Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor213/PEN.PDT/2019/PT SBY, tanggal 5 April 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

Oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena dalam perkara a quo telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabenan juncto Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor213/2011, dan PMK Nomor 117/2012, sehingga PDRI yang harusdibayar sebesar Rp40.172.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Halaman 43 dari 45 halaman.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YenniNurhayani, S.H Advokat Kantor Konsultan Hukum YENNINURHAYANI, S.H & ASSOCIATES beralamat di DeltaVilla Blok B No. 05 RT. 001 RW. 0013 Kelurahan TibanHalaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.BtmBaru Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 341/PDTYN/04/2019, tanggal12 April 2019 yang telah terdaftar di RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor213/SK/III/2019/PA.Btm., Tanggal 15 April 2019, sebagaiTermohon;

fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan AseanChina FreeTrade Area (ACFTA) yang telah dibuktikan dengan Certificate of Originberupa Form E Nomor E1735041M1460023 tanggal 15 Agustus 2017.Olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena dalam perkaraa quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1)UndangUndang Kepabenan jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor213

,M.Hum para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yangberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor213/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat bandingputusan mana pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2020 juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yangdidampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : SITIKHAERIYAH, S.H Panitera Pengganti pada

Namun, dalam praktikimpor barang saat ini, pbembayaran mendahului saat terutangsehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastianhukum;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 57 paragraf ke3pahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas ImporBarang, dinyatakan:Pasal 3:Ketentuan

Advokat atau Penasihat Hukum padaPBH Lentera Keadilan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klaten,Alamat JI Raya KlatenSolo Km 2 berdasarkan Penetapan Nomor182/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kin;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor213/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kin tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN KIn tanggal 5Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain

MSM), beralamat di Desa Winuri KecamatanLikupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi SulawesiUtara;Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bitung pada tanggal 6 Desember 2018 dalam Register Nomor213

Kongsi Enam, Desa Terang Bulan,Kecamatan Aek Natas sesuai SHM Nomor213 tanggal 21 Juli 2010 atas namaNurhaidah Tanjung (istri Alm. WagiminSinaga);c. Bahwa Alm. Wagimin Sinaga dan Termohon Kasasi menyatakan telahmenyetujui atas syaratsyarat kredit investasi yang disampaikan olehPemohon Kasasi/Pelaku Usaha dengan menandatangani danmengembalikan SPPK kepada Pemohon Kasasi/Pelaku Usaha dansebagai tindak lanjut persetujuan a quo pada tanggal 11 Desember2012, Alm.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan TergugatX/Pembanding , Tergugat Vl/Pembanding Il, Tergugat VII/Pembanding Il,Tergugat XI Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding IV, Tergugatl/Pembanding V, Tergugat VIII/Pembanding VI putusan Pengadilan Negeritersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

buktibukti saksi yang menunjukkan/membuktikan adanyaperbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding III;Bahwa Fakta didalam persidangan tingkat pertama tidak ada satupun buktibuktitertulis maupun buktibukti saksi dari Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi/ Pembanding Illmemberikan persetujuan didalam penerbitan Obligasi Subordinasi Bank GlobalInternasional Tahun 2003;Bahwa pada halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor213

prinsip kepada Bank Global Internasionalsekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi) dalam menerbitkanobligasi subordinasi Bank global Tahun 2003, sehingga dengan demikianBank Indonesia dan Bapepam harus disertakan dalam perkara aquo.Dengan tidak disertakannya Bank Indonesia dan Bapepam didalam gugatanPara Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat makamenyebabkan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklraad);Bahwa pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor213

Nomor 1455 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK,(Dalam Likuidasi), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST.

Pemuda No. 56 Bojonegoro, berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Hakim No. 213/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bjntertanggal 24 September 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.BjnPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor213/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 17 September 2019 tentangpenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 17September 2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain

intinya menerangkan bahwa hargaHal 11 dari 265 Putusan Pidana NO. 2/Pid Sus Tpk/2016/PN Dpspasaran tanah di Desa Jinengdalem adalahsebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) per are, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagailampiran/data pendukung pada saat membuat surat usulan kepada Dirjen Dikti Kemendikbud, tentang penggunaan sisa target PNBP tahun 2009 (sesuaiSurat Nomor 606/H.48/TU/2010 tertanggal9 Maret 2010), sedangkan padaSurat Keterangan Perbekel Jinengdalem (saksi Nengah Nawa) Nomor213

213/30/I/2010 (yangpenulisan nomornya ditulis tangan), yang intinya menerangkan bahwa hargapasaran tanah di Desa Jinengdalem adalahsebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) per are, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagailampiran/data pendukung pada saat membuat surat usulan kepada Dirjen Dikti Kemendikbud, tentang penggunaan sisa target PNBP tahun 2009 (sesuaiSurat Nomor 606/H.48/TU/2010 tertanggal9 Maret 2010), sedangkan padaSurat Keterangan Perbekel Jinengdalem (saksi Nengah Nawa) Nomor213

Nyoman Budiarsa Als Komang Milik dengan Saksi NyomanMustiara pada pertengahan tahun 2009.Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi Gusti Putu Sugiwinatha, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala BidangPerencanaan menemukan di meja kerjanya berkas fotocopy fotocopy beberapasertifikat tanah dan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor213/30/IV2010 (yang penulisan nomornya ditulis tangan), dan Nomor213/30/IV2010 (penulisan nomornya ditulis tangan) yang ditandatangani

Kata atau dalam unsur inimempunyai arti bersifat pilinan atau alternatif maka apabila salah satu elemenunsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yangterungkap didalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Ahlidan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidanganterungkap fakta hukum,bahwa saksi Nengah Nawa selaku Kepala Desa JinangDalam atas permintaan pihak Undiksha telah membuat surat keterangan Nomor213/

Nyoman Budiarsa Als Komang Milik dengan Saksi NyomanMustiara pada pertengahan tahun 2009.Menimbang, bahwa selanjutnya oleh saksi Gusti Putu Sugiwinatha, ST (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala BidangPerencanaan menemukan di meja kerjanya berkas fotocopy fotocopy beberapasertifikat tanah dan Surat Keterangan Perbekel Jinengdalem Nomor213/30/IV2010 (yang penulisan nomornya ditulis tangan), dan NomorHal 229 dari 265 Putusan Pidana NO. 2/Pid Sus Tpk/2016/PN Dps213/30/

tersebut menegaskan bahwa yang dilakukanadalah menyerahkan pemberitahuan pabean terlebihdahulu dan kemudian melunasi bea masuknya;Bahwa dari uraian pada angka 3.1.2 sampai dengan 3.1.7tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwas saatterutangnya pajak atas impor yang menjadi dasar untukmengenakan tarif, kurs, dan aturan yang diterapkan adalahsaat impor, yaitu saat diserahkan pemberitahuan pabeanbukan saat pemberitahuan pabean mendapat nomor dantanggal pendaftaran,;Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmenikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama KecamatanPasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan akta nikah Nomor213/01/IX/2013 tanggal 24 Agustus 2013;3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1orang anak yang bernama ANAK (Perempuan) Umur +5 tahun4.

Termohon Peninjauan Kembali bukti P2;4) Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dengan itikad baik dantidak mempunyai itikad baik;5) Batasbatas tanah adalah luas tanah menurut Hukum;6) Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon PeninjauanKembali tidak mempunyai Hak atas Tanah Negara karena lamanya Hakberlaku: 20 Mhun untuk tanah B 214 SHGB Nomor 214 atas tanahNegara berakhir tanggal 04081991 untuk tanah B 214 SHGB Nomor214 adapun sebagai bukti pendukung adalah tanah B 213 SHGB Nomor213

Namun, dalam praktik impor barang saat ini,pembayaran mendahului saat terutang sehingga menimbulkankerancuan dan ketidakpastian hukum;3.1.20 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 59 paragraf ke3Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang,dinyatakan:Pasal

;Bahwa Berdasarkan UU no 4 tahun 2009 pasal 158, persetuuan pemeliharaan tidaktermasuk syarat untuk melakukan ekploitasi dan ekplorasi dibidang pertambangan;Bahwa setahu ahli, Terdakwa tidak tedaftar dalam data di ESDM sebagai pemilik IUP;Bahwa ahli mendapat informasi dari penyidik bahwa yang menjadi dasa terdakwamelakukan usaha pertambangan dilahan tersebut adalah IUP nomor 231, dari data kamiIUP nomor 231 tidak terdaftar tetapi IUP yang terdaftar dalam data kami adalah IUP nomor213 atas nama PT

Jkt TimSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor213/KMA/SK/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Tentang PenunjukkanPengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutusperkara pidana atas nama Terdakwa ZULHAKIM Alias HAKIM BinSUNAIDI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara pidana atas nama TerdakwaZULHAKIM Alias HAKIM Bin SUNAIDI, melakukan permufakatan jahat,percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorismedengan sengaja menggunakan

Namun, dalam praktik impor barang saat ini,pembayaran mendahului saat terutang sehingga menimbulkankerancuan dan ketidakpastian hukum;3.1.20Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 57 paragraf ke2Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang,dinyatakan:Pasal

Namun, dalam praktikimpor barang saat ini, pembayaran mendahului saatterutang sehingga menimbulkan kerancuan danketidakpastian hukum;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 57 paragraf ke4:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas ImporBarang, dinyatakan:Pasal 3:Ketentuan