Ditemukan 1933 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 14 Oktober 2020 — TITO SIAHAAN LAWAN Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM, dan kawan kawan
116 — 81
  • dapatdikategorikan sebagai perouatan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: Jiao perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewayibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggani kerugian tersebut,Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perouatan melawan hukum yaitu adanya unsur perouatan melawanhukum, kerugian, kesalanan dan hubungan causal
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Register : 20-11-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/PDT.G/2015/ PN.Psp
Tanggal 19 September 2016 — Hj. ISTANA LISNAWATI LUBIS (Penggugat) SUDIRMAN NASUTION (Tergugat I) ABDURRAHIM HASIBUAN (Tergugat II) GUNTUR HASIBUAN (Tergugat III) M. SOLEH HASIBUAN (Tergugat IV) HASAN BASYRI HASIBUAN Tergugat V) SAHMADAN HASIBUAN (Tergugat VI) JANNA NASUTION (Tergugat VII) SOPIAN HASIBUAN (Tergugat VIII) MARA TOGU SIREGAR (Tergugat IX) NAGORI HASIBUAN (Tergugat X) ANJAR (Tergugat XI) NASIR (Tergugat XII) TIMUN (Tergugat XIII) HARYONO (Tergugat XIV) SUTAN HASIBUAN (Tergugat XV)
100 — 30
  • Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan yangmelawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawanhukum, terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata yangmengatakan bahwa TJiaptiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugianpada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itumengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga)
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
192 — 145
  • mendengarkan keterangan para pihakdalam perkara a quo, didapatkan fakta hukum bahwa benar Penggugat adalahsubjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (vide Bukti P2 = Bukti T9);Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalamHukum Administrasi, dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, makaMajelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secaraHalaman 101 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRGlangsung dan memiliki hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-12-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 230/PID.SUS/TPK/2015/PN SBY
Tanggal 28 April 2016 — Jaksa Penuntut:
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
128 — 8
  • Maksud yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalahkewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yangdipangku seseorang, jadi antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan saranadengan jabatan atau kedudukan haruslah ada hubungan sebabakibat (causal), olehkarena memangku jabatan atau kedudukan, mengakibatkan seseorang mempuyalkewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukantersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas maka kewenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
295 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Para Pemohona.Sebagaimana telah Termohon sampaikan pada angka 1 hurufa dalam eksepsi di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimanadimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yangmenganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan (asas causal verband).Dengan demikian hanya pihakpihak
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
120 — 72
  • kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — MOCH. UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
184 — 1553 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 66 P/HUM/2017c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaktidaknyapotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan makakerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;Bahwa mengenai kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohontidak
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Putus : 05-02-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor No.89/Pdt.G/2013/PN.PLG
Tanggal 5 Februari 2014 — 1. THENG TIAM TJAI / MULYADI , dkk LAWAN \1. BONG NJUH FA, DKK
30 — 7
  • rtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsid15038794 Denganxrtlchfesl aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid14619805 unsurnya ;rtlchfcsl aiaf0afs24ltrchfcsO f0fs24insrsid15038794par 1lrtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsid14619805ada kesalahan;rtlchfecsl aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid15038794par 2. rtlichfcsl aiaf0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsidl 4619805ada kerugian;rtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcs0f0fs24insrsid15038794par 3. rtlchfcsl aiafO0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsidl4619805karena ada hubungan causal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 6 September 2012 — - YADI SUPRAYOGI Als. GARENG
82 — 12
  • ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan ataukedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut dan apabila jabatan ataukedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana jugaakan lepas atau hilang,
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-12-2015 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 87/Pid.B/2015/PN.PKJ
Tanggal 17 Desember 2015 — BAYA Alias NURBAYA Binti WAMINU
121 — 36
  • Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan danakibat kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 07.00wita Kampung Bisei, Desa Pattalassang, Kecamatan Labakkang, KabupatenPangkep.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Putus : 09-11-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lbj
Tanggal 9 Nopember 2016 — Paul Sumito melawan Veronika Syukur,dkk
113 — 57
  • DenganHalaman 90 dari 103Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.L bj.demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatuperbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawanhukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yangdimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurutYurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat)yang memenuhi kriteria :1.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Putus : 07-08-2017 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp
Tanggal 7 Agustus 2017 — ASRUL FAHRI (Penggugat) PT. MAJU INDORAYA (Tergugat) BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Turut Tergugat)
90 — 30
  • Adanya Hubungan Causal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti danmencermati surat gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya apa yang digugat Penggugat adalah tanah yang dianggap oleh Penggugat adalah milikPenggugat, akan tetapi Tergugat telah menguasai dan merusak tanaman sawitPenggugat dengan cara membeko ditanah terperkara dengan dibantu olehTurut Tergugat dengan melakukan pengukuran atas tanah perkara;Menimbang, bahwa karena adanya dugaan Penggugat bahwa Tergugatdan Turut Tergugat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2019 — PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
132 — 66
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tersebut;Adapun perbuatan pada angka 1 tersebut harus memenuhi salah satu kreteriadibawah ini yaitu :a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;b) Melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;Ccd) Melakukan perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas2 kepatutan, ketelitian dansikap hati2 yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-09-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -49/Pid.B/2018/PN Byl
Tanggal 21 Agustus 2018 — -BEKY EFRIANTO Bin SUWARTO
164 — 73
  • melakukanperbuatan itu bahkan pelaku juga menghendaki akibat yang akan timbul perbuatanitu, Karena sengaja (opzet) yang dimaksud dalam Pasal 339 KUHP sama halnyadengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diaturdalam pasal 338 KUHP yaitu perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpadirencanakan terlebin dahulu.Sehingga terhadap perbuatan menghilangkan nyawaorang lain harus memenuhi syarat antara lain adanya suatu perbuatan, adanyasuatu kematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat (causal
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
77 — 12
  • 2003, tertanggal 17 November 2003tersebut telah memenuhi syaratsyarat material dan formal,sebagaimana dikehendaki para pihak dan diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga tidak ada unsurkesalahan dan oieh karena itu tidak melanggar hak subyektif..bahwa obyek jualbeli adalah tanah yang sudah terdaftar dan bukanatas nama penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak berdasardan oleh karena itu harus ditolak, karena perbuatan Tergugat VIII danTergugat IX, tidak ada hubungan kausal (causal
    2003, tertanggal 17 November 2003tersebut telah memenuhi syaratsyarat material dan formal,sebagaimana dikehendaki para pihak dan diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga tidak ada unsurkesalahan dan oleh karena itu tidak melanggar hak subyektif.12.bahwa obyek jualbeli adalah tanah yang sudah terdaftar dan bukanatas nama penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak berdasardan oleh karena itu harus ditolak, karena perbuatan Tergugat XVIII,sebagai PPAT tidak ada hubungan kausal (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228 K/PID.SUS/2012
Tanggal 7 Desember 2015 — BAMBANG SETIAWAN
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negatief, oleh karena dengan alatalat bukti yang sah dan ditetapkanundangundang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidanamenganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkanadanya keyakinan hakim;Dengan demikian antara alatalat bukti dengan keyakinan diharuskanadanya hubungan causal (sebab akibat);Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan:Hakim tidak boleh menjatunkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat: LA ODE IMAM BAHRI Tergugat: 1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata 2.Kepala Sekolah Dasar Negeri 3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate 4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate 5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
146 — 94
  • Adanya hubungan causal antara Perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Perbuatan melawan hukumUniversitas Indonesia 2003), suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai perouatanmelawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;3. Bertentangan dengan kesusilaan;4.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn
Tanggal 19 Juni 2012 — - DEWI KAMARIAH
40 — 10
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau saranadengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukankonsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbuldari jabatan atau kedudukan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 02-04-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Dum
Tanggal 2 April 2014 — 1. ANTIK Bin ATAN,laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 2. TAMRIN Bin ATAN, laki-laki, umur ± 49 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Darnai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecarnatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 3. ANJO Bin ATAN, laki-laki, umur ± 53 tahun, pekerjaan Petani, beralamat Jalan Suka Damai, RT.008 Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau; 4. AMINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 64 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Kota Dumai, Riau; 5. SUPINAH Binti ATAN, Perempuan, umur ± 57 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Hayam Wuruk, No. 291 RT. 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau; L A W A N 1. PT.PATRA DOK DUMAI (dalam Likuidasi), beralamat/berkedudukan di Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh DARWIN TUNGGUL HASOLOAN, beralamat di Jl. Kangkung KB. Mangga RT.006/RW.007 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanda pengenal: KTP NIK 3174053001650005, jabatan Tim Likuidasi PT. Patra Dok Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 93/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI I/ PENGGUGAT REKONVENSI I; 2. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, beralamat/berkedudukan di Wisma Tugu II Lt. 2 Jalan HR Rasuna Said Kay 7 - 9 Kuningan, Jakarta Selatan, Kota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FERNANDES RAJA SAOR, MUQTHI ALI, YUDA WIRAFIANTO, beralamat kantor di Gedung Wisma Tugu II, Lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa No: 069/PN000.050/SK/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 dibawah Nomor: 92/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II; 3. PT. PERTAMINA (Persero)Cq. PT. PERTAMINA (Persero) RU II, beralamat/berkedudukan di Jalan Putri Tujuh Dumai, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh ANTON SUMARTONO RAHARJO, TENGKU RUBIAH, RISNANDAR HALID, BOY DO HARD PANJAITAN, HELEH SIPAHUTAR, GAMA UFIZ ARFAKHSYADZ, semuanya pekerja PT. PERTAMINA (PERSERO), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-156/C00000/2013-SO tertanggal 03 September 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 dibawah Nomor: 102/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI III/ PENGGUGAT REKONVENSI III; 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DUMAI, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh WILER SIBURIAN, SH., dan SABUNGAN DOLOK SARIBU, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai-Bagan Besar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 357/SK-14.72/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 09 September 2013 dibawah Nomor: 99/SK/2013/PN-DUM, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI IV; 5. NOTARIS dan PPAT FIRMAN, SH., MKn., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 B Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT KONVENSI V;
128 — 28
  • Adanya hubungan sebabakibat (causal verband),Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum yangmengangung kesalahan serta merugikan orang lain tersebut haruslah adahubungan sebabakibat (causa/ verband) yang jelas antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian yang diderita;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalamperkembangannya telah diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi yang sesuaidengan perjalanan waktu mengalami perkembangan yang hidup di dalammasyarakat, dari yang semula
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 30-12-2019 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 902/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
122 — 21
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.10. Bahwa oleh karena gugatan a quo tidak menguraikan secara jelashingga menjadi terang dan jelas serta mengingat bahwa gugatan aquo tidak menguraikan secara tegas, dan terperinci unsurunsurperbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan a quomenjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).