Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebin dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukHalaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 1217/Pid/B/2016/PN.Bdgmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, tanoa

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karenaterdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadilinya perkara ini, setiap penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri, perouatan

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan lI,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Tjk Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa

Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 WIBsaat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di JI.H. A. Salim, GangLanggeng No.12 Lk. 02 Rt.005, Kel.

tersebut di atasMenimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkanbahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu) ditentukan oleh peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakanyurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 Kitab UndangUndang Hukum Perdata disebutkan bahwa Semua permintaan untukpengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerahhukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan sehinggaoleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk di tetapkan sebagaipengampu yang berhak mewakili kepentingan kakaknya yang menderitaketerbelakangan mental (Down Syndrome) sejak lahir, dapat di terimamelalui acara permohonan sehingga

Sidoarjo sehingga permohonan ini sudah tepat diajukan di PengadilanNegeri Sidoarjo dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 berupa FotokopiKutipan Akta Perkawinan Nomor: 9/WNI/1982 di Sidoarjo, tanggal 16Pebruari 1982, telah tercatat perkawinan antara WILLY YOSEP C. denganOEI THING THING, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidoarjo, tanggal 16 Oktober 2015, surat bukti P4 berupaFotokopi Kartu Keluarga No. 3515082701095874

bell,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan jenis sabu.concen ceenee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;ATAUKEDUAwonnn Bahwa terdakwa APENG Als TONG GAS Bin BABA pada hari minggutanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di Desa Malinau Kota Rt.019Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan

Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman.

menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu.wana nn nne == Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;ATAUKETIGAwonnn Bahwa Terdakwa APENG Als TONG GAS Bin BABA pada hari minggutanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di Desa Malinau Kota Rt.019Kec.Malinau Kota, Kab.Malinau atau setidaktidaknya bertempat dalam wilayahhukum kewenangan

Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa danmengadilinya yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotikagolongan bagi diri sendiri.

perbuatanterdakwa tersebut saksi Muraji menderita kerugian sebesar Rp 500.000,( limaratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250, ( dua ratus pu/uh rupiah) .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363ayat 1 ke=4,5 IQUIP 5 seeceveemeeeese nee neem eemee ree eeenER eeeMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 0 202 Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telahmenerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang padapokoknya sebagai berikut : 20 nn nnn nnn nnn ncn nce ncn cncSaksi : SURAJI,menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi penah memberikan keterangan di Polisi yaitu sehubungandengan masalah pencurian dan keterangannya adalah

penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman3dari6PenetapanNomor: 513/Pdt.P/2016/PN.TngMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggaldi Jalan KH.

AHU0007411.AH.01.02 dan hal ini jelas masukkewenangan PN Surabaya untuk mengadili, memeriksa danmemutuskannya;Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR yang.menyangkut opsi atau ActorSequitur Forum Rei dengan hak opsi tidaklah berlaku karena: dilakukan pilihan kewajiban menurut jenjang uruturutan ayat demiayatnya dari ayat ke (1) s/d ayat ke (5) nya. secara essensial imperatif harus dipertimbangkan dulu ayat ke (1) nya,yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri di tempat alamatTergugat, dengan catatan di dalam

ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta,maka Penggugat, kalau mau boleh mengajukan tuntutannya kepada KetuaPengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yangdipilih itu (Actor Sequitur), Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeriberdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objeksengketa (Forum Rei Sitae);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perkara a quo menjadikewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadilinyadan bukan kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasahukumnya pada tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan Kontra MemoriBanding yaitu sebagai berikut :1.Bahwa, Terbanding I/Tergugat tetap pada alasanalasan dan dalildalil yangdiajukan dalam Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan terdahulu dan mohondianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini.Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 Terbanding I/Tergugat telah menerimaRelaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding

Nomor AHU0007411.AH.01.02dan jelas ini sudah masuk kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untukmengadili, memeriksa dan memutuskan perkara.Dipertegas kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTGunung Gadung Permai Nomor 14 tanggal 27 Agustus 2020 (Bukti T2) yangmana telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I. Nomor AHU0007411.AH.01.02, adalah merupakan akta perubahanterakhir Perseroan Terbatas PT.

Sukarame, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangyang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatanjahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut: Berawal

Sukabumi, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permukafatan jahatuntuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020

Sukabumi,Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yangberwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotikagolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :; Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 07.00WIB terdakwa dan saksi DICKY HAMZAH yang merupakan kakak iparterdakwa dimana terdakwa dan saksi DICKY HAMZAH tinggal satu rumahdi Jl.

No.22/Pid.B/2013/PN.BIt.seianjutnya menuju ke Srengat ke rumah teman terdakwa yaitu saksi EdwinEka Pradana, 200 nnn nn nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn nnec acneBahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 363: (1) Ke 4 KUIP 3 weenie etcetera aac enaMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan(eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan

Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang,yang pada pokoknya Sebagal Derikut t

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II telah meghadap di persidangan dan atas pertanyaan MajelisHakim, Pemohon dan Pemohon II menerangkan bahwa ia memohon agarnama Pemohon yaitu Lasemi diganti menjadi Ropik;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan tentangpermohonan penggantian nama adalah bukan kewenangan Pengadilan Agamamelainkan kewenangan

Pengadilan Negeri, lalu Pemohon dan II menyatakanmencabut perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan perkara tersebut, makapemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;Halaman 3 dari 6 him.

Sedangkan untuk membuktikankebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanahsepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (KompetensiAbsolut);4. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 sangaitlah kelirudan tidak patut dipertimbangkan karena permohonan pemohon telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 7 dari 14 halaman.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Padang mempunyai kompetensi untukmemeriksa perkara a quo karena yang menjadi pokok persoalan adalahmengenai persoalan penguasaan terhadap objek perkara yangterbanding mengaku telah menguasai serta menggarap tanah padahaldalam kenyataannya tanah objek perkara sampai saat sekarang masihdikuasai oleh pemilikpemilik sertipikat tersebut hal ini jelas menyangkutsengketa keperdataan dan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri

Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telahdipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan danmenyatakan bahwa tidak pernah mengajukan perkara a quo ke PengadilanAgama Padang, sehingga tidak mau menandatangani Relaas Panggilan danmenyatakan tidak akan datang pada sidang Pengadilan Agama Padangtersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bgtimenyatakan bahwa gugatangugatan perdata dalam tingkat pertama yangmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri (juga Pengadilan Agama) dilakukanoleh Penggugat atau kuasanya , sedangkan Pemohon merasa tidak pernahmengajukan perkara a quo dan juga tidak pernah memberi kuasa kepada oranglain ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut adalahrekayasa sehingga cacat formil karena Pemohon merasa tidak pernahmengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Padang, oleh karenanyaharus dinyatakan tidak dapat diterima (NO )

memperhatikan pula permohonan keberatan dan jawaban yang diajukan oleh kedua belahpihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini melampaui kewenangan yang adapadanya dengan pertimbangan bahwa substansi perkara yang diajukan olehPemohon/Penggugat/Termohon Keberatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(sengketa Perdata) yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri dan bukan merupakansengketa konsumen ataupun salah satu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 19 s/d Pasal28 Undangundang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tanggal 15 Januari 2015 No.46/Pts/BPSK/XII/2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnyaPengadilan

telahberdamai dengan korban;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahdengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yaituterhadap saksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menujukerumahnya, kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTOHalaman 2 dari

benda tumpul.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa FELIX LENOX LAMAKOMA alias FELIX bersamasamadengan saksi RENO LASIELA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2018 sekitarHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mshjam 00.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,bertempat di Desa Walakone Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten SeramBagian Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih dalamdaerah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telahmelakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersamasama yaitu terhadapsaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO, Perbuatan mana dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi korban YANTO WUARLELA alias YANTO selesai menonton sepak boladi rumah saudara BRIAN MANUKUTY dan hendak pulang menuju rumahnya,kemudian ditengah perjalanan pulang saksi korban YANTO WUARLELAalias YANTO

Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap gugatanpremature (karena ada kewenangan Pengadilan Negeri yang belumdiputus);4. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menjatuhkanputusan.Berdasarkan halhal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa perkaraini untuk memutuskan sebagai berikut:MENGADILI1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;Halaman 4 dari 13 hal.

Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa meskipunPenggugat/Terbanding tidak memiliki lat bukti aslinya, namunTergugat/Pembanding telah terbukti bahwa harta bersama yang digugat olehPenggugat/Terbanding telah diperoleh oleh Tergugat/Pembanding danPenggugat/Terbanding selama dalam perkawinan;Keberatan Ketiga: Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusanterhadap gugatan premature (karena ada kewenangan Pengadilan Negeri yangbelum pernah diputus).Halaman

mengadili perkara yang termasuk"halhal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Per data yangberlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit TERMASUKMENGENAI PEMBATASAN JANGKA WAKTUPENYELESAIANNYA;e Bahwa lebih jelas lagi pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitanmenyatakan "PENGADILAN ADALAH PENGADILAN NIAGA dalamlingkungan peradilan umum";e Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas Pengadilan NegeriSurabaya tidak berwenang mengadili perkara ini sebab perkara ini di luarkompetensi/kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanyagugatan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena jelas,hal tersebut melanggar Kompetensi Absolut, dalam hal ini yangberwenang memeriksa dan pengadili adalah Pengadilan Niaga;e Bahwa oleh karena jelasjelas gugatan Para Pelawan telah salah yaitutelah melampaui batas yuridiksi pengadilan maka jelas bahwa gugatanPara Pelawan cacat dan Pengadilan Negeri Surabaya wajib menyatakandiri

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Pelawan, tempat diam seluruhPara Terlawan adalah di Jakarta oleh karenanya dengan berdasar padaketentuan Pasal 118 HIR, yang menentukan :" kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkaraadalah:7) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat;2) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalamPengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugattersebut.

Nomor 97Tahun 1999, sehingga jelas Putusan Judex FaktiePengadilanTinggi kurang cukup pertimbangan oleh karenannya harusdibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas Putusan judexfaktiePengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan tidak berwenangmengadili perkara ini telah tepat sebab perkara ini di luar kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut melanggarKompetensi Absolut, dalam hal ini yang berwenang memeriksa danpengadili adalah Pengadilan Niaga.Menimbang, bahwa

DK 1274 WE milik Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan atas perkaratersebut menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri, untuk dibuktikanapakah benar terjadi tindakan tersebut dan apakah Tergugat II memilikikewenangan melakukan tindakan dimaksud ; nora Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut PengadilanTinggi memandang bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dan eksepsi Tergugat II harusdinyatakan ditolak ; 0 202202222 nnn nn nn nnn ne=

Bahwasaksitidakmelihatketikaanakpemohonlahir ;5e Bahwaalasan Pemohon ingin mengubahtahunkelahiran anak Pemohontersebut untukmenyesuaikandenganSuratKeteranganLahir yangdikeluarkanolenRumahBesalinNuraida Bogor ;Menimbang, bahwaPemohontidakakanmengajukanapaapalagidanselanjutnyamohonPenetapan 5TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang,bahwamaksuddantujuanpermohonanpemohonadalahsepertiterurai di atas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri Permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan mengadiliDErmohonan Ni j nne nnn nee ne nnn nnn en nn nnn nn nnn nee ne nnn neeMenimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang tentang AdministrasiKependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan tahunkelahirandilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempattinggal pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkansurat permohonan Pemohondihubungkandenganalat bukti surat bertanda

Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama orang tua anakPemohon menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat serta keterangan para saksi,Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama orang tuaanakPemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh hakim Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwamenurut Hakim pergantiannama orang tua anakPemohontersebutdapatlahterpenuhi dan dikabulkan, dengan memperhatikanuntukkepentingananak Pemohon dalam memenuhi peraturan administrasikependudukan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasanalasantersebut

penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Halaman3dari6 PenetapanNomor: 834/Pdt.P/2016/PN.TngMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatan pergantianataunama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggaldi