsungkan terbukti menurutTergugat ll, yakni Tergugat telah melengkapi dokumen syaratsyaratnyasebagaimana Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor213/WKN.15/KNL.02.05/2015 tanggal 27

deklaratif bahwa sita itu sah danberharga (goed en van waarde verklaard) dimana pernyataan itu dicantumkandalam amar/diktum putusan;Menimbang, bahwa setelah Majelis menilik bukti P5, P6, P7, P8 dan P9, maka ada korelasi antara ketentuan Pasal 2 Perjanjian pinjaman modal usaha(vide bukti P5) yang menyatakan bahwa tergugat bersedia menjamin satu bidangtanah dengan sertipikat hak milik nomor 216 (vide bukti P6) atas nama InsinyurFathurrahman (Tergugat), satu bidang tanah dengan sertipikat hak milik nomor213

Bahwa kemudian PT.Multi Bumi Sejahtera tertanggal 13 Maret 2013mengajukan permohonan peningkatan dari jin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi jin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengannomor surat 097/MBS/IIV2013 dan Bupati Konawe menerbitkan SK Nomor213 Tahun 2013 tertanggal 28 Maret 2013.

MBS ada 2 (dua) yaitu IUP nomor213 dan IUP Nomor 231 ; Bahwa IUP Nomor 231 adalah perubahan dari IUP Nomor 213 karenapada waktu itu IUP 213 ternyata adalah lokasi persawahan dan tidak bisadilakukan penambangan, kemudian Saut Sitorus mengatakan supayamembuat permohonan ke Distamben supaya 50 Ha lahan masyarakatyang di IUP ST. Nickel dimasukkan di IUP PT.

Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor213/ Leuwinutug Kecamatan Citeureup , Kabupaten Bogor atas namalewan Harto. t. Sahamsaham sebanyak 5.280 (limaribu duaratus delapanpuluh) lembarsaham dalam Perseroan Terbatas PT. BRETON INDOMARBLE INDUSTRYLTD. u.Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor1559/Serua, seluas 2.875 M2, terletak di Desa Serua Parung, KabupatenBogor. V.

Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor213/ Leuwinutug Kecamatan Citeureup , Kabupaten Bogor atas nama lewan Harto.t. Sahamsaham sebanyak 5.280 (limaribu duaratus delapanpuluh) lembarsaham dalam Perseroan Terbatas PT. BRETON INDOMARBLE INDUSTRYLTD. u.Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor1559/Serua, seluas 2.875 M2, terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.Hal 50 dari 69 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstV.

MITRAKREASI DINAKARYA, sehingga Penggugat tidakdapat menguasai secara fisik serta menggunakan tanah tersebut sesualhaknya ; 12.Bahwa dengan demikian telah jelas, Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR213,Desa / Kel.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR213,Desa / Kel. Dadapan, Tgl. berakhirnya hak : 29122043, NIB: 12.37.10.14.02316, Letak Tanah : DesaDadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,Asal Hak : Penggabungan bidang, Surat Ukur Tgl. 21122015, No : 00359/Dadapan/2015, Luas: 98.862 M?,Nama Pemegang Hak: PT.

yang disebutkan dalam pasal 114 ayat (2) jopasa 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selakupeserta yang melakukan permufakatan jahat tentang Narkotika, haruslahdijatuhi pidana yang maksimal, guna untuk mengurangi peredaran gelapNarkotika; Bahwa seharusnya print out atau dari rekam jejak hubungan sellulerpembicaraan atau WhatssApp atau sms Terdakwa dengan Candraditampilkan dalam perkara ini, pada hal ada 4 (empat) HP yang disitadalam perkara ini sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor213

Hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 84ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanBersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang TahapanPersiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan sebagai pajak daerah yang mengatur sebagai berikut:Pasal 79 ayat (3):Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Llg Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor213/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 27 Maret2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara

yang berupa 2054 Heads Of AustralianFeeder Cattle diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10.90 dan pos tarif0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% telah bertentangan denganprinsipprinsip keadilan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Majelis Hakim Telah Salah dan Keliru Menerapkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea MasukDalam Rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA)sebagai Lex Specialis dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor213/Pdt/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan HakimMajelis yang menyidangkan Perkara;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 213/Pdt/2021/PT MDNtanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan panitera pengganti ;3.

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengantanggal 06 Mei 2020 ; Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal O7 Mei2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor213/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 07 April 2020 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 07 April2020 tentang penetapan hari

., dariLBH Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Rh;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan~ Hilir Nomor213/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 4April 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN RhlSetelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa

Roni Monica Purba dokter di Puskesmas Batu Anam, menyimpulkanHalaman 32 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.B/2019/PN Simbahwa terdapat luka lebam dimata kiri, perut dan luka gores dianggota gerakatas diduga akibat trauma tumpul dan Visum et Revertum Nomor213/PUSK.BA/IV/2019 tanggal 16 April 2019 atas nama AMSAL TOBING, yangdibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Roni Monica Purbadokter pada Puskesmas Batu Anam, menyimpulkan bahwa terdapat luka gugusdianggota gerak atas dan anggota gerak

;Bahwa dalam proses ganti rugi tanah Penggugat tersebut terjadiperselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV, di manaTergugat IV mengaku yang berhak menerima ganti rugi karena Tergugat IVsebagai pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 559/Simpang Baru,yang sudah ditingkatkan menjadi Sertipilkat Hak Milik Nomor213/Kelurahan Tuah Karya;Bahwa dari hasil Pengembalian Batas yang dilakukan oleh KantorPertanahan Kota Pekanbaru atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :213/Tuah Karya (ex tanah