Ditemukan 1753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik replik repulik repoblik repiblik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
418 — 216
  • Foto Copy Peratauran Mentri keuangan Repubik IndonesiaNomor 239 ? PMK.03/2014 tentang tata cara Pemeriksaan buktipermulaan tidak pidana di bidang perpajakan , selanjutnya di beritanda bukti P 27;28. Foto Copy Peraturan kepala kepolisian Negara republicIndonesia nomor 6tahun 2010 tentang manajemen penyidikan olehpenyidik pegawai negeri sipil selanjutnya di beri tanda bukti P 28;Bahwa bukti surat P1,P2.P3.P4.P5.p15,P16. tersebut telahdicocokan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P6.P7.P8.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 21 Maret 2017 — JOSI ADE WAHYU ALS JOSI Bin JOHAN EFENDI
81 — 54
  • dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPrimair Penuntut Umum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 9 Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Repubik
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 62/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.OUW WAN NIO
2.ENDANG KUWANTTO
188 — 111
  • Sedangkan, kedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn., M.M
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka perihal keterlambatan atau tidak diperpanjang atautidak diperbaruinya HGB No.1/Kayu Merah adalah merupakan kewenangansepenuhnya dari Kementerian Keuangan Repubik Indonesia cq. KPKNLPUPN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengurusan piutangNegara, hal mana bukan merupakan kewenangan Peradilan untuk menilainya;Hal. 93 dari 99 Put.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARNOTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
343 — 179
  • Sedangkan, kedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Tte
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
222 — 93
  • Ijinmembangun bangunan (IMB) dansuratsuratlainnyayangmenjadi tanggungjawab pemasok.Padahal dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma)Repubik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi HukumEkonomi Syariah (KHES), Pasal 42 jo.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 19-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
KARSONO BIN MUHAMAD THAHA
102 — 54
  • yangdidakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan daridakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur yang terdapatdidalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Tanah
Putus : 26-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/CB/2013/PN.Jkt.Ut.Jo.No. 470/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut
Tanggal 26 Juni 2013 —
113 — 50
  • P 46) ;9946.Undangundang Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Bkti.P 47) ;47.Buktibukti lain surat pernyataan para penggugat menyusul =;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksiMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihakTergugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai dantelah dicocokan dengan asli nya yang diberi tanda ;1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-06-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 25 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Muhammad Rhazi,S.H.
Terdakwa:
ADNAN, S.Pd BIN. M. DJAMAL
136 — 23
  • dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.824/Kpts/352/2014 tanggal 30 Mei 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
    2. 1 (satu) buku Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Repubik
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 146/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DAUD EOH NDOLU LAWAN 1. JUBLINA A. PAH-MOOY 2. ROBBY CHR MOOY 3. JERMY MOOY 4. Dr. D. Z. MOOY 5. Drh. RONNY STEFANUS MOOY 6. Dra. LIDYA MARLIN KATIPANA MOOY 7. Ir. PAUL LAMBERTUS MOOY 8. SOFIA ADELINA VERA RAFAEL MOOY 9. ANITA Chr. AMNIFU MOOY 10. DONALD E. MOOY, SE 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 13. RIDWAN SUGIARTO 14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
44 — 29
  • Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor: KEP.351/WPJ.0506/1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang PemberianPengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Terhutang, diberitanda bukti T. , Il, Ill, IV, VI, VII, VIII, IX, XI 13;14.Foto Copy Surat Permohonan Pengurangan PBB tahun 1999 yangdiajukan oleh NY.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
333 — 166
  • Bukti T.I6: Fotocopy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah TanggaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 2024Pasal 40, dan Pasal 93;: Fotocopy Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor:84/KPTS/DPP/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 tentangPemecatan Rismawati Simarmata dari keanggotaan PartiDemokrasi Indonesia Perjuangan;: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor620/Pdt.SusParpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari2020;: Fotocopy Yurisprudensi Mahmah Agung Repubik IndonesiaNomor
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Muhamad Rasid
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
184 — 141
  • Duta Besar Jerman untuk Indonesia, (iv) Sekretaris Kedutaan Besar Repubik Federal Jerman untuk Indonesia; dan (v)Pemerintah Republik Indonesia cg. Menteri Sosial Republik Indonesiaselaku Tergugat IV); Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan MelawanHukum atas sehubungan dengan janji secara lisan dari Tergugat , Il, Ill,dan IV selaku negara asing dan perwakilannya yang menawarkanbantuan kemanusiaan untuk menanggulangi gelandangan pengemiskepada Penggugat.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
176 — 38
  • Archipelago TimurAbadi;1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Gubernur KalimantanTengah kepada Presiden Repubik Indonesia Nomor : 126/504/BAPP,tanggal 22 Mei 2012 perihal Laporan Kesepakatan bersama tentangPenegasan Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor : 8 tahun 2003 tentang RTRWP Kalimantan Tengah;1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Dinas Pertanian danPerkebunan Kab.
    Archipelago Timur Abadi;1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Gubernur Kalimantan Tengahkepada Presiden Repubik Indonesia Nomor : 126/504/BAPP, tanggal 22Mei 2012 perihal Laporan Kesepakatan bersama tentang Penegasan3103.45.3.46.3.47.3.48.3.49.3.50.3.51.Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8tahun 2003 tentang RTRWP Kalimantan Tengah;1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Dinas Pertanian danPerkebunan Kab.
    PT.Archipelago Timur Abadi;68544.45.46.47.48.49.50.51.1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Gubernur Kalimantan Tengah kepadaPresiden Repubik Indonesia Nomor : 126/504/BAPP, tanggal 22 Mei 2012perihal Laporan Kesepakatan bersama tentang Penegasan PemberlakuanPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tentangRTRWP Kalimantan Tengah;1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Gunung Mas Nomor : 525/219.1/Distanbun/VII/2012, tanggal 25 Juli
    PT.Archipelago Timur Abadi;1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Gubernur Kalimantan Tengah kepadaPresiden Repubik Indonesia Nomor : 126/504/BAPP, tanggal 22 Mei 2012perihal Laporan Kesepakatan bersama tentang Penegasan PemberlakuanPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tentangRTRWP Kalimantan Tengah;1 (satu) bendel Foto copy (legalisir) surat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Gunung Mas Nomor : 525/219.1/Distanbun/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012Pertimbanga Teknis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 51/PID.SUS/TPK/2013/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 30 April 2014 — TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI
106 — 59
  • Unsur Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS_TPK/2015/PT.BGL
Tanggal 16 Februari 2015 — dr. ZULMAN ZURI AMRAN BIN Z. AMRAN RANI
89 — 44
  • Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidakmengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertianmelawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebutditempuhpenafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secaramelawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti
    Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangunsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
POLIM SIREGAR, SH.MH
Terdakwa:
TAUFIK H.M
107 — 27
  • UnsurSecara Melawan HukumHalaman 94 dari 143 Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn.Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Repubik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan secaramelawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2011 — HAMZAH AN; M. ALI IMRON; KARNAN; ENDANG WAHYU; JAJAT SUDARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR KEUANGAN DAN; ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN
123 — 32
  • ;: Surat Keputusan Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 dan Lampiran : tentangKetentuan Pokok Jaminan Hari Tua tanggal 8 April 1987;: Surat No. 223/DP.IPTN/S.01.1/IV/2009 kepada Wakil Serikat Pekerja Sekar CN235 tanggal 08 April 2009 Penjelasan Direktur Utama Dana Pensiun IPTN ;P27:P28:Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Kepala Biro DanaPensiun $.2683/BL/2011 tertanggal 15 Maret 2011 tentang Konfirmasi PerubahanPeraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN;Surat dari Ombudsman Repubik
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT ANGKASA PURA II
355 — 384
  • Sedangkan, kKedua dalam hal peraturan dasar tidakmengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diaturdalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangundangan yang menjadiperaturan dasar mengenai upaya administrasi dalam sengketa a quo, telah diaturdalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 13-10-2011 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 552/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 September 2012 —
187 — 32
  • bersangkutan.Bahwa berdasarkan Pasal ini, maka sudah sangat jelas bahwa satusatunya SuratTanda Bukti Hak Kepemilikan yang diatur di dalam UUPA adalah SERTIPIKAT,hal ini berarti bahwa nama yang tercantum di dalam Sertipikat adalah merupakanNama yang Sah sebagai Pemilik atas tanahtanah yang dimaksud di dalamSertipikat tersebut, dan apabila Nama Pemilik tidak tercantum di dalam Sertipikat,maka Nama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pemilik.Bahwa Pasal 3 (tiga) butir (a) Peraturan Pemerintah Repubik
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 76/ PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2016 — FAIZAL ROZI, S.Sos. ST. MSi
96 — 31
  • Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untukmendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik daripenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkansecara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam