Bahwasecara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) ayat ( 2 )UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang : Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik danberdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (DPPPDI Perjuangan) Nomor213/KPTS/DPP/I/2017 Tentang Pemecatan Budi Matheus DanKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seharusnyaPenggugat sudah tidak berkedudukan lagi sebagai anggota PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan ; Bahwa

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23November 2020Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN PbmPara Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakimtelah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum gunamembela kepentingan hukumnya di persidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulin Nomor213/Pid.B/2020/PN Pom tanggal

213/Pdt.G/2020/PN MtrSetelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:213/PdtG/2020/PN Mitrtertanggal 30 September 2020 tentang penetapan harisidang perkara ini;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara ini;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mataram pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor213

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli2019, semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebutSCDAGAI 2.0... .ceececcceceeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeeeseaeeseeees TERBANDING II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor213/PDT/2020/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 19 Pebruari 2020,Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Sit

Para Hakim Anggota yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2020 Nomor213/PEN.PDT/2020/PT.SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, serta NUR KHALIM, S.H., M.M.

Bahwa Turut Tergugat tegaskan pula, berpedoman padaUU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 serta PMK Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelangyang dilaksanakan adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan danbukan merupakan lelang melalui kompetensi PengadilanAgama/Lelang Eksekusi Pengadilan.

bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;7) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan sebelum lelangdilaksanakan; dan8) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa nilai limit ditetapbkan berdasarkan hasil penilaiandari Penilai.Terkait dengan persyaratan dokumen lelang tersebut di atas,TERGUGAT in casu Tergugat telah melengkapi dokumen syaratsyaratnya sebagaimana Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor213

Oleh karenanyamaka perlu suatu penegasan di dalam pertimbangan putusan ini yakni turutTergugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai denganketentuan yang berlaku, pendaftaran hak tanggungan oleh turut Tergugattersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilangsungkan terbukti menurutTergugat ll, yakni Tergugat telah melengkapi dokumen syaratsyaratnyasebagaimana Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor213/WKN.15/KNL.02.05/2015 tanggal 27

., beralamat diJalan Ombak/Hasanuddin Lantai Il Nomor 24 Kota Dumai, berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 11 Juni2019 tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumal Nomor213/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 27Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat

Nurmiah yang berada di Jalan CigombongCijeruk Rt 003Rw 006 Desa/Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor,berupa Tanah dan Bangunan diatasnya, sebagaimana diterangkan dalam BukuTanah, Sertipikat Hak Milik Nomor213/Pasir Jaya dan Sertipikat Hak MilikNomor214/Pasir Jaya, beralin kKepemilikan menjadi atas nama Tergugat EndangSolihin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 532/2013 tanggal 20/05/2013 dan AktaJual Beli Nomor 531/2013 tanggal 20/05/2013 yang dibuat oleh Sripati MarlizaS.H, selaku

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 11Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN.PWK Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor213/Pen.Pid/B/2019/PN.Pwk tanggal 11 September 2019 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2019/PN.Pwk tanggal 11September 2019 tentang penetapan hari sidang;

., PekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di: Desa ee Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama Tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksisaksi dipersidangan;Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertertanggal 17 Januari 2018yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor213/Pdt.G/2018/PA.Pwt., telah

Bahwa kemudian PT.Multi Bumi Sejahtera tertanggal 13 Maret 2013mengajukan permohonan peningkatan dari jin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi jin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengannomor surat 097/MBS/IIV2013 dan Bupati Konawe menerbitkan SK Nomor213 Tahun 2013 tertanggal 28 Maret 2013.

MBS ada 2 (dua) yaitu IUP nomor213 dan IUP Nomor 231 ; Bahwa IUP Nomor 231 adalah perubahan dari IUP Nomor 213 karenapada waktu itu IUP 213 ternyata adalah lokasi persawahan dan tidak bisadilakukan penambangan, kemudian Saut Sitorus mengatakan supayamembuat permohonan ke Distamben supaya 50 Ha lahan masyarakatyang di IUP ST. Nickel dimasukkan di IUP PT.

MITRAKREASI DINAKARYA, sehingga Penggugat tidakdapat menguasai secara fisik serta menggunakan tanah tersebut sesualhaknya ; 12.Bahwa dengan demikian telah jelas, Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR213,Desa / Kel.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR213,Desa / Kel. Dadapan, Tgl. berakhirnya hak : 29122043, NIB: 12.37.10.14.02316, Letak Tanah : DesaDadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,Asal Hak : Penggabungan bidang, Surat Ukur Tgl. 21122015, No : 00359/Dadapan/2015, Luas: 98.862 M?,Nama Pemegang Hak: PT.

Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor213/ Leuwinutug Kecamatan Citeureup , Kabupaten Bogor atas namalewan Harto. t. Sahamsaham sebanyak 5.280 (limaribu duaratus delapanpuluh) lembarsaham dalam Perseroan Terbatas PT. BRETON INDOMARBLE INDUSTRYLTD. u.Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor1559/Serua, seluas 2.875 M2, terletak di Desa Serua Parung, KabupatenBogor. V.

Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor213/ Leuwinutug Kecamatan Citeureup , Kabupaten Bogor atas nama lewan Harto.t. Sahamsaham sebanyak 5.280 (limaribu duaratus delapanpuluh) lembarsaham dalam Perseroan Terbatas PT. BRETON INDOMARBLE INDUSTRYLTD. u.Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor1559/Serua, seluas 2.875 M2, terletak di Desa Serua Parung, Kabupaten Bogor.Hal 50 dari 69 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstV.

Hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 84ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanBersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang TahapanPersiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan sebagai pajak daerah yang mengatur sebagai berikut:Pasal 79 ayat (3):Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada

yang disebutkan dalam pasal 114 ayat (2) jopasa 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selakupeserta yang melakukan permufakatan jahat tentang Narkotika, haruslahdijatuhi pidana yang maksimal, guna untuk mengurangi peredaran gelapNarkotika; Bahwa seharusnya print out atau dari rekam jejak hubungan sellulerpembicaraan atau WhatssApp atau sms Terdakwa dengan Candraditampilkan dalam perkara ini, pada hal ada 4 (empat) HP yang disitadalam perkara ini sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor213

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Llg Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor213/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 27 Maret2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara

yang berupa 2054 Heads Of AustralianFeeder Cattle diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10.90 dan pos tarif0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% telah bertentangan denganprinsipprinsip keadilan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Majelis Hakim Telah Salah dan Keliru Menerapkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea MasukDalam Rangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA)sebagai Lex Specialis dari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor213/Pdt/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan HakimMajelis yang menyidangkan Perkara;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 213/Pdt/2021/PT MDNtanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan panitera pengganti ;3.

., dariLBH Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Rh;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan~ Hilir Nomor213/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 4April 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN RhlSetelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengantanggal 06 Mei 2020 ; Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal O7 Mei2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor213/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 07 April 2020 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 07 April2020 tentang penetapan hari