; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;~ Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum

berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yangterkandung dalam pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele

; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;~ Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum

berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yangterkandung dalam pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele

dan sisa Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah) diambil oleh terdakwa dan dipergunakan untuk keperluannya seharihari ;Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 21 Nopember 2010 atas informasi dari terdakwaBASIO als ARYO yang saat iut bersamasama dengan terdakwa berada di Cafe Cahayayang terletak di daerah Kranggan Jatisampurna Bekasi dapat ditangkap ;Bahwa untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 kele

HT.Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan barang buktiserta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung kemudiandihubungkan satu sama lain, ternyata saling terkait erat sehingga Majelis menemukan adanyafaktafakta yang kemudian akan diterapkan kedalam unsurunsur dari pasalpasal yangdidakwakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan Pasal 480 ayat(1) kele

KUHP ;Menimbang, bahwa pasal 480 ayat(1) kele KUHP unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:9 Barang siapa ;10 Karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,menerima sebagai hadiah datau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yangdiketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;463Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tersebutdihubungkan

dengan unsur dalam pasal 480 ayat(1) kele KUHP dalam dakwaan PenuntutUmum tersebut, perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti ;Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsurunsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum terhadap terdakwa dalam pasal 480 ayat(1) kele KUHP telah terpenuhi, makaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindakpidana yang sesuai, diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat(1) kele KUHP sebagaimanadakwaan

bahwa Majelis akan mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap diriterdakwa dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap dan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mepertimbangkan halhal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;Halhal yang meringankan : Terdakwa menyesali terus terang perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Memperhatikan pasal 480 ayat(1) kele

Rp.709.5002.555.400.0000, 2.235.820.450, 450,0000 00 ~ Perbuatan para TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kele KUHPidanaJo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR : Bahwa terdakwa (1) Drs.

Pasal 55 Ayat (1) Kele KUHPidana JoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana.2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa (I) Drs.

cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP,maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa tentang keberatankeberatan Penasihat HukumTerdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum karenaMajelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar menuruthukum unsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) kele

;~ Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu; Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum

berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yangterkandung dalam pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele

terpenuhi secara sah menurut hukum, dimana selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemui adanya alasan alasan pembenar dan pemaaf atas diriTerdakwa yang sifatnya dapat menghapuskan pidananya Terdakwa, maka Majelis berpendapatbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, yakni melanggar ketentuanPasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) kele

Pasal 55 Ayat (1) Kele jo Pasal 65 ayat(1) KUHPidana, dalam dakwaan PRIMAIR.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JOHNNY ARIFIN SIAHAAN denganpidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah denganpidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan.3.

dipersidangan, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalamamar putusan dibawah ini ;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;n Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kele

dan terpenuhi secara sah menurut hukum, dimana selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemui adanya alasan alasan pembenar dan pemaaf atasdiri Terdakwa yang sifatnya dapat menghapuskan pidananya Terdakwa, maka Majelisberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, yaknimelanggar ketentuan Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kele

dapatdibebankan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka Majelisberkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Timelinus Nazaraalias Ama Artha,telahterbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidanaKORUPSI SECARA BERSAMASAMA dan berlanjut, sebagaimana dalam DakwaanSubsidiair yaitu melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang nomor 20 tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1)kele

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umumbahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi hukum sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kele

Pasal 55 ayat (1) kele KUHP: Orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu10.

; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu; Menimbang, bahwa ketentuan yanag diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peranyang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi danterbukti menurut hukum

berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yangterkandung dalam pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele

Menimbang, bahwa mengenai tidak didampinginya terdakwa dengan PenasehatHukum pada saat pemeriksaan terdakwa tanggal 27 Oktober 2012 dan Berita AcaraPenolakan Penasehat Hukum / Pengacara tertanggal Pelabuhan Dagang, 27 Oktober 2012,majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka karena disangkamelanggar Pasal 365 ayat (1), ayat(2) kele, 2e,3e dan ayat (3) KUHP (Vide AnalisaYuridis yang ada pada Resume Penyidik) dengan ancaman

.RAPBD tahun 2014 yang dibahas pada bulan Desember 2013 dimaksud, telahditetapkan pada rapat paripurna tanggal 24 Desember 2013 kemudian disyahkan pada133tanggal 16 Januari 2014 setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan paraterdakwa;Pasal 55 ayat (1) ke le KUHP; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat(1) kele

Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannyapersidangan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkandipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kele

., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Lamandau sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaanpembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kabupaten Lamandautahun 2007, ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalamPasal 55 ayat (1) ke le KUHP; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat(1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

Pasal 55 Ayat (1) KeLe KUHPidana;Halaman 58 dari 130 halaman Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PT MDNMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Keberatan yang disampaikan secaratertulis tertanggal 02 Mei 2019, dan terhadap Keberatan tersebut, PenuntutUmum telah mengajukan Pendapatnya tertanggal 06 Mei 2019, dan selanjutnyaMajelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 09 Mei 2019, yangamarnya sebagai berikut :1.Menolak Eksepsi yang diajukan

Makamenurut Majelis unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan para terdakwa, oleh karenanyapledoi dan duplik para terdakwa serta Penasehat Hukum para terdakwa yangmenyatakan unsur ini tidak terbukti, haruslah dinyatakan ditolak;Unsur Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55ayat (1) kele KUHPidana adalah : Dihukum sebagai orang yang melakukanperistiwa pidana : Orang yang melakukan

berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telahdipertimbangkan di atas yakni dalam mempertimbangkan unsurunsur yangterkandung dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap jugamerupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkanunsur pasal 55 ayat (1) kele