Ditemukan 2277 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Yoyok Fiter Haiti Fewu
Terdakwa:
1.Ivo Wongkaren
3.Richard Cahyanto
4.Roni Ramdani
6769
  • tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  • Menyatakan:
    1. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
    2. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
  • Dirampas untuk Negara dan nilainya sebagai pengurang

Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
3925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujul oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), di mana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yangmerupakan obyek PPN;7.4.
Register : 28-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaandan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidak diajukankeberatan dan banding, serta uang muka penjualan periodeberikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yang merupakanobyek PPN;7.4.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
15955 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujul oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yangmerupakan obyek PPN;7.4.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadi tidak tepatserta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasakeadilan, sebagaimana yang dikemukakan dalam dalildalil hukum MajelisHakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman 52 dan 53, berbunyi sebagaiberikut:Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang
Putus : 19-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER SEJAHTERA MAKMUR
12536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak merespon permintaan data;Bahwa Pemohon Banding telah memberikan data yang dimaksud dan telahditerima pada tanggal 31 Oktober 2008;bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui dan menandatanganiBerita Acara Nomor : BA035/WPJ.21/BD. 0603/2008 sebagaimanadisebutkan dalam Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan;Bahwa dengan beberapa alasan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak agar dapatmembatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding atas pengurang
Register : 11-08-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 2 Desember 2020 — TINUK SUWARTILAH Binti HADI SUDARMO
404232
  • Dirampas untuk negara sebagai pengurang Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Tinuk Suwartilah Binti Hadi Sudarmo.- Nomor 1.c. : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rincian Fee.- Nomor 4.a. : 1 (satu) bendel fotocopi yang telah dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2015 Nomor; SP DIPA 023.14.2.532938/2015, tanggal 14 Nopember 2014.- Nomor 4.b. : 1 (satu) bendel fotocopi yang telah dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor; SP DIPA 023.16.2.361156/2016, tanggal 7 Desember 2015.- Nomor
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Yoyok Fiter Haiti Fewu
Terdakwa:
1.Ivo Wongkaren
3.Richard Cahyanto
4.Roni Ramdani
3423
  • tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  • Menyatakan:
    1. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
    2. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
  • Dirampas untuk Negara dan nilainya sebagai pengurang

Putus : 13-12-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PHARMACIA INDONESIA QQ PT PFIZER INDONESIA
3820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai potongan hargamerupakan pengurang nilai penjualan kotor untuk memperoleh nilaiHalaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2013penjualan bersih bagi penjual atau harga pokok penjualan bagipembell,Angka 4:Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan incentiveadalah penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karenakinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan,Angka 5:Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini ditegaskansebagai berikut:a.
Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PFIZER INDONESIA
4439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:Penghasilan Neto 483.333.266.917Penghasilan Kena Pajak 71.961.050.825Pajak Penghasilanyang terutang 17.894.213.049Kredit Pajak 9.977.596.826Pajak yang tidak/kurang dibayar 7.916.616.223Sanksi Administrasi 3.799.975.786Jumlah yang masih harus dibayar 11.716.592.009bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan setelahTerbanding melakukan koreksikoreksi sebagai berikut :a. koreksi peredaran usaha Rp. 8.058.602.847,00,b. koreksi harga pokok penjualan Rp. 4.608.566.941,00,c. koreksi pengurang
Register : 08-07-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN MAGELANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mgg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
Eko Rahayu Setya Budhi
Tergugat:
1.PT BNI di jakarta Cq PT BNI Cabang Magelang
2.PT BNI Pusat di Jakarta Cq. PT BNI Cabang Wonosobo
3.KPKNLKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
13621
  • dibuktikan dengan adanyaSurat Teguran dan Somasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II kepadaPENGGUGAT;Bahwa dengan demikian TERGUGAT dan TERGUGAT II sebagai pihakyang beritikad baik dilindungi haknya oleh UndangUndang untukmelakukan lelang atas jaminan PENGGUGAT sehingga atas segalatuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo yangberkaitan dengan hak TERGUGAT sebagai kreditur kiranya dapatdipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak;Pembayaran yang dilakukan Penggugat merupakan pengurang
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakandalam dalildalil hukum Majelis Hakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman54 dan 55, berbunyi sebagai berikut :> Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahHalaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/B/PK/PJK/2016>>diperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang
Register : 17-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 156/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Mei 2017 — BENNY ANDREAS SITUMORANG CS >< PEMERINTAH RI CQ JEKASAAN AGUNG RI CQ KEJATI DKI JAKARTA CQ KEJARI JAKARTA PUSAT CS
115291
  • YahyaHarahap (2003, hal 81);Hal. 61 dari 76 halaman, Putusan .No.156/PDT/2017/PT.DKI.DsBahwa berdasarkan Putusan No. 37/Pid.B/ PK/2012/PN.JKT.PSTtanggal 28 Januari 2013 diketahui:Bahwa terhadap asetaset yang disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan menjadi pengurang pembayaran uang pengganti olehPT.JI dan PT.JS setelah dilakukan penjualan";Bahwa melalui Penjelasan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Gewijsde, hanya dimiliki oleh Kejaksaan selakuPelaksana Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan dibidangPidana;Hal. 66 dari 76 halaman, Putusan .No.156/PDT/2017/PT.DKI.Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Perundangan yangberlaku diketahui, bahwa tindakan Penyitaan terhadap Barang Buktidalam Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi dilakukan untukmenjamin pengembalian jumlah Kerugian Negara apabila Terpidanamenolak untuk secara sukarela melaksanakan perintah Putusan sertaakan diperhitungkan sebagai pengurang
Putus : 09-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TEGUH SINAR ABADI
3327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya Others (Rp 682.250.289,00): Total Biaya Pengupasan yang Ditangguhkan Rp43.331.739.624,00:Bahwa dengan ini disampaikan bahwa atas sejumlah Biaya pengupasantangguhan tersebut adalah merupakan beban atau biaya yang mempunyaimasa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan bersifat rutin sertamerupakan biaya yang terjadi di tahun pajak yang bersangkutan, menurutpemahaman Pemohon Banding, biayabiaya tersebut dapat langsungdibebankan sekaligus pada tahun biaya tersebut dikeluarkan dan diakuisebagai pengurang
Register : 13-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRO PALINDO SAKTI;
2420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas hal ini, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) telah membayarkan PPNyang tidak seharusnya dikreditkan tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembai (semula Terbading)mengakui pembayaran tersebut merupakan bentukpenghitungan kembali Pajak Masukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), danmengalokasikan jumlah Rp272.398.997, dibagi rata 12 bulan(sebagai pengurang koreksi atas Pajak Masukan yangdilakukan oleh Pemeriksa, terkait koreksi PM yang bukankebun).
Register : 06-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
NURIAH
Tergugat:
1.SUDERMAN ALIAS DIRMAN ALIAS DERMAN
2.SUBURYATI
Intervensi:
1.SUPARDI
2.SUBANDI
3.NURIADI
12434
  • Bahwa mestinya perhitungan yang dibuat itu haruslah seimbangdan adil, yaitu: dimana seluruh hasil panen yang sudah diambil (dipetik)oleh Penggugat atas Tanah objek gadai tersebut wajib diperhitungkansemuanya dan kemudian dipakai sebagai unsur pengurang dari seluruhpinjaman secara Cicil (bertahap) tersebut.18.
    Bahwa dengan bersikukuh dan ngototnya Penggugatmenyatakan hasil panen yang sudah diambil (dipetik) tidak dipakaisebagai unsur pengurang (pembayar/ pelunasan) atas Pinjaman secaraCicil (bertahap) tersebut, maka tentu saja Tergugat dan Il jelasmerasa sangat dirugikan, sebab:Bukankah pinjaman yang dilakukan secara Cicil (bertahap) itu mestinyajuga Sudah langsung terbayar (dilunasi) sebagian bersaman dengansaat Panen atau beberapa kali Panen itu dilakukan.19.
    Bahwa dengan bersikukuh dan ngototnya Penggugatmenyatakan hasil panen yang sudah diambil (dipetik) tidak dipakaisebagai unsur pengurang (pembayar/ pelunasan) atas Pinjaman secaraCicil (bertahap) tersebut, maka tentu saja Tergugat dan Il jelasmerasa sangat dirugikan, sebab:Bukankah pinjaman yang dilakukan secara Cicil (bertahap) itu mestinyajuga sudah langsung terbayar (dilunasi) sebagian bersaman dengansaat Panen atau beberapa kali Panen itu dilakukan.19.
Putus : 09-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756/B/PK/PJK/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK
16061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 18 UndangUndang 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang 36 Tahun 2008, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkanpinjaman tanpa bunga dari pemegang saham atau pihakyang memiliki hubungan istimewa dan Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menentukan kembali besamya penghasilandan pengurang penghasilan sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa;9.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
167123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimPengadilan Pajak menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakandalam dalildalil hukum Majelis Hakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman52 dan 53, berbunyi sebagai berikut :> Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang
Putus : 28-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681/B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT FUJITA INDONESIA
12898 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehubungan dengan tidak adanyadokumen lain yang mendukung transaksi yangdipengaruhi hubunganistimewa tersebut maka pemeriksa menjadi pihak yang menerapkanprinsip kewajaran dan kelaziman usaha;Bahwa selama proses pemeriksaan maupun proses penyelesaianatas pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)tidak pernah memberikan Transfer pricingDocument terkaitkoreksi atas royalti sebesar Rp.4.430.896.705,yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto.Transfer
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — MUHAMMAD HASAN bin TUWO ABU vs HERMANSAH bin SEMPU, dkk
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian keuanganNegara: Selisih harga Rp 2.829.544.966,00(kemahalan harga) Pengurang Rp 310.051.264,00kerugian keuanganNegaraKerugian Rp 2.519.493.702,00Keuangan Negara Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat RatusSembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);e Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanTerdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri, ataupun memperkaya orang lainyaitu DRS. H.
    Pajak Pertambahan Nilai*) Rp (262.315.360)khusus alatpembelajaran CD (10/110) dariRp2.885.468.966,00 PPh Pasal 22*) khusus alat Rp (39.347.304)pembelajaran CD (1,5%) dariRp2.885.468.966,00 Rp262.315.361 ,00 Laba dan overhead (15%) dari Rp (8.388.600)Rp55.924.000,00Jumlah Nilai Pengurang SelisihRp (310.051 .264)Harga * Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Umum DaerahHal. 55 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013f.
    Kerugian keuangan Negara: Selisih harga Rp 2.829.544.966,00(kemahalan harga) Pengurang Rp 310.051.264,00kerugian keuanganNegaraKerugian Rp 2.519.493.702,00Keuangan Negara Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat RatusSembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);e Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwasebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut adalah perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena